PESAWARAN, ( TB ) – Kegiatan pelaksanaan Oprasi Yustisi Polsek Kedondong Polres Pesawaran guna Pendisiplinan Protokol Kesehatan terhadap  Masyarakat di wilayah hukum Polsek Kedondong Kabupaten Pesawaran, Senen ( 30/8/2021 ) Pukul 09.00 wib sampai dengan selesai.

Dalam kegiatan Ops Yustisi melibatkan Personil 2 dari polri, 2 porsonil Satpol PP serta 2 porsonil dari TNI.

Kapolsek Kedondong AKP. Amin Rusbahadi mewakili Kapolres Pesawaran AKBP. Vero Aria Radmantyo mengatakan dalam uraian kegiatan,

” Sebelum pelaksanaan tugas dilaksanakan apel kesiapan di polsek Kedondong, selanjutnya menuju ke pasar kedondong dan Bank BRI dan warung-warung makan di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong, kemudian melaksanakan himbauan dan teguran serta melakukan tindakan atau teguran kepada masyarakat yang beraktifitas yang tidak menggunakan masker, dan menghimbau agar mengikuti aturan protokol kesehatan dengan membiasakan 3M + 1T” Kata Kapolsek Kedondong.

Dijelaskan Kapolsek Kedondong dari hasil kegiatan Ops. Yustisi,

” Didapati masyarakat yang masih melanggar tidak menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) berupa masker dan telah diberikan sanksi sebanyak 70 ( tujuh puluh ) Orang ” Jelas Amin Rusbandi.

Kapolsek juga menambahkan,
” Teguran lisan sebanyak 70 Orang masyarakat Kedondong yang tidak mengenakan APD,
Selain itu dalam Ops Yustisi Personel juga membagikan mascer kepada masyarakat sebanyak 50 masker, kegiatan berjalan tertib dan lancar, Situasi Kamtibmas dalam keadaan aman dan kondusif” Pungkasnya.

( Oby / Rif )

CITEUREUP, (TB) – Bergulirnya bantuan untuk infrastruktur dari Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Program Satu Miliar Satu Desa atau yang populer disebut Samisade di hampir semua Desa yang ada di kabupaten bogor di Tahun Anggaran (TA) 2021 ini disambut baik oleh pemerintahan desa.

Seperti halnya di Desa Hambalang Kecamatan Citeureup, yang anggarannya baru saja turun beberapa waktu lalu yang langsung direalisasikan untuk pembangunan Betonisasi Jalan Desa, Drainase dan Tembok Penahan Tebing (TPT).

Kades Hambalang Wawang Sudarwan saat dikonfirmasi mengatakan bahwa untuk termin Dana Samisade, senilai total Rp.997.000.000,-  akan direaliasikan untuk betonisasi jalan desa, pembangunan drainase dan TPT, ungkap Wawang, Senin (30/08).

Tiga kegiatan realisasi samisade tersebut, sebenarnya berlokasi pada 1 titik yakni di Kampung Hambalang RT 09 RW 03, jelasnya.

Lanjut Wawang, untuk TPT volume yang akan kita bangun adalah panjang 88 meter x lebar 3 meter x 0.3 meter. Sementara untuk drainase volumenya panjang 244 meter persegi x 0.5 meter x 0.25 meter. Selain dua kegiatan tersebut kami juga melakukan betonisasi jalan desa dengan volume panjang 400 meter x 5 meter x 0.15 meter, papar Wawang.

Menurut Wawang pembangunan infrastruktur seperti betonisasi jalan desa, drainase dan TPT, memang sangat diharapkan warga masyarakat. Sebab itu dirinya berharap masyarakat turut mengambil peranan dalam menjaga dan merawat hasil dari pembangunan tersebut, ujarnya.

” Dengan adanya’ bantuan SAMISADE ini, kami selaku Pemerintah Desa Hambalang tak lupa juga mengungkapkan terimakasih kepada Bupati Bogor Ade Yasin yang sudah mengucurkan anggaran bantuan sehingga pembangunan infrastruktur di wilayah desa kami bisa terus berkelanjutan. Semoga Pandemi Covid-19 ini segera berakhir dan perekonomian warga bisa segera pulih dan bangkit,” pungkas Wawang. (Sto).

BABAKAN MADANG, (TB) – Kepala desa citaringgul bersama Sekertaris Camat Kecamatan Babakan Madang, melakukan peletakan batu pertama pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Tiga titik Desa Citaringgul dari program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) tahap 1.

Adapun tiga titik itu, berlokasi di Kampung citaringgul RT 02 RW 02 dan satu titik lainnya di Kp.Banceuy RT 01 RW 05.

“Untuk anggaran dari program Samisade tahap satu ini sebesar 40 % kami realisasikan untuk pembangunan TPT di 3 titik yakni di kampung Banceuy RT 01 RW 05 dengan volume Panjang 79 meter x Lebar 0,60 meter x Tinggi 7 meter. Dan dua titik lainnya dengan volume Panjang 66 Meter x L 0, 65 Meter x T 5 Meter, RT 01 RW 03 Volume Panjang 85 Meter x Lebar 0,80 Meter, Tinggi 3 Meter di RT 02 RW 02,” jelas Fredy Agustian Kades Citaringgul kepada wartawan saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon selulernya, Senin (30/08).

“Untuk anggaran Samisade yang kami terima pada tahap 1 ini, sebesar 40 % senilai Rp.400 juta,” ungkapnya.

“Pembangunan TPT tersebut menjadi prioritas kami pemerintah desa karena selain kondisi tanah di lokasi tersebut yang labil, juga diatas tanah itu terdapat pemakaman umum desa Citaringgul” papar Fredy.

Selaku pemerintah desa kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah kabupaten bogor, dengan adanya program Samisade ini bisa meningkatkan pembangunan infrastruktur di desa kami. Harapan kami melalui program Samisade ini juga bisa membangkitkan ekonomi desa melalui program pembangunan dengan mengedepankan Padat Karya Tunai, sehingga selain infrastruktur tersebut dapat dirasakan manfaatnya,  masyarakat desa kami pun yang ikut dalam program padat karya tunai bisa terbantu secara ekonominya,” pungkas Fredy. (Sto)

KAB.SUKABUMI, (TB) – Desa Jayabakti, Kecamatan Cidahu Kab.Sukabumi melakukan 3 titik Pembangunan jalan lingkungan dengan rabat beton diantaranya: jalan gang Kp.Ceuri Rp.41.139.000, jalan lingkungan Kp.Kuta Rt.04 sebesar Rp 22.906.000 dan di Kp.bondol selagadog Rt.01,02 rw 04 sebesar Rp.33.431.000 dengan sumber anggaran menggunakan Dana Desa (DD)tahap 2 tahun 2021.

Hal tersebut di ungkapkan oleh Kepala Desa Opik. Ia memaparkan bahwa proses pengerjaan jalan lingkungan dengan rabat beton ini di kerjakan oleh warga sekitar lokasi dengan sistem padat karya, dengan tujuan untuk pemberdayaan masyarakat membuka lapangan kerja bagi warga setempat. “Hasil pekerjaan rabat beton yang dikerjakan masyarakat itu cukup baik, karena kualitasnya sesuai spek pengerjaan.” ungkapnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan jalan rabat beton. kata Opik, pembangunannya dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

“Kegiatan pembangunan swakelola yang seluruh bahan berasal dari toko lokal, kita melaksanakan salah satu program pemerintah pusat dalam rangka merealisasikan Dana Desa yakni dengan cara Padat Karya Tunai (PKT), dengan PKT diharapkan tenaga lokal,dapat dimanfaatkan sehingga dana desa benar-benar berputar akhirnya akan meningkat roda perekonomian desa,” Imbuhnya.

Opik Berharap,dengan adanya kucuran Dana Desa(DD) ini serta hasil dari pada pembangunannya harus dirawat demi kemajuan desa, dan mudah-mudahan saja ke depan kita merealisasikan pembangunan lainnya, seperti Rumah tidak layak huni (RTLH)itu sudah di rencanakan dengan jumlah 7 rumah terbagi 7 dusun, mungkin di bulan september realisasinya, “pungkasnya.(Den)

BOGOR, (TB) – Presiden Joko Widodo meninjau kegiatan Vaksinasi Kolaborasi Kebangsaan yang digelar di Taman Cappelen, Kebun Raya Bogor, pada Sabtu, 28 Agustus 2021. Kegiatan vaksinasi ini diperuntukkan bagi para pelajar berusia 12 hingga 18 tahun dan menyasar sekitar 1.250 peserta yang terbagi dalam beberapa sesi.

Kegiatan vaksinasi serupa juga dilaksanakan secara serentak di sejumlah wilayah lain dengan total peserta mencapai 16.279 orang, dengan rincian di Jawa Barat menyasar 14.429 pelajar dan di Banten 1.850 pelajar.

Presiden juga berkesempatan untuk berbincang dengan beberapa perwakilan di Jawa Barat dan Banten melalui konferensi video. Lokasi vaksinasi yang disapa Presiden antara lain Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kota Cilegon, dan Kabupaten Garut.

Dalam dialog tersebut, Presiden bertanya terkait total peserta vaksinasi dan kecukupan stok vaksin yang tersedia di setiap daerah tersebut. Kepala Negara pun meminta kegiatan vaksinasi terus dilaksanakan agar kekebalan komunal di masyarakat dapat tercapai secepatnya.

“Bagus, dikejar terus. Segera diselesaikan agar bisa segera dicapai kekebalan komunal dan kalau ada kekurangan vaksin segera sampaikan ke gubernur atau langsung ke menteri, sehingga semuanya bisa segera cepat rampung, cepat selesai vaksinasinya,” ujar Kepala Negara.

Selain itu, Presiden pun menanyakan soal ketersediaan fasilitas isolasi terpusat (isoter) dan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau _bed occupancy rate_ (BOR) di daerah-daerah tersebut.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Agus Subiyanto, Kapolda Jabar Irjen Pol. Ahmad Dofiri, dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. (Red)

JAKARTA, (TB) – Sebagai tindak lanjut dalam merumuskan rekomendasi perbaikan dan penyelesaian secara komprehensif terhadap Tata Kelola Pelabuhan Penyeberangan di Indonesia terutama Merak – Bakauheni, Ketapang – Gilimanuk, Padang Bai – Lembar, Potatono – Kayangan.

Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi menginisiasi rapat koordinasi guna menindaklanjuti maraknya kejadian kecelakaan yang melibatkan Kapal Penyeberangan (Kapal Ferry) – ASDP.

Dalam rakor bertema Rapat Koordinasi Lanjutan Perbaikan Tata Usaha Pelabuhan Penyeberangan di Indonesia, Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa M. Mar,  yang menjadi wakil dari Perkumpulan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI), dalam keterangan pers kepada media, Sabtu (28/8/2021), memberikan beberapa rekomendasi.

Capt. Hakeng yang menjabat bendahara di AKKMI dalam rekomendasi pertama menyatakan, “Mengingat Pelabuhan Penyeberangan dioperasikan oleh BUMN – ASDP, maka Agar jajaran Dewan Komisaris jangan lagi berasal dari pejabat publik yang masih aktif apalagi berasal dari kementerian teknis karena akan terjadi benturan kepentingan.”

Rekomendasi kedua dari Capt. Hakeng adalah Regulator terkait teknis apalagi peraturan-peraturan terkait yang masih memiliki banyak benturan terutama UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan aturan dibawahnya. Dimana saat ini ASDP masih mengacu/diatur oleh Perhubungan Darat (HubDat) sebagai Regulatornya sedangkan kejadian selama ini yang kita amati merupakan area Perhubungan Laut (Hubla). Kejadian-kejadian tersebut harusnya mampu menggugah kita semua untuk bisa menggali apakah ada yang salah dengan regulasi dan regulatornya?

Lebih lanjut Capt. Hakeng merekomendasikan bahwa pengertian kapal sebagai jembatan sebagai mana tertuang dalam Bab I Pasal 1 butir 7  PP No. 20 tahun 2010 tentang angkutan perairan juga perlu dikaji kembali.

“Karena definisi tersebut telah menyebabkan misinterpretasi yang dalam di tataran pelaksana dimana kapal-kapal ASDP hanya dianggap sebagai benda (jembatan) dan bukan alat transportasi apalagi kapal,” jelasnya.

Disamping itu rekomendasikan keempat yang diajukan Capt. Hakeng yakni tidak adanya perwakilan Hubla pada saat kegiatan yang diundang menandakan bahwa kita patut diduga  tidak memahami akar masalah sebenarnya yang terjadi.

“Tumpang tindih regulasi serta tidak tepatnya siapa yang mengatur sebenarnya Kapal-Kapal tersebut ketika sudah berada di lautan menyebabkan para pihak yang mewakili regulator di pelabuhan-pelabuhan terkait juga kebingungan terkait dasar mereka dalam bekerja. Lautan yang diatur oleh peraturan Dirjen HubDat,” tegasnya.

Capt. Hakeng juga menyayangkan dengan adanya pembiaran truk-truk ODOL yang masuk ke dalam kapal-kapal ASDP patut dicermati sebagai salah satu aspek utama. “Dikarenakan perhitungan stabilitas kapal yang tidak dapat dilakukan dengan baik. Hal itu menyebabkan  beban berlebihan yang diakibatkan truk-truk tersebut,” ungkapnya.

Kemudian lanjut Capt. Hakeng, “Tidak adanya crew manifest dengan jumlah yang presisi, sering kali juga menghambat proses penyelamatan dan penyelidikan sebab kecelakaan kapal.”

Ada hal yang disayangkan menurut Capt. Hakeng yakni, waktu di pelabuhan yang ketat dan pendek seringkali dijadikan alasan oleh operator. “Sehingga saat kapal berangkat kendaraan tidak diikat (lashing). Potensi bergeraknya muatan di atas kapal, sehingga itu  mengubah stabilitas kapal secara drastis patut dijadikan dasar berpikir bersama. Karenanya AKKMI mengusulkan agar dibuat waktu sandar kapal yang ideal di tiap-tiap pelabuhan sehingga tidak ada lagi alasan para pihak tidak mengikuti peraturan yang telah ada,” pungkasnya. (Red)

BANDAR LAMPUNG, ( TB ) – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Nasional Pengawasan Tindak Pidana Korupsi (GNP Tipikor) Provinsi Lampung membuka Kotak Pos (PO Box) pengaduan masyarakat dengan Nomor PO BOX 2133 BDL 35000.

Menurut Ketua Divisi Humas DPW GNP Tipikor Provinsi Lampung Jamal, kotak pengaduan ini dibuka untuk menerima langsung pengaduan masyarakat yang peduli terhadap pembangunan dan pengelolaan anggaran dan ingin memberikan informasi atau pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Lampung.

“GNP Tipikor adalah lembaga pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Kotak Pos ini sengaja kita buka untuk masyarakat yang ingin memberikan informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi,” ucap Jamal.

DEWAN Pimpinan Wilayah GNP TIPIKOR Provinsi Lampung membuka/menerima pengaduan dari masyarakat yang mengetahui informasi adanya dugaan tindak korupsi di Provinsi Lampung.

Jamal juga menyampaikan saat ini GNP Tipikor Provinsi Lampung konsisten melakukan pengawasan tindak pidana korupsi di seluruh daerah Provinsi Lampung. Hal tersebut, ujar Jamal, dilakukan sebagai bentuk komitmen dan konsistensi GNP Tipikor dalam mengawasi kegiatan-kegiatan yang menggunakan anggaran pemerintah.

Lebih lanjut, Jamal menjelaskan dibukanya Kotak Pos/PO Box ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan informasi terkait dugaan penyalahgunaan anggaran negara oleh pihak-pihak tertentu.

“Kalau ada masyarakat yang ingin mengirimkan pengaduan korupsi, kirimkan kan saja surat pengaduan ke PO Box 2133 BDL 35000. Atau antar langsung ke Kantor Dewan Pimpinan Wilayah di Jalan Dr. harun III No. 60 A Kelurahan Kota Baru, Kota Bandar Lampung,” Pungkas Jamal. ( Dr / Okta )

BOGOR, (TB) – Diduga Alamat pemenang pengadaan bahan material pemasangan bronjong di jalan Kahrekel – Kampung Babakan Sirna, Kecamatan Leuwiliang pada unit pelaksana teknis (UPT) Wilayah V yang anggarannya bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor TA 2021 terindikasi fiktif.

Pasalnya, alamat yang tertera pada situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Kabupaten Bogor, berbanding terbalik dengan apa  yang ditemukan.

Berdasarkan penelusuran ditemukan fakta di lapangan, bahwa keberadaan perusahaan tersebut yang terletak di  RT 01 RW 07 Laladon Gede, Kecamatan Ciomas, yang didapati adalah tempat kegiatan home industri.

Menurut Ketua Rt setempat bahwa dulu pernah ada CV tapi tidak pernah lapor dan juga jarang ada orang, “Dia hanya ngontrak tahun kemarin, sekarang sudah diisi oleh pekerja kulit atau home industri,” kata Yana, kepada tim media ini, Sabtu ( 28/08/2021).

Sementara, kepala unit pelaksana teknis jalan dan jembatan Wilayah V Eko Sulistianto saat dihubungi melalui pesan aplikasi WhatsApp nya perihal alamat tersebut menjelaskan itu pengadaan bahan yang ada di bidang pemeliharaan dan programnya ada di bidang tersebut.

“Kalau mau lebih jelas kordinasi nya dengan bidang yang bersangkutan, kami hanya menerima pengiriman bahan dari penyedia yang mendapatkan pengadaan tersebut,” katanya.

Masih kata Eko, itu bukan proyek regular. Tapi pengadaan bronjong untuk mengantisipasi jalan yang kritis.

Saat disinggung soal papan informasi kegiatan Eko mengatakan, “itu bukan proyek Pak, tetapi itu pengadaan bahan program pemeliharaan. Dan dalam melaksanakannya seperti halnya pemeliharaan jalan. Dan memang tidak ada papan kegiatannya, hanya sebatas pemberitahuan peringatan atau rambu atau tanda sedang ada pekerjaan saja.” sebut dia.

Hingga berita ini ditulis media ini masih melakukan verifikasi lebih lanjut.   (Sto/dva)

PESAWARAN, ( TB ) – Usai Upacara Penutupan dan Pembaretan 152 personil Satgas Garuda Bhayangkara FPU 3 yang akan mengemban tugas sebagai Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB ke Republik Afrika Tengah pada bulan September 2021 mendatang. Bagian Divisi Hubungan Internasional (DIVHUBINTER) Polri melanjutkan rangkaian kegiatan Vaksinasi dan Bhakti Sosial kepada 120 warga. Acara berlangsung di Tegal Mas Island, Pulau Tegal, Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Sabtu (28/8/2021).

Hal ini disampaikan Kasubag Humas Polres Pesawaran, AKP Aris Siregar.
menurutnya, kegiatan penyuntikan Vaksinasi (Sinovac) Covid 19 dan Bhakti Sosial kepada 120 warga adalah bagian dari rangkaian kegiatan Divisi Hubinter Polri, namun sasaran utamanya adalah untuk para lansia.

“Kegiatan Vaksinasi dan pembagian sembako kepada seratus dua puluh warga adalah rangkaian kegiatan dari Divisi Hubungan Internasional (DIVHUBINTER) Polri. Namun, sasaran utamanya adalah untuk para Lansia,” Ujar Kasubag Humas Polres Pesawaran ini mewakili Kapolres Pesawaran, AKBP Vero Aria Radmantyo

Masih lanjut Aris, semua warga yang telah di suntik vaksin akan mendapat paket sembako berupa beras. “Setiap warga yang telah di suntik vaksin akan mendapat paket sembako berupa beras,” tambahnya.

Bahkan, dirinya menambahkan ke-120 warga yang di suntik Vaksin (Sinovac, red) Covid 19 di prioritaskan untuk warga Pulau Tegal dan Lansia. Namun, untuk mencukupi kuota 120 warga yang akan di vaksin, maka ada juga warga dari 4 Desa, yakni Desa Gebang, Sidodadi, Hanura dan Sukajaya Lempasing.

“Suntik Vaksin ini di prioritaskan untuk warga Pulau Tegal dan Lansia. Karena, untuk mencukupi Kouta yang ada maka ada juga warga dari empat desa yang di vaksin tadi,” jelasnya Kasubag Humas Polres Pesawaran ini.

Diketahui, Hadir pada acara ini para Pejabat Utama dan Menengah Mabes Polri, Polda Lampung dan Polres Pesawaran, serta Pemilik Tegal Mas, H. Thomas A Riska dan Pemkab Pesawaran.

( Oby / Rif )

CISARUA, (TB) Pemerintahan Desa Batulayang kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Wujudkan Vaksin tahap Kedua di Villa Ujung Rimba Camp (URC) beberapa waktu lalu (16/8. red).

Menurut Kepala Desa Batulayang, H. Iwan Setiawan yang di dampingi Sekdes, kegiatan Vaksin tahap kedua ini, melibatkan sekitar 400 orang warga, sedangkan tahap kesatu sebelumnya hanya melibatkan sekitar 350 orang warga, ucapnya.

“Kami menghimbau kepada seluruh warga desa Batulayang, bagi warga yg belum di Vaksin, supa segera di Vaksin di tempat tempat yang sudah di siapkan Pemerintah, mudah mudahan setelah di lakukan Vaksin tersebut, akan menjadi imun/ kebal dari bakteri penyakit menular”, tegasnya. (Muzni)