BANDAR LAMPUNG, (TB) – Pengurus E-Sports Indonesia (ESI) Provinsi Lampung telah sukses membuka kompetisi E-Sports dalam ajang Piala Gubernur E-Sports Lampung 2024 tingkat pelajar SMP/MTS/SMA/SMK/MA Se-Provinsi Lampung di Halaman SMA YP Unila Bandarlampung, Sabtu (14/12/2024). Peserta kompetisi tersebut mencapai 1.500 atlet yang berasal dari 232 sekolah dari seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Dalam Sambutannya Ketua Dewan Pengurus YP Unila Dr. Ryzal Perdana menyampaikan hari ini merupakan hari yang istimewa bagi kita semua, terkhusus kami dari SMA YP Unila Bandarlampung, yang sangat mensupport perkembangan zaman bagi minat dan bakat siswa di bidang E-Sport.

“Saya berterima kasih kepada Pak Gubernur dan ESI Lampung, telah mempercayai SMA YP Unila sebagai tempat untuk dilaksanakan Piala Gubernur E-Sport Tingkat Pelajar Se-provinsi Lampung,” ujarnya.

Dr. Ryzal Perdana Menambahkan Kami merasa bangga dan bahagia menjadi bagian dari perkembangan E-Sport di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung, karena SMA YP Unila merupakan satu-satunya SMA di Provinsi Lampung yang telah menyediakan ekstrakulikuler Esports.

Di kesempatan yang sama, Kadispora Provinsi Lampung, Descatama Paksi Moeda, ST., SE., MM melaporkan dasar penyelenggaraan kegiatan ESI Lampung Perda nomor 13 tahun 2023, dalam rangka meningkatkan perkembangan kegiatan Elektronic Sports di Provinsi Lampung.

“Untuk meningkatkan Atlet berprestasi tingkat Nasional maupun Internasional serta menjalin kebersamaan silahturahmi antar peserta,” ungkapnya.

Adapun Ketua ESI Provinsi Lampung Suryono Menuturkan Tema yang diangkat dalam piala Gubernur E-Sport Provinsi Lampung tingkat pelajar 2024 yaitu Raih Prestasi Melalui E-Sport, “Raihlah prestasi disini tapi, jangan pernah lupakan prestasi akademik kalian. Atur waktu kalian untuk belajar dan berlatih demi perkembangan E-Sport dan peluang untuk Provinsi Lampung” ujarnya.

Lebih lanjut, Ketua ESI yang juga merupakan Kabinda Lampung menjelaskan bahwa Esports di Indonesia terus berkembang dengan pesat. “Saat ini nilai yang dihasilkan oleh Esports berdasarkan penjualan melalui Play Store saja telah mencapai 1,5 miliar US Dolar yang berkali-kali lipat dari yang didapatkan di Provinsi Lampung, untuk itu dititipkan kepada Bapak Gubernur untuk dapat mengembangkan potensi yang kita miliki tersebut” harapnya.

Pj Gubernur Lampung Dr Samsudin dalam kesempatan yang sama mengatakan, saat ini kita berada di era revolusi industri, dalam kontek ini E-Sport menjadi Fenomenal global yang tidak hanya digemari generasi muda. Tetapi juga digemari industri kreatif yang luar biasa.

“Saya mendukung ESI Lampung supaya lebih besar dibidang olahraga dalam hal kegiatan ini menjadikan lampung provinsi yang adaptif terhadap kemajuan teknologi dan inovasi.

Samsudin Menambahkan, tentunya ajang ini menjadi awal tumbuhnya talenta-talenta E-Sport Lampung yang dapat bersaing di tingkat Nasional maupun Internasional.

Ketua Harian ESI Provinsi Lampung Iqbal Ardiansyah, S. Si., MM Berharap semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan apapun, serta dapat melahirkan atlit-atlit berkualitas di bidang E-Sport dari Provinsi Lampung untuk bersaing di Tingkat Nasional bahkan Internasional.

“Saya ucapkan selamat bertanding kepada seluruh atlit pelajar yang mengikuti piala Gubernur E-Sport tingkat pelajar Se-provinsi Lampung,” pungkasnya.( Oby )

BOGOR, (TB) – Simbol hash, Tagar (#) yang merupakan gabungan dari goresan horizontal datar dan goresan vertikal miring ke kanan, diperkirakan berasal dari zaman Romawi. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan berat dalam pound, dan dalam dunia bisnis, menjadi singkatan untuk “lb” atau “lbs”. Simbol ini juga digunakan dalam telepon nada sentuh pada tahun 1968 untuk memungkinkan pengguna memasukkan perintah tertentu.

Simbol Tagar (#) yang banyak digunakan di internet dan media sosial (Medsos) selain memiliki banyak fungsi juga memiliki sejarah yang panjang dan beragam. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang asal-usul dan perkembangan tagar:

Sejarah Awal Tagar dimulai pada Abad ke-14 Simbol tagar (#) pertama kali digunakan sebagai singkatan untuk “pound” atau “pon” dalam bahasa Inggris, yang merujuk pada satuan berat.
Lalu di Abad ke-19 Tagar digunakan sebagai simbol untuk menunjukkan nomor atau angka dalam dokumen dan surat.

Di Era Telekomunikasi pada tahun 1920-an Tagar digunakan dalam sistem telepon sebagai simbol untuk mengaktifkan fitur-fitur tertentu.
Dan di tahun 1960-an Tagar digunakan dalam kode telepon untuk mengaktifkan layanan tambahan.

Internet dan Media Sosial
Tagar mulai digunakan secara masif du era Internet dan Media Sosial pada tahun 1970 an dalam sistem IRC (Internet Relay Chat) untuk mengidentifikasi saluran atau topik percakapan. Di Tahun 2007 Tagar mulai digunakan di Twitter sebagai cara untuk mengategorikan dan mencari tweet berdasarkan topik. Berlanjut di Taun 2010, Facebook dan platform media sosial lainnya mulai menggunakan tagar untuk menghubungkan pengguna dengan konten yang relevan.

Hastag tanda Tagar sendiri memiliki Fungsi dan Penggunaan untuk mencari konten. Tagar membantu pengguna mencari konten yang relevan dengan topik tertentu, Tagar juga membantu pengguna mengategorikan konten mereka sendiri untuk memudahkan pencarian. Tagar membantu pengguna menghubungkan dengan orang lain yang memiliki minat yang sama.

Variasi dan Nama Lain
1. Hash: Nama lain untuk tagar yang umum digunakan di Inggris.
2. Number sign: Nama lain untuk tagar yang umum digunakan di Amerika Serikat.
3. Pound sign: Nama lain untuk tagar yang umum digunakan di Inggris untuk merujuk pada simbol berat.

Dalam beberapa dekade terakhir, tagar telah berkembang menjadi simbol yang sangat penting dalam komunikasi digital. Dari awalnya sebagai simbol untuk menunjukkan nomor atau berat, tagar kini menjadi cara yang efektif untuk menghubungkan pengguna dengan konten yang relevan. (Red)

CISARUA, (TB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali akan menyegel Taman Wisata Jaswita yang berlokasi di kawasan Puncak Cisarua dibawah pengelolaan PT Jaswita yang belum juga melengkapi ijin.

Setelah berkoordinasi dan mendapatkan persetujuan untuk melakukan tindakan bagi yang belum ada izin agar ditutup, Pemkab Bogor akan menyegel taman Taman Wisata yang dikelola PT Jaswita dengan memasang garis PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).

“Areal yang belum ada izin kita pasang garis PPNS. Saat ini PT Jaswita sedang melakukan proses izin,” tegas Bachril. Pj. Bupati Bogor Bachril Bakri saat melakukan peninjauan dan penertiban langsung kegiatan operasional taman wisata yang dikelola PT. Jaswita pada Kamis (12/12/2024).

Pj. Bupati Bogor, Bachril Bakri mengatakan, saat ini ia berada di lokasi wisata PT. Jaswita, yang sebetulnya telah dilakukan penertiban beberapa bulan yang lalu, tapi dua hari yang lalu dibuka kembali.

“Kami tahu, bahwa PT. Jaswita hanya mendapat izin seluas 4 ribu meter persegi, sementara ada 13 ribu meter persegi yang belum berizin. Hari ini bersama pegawai staf PT. Jaswita menyampaikan bahwa kami akan tutup kembali 13 ribu areal yang belum berizin,” tegasnya.

Pj. Bupati Bogor juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena PT Jaswita ada hubungannya dengan Pemprov Jabar.

“Kami sudah koordinasi dan kami mendapatkan persetujuan untuk melakukan tindakan bagi yang belum ada izin agar ditutup. Kita akan pasang garis PPNS karena mereka sedang melakukan proses izin dan yang belum ada izin untuk ditutup,” imbuhnya.

Turut hadir mendampingi Pj. Bupati Bogor yakni,3 Kepala Dishub Kabupaten Bogor, Kepala Diskominfo, Kasat Pol PP, Kepala DKPP, Kepala PUPR, Camat Cisarua, Forkopimcam Kecamatan Cisarua dan lainnya.

Atas ketegasan Pemkab Bogor itu, Aktivis Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Bogor, Sabilillah, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Pasalnya, maraknya obyek wisata alam selama ini hanya kepentingan bisnis, sementara kewajiban melestarikan hutan dan habitatnya cenderung abai yang berdampak terjadinya penurunan kuantitas dan kualitas hutan.

“Saran kami kepada Pemkab Bogor, setelah disegel jangan lupa lanjut di bongkar. Bongkar juga dugaan adanya oknum yang bermain, karena selama ini oknum tersebut yang menghambat perjuangan aktivis dalam upaya Pulihkan Hutan dan Lingkungan Hidup di Bogor., Ini supaya kedepannya hutan kita kembali pulih seperti sediakala untuk peradaban yang lebih baik,” desaknya. (Sto)

CIBINONG, (TB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Sosial (Dinsos) meluncurkan program Coaching Clinic Taman Asa dan mendeklarasikan Paguyuban Orang Tua dengan Anak Istimewa (Pandawa) pada Kamis (14/11/2024).

Program ini bertujuan untuk memberikan penanganan yang lebih baik kepada anak berkebutuhan khusus (ABK), terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Farid Maruf, mengatakan bahwa ada sekitar 1.196 ABK usia 0- 17 tahun yang terindikasi berasal dari keluarga miskin dan membutuhkan penanganan khusus.

Banyak di antara keluarga ini yang belum memahami bagaimana cara merawat dan menangani anak- anak dengan kebutuhan khusus.
“Oleh karena itu, kami (Dinsos) memfasilitasi coaching clinic ini untuk memberikan pemahaman dan pelatihan kepada orang tua dan keluarga dalam menangani ABK,” kata Farid saat Launching Coaching Clinic Taman Asa di Ruang Serbaguna I Setda Kabupaten Bogor, Kamis (14/11/2024).

Program coaching clinic ini akan memberikan pemahaman mengenai cara menangani ABK, dengan melibatkan para ahli, mulai dari terapis untuk terapi motorik hingga psikolog untuk penanganan aspek mental dan emosional. Dengan demikian, penanganan ABK di rumah dapat berjalan seiring dengan apa yang diberikan di coaching clinic.

“Kami ingin penanganannya tidak terpisah. Kalau di clinic sudah ditangani, tapi di rumah tidak ada pemahaman, hasilnya tidak akan maksimal,” jelas Farid.

Selain itu, Dinsos juga menyediakan tenaga hukum atau pengacara untuk membantu orang tua ABK yang terdaftar sebagai peserta coaching clinic. Hal ini dilakukan karena ABK rentan menjadi korban perundungan (bullying), dan Dinsos merasa berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum.

“Kenapa kita siapkan lawyer? Karena ABK ini rawan dan berpotensi menjadi korban perundungan. Oleh karena itu, kami wajib turun tangan untuk melindungi mereka,” tambah Farid.

Farid juga menjelaskan, untuk menjadi peserta coaching clinic, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Pertama, Dinsos akan melakukan asesmen dan identifikasi terhadap ABK dan keluarganya.

“Kami akan menilai siapa anaknya, di mana orangtuanya, dan apakah mereka memiliki administrasi kependudukan yang lengkap serta jaminan kesehatan dan sosial yang dibutuhkan,” terang Farid.

Coaching clinic ABK ini merupakan program percontohan yang baru diterapkan di dua wilayah, yaitu Ciawi dan Cibinong. Jika dalam proses identifikasi ditemukan kekurangan dalam administrasi atau belum memiliki akses ke program bantuan sosial, Dinsos akan membantu mendaftarkan mereka
dalam program BPJS Kesehatan atau bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

“Dinas Sosial akan memastikan bahwa setiap keluarga yang membutuhkan dukungan mendapatkan akses ke program yang tepat,” tutup Farid.
Dengan peluncuran program ini, Pemkab Bogor berkomitmen untuk memberikan perhatian lebih terhadap ABK dan keluarganya, serta memastikan mereka mendapatkan penanganan yang sesuai untuk mendukung perkembangan mereka.

BOGOR, (TB) – Ketidaksesuaian klaim antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Kepala Desa terkait pengajuan proposal bantuan mebeler menunjukkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan program ini.

Dalam kebijakan publik, keterbukaan informasi adalah hal mendasar untuk memastikan kepercayaan masyarakat, tetapi kasus ini justru menimbulkan pertanyaan.

Selain itu, pengadaan yang dilakukan tanpa verifikasi kebutuhan nyata dari desa berpotensi dianggap sebagai pemborosan anggaran, mengingat besarnya alokasi anggarannya mencapai Rp33 miliar lebih.

” Perencanaan anggaran program ini juga patut dipertanyakan. Pengajuan proposal oleh desa sebelum pagu anggaran disahkan menimbulkan keraguan terhadap validitas prosesnya,” terang Koordinator Center of Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman menanggapi berita terkait Anggaran Mebeler Untuk Desa se-kabupaten Bogor yang tayang di media ini sebelumnya.

Hal ini dapat mencerminkan lemahnya sinkronisasi dalam siklus perencanaan anggaran, yang seharusnya dilakukan berdasarkan kebutuhan prioritas dan melalui mekanisme teknokratik yang jelas. Pengadaan barang yang tidak benar-benar diajukan oleh desa justru membuka ruang untuk maladministrasi atau penggunaan anggaran yang kurang efektif.

Penggunaan mekanisme “barang yang diserahkan kepada masyarakat” sebelum akhirnya menjadi hibah juga mencerminkan potensi ketidaksesuaian prosedur.

Menurut Jajang, Proses hibah memerlukan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan, namun dalam kasus ini mekanisme distribusi tidak jelas. Selain itu, kebutuhan desa yang lebih mendesak seperti infrastruktur dasar atau layanan masyarakat mungkin terabaikan akibat alokasi anggaran yang kurang efisien.

” Diperlukan audit independen untuk menilai transparansi pengadaan dan memastikan bahwa program ini dilaksanakan sesuai aturan. Pemerintah daerah juga harus memperbaiki mekanisme perencanaan dengan melibatkan masyarakat desa secara langsung dan terdokumentasi,” tutur Jajang kepada Media ini, Jum’at 13 Desember 2024.

Langkah ini tambah Jajang, sangat penting untuk mencegah potensi maladministrasi, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, dan memastikan bahwa belanja publik benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat yang paling prioritas.

Baca Juga: DPMD Gelontorkan Rp33 Miliar Belanja Mebeler Untuk Desa. Kades Bantah Keterangan Sekdis

Sebelumnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor di penghujung Tahun Anggaran 2024 menggelontorkan anggaran senilai Rp.33 Miliar lebih untuk belanja pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog.

Anggaran yang cukup fantastis itu menurut Dede Armansyah selaku Sekretaris Dinas DPMD digelontorkan untuk pengadaan bantuan mebeler bagi Desa-desa se-kabupaten Bogor.

“Semua berdasarkan pengajuan desa. Semua desa mengajukan proposal kok, hanya waktunya saja yang berbeda-beda, kalau tidak salah pengajuan mereka itu masuk diantara bulan Juni-Juli 2024,” ucap Sekretaris Dinas DPMD Dede Armansyah, saat dikonfirmasi media ini di kantornya, Rabu 11 Desember 2024.

Anehnya, pengakuan dan keterangan pihak DPMD melalui Sekretaris Dinas nya tersebut bertolak belakang dengan pengakuan beberapa Kepala Desa (Kades) penerima manfaat bantuan mebeler tersebut.

Salah satu Kades mengaku cukup kaget tiba-tiba dikirimi bantuan mebeler itu. Tapi karena itu adalah pemberian ya pihak desa tentu menerima saja.

” Jujur saja, kami sempat kaget juga, ujug-ujug dapat kiriman sejumlah mebeler. Tapi karena ini di kasih ya kita terima aja,” ungkap salah satu Kades di Kecamatan Citeureup yang minta namanya tidak di publikasikan.

Lanjut sang Kades, terkait bahwa itu atas permohonan dan pengajuan desa menurut dia itu tidaklah benar.

“Saya sudah cek ke Sekretaris Desa (Sekdes) saya, tidak ada itu surat atau proposal permohonan dari kami ke DPMD Kabupaten Bogor terkait. (Santo)

CIREBON, (TB) – Restu Handayani resmi menyandang gelar Sarjana Kebidanan (S.Keb), gelar sarjana kebidanan ini di dapat dari Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan (UMMADA) Cirebon setelah mengikuti

Wisuda perdana dan pengambilan sumpah profesi bagi 479 mahasiswa di Ballroom Hotel Aston, Kabupaten Cirebon, pada hari Kamis (12/12/2024).

” Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Rektor dan para Dosen yang telah memberikan ilmu yang sagat berharga bagi hidup saya,” Kata Restu kepada media tugasbangsa.com.

Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan (UMMADA) Cirebon mencatatkan sejarah baru dengan menggelar prosesi wisuda perdana dan pengambilan sumpah profesi bagi 479 mahasiswa di Ballroom Hotel Aston, Kabupaten Cirebon, pada Kamis (12/12). Acara istimewa yang berlangsung di tanggal cantik ini menjadi momen bersejarah bagi universitas yang baru saja resmi menyandang status universitas setelah penggabungan tiga institusi Muhammadiyah di Cirebon.

Para lulusan berasal dari lima program studi, yaitu 62 lulusan Diploma Keperawatan, 52 lulusan Diploma Farmasi, 124 Sarjana Farmasi, 142 Sarjana Kebidanan, dan 99 Profesi Bidan. Acara berlangsung dengan penuh khidmat, dihadiri oleh orang tua wisudawan, tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat, serta tokoh Muhammadiyah, termasuk Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, Amika Wardana, Ph.D.

Rektor UMMADA, Hj. Sri Musfiroh, S.Si.T., M.Kes., dalam sambutannya mengungkapkan rasa bangga dan syukur atas pencapaian ini.

“Hari ini adalah momen bersejarah bagi UMMADA dan tentunya bagi para lulusan.
Ini bukan akhir, tetapi awal dari perjalanan baru sebagai insan yang mengabdikan diri untuk masyarakat,” ujarnya.

Sri Musfiroh juga menegaskan bahwa wisuda ini bukan sekadar seremoni, tetapi langkah nyata menuju visi besar universitas.

“Kami berharap para lulusan ini menjadi institusi unggul, Islami, dan berorientasi kesehatan berbasis entrepreneurship pada tahun 2044,” ucapnya.

Sebagai universitas hasil penggabungan STIKes Muhammadiyah Cirebon, STIKes Ahmad Dahlan Cirebon, dan Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Cirebon, Sri Musfiroh mengingatkan bahwa UMMADA membawa tanggung jawab besar untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang siap berkontribusi bagi masyarakat.

“Kami berharap lulusan UMMADA mampu menjadi kader Muhammadiyah yang unggul, berkarakter Islami, dan siap terjun ke masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Wakil Rektor I UMMADA, Hj. Ruswati, Ners., M.Kep., menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang telah menunjukkan kerja keras selama masa studi. Ia juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi etika profesi dalam dunia kerja.

“Kami ingin para lulusan membawa nama baik UMMADA dengan menunjukkan integritas dan dedikasi di lapangan,” Pungkasnya. (*)

BOGOR, (TB) – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) resmi meluncurkan Bogor Corporate University (BCU).

Acara Grand Launching yang digelar di Auditorium Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor ini menjadi tonggak penting dalam upaya transformasi pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bogor.
Bogor Corporate University merupakan proyek perubahan yang diinisiasi oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Bogor.

Sebagai pusat pembelajaran ASN, implementasi BCU akan dilakukan melalui platform digital Learning Management System (LMS) bernama SIABANGTAMPAN (Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Masa Depan).

LMS SIABANGTAMPAN dirancang khusus untuk memudahkan ASN dalam mengakses berbagai materi pelatihan dan pengembangan kompetensi, kapan saja dan di mana saja. Dengan pendekatan digital, sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran.

Dalam sambutannya, Kepala BKPSDM Kabupaten Bogor mewakili PJ Bupati menyampaikan, “Bogor Corporate University dan LMS SIABANGTAMPAN adalah bagian dari transformasi digital yang mendukung reformasi birokrasi. Dengan inovasi ini, ASN dapat belajar secara mandiri, terstruktur, dan relevan dengan kebutuhan organisasi.”

Acara peresmian ini ditandai dengan pemasangan logo Bogor Corporate University dan LMS SIABANGTAMPAN oleh Asisten Adminstrasi Umum dan Kepala BKPSDM Kabupaten Bogor, didampingi para pejabat yang hadir. Serangkaian kegiatan lain, seperti pertunjukan penampilan tari dari PPPK, video Grand Launching, dan pemberian penghargaan bagi kontributor modul pelatihan pada LMS SIABANGTAMPAN, turut memeriahkan acara ini.

Bogor Corporate University melalui platform digital LMS SIABANGTAMPAN diharapkan menjadi pusat inovasi pembelajaran ASN di Kabupaten Bogor. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat, institusi ini siap mencetak ASN yang profesional, tanggap, dan berdaya saing tinggi, demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

ASN AWARD SEBAGAI BENTUK PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI DENGAN KINERJA TERBAIK

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor menggelar acara ASN Award 2024 yang berlangsung meriah di Gedung Tegar Beriman Kabupaten Bogor. Dengan tema “Excellent in Motion”, acara ini dihadiri oleh 559 peserta yang berasal dari 76 perangkat daerah, meliputi seluruh kepala perangkat daerah, camat, perwakilan perangkat daerah, serta pegawai yang masuk dalam nominasi penghargaan.

ASN Award terselenggara untuk memberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah menunjukkan kontribusi luar biasa dalam bidang inovasi, etos kerja, dan pelayanan publik. “Excellent in Motion” dimaknai bahwa setiap langkah pergerakan ASN merupakan upaya menuju perbaikan yang berkesinambungan dan semakin baik ke depannya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, dalam sambutannya, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan manifestasi dari Peraturan Bupati Bogor Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penghargaan Daerah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, yang bertujuan untuk memberikan apresiasi, motivasi, dan semangat kerja guna meningkatkan integritas, kinerja dan produktivitas serta menanamkan nilai-nilai keteladanan bagi ASN di Kabupaten Bogor.

“Saya berharap para ASN Berprestasi dapat menginspirasi, menebarkan semangat positif dan menjadi role model bagi seluruh ASN di Kabupaten Bogor, agar terus berkinerja optimal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima” ujarnya.

Penghargaan ASN Award 2024 terbagi dalam beberapa kategori utama. Salah satunya adalah Penghargaan Pegawai Terbaik, yang diberikan kepada ASN dengan kinerja terbaik pada dua periode, yaitu Periode 1 dan Periode 2. Setiap periode memberikan penghargaan dalam tiga kategori berbeda yaitu, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pelaksana. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada Fasilitator Terbaik, yang terdiri dari dua fasilitator terpilih untuk setiap periode.

ASN Award 2024 yang diadakan di Gedung Tegar Beriman Kabupaten Bogor ini menjadi momen penting dalam memberikan penghargaan dan motivasi kepada ASN yang telah berdedikasi tinggi. Melalui penghargaan ini, BKPSDM Kabupaten Bogor berharap dapat terus mendorong para ASN untuk berkembang, berinovasi, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

BKPSDM BERKOMITMEN SELEKSI CASN TERLAKSANA SECARA BERSIH DAN TRANSPARAN

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor telah memulai pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024. Seleksi ini bertujuan untuk mengisi berbagai formasi di pemerintahan Kabupaten Bogor dengan tenaga kerja yang kompeten dan profesional.

Proses seleksi ini diikuti oleh ribuan peserta yang telah mendaftar untuk berpartisipasi dalam perekrutan CPNS dan PPPK. Para peserta menjalani serangkaian tes yang meliputi Tes Kompetensi Dasar (TKD), Tes Kompetensi Bidang (TKB), serta wawancara, yang seluruhnya dilaksanakan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) untuk menjamin transparansi, objektivitas, dan keadilan dalam penilaian.
BKPSDM Kabupaten Bogor telah memastikan bahwa seluruh tahapan seleksi dilaksanakan dengan standar yang ketat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tanpa adanya praktik KKN. Proses seleksi ini bertujuan untuk mendapatkan ASN yang memiliki kemampuan dan kualitas terbaik, yang akan berkontribusi dalam pengembangan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bogor.

Seleksi CPNS dan PPPK 2024 di Kabupaten Bogor diharapkan dapat menghasilkan ASN yang berkualitas, berintegritas, dan profesional.

BOGOR,  (TB) – Beredar video Kampung Siri di Bogor di media sosial, Pemerintahan Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang bersama tokoh warga Kampung Wangun Cileungsi  turun tangan lakukan pengecekan.

Sempat gaduh di Whatsap group Harkamtibmas Desa Karang Tengah pemilik akun WhatsApp Haji Agus mengomentari video viral itu. “Baik buruknya mari kita menjaga keharmonisan keluarga besar karang tengah”.

Pemilik akun WhatsApp Rudin pun berkomentar, “Coba bantu cek akun atau web atau apa itu saya kurang paham”, chat Rudin disusul chat hasil penelusuran akun YouTube inisial RB.

Setelah melakukan pengecekan di lapangan dan penelusuran video durasi pendek, kemudian diketahui berasal dari YouTube berinisial RB tersebut, ternyata tidak sesuai fakta. Pasalnya, narasi didalam video tersebut tidak terbukti kebenarannya.

Terkait itu, Pemerintah Desa Karang Tengah pun melakukan klarifikasi secara resmi yang disampaikan oleh Kepala Desa H. Suhandi Widyapranata, didampingi oleh Bhabinkamtibmas, Staf Desa dan Tokoh Warga.

Lebih lanjut, Bhabinkamtibmas, Bripka Ujang Umaludin, dalam laporannya menegaskan video viral tersebut tidak terbukti kebenarannya. Hal itu tertuang dalam laporan resmi Polsek Babakan Madang.

Ada pun Perihal Klarifikasi Video viralnya terkait Kampung Siri di Bogor tersebut berbunyi, “Pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024, sekira Pukul 10.30 WIB, bertempat di Kantor Desa. Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, telah dilaksanakan pembuatan video klarifikasi terkait viralnya Kampung Siri Kampung Wangun Cileungsi Desa Karang Tengah yang beredar di media sosial.”

“Setelah Pengecekan dan pendataan kepada Ketua RT, RW dan Kepala Desa bahwa tidak benar dengan adanya vidio yang beredar di media sosial dan sudah di hapus oleh akun tersebut. Selanjutnya, Kepala Desa Karang tengah H Suhandi di dampingi Tokoh Masyarakat dan Ketua RT, RW beserta Bhabinkamtibmas Desa Karang Tengah membuat Vidio klarifikasi tentang adanya kampung Siri yang terkait nikah di bawah umur di Kampung Wangun Cilengsi Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.

LAMPUNG TIMUR, (TB) – Proyek Pembangunan Jalan Onderlagh di Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur tidak jelas sumber dan jumlah dana yang dikucurkan untuk pembangunannya, 10/12/2024.

Hasil peninjauan awak Media dilokasi, pembangun jalan Onderlagh itu terlihat asal jadi, susunan batu seakan – akan hanya ditabur saja tanpa mengikuti aturan pembangunan jalan Onderlagh yang sesungguhnya, dan juga dasaran Onderlagh tidak ada pasir.

Menurut warga berinisial Rz menyampaikan ” bahwa Proyek pembangunan jalan Onderlagh itu sudah dikerjakan sekitar satu minggu yang lalu, saya tidak tau siapa pemilik atau pemborongnya karena memang saya juga tidak melihat Papan Nama Proyeknya, ujarnya.

Rz menambahkan ” kalau saya melihat bangunan jalan Onderlagh itu terkesan asal jadi. Pasalnya, biasanya sepengetahuan saya, dasaran awal Onderlagh biasanya ada dasaran Pasir, dan juga susunan batu biasanya berdiri bukan tidur, sedangkan Onderlagh ini posisi batunya tidur, panjang proyek jalan Onderlagh ini panjangnya sekitar 600 meter,” ucapnya.

Rz berharap pekerjaan Onderlagh tersebut bisa diperbaiki,
“Kami berharap, bangunan jalan Onderlagh ini bisa diperbaiki dikitlah, jika dibiarkan seperti ini saya kawatir Pembangunan Onderlagh ini tidak akan tahan lama,” harapnya. (Jamil)

BOGOR, (TB) – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor merupakan dinas yang menaungi 3 (tiga) urusan bidang, yaitu urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta urusan bidang pertanahan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa kegiatan prioritas yang dilaksanakan DPKPP pada tahun 2024, yaitu:

1) Penyusunan RP3KP Kabupaten Bogor
Pada tahun anggaran 2024, kegiatan RP3KP yang sedang berlangsung adalah tahap persiapan, yaitu pengumpulan data primer dan sekunder yang akan menjadi dasar penyusunan Profil Daerah Kabupaten Bogor. Data ini sangat penting untuk menghasilkan rencana pembangunan yang akurat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta dapat mengoptimalkan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor.
Penyusunan RP3KP Kabupaten merupakan arahan dan acuan untuk mengatur dan mengoordinasikan pembangunan dan pengembangan PKP dalam perwujudan pemanfaatan pola ruang PKP berdasarkan RTRW Kabupaten. RP3KP Kabupaten meliputi:

a. PKP pada kabupaten sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten.
b. Perumahan kumuh dan permukiman kumuh kabupaten dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar.
c. Kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan pada PKP Kabupaten.
d. Kebutuhan penyediaan rumah yang layak huni dan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni bagi korban bencana kabupaten. dan
e. Kebutuhan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena dampak relokasi program pemerintah Kabupaten.

Melalui RP3KP, diharapkan Kabupaten Bogor dapat melaksanakan penanganan kawasan kumuh atau Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh (Sub Sub Kegiatan Bedah Kampung dan P2WKSS), dengan rincian lokasi sasaran kegiatan sebagai berikut :

No. Kegiatan Desa Kecamatan
1. Bedah Kampung Bojong Rangkas Ciampea
2. Tlajung Udik Gunung Putri
3. Leuwimalang Cisarua
4. Parungpanjang Parungpanjang
5. Sukahati Citeureup
6. Sasak Panjang Tajurhalang
7. Dramaga Dramaga
8. Candali Rancabungur
9. P2WKSS Cibunian Pamijahan

Dalam penanganan kawasan kumuh terdapat 7 indikator, salah satunya Perbaikan Rumah Tidak layak Huni (Rutilahu).

DPKPP meluncurkan program memberikan bantuan berupa dana stimulan guna memperbaiki rumah-rumah tidak layak huni bagi Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
Berdasarkan hasil pemutahiran data base RUTILAHU tahun 2023 , terdapat 14.755 unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Bogor.

Pada tahun 2024, telak dialokasikan bantuan sebanyak 295 Unit untuk calon penerima bantuan yang tersebar di 19 Kecamatan dan 69 Desa dan 2 Kelurahan sasaran melalui mekanisme Bantuan Sosial.
Dengan adanya program penanganan RUTILAHU, diharapkan kualitas perumahan di Kabupaten Bogor dapat meningkat secara signifikan, terutama bagi masyarakat miskin, sehingga dapat memperbaiki taraf hidup mereka.

Program ini juga diharapkan menjadi salah satu strategi kunci dalam pengurangan kemiskinan dan pembangunan perdesaan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen untuk terus mendukung warganya dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan layak huni.
Foto Fisik Bangunan 0 % Foto Fisik Bangunan 50% Foto Fisik Bangunan 100 %

2) Penanganan Rumah Korban Bencana Alam

Kondisi geografis Kabupaten Bogor yang tergolong wilayah rawan bencana, seperti banjir, longsor, dan angin kencang, seringkali menimbulkan dampak kerusakan pada infrastruktur, termasuk perumahan dan kawasan permukiman. Standar pelayanan minimal DPKPP adalah penanganan rumah korban bencana.

Penanganan ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana, serta memastikan mereka dapat kembali hidup dengan kondisi yang layak dan aman. Penanganan rumah bagi korban bencana ini terdiri dari rehabilitasi rumah bagi korban bencana alam dan Pembangunan Rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana alam.

a) Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam di Kabupaten Bogor
Rehabilitasi rumah dilakukan dengan mengkategorikan tingkat kerusakan rumah, baik yang mengalami kerusakan sedang maupun rusak berat. Pada tahun 2024, melalui program Bantuan Sosial (Bansos) Reguler yang terencana, sebanyak 122 rumah korban bencana alam di 17 kecamatan dan 32 desa berhasil diperbaiki.

Program ini memberikan bantuan kepada masyarakat yang rumahnya rusak akibat bencana alam, sehingga mereka dapat kembali menempati rumah yang lebih aman dan layak huni.
Selain itu, mekanisme Bantuan Tidak Terencana (BTT) atau Belanja Tidak Terduga, yang berfungsi untuk penanganan bencana alam yang terjadi secara mendesak, juga telah memberikan kontribusi besar dalam rehabilitasi rumah.

Dari Januari hingga Desember 2024, sebanyak 1.232 rumah yang rusak berat, serta rumah yang memerlukan rekonstruksi dan relokasi, telah diperbaiki atau dibangun kembali di seluruh wilayah Kabupaten Bogor. Kegiatan ini mencakup 40 kecamatan, yang berarti hampir seluruh wilayah Kabupaten Bogor yang terdampak bencana mendapatkan perhatian serius.

b) Pembangunan Rumah Khusus Beserta Psu Bagi Korban Bencana Alam Pada Tahun 2024
Dalam upaya penyelesaian penanganan pasca bencana yang terjadi pada tahun 2020, 2021, dan 2022, Pemerintah Kabupaten Bogor telah melaksanakan Program Relokasi dalam bentuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap) untuk masyarakat terdampak bencana.

Program ini telah dimulai sejak tahun 2021 dan terus berlanjut hingga saat ini. Pada tahun 2024, sebagai bagian dari akselerasi penuntasan pembangunan, sebanyak 100 unit rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) telah dilaksakan. Proses pembangunan Hunian Tetap ini tersebar di tujuh desa yang berada di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Nanggung dan Kecamatan Sukajaya dengan rincian sebagai berikut:

Kecamatan Desa Jumlah

NANGGUNG CURUG BITUNG 5
BANTAR KARET 21
NANGGUNG 25
CISARUA 5
PANGKALJAYA 8
SUKAJAYA SUKAJAYA 30
CILEUKSA 6

Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan Hunian Tetap hingga seluruh masyarakat terdampak bencana mendapatkan tempat tinggal yang layak.

3) Pembangunan Jembatan Gantung (Rawayan)

Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas di kawasan permukiman, terutama di daerah-daerah yang terpencil dan sulit dijangkau, salah satu langkah strategis yang diambil adalah penyelenggaraan infrastruktur berupa jembatan gantung rawayan yang bertujuan untuk memperlancar mobilitas warga dan mendukung perkembangan sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan pariwisata.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bogor, melalui alokasi dana APBD, bekerjasama dengan TNI-AD, melaksanakan pembangunan 5 unit jembatan gantung rawayan. Pembangunan jembatan ini bertujuan untuk menghubungkan kawasan permukiman yang terisolasi, sehingga mempermudah akses masyarakat dalam mengakses fasilitas umum dan berbagai kegiatan sosial-ekonomi.

Dengan adanya jembatan gantung, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut.
Penyelenggaraan pembangunan jembatan gantung rawayan ini akan dilaksanakan di 4 kecamatan dan 5 desa, yaitu:
– Kecamatan Jasinga (2 unit),
– Kecamatan Tanjungsari (1 unit),
– Kecamatan Leuwisadeng (1 unit),
– Kecamatan Sukajaya (1 unit).
Pembangunan jembatan ini tidak hanya akan meningkatkan konektivitas antar desa, tetapi juga membuka peluang untuk pengembangan sektor pariwisata, yang akan mendukung perekonomian lokal.

Dengan akses yang lebih baik, warga akan lebih mudah mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, serta membuka peluang bagi sektor ekonomi untuk berkembang lebih pesat.

4) Penataan dan pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU)
Tempat pemakaman umum (TPU) merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang penting . Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan akan fasilitas pemakaman yang memadai dan tertata dengan baik semakin penting. Oleh karena itu, DPKPP terus melakukan penataan dan pembangunan TPU agar tersedia tempat pemakaman yang layak bagi masyarakat.
Pada tahun 2024, sejumlah program telah direncanakan untuk memperbaiki fasilitas dan meningkatkan pelayanan di TPU di berbagai wilayah Kabupaten Bogor. Beberapa kegiatan yang akan dilakukan antara lain:
1. Perbaikan Jalan Akses TPU Gorowong
2. Pemagaran dan Keamanan TPU Tenjo
3. Pemeliharaan TPU dan TMP Pondok Rajeg
4. Pemeliharaan TMB Pondok Rajeg
5. Pemasangan Paving Block di TPU Cibinong
6. Pemasangan PJU Tenaga Surya di TPU
7. Betonisasi Jalan Akses TPU Gunung Putri Cicadas
8. Perbaikan Jalan Akses TPU Jabon Mekar.
Dengan serangkaian kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Bogor berharap dapat menciptakan TPU yang lebih baik, nyaman, dan aman. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan setiap warga memiliki akses yang mudah dan layak ke tempat pemakaman, serta menjaga kebersihan dan ketertiban di area pemakaman. Program penataan dan pembangunan TPU ini juga bagian dari upaya peningkatan kualitas fasilitas dasar yang tersedia untuk masyarakat Kabupaten Bogor.

5) Membangun fasilitasi ruang terbuka publik (RTP) Taman

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan terus berupaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kenyamanan masyarakat dengan membangun ruang terbuka publik (RTP). Pada tahun 2024, dengan sumber dana dari APBD, direncanakan pembangunan 8 titik ruang terbuka publik yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Bogor.
Beberapa lokasi yang akan mendapatkan fasilitas ruang terbuka publik meliputi:
1. Taman Tematik di Kecamatan Cileungsi
2. Taman Lingkungan Kantor Kecamatan Cibungbulang
3. Taman Tematik di Kecamatan Rancabungur
4. Taman Tematik di Kecamatan Ciomas
5. Taman Tegar Beriman
6. Area Sempadan Situ Pemda
7. Lanskap di Desa Bojong Koneng – Babakan Madang
8. Penghijauan di Rest Area Puncak – Cisarua
Selain pembangunan di lokasi-lokasi tersebut, pemerintah juga akan melakukan pemeliharaan taman lainnya yang tersebar di Kabupaten Bogor untuk memastikan ruang terbuka tetap terawat, bersih, dan nyaman digunakan oleh masyarakat.
Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki tujuan untuk menciptakan lebih banyak ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bersantai, berolahraga, atau sekadar menikmati suasana alam. Diharapkan pembangunan ruang terbuka publik ini dapat meningkatkan kualitas hidup warga, memperindah wajah kota, serta mendukung keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Bogor.

6) Pembangunan Lettersign
Guna mempercantik dan menata landscape wilayah kecamatan di Kabupaten Bogor agar terlihat lebih rapi, bersih, dan indah, Pemerintah Kabupaten Bogor
melaksanakan pembangunan lettersign di setiap kecamatan. Lettersign berfungsi sebagai
penanda atau penegas nama wilayah, serta memberikan identitas visual yang jelas bagi
setiap kecamatan.

Melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemerintah
Kabupaten Bogor telah memulai pembangunan lettersign secara bertahap, yang dibiayai
dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Bogor.

Pada tahun 2024, pemerintah
merencanakan pembangunan 3 unit lettersign di 3 kecamatan di wilayah Kabupaten
Bogor, yang mencakup:
1. Lettersign di Kecamatan Jasinga (1 unit)
2. Lettersign di Kecamatan Rumpin (1 unit)
3. Lettersign di Kecamatan Rancabungur (1 unit)
4. Lettersign di Rest Area Puncak, Bogor (1 unit)
Pembangunan lettersign ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam
memperjelas identitas wilayah, meningkatkan estetika kawasan, serta menjadi sarana
informasi yang lebih efektif untuk masyarakat dan pengunjung di Kabupaten Bogor.

7) Pembangunan Tugu/Sign-Gate Sebagai Simbol Identitas Kawasan Geopark

Sebagai bagian dari upaya penataan dan pengembangan kawasan Geopark Halimun Salak dan Geopark Pongkor, yang terletak di wilayah barat Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor melaksanakan pembangunan Tugu/Signgate sebagai simbol identitas kawasan geopark. Tugu ini berfungsi untuk mempertegas dan memperkenalkan Geopark Halimun Salak serta Geopark Pongkor sebagai destinasi wisata geologi yang memiliki nilai penting baik secara ilmiah maupun budaya.

Melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, pembangunan tugu dan signgate ini dilakukan secara bertahap dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor. Pada tahun 2024, pemerintah daerah telah berhasil membangun 2 unit tugu/signgate Geopark Halimun Salak yang terletak di dua kecamatan, yaitu:

1. Tugu/Signgate Geopark Halimun Salak di Kecamatan Ciampea
2. Tugu/Signgate Geopark Halimun Salak di Kecamatan Jasinga
Pembangunan tugu/signgate ini bertujuan untuk memperkuat citra kawasan Geopark Halimun Salak dan Geopark Pongkor sebagai destinasi wisata alam yang menarik, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian alam dan geosistem di kawasan tersebut.

Dengan adanya tugu/signgate ini, diharapkan dapat lebih memperkenalkan keunikan dan keindahan Geopark Halimun Salak sebagai bagian dari warisan dunia yang dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

8) Pembangunan Peta Wilayah/Papan Informasi Wilayah 3D dan Signage/Totemsign di Rest Area Puncak Bogor

Untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung dan memperindah kawasan Rest Area Puncak di Kecamatan Cisarua, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman melaksanakan pembangunan Peta Wilayah/Papan Informasi Wilayah 3D dan Signage/Totemsign.

Pembangunan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai area sekitar, serta mempermudah pengunjung dalam menavigasi kawasan wisata Puncak yang ramai.

Peta Wilayah/Papan Informasi 3D ini akan memvisualisasikan secara lebih interaktif dan detail mengenai kawasan Puncak, termasuk tempat-tempat penting yang dapat dikunjungi. Sedangkan Signage/Totemsign berfungsi sebagai penunjuk arah dan informasi tambahan yang mudah dilihat oleh pengunjung.
Pada tahun 2024, peran DPKPP pada kawasan Area Puncak melaksanakan pembangunan 1 unit Peta Wilayah/Papan Informasi Wilayah 3D dan 5 unit Signage/Totemsign di Rest Area Puncak, Bogor.

Pembangunan ini bersumber dari APBD Kabupaten Bogor dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan serta memberi pengalaman yang lebih baik bagi para wisatawan yang berkunjung ke kawasan Puncak, terutama dalam hal aksesibilitas dan pemahaman terhadap lokasi-lokasi penting di sekitar area tersebut.

Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan Rest Area Puncak semakin menjadi tempat yang informatif dan nyaman, sekaligus mendukung upaya pemerintah untuk mengoptimalkan potensi kawasan wisata Puncak Bogor.

9) Sertipikasi Tanah Aset Pemda

Sertipikasi tanah aset pemda merupakan salah satu program yang dimonitor langsung progresnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK dalam area Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pada Tahun 2024 telah ditandatangani Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II tentang Pensertipikatan Tanah dan Penanganan Permasalahan Aset Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Bogor.

Penandatangan tersebut dilakukan dihadapan KPK. di Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Gedung Sate, Kota Bandung) pada tanggal 8 Agustus 2024.

Jumlah sertipikat Hak Pakai Pemda yang telah diterbitkan pada tahun 2024 sebanyak 355 bidang yang terdiri dari tanah jalan sebanyak 42 bidang, tanah sekolah sebanyak 20 bidang, tanah puskesmas sebanyak 4 bidang, tanah UPT pertanian sebanyak 1 bidang, tanah HPL Huntap sebanyak 7 bidang serta tanah PSU dan CTM sebanyak 281 bidang.

Pada tahun 2024 juga telah disertipikatkan tanah Hak Guna Bangunan (HGB) untuk rumah tinggal (Hunian Tetap) dalam rangka relokasi permukima bagi korban bencana alam yang terletak di Desa Sukaraksa Kecamatan Cigudeg sebanyak 50 bidang dari total 205 bidang tanah. Sedangkan untuk 105 bidang lagi masih dilakukan verifikasi data karena ada beberapa yang berubah kepemilikan karena meninggal dunia atau perceraian dan dialihkan ke ahli waris.

Sertipikat HGB tersebut berada diatas tanah HPL Pemda no 978 yang berasal dari tanah negara ex HGU PT. Perkebunan Nusantara VIII. Sebelum diberikan sertipikat HGB tersebut, terlebih dahulu dibuat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan masing-masing penerima sertipikat HGB yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait kedudukan, status tanah dan pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.

Demikianlah kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor pada Tahun 2024. Seluruh kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan Warga Bogor. (Red)