BOGOR, (TB) – Proyek Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan (Taman Inspirasi DPRD) Kabupaten Bogor Senilai Rp 6,8 Miliar Diduga tidak Sesuai Speksifikasi dan terkesan asal-asalan.

Hal ini terpantau saat media ini mengecek kondisi di lokasi pekerjaan  secara langsung, Kamis (29/07).

Jaya, selaku Kepala Tukang saat dikonfirmasi terkait pekerjaan yang tidak menggunakan alas kerja/pasir urug, terkesan gugup dan berdalih lupa.

” Lupa kang, eh sudah di pasang yang belum yang dekat setu karena belum dikerjakan,” jelasnya.

Namun saat awak media ini memperlihatkan lokasi yang jelas-jelas tidak adanya alas kerja di bagian yang sudah dipasang, spontan membuat Jaya gugup lalu mengajak media ini untuk menikmati secangkir kopi.

Sementara konsultan pengawas dari PT.Ganesha Pratama Consultant yang enggan  menyebutkan namanya saat dimintai tanggapannya mengatakan, kami dari pihak pengawas akan coba melaporkan apa yang jadi temuan di lapangan, terkait tidak sesuainya data yang ditemukan rekan media.

“Sementara akan kita lakukan upaya peneguran guna diperbaiki apa yang menjadi kelalaian, terkait U Ditch ini kan pabrikasi, kita akan buatkan surat secara tertulis mengapa berbeda, jika  mengacu pada RAB itu kualitas K 350 namun ini bisa saya lihat secara pengalaman diduga kualitas K 175, ini menjadi catatan saya,” ujar konsultan pengawas.

Sebagaimana kita ketahui, Aanstamping adalah batu kosong, yang merupakan bagian dari pondasi menerus/batu belah dan disusun di bawah pondasi. Panjang Aanstamping sendiri mengikuti panjang pondasi. Pekerjaan pondasi sendiri terdiri dari: Penggalian tanah hingga kedalaman tanah keras, minimal 60 cm.

Sedangkan Fungsi utama pasir Urug ini adalah membuat stabil permukaan tanah asli dan menyebarkan beban. Dengan begitu, permukaan tanah yang sudah dilapisi pasir dapat memikul beban secara merata.

Hasil investigasi yang dilakukan media ini ditemukan tidak adanya Alas kerja dalam pembuatan pondasi serta aanstamping yang tidak sesuai.

Untuk diketahui Kegiatan tersebut dimulai pada (19/07) di Sekretariat DPRD Kab.Bogor dan dikerjakan oleh CV.CIAMPEA JAYA. Dengan pagu Anggaran Rp6.824.870.000 (Enam Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor.

Hingga berita ini dimuat media ini masih terus mencari informasi dan verifikasi data lebih lanjut. (Sto)

BANDAR LAMPUNG, (TB) – Pada hari Jum’at ini, sejumlah pegiat sosial & pecinta Sedekah di provinsi Lampung membagikan sekitar 250-an nasi bungkus kepada masyarakat kota Bandar Lampung yang terdampak PPKM Level 4.

Kegiatan bagi-bagi nasi bungkus kali ini dilaksanakan pada Jumat (30/7) pukul 13.00 WIB sampai selesai di pintu masuk Simpur Center.

“insyaa Allah, hari Jum’at ini tersedia 250-an nasi bungkus untuk masyarakat terdampak PPKM Level 4 di Kota Bandar Lampung,” ujar Ustadz Royan, sebagai salah satu penggagas kegiatan Sedekah Nasi Bungkus ini.

“ini merupakan kegiatan Sedekah Nasi Bungkus yang ke tiga kalinya. Sebelumnya kami sudah melakukan hal yang sama di parkiran Pasar Tengah pada Jum’at pekan kemarin (23/7) & di Pasar Bambu Kuning pada hari Rabu lalu (28/7)”, ujar Ustadz Firmansyah sebagai salah satu panitia.

“Kami berinisiatif melakukan kegiatan ini karena merasa ikut prihatin atas keadaan saudara-saudara kami terutama para pekerja buruh, penjaga toko, pedagang kaki lima dan lain-lainnya yang sangat terdampak dengan aturan PPKM ini”, ujar mas Pandu Varendi, seorang seniman yang ikut tergabung dalam komunitas berbagi sedekah ini.

Pembagian nasi bungkus dilakukan dengan tertib dan patuh terhadap protokol kesehatan (Prokes) yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat.

“Dibagikan dengan menggunakan kupon supaya tertib dan sesuai prokes ketat, agar tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan yang telah di tetapkan pemerintah di tengah pandemi Covid-19,” kata Wilson yang berpatisipasi dalam kegiatan tersebut. (Anta/Roman).

“Tahun 2021 yang akan dibagikan untuk Banpres Produktif ini adalah Rp15,3 triliun yang dibagikan kepada 12,8 juta pelaku usaha mikro dan kecil. Ada 12,8 juta pelaku usaha mikro dan kecil yang ada di seluruh Tanah Air, dan mulai dibagikan pada hari ini,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Presiden menyampaikan, kondisi sulit akibat pandemi COVID-19 saat ini dirasakan oleh semua, tidak hanya pelaku usaha mikro dan kecil tetapi juga pelaku usaha menengah hingga besar.

“Semuanya pada kondisi yang sangat-sangat tidak mudah, sangat sulit dan itu juga tidak hanya dirasakan oleh pengusaha-pengusaha di Indonesia saja tetapi di seluruh dunia semuanya kondisinya sama,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Kepala Negara berpesan agar para pengusaha usaha mikro dan kecil tetap bekerja lebih keras dan tahan banting dalam situasi ini.

“Bapak-Ibu semuanya harus bekerja lebih keras lagi dalam situasi seperti ini, bertahan dengan sekuat tenaga. Meskipun mungkin omzetnya turun sampai 75 persen, turun sampai separuh, ya tetap harus kita jalani,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah terus mengintensifkan program vaksinasi nasional yang diharapkan dapat selesai di akhir tahun ini.

“Kalau sudah 70 persen [penduduk divaksinasi], itu paling tidak daya tular dari virus ini menjadi agak terhambat kalau sudah tercapai yang namanya kekebalan komunal atau herd immunity,” ujarnya.

Ditambahkan Presiden, pemerintah juga terus menyeimbangkan upaya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat, merespons terjadinya lonjakan kasus akibat adanya varian Delta yang memiliki tingkat penularan lebih tinggi.

“Tidak ada jalan lain saat itu, karena di Pulau Jawa dan di Pulau Bali kita lihat semua titik-titik semuanya merah, tidak ada yang kuning, sehingga keputusan yang sangat berat kita lakukan, yaitu dengan PPKM Darurat,” ujarnya.

Pasca pelaksanaan kebijakan tersebut, kasus di sejumlah wilayah di Pulau Jawa sudah mulai turun secara perlahan. Bahkan, Presiden mencontohkan, tingkat keterisian tempat tidur di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet telah mengalami penurunan. Sempat menyentuh angka 90 persen saat ini berada di angka 38 persen.

“Saya melihat angka-angka tadi di di wilayah-wilayah di Pulau Jawa sudah mulai melandai turun pelan-pelan, tetapi yang di luar Jawa gantian naik. Inilah memang varian Delta ini penularannya sangat cepat sekali,” ujarnya.

Menutup arahannya, Kepala Negara kembali mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin dari menerapkan protokol kesehatan untuk menekan laju penularan COVID-19 dan pandemi dapat segera berakhir.

“Kita semuanya berharap agar pandemi ini segera selesai. Jangan lupa terus memakai masker, habis kegiatan cuci tangan, jangan berkerumun, menjaga jarak. Ini penting sekali dalam rangka mencegah penularan lebih meningkat lagi,” pungkasnya.

Mendampingi Presiden pada kegiatan ini Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki dan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. (Un/Red)

LAMPUNG SELATAN, (TB) – Bantuan sosial tunai(BST) yang di berikan oleh pemerintah untuk warga yang terdampak covid 19 dan PPKM telah sampai ke masyarakat,namun bantuan tersebut di salur kan ke kantor pos kecamatan Natar.

Hari ini bantuan sosial tunai (BST) telah mulai di cairkan,salah satu warga dari desa Mandah Tegineneng kecamatan Natar,
Sutinah (65) datang ke kantor pos untuk mengambil ( BST),Jum,at (30/7/2021).

Lansia ini ternyata tidak bisa berjalan,melihat keadaan seperti itu,datang Serda Ahmad Anwar yang memang sedang nge pam di kantor pos dan langsung menggendong nenek Sutina yang ingin ambil Bantuan sosial tunai (BST).

Serda Ahmad Anwar Babinsa merak Batin anggota Koramil Natar Lampung selatan sangat terpanggil melihat keadaan nenek Sutina dan segera menggendong nya.

“Saya akan bantu semampu saya,apabila warga membutuh kan pertolongan,karna saya di tugas kan untuk mengamankan dan melindungi rakyat”,tegas Serda Ahmad Anwar. (Anta/Roman).

JAKARTA, (TB) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa pengurusan layanan administrasi kependudukan (adminduk) taat terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada penambahan persyaratan baru, termasuk sertifikat vaksinasi COVID-19, yang dapat mempersulit masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.

“Analoginya, seperti telur dengan ayam mana yang lebih dahulu, karena untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 penduduk juga harus sudah memiliki NIK,” ujar Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, dikutip dari laman resmi Kemendagri, Kamis (29/07/2021).

Kemendagri juga mendukung upaya percepatan vaksinasi nasional yang menargetkan sebesar 80 persen penduduk untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.

“Kami justru ingin turut serta dalam upaya pemerintah mempercepat program vaksinasi dengan memberikan layanan adminduk yang cepat dan mudah. Apalagi, animo masyarakat tengah tinggi untuk mendapatkan vaksin,” ujar Zudan.

Meski demikian, Zudan menyampaikan, tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan sertifikat vaksinasi dapat menjadi syarat dalam mengurus layanan adminduk.

“Aturan tersebut bisa diterapkan, namun nanti bila persentase vaksinasi sudah 80 persen sebagai upaya kita untuk mengejar sisa penduduk yang belum mau divaksin. Apa pun itu, kita akan melihat perkembangannya,” pungkasnya. (Red)

JAWA TENGAH, (TB) – Pemerintah terus berupaya meningkatkan kapasitas tempat tidur (TT) untuk isolasi dan perawatan pasien COVID-19. Terkait hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah untuk dialihkan fungsinya menjadi rumah sakit (RS) darurat COVID -19 .

“Kita sedang menyiapkan Gedung Madinah untuk fasilitas isolasi dan treatment pasien COVID-19 berkapasitas 352 TT yang terdiri dari 344 TT perawatan dan 8 TT high care unit (HCU) dengan melibatkan sebanyak 128 pekerja,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dikutip dari laman resmi Kementerian PUPR, Kamis (29/07/2021).

RS Darurat yang ditargetkan untuk dapat menampung pasien COVID-19 bergejala ringan dan sedang di Solo Raya, termasuk Solo, Boyolali, Sragen, dan Klaten ini direncanakan akan beroperasi pada awal bulan depan.

“Mudah-mudahan 31 Juli 2021 sudah selesai semua dan alat kesehatan (alkes) masuk, sehingga 2 Agustus 2021 besok sudah bisa dioperasikan,” kata  Menteri PUPR.

Pembangunan RS Darurat Asrama Haji Donohudan ini menggunakan alokasi anggaran sebesar Rp30 miliar dan saat ini progres konstruksinya telah mencapai 40 persen. Fasilitas bangunannya antara lain HCU, poliklinik, nurse station, ruang screening, laboratorium, ruang isolasi, ruang petugas, ruang dokter dan perawat, ruang logistik, rekam medik, x-ray mobile, transit jenazah, hingga area penerimaan makanan. (Red)

Sumber: humas KemenPU

BOGOR, (TB) – Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan, dirinya mengapresiasi atas penghargaan yang diraih Pemkab Bogor sebagai Kabupaten Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Kategori Madya.

Hal tersebut dikatakannya, saat mengikuti acara penerimaan penghargaan KLA tahun 2021 secara virtual, didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) di Ruang Rapat I Sekretariat Daerah, Kamis (29/7).

Iwan menjelaskan, Pemkab Bogor mendapat penghargaan KLA Tahun 2021 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kategori Madya. Sebelumnya, tahun 2019 kita juga mendapatkan penghargaan dengan kategori yang sama yaitu Madya.

“Kami akan terus meningkatkan komitmen terhadap perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bogor. Kekerasan terhadap anak harus diminimalisir, bahkan tidak boleh ada di Kabupaten Bogor. Status Kabupaten Layak Anak harus dipertahankan, bahkan tahun berikutnya harus meningkat,” ujar Iwan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengungkapkan, Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak yang dilakukan melalui komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, media, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam bentuk kebijakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

“Kabupaten Layak Anak (KLA) diamanatkan oleh UU Perlindungan Anak yang juga didukung UU Pemerintah Daerah. Dalam UU Pemerintah Daerah dipertegas bahwa urusan pemerintah di bidang perlindungan anak merupakan urusan wajib non-pelayanan dasar yang harus dilakukan oleh pemerintah dan didukung oleh masyarakat, media, dan dunia usaha sebagai empat pilar pembangunan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kami menyadari bahwa untuk mencapai hal tersebut bukanlah perjuangan yang mudah karena membutuhkan komitmen yang kuat, proses yang panjang serta pengorbanan dari seluruh pihak demi terlindunginya anak-anak di daerahnya masing-masing.

“Daerah yang telah mendapatkan prestasi baik dapat menjadi inspirasi dan dapat membagikan pengalamannya bagi daerah lain, sehingga kita dapat bergerak bersama menuju Indonesia Maju,” tandasnya.

Menutup sambutannya, I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengajak, dengan bergandengan tangan, bersinergi, berkolaborasi dimana seluruh pemangku kepentingan menciptakan lingkungan yang positif, suportif dan ramah anak. Yakinlah Indonesia akan bangkit menjadi negara maju yang hebat menuju Indonesia Layak Anak 2030 dan Indonesia Emas 2045. (San/Red)

CIBINONG, (TB) – Bupati Bogor Ade Yasin menerima bantuan 400 paket sembako dari PT. Taspen Cabang Bogor. Bantuan secara simbolis diserahkan oleh Brand Manager PT. Taspen Cabang Bogor di Pendopo Bupati, Cibinong, Kamis (29/7). Bantuan tersebut akan segera disalurkan kepada warga yang sedang melakukan isolasi mandiri (Isoman).

“Jadi bantuan ini akan segera kita salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan terutama yang sedang menjalankan isoman. Yang lebih butuh barangkali orang yang bekerja lepas atau harian yang dalam masa pandemi ini tidak bisa bekerja, itu yang menjadi perhatian kami,” tandasnya.

Ade menambahkan, memang dalam situasi seperti ini seharusnya tidak hanya tugas pemerintah, tetapi swasta, BUMN, perusahaan-perusahaan khususnya yang berada di Bogor, kita saling peduli dan gotong-royong. Saya menghimbau kepada pihak lain, terutama BUMN, karena kadang-kadang banyak juga BUMN menyalurkan bantuannya melalui pusat, padahal kantornya disini.

“Kita cobalah berbagi, mereka ada di sini, lokasinya di sini, pedulinya sama masyarakat di sini juga. Tidak hanya BUMN tapi perusahaan asing atau perusahaan dalam negeri yang besar-besar kan banyak, di daerah Citeureup, Cileungsi, di Gunung putri kita ketuk hatinya untuk membantu,” ungkap Ade.

Selanjutnya, Brand Manager PT. Taspen Cabang Bogor, Puspriani, menjelaskan, kami hadir disini tergerak karena Kabupaten Bogor salah satu yang tertinggi penderita Covid-nya, bahkan disini sudah level 4. Kami tergerak untuk memberikan bantuan sebagai bentuk kepedulian kami menggunakan dana CSR-nya Taspen.

“Saat ini lebih banyak masyarakat yang membutuhkan, terlebih yang sedang melakukan isoman, jadi silahkan 400 paket sembako ini bisa disalurkan kepada yang membutuhkan. Intinya kami ingin menunjukkan kepedulian kami bagi masyarakat Kabupaten Bogor,” terang Puspriani. (Red/HMS)

PESAWARAN, (TB) – Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona menindak lanjuti video yang tengah viral, terkait persoalan akses jalan masuk ke Pondok Pesantren Tahfidz Qur’an Darul Ulum dengan Manajemen Perumahan Pesawaran Residence.

Dalam tinjauannya, Bupati memberikan solusi terkait persoalan akses jalan masuk ke Pondok Pesantren Tahfidz Qur’an yang berada di komplek perumahan tersebut, dengan membuat surat kesepakatan antara kedua belah pihak.

“Jadi pihak manajemen Pesawaran Residence menyepakati akan membongkar sendiri pagar akses masuk ke Pondok Pesantren 1×24 jam setelah penandatanganan kesepakatan kedua belah pihak, dan pihak manajemen juga menyetujui memberikan akses jalan di komplek perumahan menuju ke Pondok untuk kepentingan ibadah,” ujarnya. Kamis 29 Juli 2021.

Sementara itu lanjut Dendi, pihak Pondok juga telah menyepakati dan berjanji akses yang telah diberikan oleh pihak perumahan, dipergunakan untuk Pondok Pesantren Darul Ulum serta tidak akan digunakan untuk kepentingan lain atau dikomersilkan.

“Kemudian, untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan para warga perumahan, pihak Pondok bersedia membangun pagar yang sifatnya permanen diperbatasan tanah miliknya, dan mereka meminta waktu selambat-lambatnya empat bulan dari surat kesepakatan ini di tanda tangani,” ujar dia.

“Dan dalam surat kesepakatan itu juga sudah diatur, apabila di kemudian hari ada yang melanggar kesepakatan tersebut, kedua belah pihak bersedia menerima sanksi yang telah disepakati,” kata dia.

Dendi mengatakan, kedatangannya ke komplek perumahan Residence ini setelah beredar video dari pihak Pesantren yang akses jalannya ditutup.

“Saya kesini untuk memediasi kedua belah pihak agar permasalahan ini cepat selesai, aktifitas Pondok Pesantren tetap berjalan, kemudian kenyamanan dan keamanan para warga di perumahan juga tetap terjaga,” katanya. ( Oby / Rif )

PESAWARAN, (TB) – Usaha Kabupaten Pesawaran  dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Hal ini dibuktikan dengan diberikannya penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) 2021 tingkat Madya untuk Bumi Andan Jejama.

Penerimaan penghargaan KLA tersebut diumumkan langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) secara virtual, Kamis, (29/7/2021).

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesawaran Binarti Bintang mengatakan, penghargaan tersebut berhasil disabet Kabupaten Pesawaran karena dinilai telah memenuhi kriteria dalam evaluasi kinerja dari semua Stake holders anak yang berada daerahnya.

“Jadi ada lima kategori penilaian yaitu pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak,  pemenuhan hak anak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, pemenuhan hak anak atas kesehatan kesejahteraan, pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan  khusus anak, dan untuk mengikuti penilaian tersebut, kita sudah menginput data selama tiga bulan dan akhirnya dinyatakan bagus setelah divalidasi setelah itu baru ada kunjungan dari pusat untuk  verifikasi langsung di lapangan,” katanya.

“Dan disini kami hanya sebagai lintas sektoral jadi ada beberapa instansi yang memiliki program  dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak diantaranya Disdukcapil dengan program jemput bola pembuatan Akte Kelahiran dan Kartu Identitas Anak, Disdikbud dengan program sekolah ramah anak, Dinkes dengan puskesmas ramah anak, dan ada juga forum anak kabupaten serta Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang ada si Sungai Langka,” timpalnya.

Menurutnya, Kabupaten Pesawaran mendapat predikat Kabupaten Layak Anak dan berhasil melompat satu tingkat.

“Harusnya tingkat pratama dulu tapi Alhamdullilah kita langsung mendapat penghargaan KLA tingkat Madya,”ujarnya.

Setelah menyandang predikat tersebut dirinya berharap hal itu bisa  terus menjadi motivasi untuk pemenuhan hak anak dan mewujudkan pembangunan berperspektif kepentingan terbaik untuk anak.

“Dan saya juga berharap kedepannya gugus tugas dapat menguatkan lima klaster itu untuk pemenuhan hak perlindungan khusus anak,” utasnya.

Sementara itu, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona berharap setelah mendapat predikat KLA Bumi Andan Jejama bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman dalam proses tumbuh kembang anak.

“Saya juga berharap anak-anak kita bisa menjadi generasi terbaik bagi Pesawaran,” Pungkasnya.( Oby / Rif )