JAKARTA, (TB) – Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendorong terciptanya lebih banyak BUMDes yang berorientasi ekspor.

“Kita akan terus konsolidasi supaya semakin banyak Badan Usaha Milik Desa  (BUMDes) sedang menggalakkan komoditas ekspor, ini juga tergantung dengan data-data, tentang potensi desa, potensi unggulan desa,” ujar Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, dikutip dari laman Kemendes PDTT, Selasa (08/06/2021).

Saat ini, ungkap Abdul Halim, sudah ada BUMDes yang melakukan ekspor. Salah satunya adalah BUMDes di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan komoditas ekspor vanila.

Lebih jauh Mendes PDTT menyampaikan, di saat pandemi ini kunci kesuksesan dalam memulihkan ekonomi nasional di tingkat desa ada di BUMDes. Posisi BUMDes yang saat ini telah resmi berbadan hukum setara dengan BUMN dan BUMD, namun pada level yang berbeda.

“Jadi kalau misalnya bicara tentang pengelolaan air di tingkat nasional dikelola oleh BUMN, pengelolaan air di tingkat kabupaten atau provinsi dikelola oleh BUMD, pengelolaan air di tingkat Desa maupun antardesa dikelola oleh BUMDes ataupun BUMDes Bersama,” ujarnya.

Unit usaha BUMDes, imbuh Abdul Halim, baik di sektor wisata, jasa, simpan pinjam dan sebagainya, akan berkontribusi untuk memulihkan ekonomi nasional di tingkat desa.

Dalam pernyataannya Mendes PDTT juga menegaskan bahwa pihaknya tidak membatasi kerja sama yang dilakukan antardesa, bahkan lintas kabupaten maupun provinsi untuk membentuk BUMDes Bersama.

“BUMDes Bersama tidak dibatasi oleh kewilayahan, desa di Sidoarjo bisa membangun kerja sama dengan desa di NTT, bisa bekerja sama dengan desa di Papua, bisa membangun kerja sama dengan desa di Aceh,” tuturnya.

Abdul Halim menilai, hal tersebut dapat dilakukan apabila desa yang bekerja sama tersebut memiliki kesamaan potensi dan produk unggulan.

“Itu yang kemudian bisa saling memberikan dan saling menguntungkan. Dari mana kita bisa tahu ini? Kembali, kuncinya cuma satu, data, sekali lagi data,” ujarnya.

Untuk itulah, imbuh Mendes PDTT, pihaknya terus mendorong pemutakhiran data berbasis SDGs Desa. “Itulah makanya pemutakhiran data berbasis SDGs Desa adalah merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar lagi, agar semua permasalahan, semua potensi yang ada di Indonesia yang dimiliki oleh desa bisa terakumulasi dengan baik dan kemudian terkelola dengan maksimal,” pungkasnya. (Benbela)

PESAWARAN, (TB) – H. Dendi Ramadhona Bupati Kabupaten Pesawaran hadiri sekaligus memberikan arahan agar Desa Cipadang mempersiapkan kelengkapan data yang dibutuhkan oleh tim penilai lomba Desa tingkat Provinsi Lampung 2021.

Dalam kegiatan lomba Desa tingkat provinsi Turut hadir juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pesawaran Kesuma Dewangsa, bersama Anggota DPRD setempat, hadir juga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Provinsi Lampung berserta tamu undangan.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh bupati pesawaran Dendi Romadhona saat meninjau penilaian Lomba Desa tingkat Provinsi Lampung Tahun 2021 di Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan, Senin (7/06/21).

“Harapan kami Kepala Desa beserta perangkat dapat memberikan data yang akan dijadikan bahan oleh tim penilai untuk menentukan potensi serta saran perbaikan yang harus dilaksanakan agar proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Desa akan semakin berhasil guna dan berdaya guna,” Katanya.

Ditempat yang sama Ketua Tim Penilaian Lomba Desa Tingkat Provinsi Lampung Zaidirina mengatakan setidaknya terdapat tiga bidang yang dilakukan penilaian meliputi Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Kewilayahan Desa dan Bidang Kemasyarakatan Desa.

“ Tiga bidang penilaian tersebut terdiri dari 19 aspek dan 490 indikator penilaian,” Ucap Zaidirina saat sambutan pada Lomba Desa tingkat Provinsi Lampung di Desa Cipadang.

Sebagai salah satu media untuk melaksanakan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 81 tahun 2015 tentang evaluasi Desa dan Kelurahan.

Dimana Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan.

“Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai serta menentukan status tertentu dari capaian hasil tingkat perkembangan Desa dan kelurahan,” ujar dia.

Dijelaskan, perlombaan desa dan Kelurahan pada Tahun 2021 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana pada tahun ini masih dalam kondisi Pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia.

“Penerapan Protokol Kesehatan pada pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan adalah hal yang harus dilakukan dengan sebaik baiknya. Selain itu masa pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Desa untuk tetap melakukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilingkungannya dengan melakukan inovasi sesuai dengan potensi yang ada di desa,” Pungkasnya.

( Oby / Rif )

BOGOR, (TB) – Terkait dana hibah Pemkab Bogor bagi Madrasah ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebesar Rp90 Juta per sekolah di tahun anggaran 2020 diduga menjadi bancakan di Dinas terkait.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini perihal anggaran hibah tersebut tidak ada di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor.

Hal itu disampaikan Rameni
selaku Kepala Bidang (Kabid) sarana dan prasarana (sarpras) saat dikonfirmasi, “Untuk dana hibah tersebut sampai saat ini belum ada, baru sebatas wacana yang akan diadakan di tahun 2021, ujar Rameni kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (27/05/2021).

Dari hasil investigasi Tim media ini di lapangan, salah satu Kepala Sekolah (Kepsek) inisial (A) membenarkan adanya hibah tersebut, A mengatakan jika sekolahan yang dipimpinnya sudah masuk daftar sebagai penerima, namun hingga saat ini belum terealisasikan.

“Soal hibah Rp.90 Juta itu, untuk sekolahan kami betul mendapatkan bantuan, untuk tahunnya 2019 apa 2020 saya lupa. Dan ini pertama kalinya kami mendapatkan hibah,” tuturnya.

Namun kata A lagi, “terkait adanya pandemi covid-19, informasinya dana tersebut ada pemangkasan, dari Rp.90 juta menjadi Rp.45 juta, itupun hingga saat ini dana tersebut belum juga kami terima,” Jelasnya.

Guna keberimbangan informasi, media ini mencoba menggali keterangan dari beberapa sumber kepala sekolah lainnya. Alhasil beberapa sumber yang berhasil diwawancara menyatakan hal yang sama belum menerima bantuan tersebut.

Menjadi pertanyaan apakah anggaran/dana hibah tersebut memang belum cair ataukah sudah cair tapi menguap alias tidak terdistribusikan kepada pihak-pihak penerima bantuan tersebut.

Untuk itu hingga berita ini disiarkan, media ini masih terus mengumpulkan informasi dan keterangan lebih lanjut. (Sto/tim)

GUNUNGSINDUR, (TB) – Hampir 15 tahun sudah Slamet mengais rejeki di wilayah desa Gunungsindur dengan berprofesi sebagai pengrajin batu akik. Hidup hanya sebatang kara tanpa sanak dan saudara, Slamet berjuang keras menghidupi diri ditengah Pandemi Covid-19 yang entah kapan berakhir.

Slamet Jayeng (60) perantau asal Dieng Jawa tengah yang menjadikan lapak tempatnya bekerja sebagai tempat tinggal ini, sebenarnya memiliki kreatifitas tinggi, tidak hanya jadi pengrajin batu akik aja,  slamet juga bisa memahat batu alam untuk di jadikan patung relief.

Dari hasil karyanya itu pula yang akhirnya mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Agar mampu terus bertahan ditengah sulitnya mencari nafkah dimasa Pandemi.

Slamet berharap kepada pemerintah kiranya sudi melihat keadaan untuk peduli, membantu dan mendukung usahanya, agar usahanya lebih bertahan dan maju.

” Tak banyak yang kami harapkan, kami hanya ingin pemerintah peduli terhadap kami masyarakat lemah yang jangankan untuk maju, untuk bertahan hidup pun sulit,” keluh Slamet kepada wartawan TB, Minggu (06/06).

Walau hidupnya penuh dengan keprihatinan namun tak membuat slamet bermanja diri, dirinya mengaku tetap gigih untuk bekerja tanpa lelah.Tidur beralaskan kain di badan sudah menjadi rutinitasnya. Dinginnya angin malam yang menerpa sudah jadi teman abadi baginya.

Salah satu warga yang enggan menyebutkan identitasnya saat ditemui media ini mengatakan, jika  Slamet Jayeng perantau asal Dieng ini orangnya sangat bersahaja, walau hidupnya dalam keprihatinan namun tetap memiliki kepintaran atau keahlian untuk menjadi pengrajin batu akik secara manual, ujarnya.

“Dengan segala keterbatasannya apapun dilakukan demi untuk sesuap nasi baginya. Sayapun berharap kepada yang berwenang untuk sudi membantu memberikan bantuan seperti peralatan kerja atau tempat tinggal yang layak untuk ditinggali,” tandasnya. (Romli/Sto)

PESAWARAN, (TB) – Joni Pranata (30) Pekerjaan Karyawan swasta warga Dusun Kunyayan Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran ribut dengan tetangga rumahnya sendiri permasalahan parit atau comberan, na’as bagi Muhamad Nawawi Mutaqin (34) warga Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran menjadi korban bacokan dan harus kehilang empat jarinya, Sabtu ( 5/6/2021 ).

Kapolres Pesawaran AKBP Vero Aria Radmantyo, S.Ik mengatakan kejadian itu Pada hari jumat tangal 23 April 2021 sekira jam 15.15 wib di Dusun Kunyayan Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran terjadi Penganiayaan terhadap korban Muhamad Nawawi Mutaqin  yang dilakukan oleh pelaku Joni Pranata (30) warga Bumi Agung Kecamatan Tegineneng kabupaten Pesawaran.

“Kapolres melanjutkan bermula permasalahan saluran air /parit (comberan) Pelaku membacok korban sebanyak satu kali dengan menggunakan satu bilah senjata tajam jenis golok/parang dan melukai pada bagian tangan sebelah kanan korban dan menyebabkan korban mengalami putus 4 (empat) jarinya yaitu jari jempol,jari tengah,jari manis dan jari kelingking,” jelas Kapolres Melalui rilis humas setempat, sabtu (5/6/21).

“Setelah kejadian tersebut korban langsung dibawa kerumah sakit dan dirawat selama tiga hari dirumah sakit Mardiwaluyo metro, Atas kejadian tersebut keluarga korban melaporkan ke Polsek Tegineneng untuk di tindak lanjuti,” tambah kapolres.

” Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pada hari jumat tanggal 04 juni 2021 sekira jam 16.30 wib, Unit Reskrim Polsek Tegineneng  langsung di pimpin AKP Abdul Roni, SH dan Kanit Reskrim IPTU Apri Sampanuju langsung mengamankan satu orang terduga pelaku penganiayaan yaitu Joni pranata (30) berikut barang bukti satu helai kaos lengan pendek berkerah motif bergaris warna kombinasi coklat,merah putih satu bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat tidak bersarung panjang 40 (empat puluh) centimeter” Pungkasnya.

Guna penyidikan lebih lanjut kini tersangka berikut barang bukti amankan di Polsek Tegineneng Polres Pesawaran dan sebagaimana di maksud dalam Pasal 351 KUH. Pidana.Ancaman 5 tahun Penjara

( Oby / Rif )

MESUJI, (TB) – Guna meringankan beban masyarakat, aparatur Pemerintah Desa Buko Poso, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahap 1 tahun anggaran 2021.

BLT diserahkan kepada warga terdampak virus covid-19, di balai desa setempat, Sabtu (05/06/2021).

Turut hadir pada acara, Kepala Desa Buko Poso Sahril Anuar, Wakil Ketua BPD Buko Poso Mulyono, tokoh masyarakat dan seluruh penerima manfaat BLT.

Penyaluran bantuan ini kita laksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, warga yang mendapatkan program BLT- DD tahap 1 berjumlah 90 kepala keluarga (KK) masing-masing KK menerima Rp.300ribu bulan februari terhitung 1 bulan oleh 90 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Semoga BLT tersebut yang disalurkan kepada warga dapat bermanfaat, sehingga benar-benar bisa meringankan beban ekonomi keluarga di saat kondisi sulit terdampak pandemi Covid-19,” terang Sahril Anuar Kepala Desa Buko Poso.

“Kami ucapkan terimakasih kepada pemerintah pusat, provinsi dan daerah yang telah memberikan bantuan dengan harapan bersama semoga segala bantuan sosial yang telah diterima dapat berguna dan bermanfaat bagi penerimanya,” ujarnya.

Mereka juga tak henti menghimbau warga untuk tetap selalu mentaati protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran virus corona covid-19, dengan selalu menjaga kebersihan, memakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun menggunakan air yang bersih,” pungkasnya. (Irwansyah/san)

KEMANG, (TB) – Kegiatan proyek pembangunan sebuah pabrik pampers di wilayah Kampung Gudang RT 03 RW 10 Desa Kemang, Kecamatan Kemang dipersoalkan oleh warga.

Pasalnya, pembangunan pabrik tersebut dianggap meresahkan warga karena berdiri bukan di area kawasan industri sebagaimana layaknya aturan pemerintah terkait pendirian atas sebuah perusahaan industri.

“Pembangunan pabrik pampers tersebut melanggar PP Nomor 107 tahun 2015 tentang ijin usaha industri. Untuk itu, kami Forum Bersama Ormas Kecamatan Kemang atas nama warga menolak pembangunan pabrik tersebut,” ungkap Asep Mulyadi, Sabtu (5/6/2021).

Pria yang akrab disapa Tagor ini menambahkan, keresahan warga tersebut telah dituangkan dalam surat resmi penolakan warga yang disampaikan kepada Bupati Bogor dan ditembuskan ke sejumlah instansi terkait lainnya yang berwenang.

“Kami meminta Pemkab Bogor atau instansi berwenang segera dapat menghentikan pembangunan pabrik tersebut. Kami akan kawal aspirasi ini sampai didengar dan di tindak lanjuti oleh pejabat berwenang.” Cetus Tagor.

Penelusuran media, pembangunan pabrik tersebut memang tengah berjalan. Namun belum ada pihak pelaksana kegiatan yang bisa dikonformasi. Dari informasi yang diterima media, penolakan warga juga akan dilakukan dengan aksi demo, namun urung karena masih masa pandemi.

Camat Kemang Edi Suwito yang dikonfirmasi media ini, juga belum memberikan jawaban. Sementara itu, Kapolsek Kemang Kompol Ilot Juanda mengatakan, adanya satu penyampaian aspirasi dari warga boleh – boleh saja, namun harus berdasarkan pada aturan yang ada.

“Saya ingatkan, selama PSBB tidak ada kegiatan mengundang massa. Ini sesuai Surat Edaran Bupati Bogor. Jadi tolong dipahami dan ditaati peraturan tersebut untuk menghindari pelanggaran hukum temtang Prokes Covid 19 dan Karantina Kesehatan.” Jelas Kompol Ilot Juanda. (Rie/Sto)

TANGGAMUS, (TB) – Hasil Musyawarah Pemerintah Pekon (Pemkon) Sebanyak 96 warga sinar mulyo, kecamatan Pulau panggung kabupaten Tanggamus, ditetapkan kepala pekon Andoko sebagai penerima BLT DD.

Kegiatan  berlangsung dibalai Pekon sinar mulyo dengan di dampingi kerua BHP slamet, dan wakil camat pulau panggung Eko stiono S.E Pendamping pekon pulung lokal desa indara, Babinkantipmas Nugroho polsek pulau panggung dan aparatur pekon yang hadir selain itu warga yang hadir tetap menerapkan protokol kesehatan covid19 menjaga jarak dan menggunakan masker ,kamis pukul 09:00 27/05/2021

Dikatakan Andoko bagi warga yang ditetapkan sebagai penerima BLT DD berdasarkan pendataan penerima yang sudah didata oleh RT dan RW yang tahu persis tentang kondisi warga yang kurang mampu dan benar benar membutuhkan. berharap BLT DD Yang disalurkan supaya tepat sasaran. Ucap Kakon..

Harapan kepala pekon Andoko kepada penerima BLT.DD supaya dapat memanfaatkan bantuan tunai tersebut dan dapat meringan beban warga dampak dari pandemi Covid-19 dan bisa menopang prekonomian warga harapnya.

Eko wakil camatan Pulau panggung menjelaskan.dikarenakan ada pertanyaan kenapa terlambat, pencairan dan kenapa cuma 1 bulan…dalam penjelasannya. mengatakan itu memang atauran dari Mantri keuangan dan syarat bulan berikutnya di haruskan melampirkan dokumen pertanggung jawaban,”Terangnya. (Red)