CITEUREUP, (TB) – Pemerintah Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup mulai merealisasikan bantuan Bupati Bogor dalam program Samiliar Sadesa (SAMISADE) dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur di wilayah Dusun 3.

Kegiatan yang sudah berlangsung dari tanggal 09 Juni 2021 tersebut diantaranya pembangunan betonisasi jalan, hotmix dan perbaikan drainase dengan pemasangan U-Dith di wilayah RT 03 RW 01.

” Benar untuk dana Samisade yang kita terima sebesar Rp. 400 juta (40%) semuanya akan kita alokasikan di satu titik yakni wilayah Dusun 3 yang mencakup 3 RW dan 12 RT,” kata Deden Saeful Hamdi Kepala Desa Leuwinutug kepada Tugasbangsa.com dikantornya Jum’at, (18/06)

Kang Denz saapan akrabnya menjelaskan mengapa lokasi tersebut yang dipilih, karena akses jalan tersebut cukup vital bagi warga masyarakat, dimana ada tiga akses penting yang dilintasi warga melalui jalan tersebut.

“Kenapa lokasi jalan itu yang kami prioritaskan, dikarenakan jalan tersebut sangat penting untuk akses warga kami yang akan menuju kawasan industri Sentul bagi para karyawan yang bekerja disana. Selain itu jalan tersebut juga merupakan akses warga kami untuk menuju pusat kesehatan yakni Puskesmas Leuwinutug dan ada sekolahan juga disana. Sehingga diharapkan dengan terbangunnya infrastruktur yang memadai, tentunya akan memperlancar mobiltas warga dan dampaknya pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar,” Ucap Kang Denz.

“Untuk kegiatan pelaksanaan pekerjaan sendiri, kita serahkan kepada TPK dan Tim ahli dari masyarakat. Semua kami lakukan dengan se-transparan mungkin, mulai dari perencanaan yang melibatkan RT, RW dan BPD desa hingga sosialisasi kepada warga,” jelasnya.

Kami sangat bersyukur dengan adanya bantuan dana Samisade ini bisa membantu pemerintahan desa dalam pembangunan/perbaikan infrastruktur. Semoga pembangunan infrastruktur yang sedang kita lakukan, nantinya bisa dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga, khusunya masyarakat desa Leuwinutug, pungkasnya.

Untuk diketahui pembukaan pelaksanaan realisasi Samisade di desa Leuwinutug dibuka langsung oleh Ridwan Said selaku Camat Citeureup, Kabupaten Bogor pada Rabu, (09/06) lalu. (Sto)

KALTENG, (TB) – Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah mendatangkan tim profesional untuk mempercepat pembentukan desa wisata berstandar internasional.

Kapuas merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang memiliki potensi wisata yang sangat besar. Selain sungai kapuas, suku dayak, dan rumah betang yang ada di kecamatan Selat. Kapuas juga memiliki air terjun gunung Puti, pulau Telo, serta wisata kuliner yang terdapat di kawasan kota Kuala Kapuas.

Menurut sejarah, nama Kapuas sendiri berasal dari nama daerah yang juga bernama Kapuas. Hingga tidak heran jika sungai yang mengalir dari Kapuas Hulu sampai ke tempat bermuara diberi nama Kapuas, dan hingga saat ini Kapuas memiliki julukan sebagai kota air.

[contact-form][contact-field label=”Name” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Message” type=”textarea” /][/contact-form]

Bupati Kapuas Ben Brahim Bahat (pake batik) tengah bincang-bincang dengan Gambar Tubagus Ardhika (baju putih) dari Tenaga Profesional, Kamis (17/6/2021).

Bupati Kapuas Ben Brahim Bahat dalam keterangannya menyampaikan bahwa kolaborasi dengan tenaga profesional di bidang pariwisata, merupakan upaya pemerintah daerah untuk menciptakan serta percepatan pembentukan desa wisata di Kapuas.

Menurut Bupati, desa wisata ini harus segera dibentuk melalui pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang terukur secara persuasif.

“Pembentukan desa wisata ini tentunya butuh dukungan dari banyak pihak, baik dari DPRD maupun dari seluruh stakeholder lainnya, agar masyarakat di desa nantinya menjadi masyarakat yang produktif dan mandiri,” ungkap Ben Brahim Bahat, Kamis (17/6/2021).

Seperti yang pernah disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Menparekraf RI) Sandiaga Salahudin Uno, Ia mengatakan bahwa Pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu mendongkrat perekonomian selama pandemi Covid-19, yakni melalui desa wisata.

Hal itu disampaikan Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno, usai melantik pejabat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di Jakarta, Selasa (15/6).

Bupati Kapuas Ben Brahim Bahat (Tengah) dan Anggota DPRD Fraksi PKS HM. Rosihan Anwar (kiri) serta Gambar Tubagus Ardhika (Kanan) dari Tenaga Profesional, saat pertemuan di ruang Aula Bapedda Kabupaten Kapuas, Kamis (17/6/2021).

Sementara, Gambar Tubagus Ardhika, dari pihak Tenaga Profesional mengungkapkan bahwa Kabupaten kapuas memiliki potensi yang sangat besar untuk pariwisata.

Menurut Gambar Tubagus, seharusnya kabupaten Kapuas bisa menjadi salah satu tujuan destinasi wisata yang berstandar international, karna memiliki potensi alam yang luar biasa.

“Kami optimis dengan kolaborasi ini pariwisata kabupaten Kapuas dapat menjadi salah satu pengerak pemulihan ekonomi, khususnya di kabupaten Kapuas sendiri,” ungkapnya.

Anggota DPRD kabupaten Kapuas fraksi PKS, HM. Rosihan Anwar turut menyampaikan pembentukan desa wisata ini merupakan rangsangan bagi masyarakat untuk lebih kreatif serta memiliki jiwa inovatif tinggi terhadap desanya sendiri.

“Sebab, ketika perekonomian desa meningkat, tentunya hal itu bisa dirasakan langsung manfaatnya bagi masyarakat lokal,” tandasnya. (Red)

BOGOR, (TB) – Ketua Forum Wartawan Bogor Bersatu (FWBB) sesalkan ucapan Bupati Ade Yasin atas penggunaan kata wartawan bodong atau yang lebih dikenal dengan bodrek (bodong redaksi) pada kegiatan rebo keliling (boling) di Klapanunggal, Rabu (16/6) kemarin.

Menurut laki-laki berkepala plontos itu, tidak sepatutnya seorang pejabat negara mengucapkan kata-kata seperti demikian. Karena akan menjadi kisruh diantara sesama insan pers yang sehari-hari meliput di seantero Bogor.

“Bupati harus punya dasar atas ucapannya jangan sampai informasi yang sampai pada pembaca menjadi blunder, apalagi menyangkut kepala desa yang di peras,” kata Iwan Boring di Cibinong. Kamis (17/6/21).

Dia mengatakan, ini harus di buktikan jika memang ada temuan seharusnya dilaporkan agar ada efek jera, namun jika hanya katanya wajib di klasifikasi,” tegasnya.

“Jika kita telaah dari judul di beberapa media lokal maupun nasional “Bupati Bogor Resah Dengan Wartawan Bodong Yang Peras Kepala Desa” harus dipastikan ada korbannya, ada pelakunya, jika korban tidak ada maka bagaimana bisa dibilang wartawan bodrek bahkan kata bodrek atau bodong pun harus terarah, yang bodrek perusahan persnya atau si wartawannya jadi tidak asal bicara,” sebut dia.

Dia pun berharap bupati selaku pemangku kebijakan tertinggi di Kabupaten Bogor, bisa memberikan keterangan terkait ucapan yang sudah tayang di beberapa media, baiknya seperti apa karena dalam pemberitaan kita para jurnalis, wajib mengedepankan praduga tak bersalah. Jika dilihat dari judul salah satu media disini saya pastikan untuk ucapan itu harus dibuktikan. Sebaiknya hadirkan kepala desanya buktikan oknun wartawannya.” kata dia. (dev/sto)

JAKARTA, (TB) -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) Arifin Tasrif mendorong perumusan kebijakan energi lintas sektoral di daerah dalam bentuk Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P) untuk segera dipercepat. Pemerintah menargetkan seluruh provinsi di Indonesia telah memiliki RUED di tahun 2022.

“Menjadi tugas kami di DEN untuk bisa menyusun suatu rencana strategis ke depan dan menyusun kebijakan-kebijakan yang harus segera diambil,” ujar Arifin, dikutip dari laman Kementerian ESDM, Kamis (17/06/2021).

Menteri ESDM memaparkan, terdapat 21 provinsi di Indonesia yang telah menetapkan peraturan daerah RUED-P sebagai acuan pengembangan sumber energi sesuai dengan potensi daerah masing -masing.

“Masih ada 13 daerah yang belum mempunyai RUED-P. Diharapkan di tahun 2022 seluruh daerah memiliki RUED. Dari situ kita bisa melihat kebutuhan, resources yang ada dan rencana implementasinya,” ujarnya.

Lebih lanjut Arifin merinci, sampai dengan 11 Juni ini, dari 13 provinsi tersebut 1 provinsi proses penetapan RUED-P masih sedang registrasi nomor di Kementerian Dalam Negeri, 9 provinsi proses Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2021 dan pembahasan di DPRD, dan 3 provinsi telah memiliki draf rancangan Perda RUED-P namun belum memiliki anggaran pembahasan.

Proses percepatan penetapan RUED-P sendiri merupakan salah satu program prioritas DEN tahun 2021 – 2025. Dalam pelaksanaanya, DEN akan melakukan pengawasan dan pengawasan pendampingan perhitungan bauran energi nasional dan daerah serta menetapkan dan memastikan daerah potensi krisis dan darurat energi.

“RUED dinilai akan membuka potensi pengembangan ekonomi, serta memberikan kepastian ketersediaan energi bagi investor untuk melakukan investasi di daerah,” pungkas Arifin. (Red)

BOGOR, (TB) – Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, Kabupaten Bogor secara demografis, mayoritas wilayah perdesaan, sehingga keberhasilan pembangunan akan dinilai baik jika desa telah berkembang dan mandiri. Sebagian besar potensi dan kekayaan daerah berada desa, termasuk UMKM petani dan Bumdes sebagai katalisator kemandirian ekonomi desa. “Pembangunan akan difokuskan pada level desa, sehingga tagline desa membangun akan terwujud,” kata Ade Yasin.

BANDA ACEH, (TB) – Himpunan Mahasiswa Manajemen (HIMAMEN) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh Periode 2021-2022 melaksanakan pelantikan pengurus dengan tema “menguatkan solidaritas dan loyaritas untum himpunan mahasiswa manajemen yang lebih berkualitas periode 2021-2022” bertempat di AULA CUT MEUTIA Universitas Malikussaleh, Selasa (15/6/2021).

Frengky Putra Ramansyah selaku ketua panitia mengatakan, pelantikan pengurus himpunan ini merupakan kegiatan yang sudah semestinya setiap kepengurusan baru untuk melaksanakan pelantikan pengurus semoga himamen kedepan lebih banyak lagi melahirkan kader-kader hebat, dan acara ini tetap mengikuti protkes, ujar Frengky Putra Ramansyah.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Manajemen (HIMAMEN), Abdul Halim menyampaikan dalam kata sambutan nya semoga dengan di lantiknya pengurus himpunan saya berharap jadikan ini sebagai momentum untuk lebih solid dan loyal lagi dalam menjalankan tanggung jawab nya dan harapan saya kedepan jadikan setiap kegiatan saling bekerja sama agar lebih mudah dan cepat menjalankan kegiatan, tambahnya

Acara ini dihadiri oleh, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ketua Program Studi Manajemen, dan sekretaris Program Studi Manajemen, Demisioner Pengurus Himamen. Penyerahan serah Terima jabatan dari pengurus periode 2019-2020 ke pengurus periode 2021-2022 dan di saksikan oleh Ketua Prodi Manajemen dan pemberian piagam penghargaan kepada demisioner badan presidium atas pengabdian nya pada Himamen, Ungkap Abdul Halim.

Ketua Program Studi Manajemen, Dr. Mohd Haikal., S.E, M.Si menyampaikan dalam kata sambutan nya jadikan himpunan ini sebagai partner prodi manajemen dan harapan nya untuk pengurus periode ini jangan pernah putus komunikasi dengan senior nya dan jadikan HIMAMEN ini sebagai tempat mengembangkan kemampuan mahasiswa manajemen, ujar Dr. Mohd Haikal., S.E, M.Si

Ketika menyampaikan kata sambutan sekaligus kultum oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Dr. Hendra Raza SE, M.SI, AK., CA. mengucapkan selamat dan terima kasih atas undangannya semoga pengurus yang sudah di lantik ini lebih semangat untuk lebih kreatif dalam menjalankan program-program kerja yang bermanfaat untuk fakultas ekonomi dan bisnis (FEB) dan semoga dengan menjalankan himpunan ini lebih cepat selesai kuliah bukan malah menjadi penghambat selesai nya kuliah. Dan sekali saya ucapkan selamat kepada pengurus baru yang sudah di lantik, tutup Dr. Hendra Raza., S.E, M.Si, AK., CA. (Red)

Penulis: Azizi

BANDA ACEH, (TB) – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan Surat Edaran No SE 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah. Penerbitan SE ini dikarenakan melonjaknya angka kasus covid-19 di beberapa daerah.

Ade Firman salah satu aktivis IMM Aceh yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Bidang Organisasi PC IMM Aceh Besar menyatakan rilisnya. Keluarnya SE dari Menteri Agama itu harus berlaku adil dan tak pandang bulu dalam hal memperketat protokol kesehatan atau melarang kegiatan keagamaan pada daerah Zona merah dan oranye.

Menurutnya, Di tengah lonjakan angka kasus covid-19 pemerintah harus membuat regulasi untuk melindungi rakyatnya. Larangan atau pembatasan yang di keluarkan haruslah di samakan, tidak boleh membeda-bedakan. Menteri Agama harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah tentang SE ini.

” Saya minta Menteri Agama untuk adil, tak pandang bulu soal Surat Edaran ini, jangan karena pejabat atau orang kaya atau punya beken SE ini ga berlaku” ujar Ade Firman

Lebih lanjut, Ade meminta agar pada saat satgas Covid-19 dan Petugas keamanan turun langsung melihat dan ada yang tidak patuh tidak boleh berikan tindakan represif, berikan tindakan yang soft, dan wajib sosialisasi terus tentang Prokes. Ini perlu kerja bersama atau gotong royong dalam hal menangani covid-19.

“Satgas Covid-19 petugas keamanan saya minta saat turun langsung jangan berikan tindakan yang represif atau yang sampai rakyat takut. Tapi, berikan tindakan yang soft sehingga rakyat taat aturan” tutupnya. (Red)

BANDA ACEH, (TB) – Koalisi Pemuda Aceh (KPA) bersama Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) mengadakan diskusi aktual dengan tema “Peran BPMA Terhadap Pengelolaan Migas Aceh”, Kamis (17/06/2021).

Diskusi interaktif antar legislatif, eksekutif dan mahasiswa di Banda Aceh tersebut berlangsung sangat hangat namun tetap mematuhi Protokol Kesehatan (Protkes).

Mahasiswa Aceh, Sulthan Alfaraby yang diberikan kesempatan berbicara mengatakan bahwa perlunya keterlibatan berbagai pihak untuk ikut andil dalam ranah pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan Migas di Aceh.

“Keterlibatan kampus dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam membahas potensi Migas di Aceh sekaligus mengelola upaya pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran rakyat Aceh sangat perlu. Kedepannya, mereka harus ada dalam diskusi seperti ini karena stakeholder itu saling berketerkaitan”, sarannya.

Menurut dia, keberadaan industri Migas di Aceh haruslah berpihak kepada masyarakat kecil, yang dalam hal ini diharapkan mendapatkan dampak positif yang besar dari Migas.

“Aceh itu besar potensinya, banyak uang dan kelebihannya juga sangat luar biasa. Yang herannya, kenapa Aceh saat ini belum sejahtera. Kita harapkan, keberadaan industri Migas sebagai salah satu potensi besar di Aceh dapat memberikan dampak signifikan bagi masyarakat kecil dan menjadikan Aceh sebagai tanah makmur dari hasil alam yang berlimpah”, tambahnya.

Alfaraby juga menyinggung data BPS soal kemiskinan di Aceh yang tergolong tinggi, padahal potensi Aceh sangat banyak yang bisa dimanfaatkan dan dinikmati oleh orang Aceh sehingga kesejahteraan rakyat bisa terwujudkan.

“Menjadi PR penting bagi kita semua bagaimana caranya Aceh keluar dari garis kemiskinan. Data BPS mengungkapkan (tingkat kemiskinan) itu. Selain itu, kesungguhan pemerintah dalam memberdayakan Sumber Daya Manusia di Aceh sangatlah perlu. Sehingga, kita tidak menjadi semut yang mati dalam gudang gula. Aceh itu kaya, semuanya kita punya. Tapi, harus tepat dikelola secara mandiri”, tutupnya. (Slt/red)

MESUJI, (TB) – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Mesuji berencana membentuk Relawan pemadam kebakaran (Redkar) dari setiap desa yang ada di kabupaten setempat.

Menurut Sekretaris DPKP Mesuji Fery Antoni, pembentukan Redkar sebagai salah satu upaya peningkatan kwalitas pelayanan di bidang kebakaran melalui aspek pencegahan dan pengurangan resiko kebakaran khususnya di Kabupaten Mesuji.

Kemudian, pembentukan Redkar juga merupakan salah satu indikator dalam perhitungan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan kebakaran sebagai mana amanat Permendagri nomor 114 tahun 2018 tentang standar tehnis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota.

“Rencananya para relawan yang dibentuk akan diambil dari setiap desa yang ada di Kabupaten Mesuji masing-masing desa sebanyak tiga orang yang akan diberi pelatihan dan pembinaan dari fihak Damkar kabupaten,”jelas Fery di ruang kerjanya Rabu (16/6).

Selain membentuk Redkar fihaknya juga berencana mengajukan penambahan Pos Damkar dalam rangka memaksimalkal pelayanan penangan kebakaran.

“Di Mesuji dari tujuh kecamatan yang ada pos damlar kita cuma satu di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjungraya. Sementara Idealnya setiap kecamatan memiliki satu pos Damkar agar ketika terjadi kebakaran penanganan tidak terlambat. Ini sudah kita usulkan, dan mudah mudahan tahun depan bisa disetujui dewan,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, selain bertugas melaksanakan kegiatan pemadam kebakaran, DPKP Mesuji juga tengah menggiatkan penanganan hewan berbahaya seperti epakuasi sarang tawon atau Operasi Tangkap Tawon (OTT) dan penanganan hewan berbahaya lainnya.

“Untuk itu kami menghimbau bila ada masyarakat yang merasa tergangu dengan adanya sarang tawon yang bersarang di rumah tempat tinggal atau sekitar tempat tinggal bisa meminta bantuan kami dengan menghubungi, ke nomor 082282092227,” tukasnya.

(irwansyah)