CIBINONG, (TB) – PWI PEDULI sebagai salah satu sayap yang bergerak di bidang Sosial dari PWI Kabupaten Bogor sampai pada saat ini sedang berbenah diri serta gencar – gencarnya melakukan sosialisasi di lapangan.

Menurut Ketua PWI PEDULI, Yuniar Aziz, momentum menjelang Hari Pers Nasional (HPN) yang akan di peringati Rabu, (9/2-22) bulan depan itu, marilah kita mulai melakukan terobosan, sosialisasi dan lakukan kerjasama dengan berbagai elemen Instansi/ Lembaga Pemerintah maupun Swasta.

Di katakannya, sosial harus segera di gerakan, antara lain, Sunatan masal, memberikan santunan Ke anak yatim dan kaum duafa, membantu keluarga yang tidak mampu dan membantu masyarakat yang terkena bencana alam, baik terkena musibah banjir, kebakaran, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus dan musibah tsunami, tegasnya.

Hal senada juga diamini oleh Wakil Ketua, Rudi Harap, Sekretaris Fauzi dan Bendahara Hasan Prada dana selaku team pengurus PWI PEDULI Kabupaten Bogor.

Menurut Rencana, team pengurus tersebut dalam waktu dekat ini, akan melakukan sosialisasi perdananya ke Mr. Park Man Ho, selaku pembina Yayasan Global Pelangi (YGP) di Tapos Kota Depok, ucapnya.

Sementara itu, Tim anggota lain dan Koordinator Bogor Timur, Bogor Barat, Bogor Utara dan Bogor Selatan di beri tugas oleh Ibu Ketua PWI PEDULI untuk melakukan Sosialisasi, koordinasi dan Publikasi di wilayah tugasnya masing – masing.

Menanggapi hal itu. Muzni Muslim selaku Koordinator PWI Wilayah Selatan (Dapil 3) Wilayah Ciawi, siap serta menyambut baik dan akan melaksanakan keputusan rapat sosialisasi yang di gelar di Aula Sekretariat PWI Kabupaten Bogor , Sabtu, (29/1-22) tersebut. (Muzni)

LAMPUNG, (TB) – DPRD Tulangbawang Barat melalui Ketua Komisi I DPRD Tulangbawang Barat, Yantoni dalam rekomendasinya meminta Tim Gugus Tugas Reforma Agraria sesegera Mungkin menyelesaikan permasalahan Pertanahan Masyarakat Adat 5 (lima) Keturunan Bandardewa serta melakukan penataan hingga penertiban terhadap PT Huma Indah Mekar (PT HIM), hal ini lantaran ketika rapat dengar pendapat (RDP) pada Rabu 19 Januari yang lalu pihaknya menemukan wilayah yang dikuasai oleh PT HIM ternyata jauh melebihi HGU yang sah.

“Jadi, DPRD Tulangbawang Barat, khususnya Komisi I berharap supaya Tim Gugus Tugas cepat melakukan penataan sampai penertiban terhadap PT HIM, karena waktu kita RDP sudah ada temuan bahwa wilayah yang ditanam ataupun dikuasai PT HIM sudah melebihi dari HGU,” kata Yantoni melalui sambungan seluler Minggu (30/1/22).

“Ini di HGU 27, perlu kita ketahui bahwa wilayahnya Panaragan Jaya, Penumangan dan Ujung Gunung Udik,” paparnya.

Ketika kita melihat peta khusus perkebunan PT HIM di HGU 27, sambungnya, disitu ada Penumangan, Panaragan Kampung, Menggala Mas, Bandardewa, Ujung Gunung Udik.

“Nah, tentunya sudah ada kejanggalan disitu,” beber dia.

DPRD, tambah Yantoni, menemukan perbedaan letak lokasi antara HGU dan di peta.

“Mengapa Panaragan Kampung, Menggala Mas, Bandardewa tidak ada di HGU itu, sedangkan di peta lokasinya itu ada setelah kita cermati,” imbuh Yantoni.( Dr )

LAMPUNG TIMUR, (TB) – Polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku perampokan yang menewaskan seorang karyawan BRI LINK di Desa Tambah Subur, Kecamatan Way Bungur, Lampung Timur.

Dari Informasi yang di peroleh, Pelaku tertangkap di daerah Palembang, Sumatera Selatan.

Namun sumber tidak memberikan keterangan rinci lokasi penangkapan maupun kondisi pelaku paska di tangkap.

Kapolres Lampung Timur AKBP Zaky A Nasution saat dikonfirmasi membenarkan telah Tertangkapnya pelaku di wilayah Sumsel.

“Iya benar sudah tertangkap di Sumsel, Besok rencana kami akan lakukan Ekspos” Katanya singkat.

Diketahui seorang wanita tergeletak bersimbah darah karena tertembak di bagian kepala oleh seorang perampok.

Wanita tersebut seorang karyawan yang menjaga BRI Link di Desa Tambah Subur, kecamatan Way Bungur Lampung Timur.

Seorang saksi mata di lokasi kejadian mengatakan, korban di tembak 2 kali tepat di kepala.

Korban langsung tergeletak tewas di lokasi kejadian.

Menurut keterangan saksi mata, saat itu dirinya sedang berteduh di halaman depan Alfamart tepatnya di depan tempat kejadian perkara.

Dirinya melihat pelaku memakai motor jenis vixon merah dari arah Sukadana ke way bungur, Tak lama pelaku kembali lewat lagi dan langsung menuju ke BRI Link.

Saksi mendengar teriakan dari salah seorang penjaga toko di seberang yang terjadi keributan, Kekne wae mbak, kek wae mbak (kasihkan aja mbak, kasihkan mbak)

Namun Saksi melihat terjadi perebutan tas berisi uang dengan pelaku, dan korban di tembak 2 kali tepat di kepala.

Korban tewas di lokasi kejadian dan pelaku kabur dengan sepeda motornya. Peristiwa tersebut terjadi pada pukul 17.00 wib. (21/1/2022). (Dr)

LAMPUNG, (TB) – Masyarakat Adat 5 (lima) keturunan Bandardewa tiyuh Bandardewa, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat, Provinsi Lampung melalui salah satu perwakilan (pilar Goeroe Alam), Benson Wertha SH MH mendesak Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Tulangbawang Barat segera menindaklanjuti Rekomendasi dari DPRD Tulangbawang Barat untuk melakukan pengukuran ulang lahan HGU yang dimiliki oleh PT Huma Indah Mekar (PT HIM).

“Hasil kerja berupa rekomendasi dari DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat menurut Informasinya telah disampaikan kepada Bupati Tulangbawang Barat, sekaligus merangkap kepala tim Gugus Tugas Reforma Agraria,” ujar Benson Wertha, Sabtu (29/1/22).

Kami sangat berharap, lanjutnya, Agar rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti sesegera mungkin yang mana salah satu poinnya adalah segera melakukan ukur ulang lahan HGU yang dimiliki PT HIM, agar segera ada kepastian Hukum atas konflik sengketa lahan yang kini sedang berlangsung antara Masyarakat 5 keturunan  dan PT.HIM.

“Ukur ulang dapat dilakukan merujuk pada kesepakatan yang telah terjadi pada tahun 2008 atas rekomendasi DPR-RI Komisi II, yang sempat terhenti pengukurannya,” kata mantan anggota DPRD Kota Bandarlampung ini.

Menurut dia, Surat persetujuan ukur ulang tidak berlaku surut selama Perusahaan tetap beroperasi di wilayah tersebut dan kewenangan tim Gugus Tugas Reforma Agraria dapat melakukan itu demi mengungkap dan mengetahui berapa luas lahan yang dimiliki PT HIM sebenarnya.

“Kami masyarakat lima keturunan sampai saat ini tetap menjunjung tinggi Hukum yang berlaku di negara ini, sepanjang dijalankan dengan seadil-adilnya demi tegaknya kebenaran yang Hakiki, sehingga Kamtibmas dapat tetap terjaga sesuai dengan harapan kita bersama, kami menunggu kerja cepat Tim Reforma Agraria Kabupaten Tulangbawang Barat, secepatnya,” tutupnya.

Senada dengan itu, Kuasa hukum Masyarakat Adat 5 (lima) Keturunan Bandardewa resmi mencabut upaya hukum banding di PTUN Medan. Hal ini disampaikan oleh salah satu tim kuasa hukum Okta Virnando SH MH, Sabtu (29/1/22).

“Terkait dengan upaya hukum banding sudah kami cabut,” Kata Okta Virnando melalui sambungan seluler.

Advokat dari kantor hukum Justice Warrior itu menjelaskan, bahwa berdasarkan hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Tulangbawang Barat tanggal 19 Januari 2022 yaitu, ukur ulang akan dimulai oleh Tim Gugus Tugas Reforma Agraria jika lahan tidak sedang dalam sengketa hukum di pengadilan.

“Harapannya kerja tim Gugus Tugas Reforma Agraria bisa berjalan lancar sesuai dengan hasil RDP, yaitu ukur ulang,” papar Okta.

Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Tulangbawang Barat, Abdul Aziz Heru Setiawan, A.PTnh., M.H ketika dikonfirmasi via pesan elektronik membenarkan jika Ukur ulang dapat dimulai jika lahan tidak sedang dalam sengketa hukum, serta adanya tindakan kooperatif dari pihak PT HIM.

“Ukur ulang dapat dimulai jika lahan tidak sedang dalam sengketa hukum, serta dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari PT. HIM dan/atau diajukan oleh PT. HIM,” tulis Abdul Aziz Heru Setiawan kepada Media, Sabtu (29/1/2022).

Ditanya soal alternatif penyelesaian konflik lainnya selain ukur ulang lahan PT HIM, Heru menjawab ada banyak sekali peluang, sepanjang kedua belah pihak menyepakatinya.

“Banyak… Sepanjang kedua belah pihak bisa menyepakati, secara prinsip masalah ini kan antara PT. HIM dengan Masyarakat 5 Keturunan Bandardewa, jadi hanya mereka yang bisa menyelesaikan. Pemerintah hanya memfasilitasi/memediasi untuk mencapai kesepakatan,” tutur Heru.

Sementara, hingga berita ini ditayangkan dari pihak DPRD Tulangbawang Barat dan PT HIM belum memberikan keterangannya.

( Dr )

LAMPUNG, (TB) – Polda Lampung menggelar perayaan Natal 2021 bertema “Kasih Persaudaraan Tulus Ikhlas Dalam Menjalankan Tugas Polri Yang Presisi”, Jumat, (28/1/2022) malam.

Acara yang berlangsung di Graha Wangsa, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, dihadiri Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Kapolda Lampung Irjen Hendro Sugiyatno, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, dan Warga.

“ Tentunya ke depan kita sesama umat beragama saling dapat bertoleransi dan hidup damai di Provinsi Lampung,” Kata Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad.

Sekretaris PHDI Lampung, I Ketut Sambudi mengajak semua umat beragama di seluruh Indonesia khususnya di Provinsi Lampung menjaga kerukunan.

“ Mari kerukunan ini dijaga demi masyarakat sejahtera dan lebih baik lagi, Saya juga mengucapkan selamat Natal bagi yang merayakannya,” Ucap Ketut.

Sementara itu, Ketua MUI Lampung Moh. Mukri mengatakan bahwa masyarakat Lampung dan seluruh Indonesia telah sepakat bahwa kerukunan umat beragama harus dijaga,
Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab.

“ Untuk mencapai kesejahteraan kita harus saling mendukung dan spot, apalagi dalam dua tahun ini kita menghadapi covid-19 dan bergotong royong dalam menangani covid. Dalam kesempatan ini juga saya ucapkan selama natal dan semoga kita semua diberi kesehatan,” Kata Mukri.

Disisi lain, Vihara Amurwa Bhumi Graha, Biksu Suhu Dharma Rakita mengatakan sangat bahagia dapat undangan dan menghadiri langsung perayaan Natal yang dilaksanakan Polda Lampung.

“ Dengan bahagia mendapat undangan dalam kegiatan ini. Semoga kita semua dapat selalu menjaga kerukunan umat beragama ini selamanya. Dan saya ucapkan selama Natal,” imbuh Biksu Suhu. ( Red )

PESAWARAN, (TB) – Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Lampung Hj. Elly Wahyuni Sugiarto, S.E., M.M. melaksanakan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Desa Wiyono, Jumat (28/1/2022).

Dalam sambutannya Hj. Elly Wahyuni Sugiarto menyampaikan saat ini nilai-nilai Pancasila di masyarakat mengalami penurunan, sehingga perlu kembali disosialisasikan ke masyarakat.

Dia juga menyampaikan saat ini Presiden Republik Indonesia telah mencanangkan Pancasila wajib masuk ke dalam kurikulum pendidikan dari TK hingga Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk memfilter generasi muda kita dengan teknologi dan globalisasi dunia.

Lebih lanjut dia menjelaskan saat ini rasa kebersamaan masyarakat sudah mulai luntur. Bahkan, kata dia, saat ini orang tua kerap tidak menerima jika anaknya dimarah atau ditegur oleh gurunya di sekolah.

“Ini juga sebagai orang tua kita harus memahami. Tidak mungkin guru memberi hukuman jika anak didiknya tidak salah,” Katanya.

Legislator asal partai Gerindra yang sudah tiga periode duduk sebagai Anggota DPRD Provinsi Lampung ini juga menyampaikan ujung tombak perekonomian kita adalah UMKM. Oleh sebab itu, dia mengucapkan terima kasih dan memberikan dukungan terhadap ibu-ibu yang menggiatkan UMKM.

“Terima kasih atas  dukungan ibu-ibu dan seluruh masyarakat, terutama yang saat ini turut menggiatkan UMKM untuk membantu ekonomi keluarga. Wanita adalah makhluk paling sempurna, mengandung, menyusui, melahirkan dan ikut menopang ekonomi keluarga,” katanya.

Kegiatan ini dihadiri Prof. Dr. H. Toto Gunarto, S.E., MSi., Ir. Eddy Heryanto, M.M., Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Evi Susina, Kepala Desa Wiyono,Toha, dan 50 orang Srikandi penggiat UMKM binaan Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Evi Susina.

( Oby / Rif )

TANGERANG, (TB) – Giat Musrenbang Kecamatan Cisauk. Kamis (27/01/2022) dilakukan di Aula Kecamatan Cisauk. Kabupaten Tangerang, dihadiri oleh Camat Cisauk H. M. Yusuf Fachrozy. S. STP. M.Si, beberapa anggota DPRD Dapil 6, para Kades dan Lurah se Kecamatan Cisauk, Kepala Puskesmas, Kader Posyandu, Kader PKK, dan para Tokoh Masyarakat Cisauk.

Camat Cisauk H.M Yusuf Fachrozy S,STP,M.SI dalam sambutannya, menekankan pentingnya Kolaborasi dari berbagai pihak, agar setiap pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, ada sebanyak 50 usulan pada Musrenbang kali ini yang terdiri dari 26 usulan pembangunan sarana dan prasarana sementara pemberdayaan dan masih banyak lagi yang lainnya.

“Ada beberapa dari usulan tersebut yang harus di prioritaskan nantinya,” kata Camat Cisauk, sambil tersenyum kepada awak media, Kamis (27/01/2022).

Sementara Aditya Wijaya, Anggota DPRD Kabupaten Tangerang fraksi Demokrat dalam keterangannya, pihaknya sangat menyoroti persoalan pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengelolaan sampah, drainase, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Persoalan pendidikan itu sangat penting, dimana harus ditambah sarana dan prasarana, terutama ditingkat SD dan SMP. Dengan pesatnya pertumbuhan penduduk, tentu harus diimbangi dengan pertambahan fasilitas pendidikan,” ucap Aditya.

Lanjut Adtya, bahwa dilain sisi masalah sampah juga harus bisa dikelola dengan baik, jangan sampai berdampak pada kesehatan dan estetika lingkungan.
Juga permasalahan infrastruktur guna menanggulangi masalah banjir di Kecamatan Cisauk kabupaten tangerang juga tak luput dari perhatian kader Demokrat ini.

“Drainase yang dibangun oleh pemerintah dan swasta yakni pihak pengembang belum terintegrasi dengan baik kalau saya lihat. Dan ini perlu koordinasi antara pemerintah dengan pihak pengembang, yang mana nantinya drainase bisa terpadu sehingga titik rawan banjir bisa diselesaikan,” ucapnya lagi. (Hendrik)

Cigombong, (TB) – Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Gelar Musyawarah Rencana Pembangunn (Musrenbang) membahas rencana Pembangun di wilayah itu tahun 2023 di aula Sekretariat PGRI Cabang Cigombong (26/1-22) kemaren.

Menurut Camat Cigombong. R.E Irwan Somantri, S. STP, kegiatan Musrenbang Kecamatan kali ini, dalam rangka memfokuskan sasaran pembangunan bidang inprastur jalan desa, Tembong Penahan Tebing (TPT) dan saluran Irigasi lainnya yang tersebar di 9 desa Kecamatan Cigombong.

Selain dari itu, Musrenbang juga di arahkan ke rehabilitasi Gedung SD Negeri dan SMP Negeri, bahkan sarana umum lainnya.

Lebih lanjut Irwan mengatakan, khusus untuk pembangunan inprastruktur desa, sumber dananya masih mengandalkan dari Samisade tahun anggaran 2023, tegasnya.

Bidang Rumah Tak Layak Huni (RTLH), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) khususnya, masih tetap di fokuskan secara maksimal untuk penanggulangan Covid – 19 sesuai arahan Bupati Bogor

Begitu juga sumber dana bantuan dari Pemprov Jabar dan Pemerintah pusat  (pempus) masih kami harap tetap eksis supaya pembangunan di desa – desa tetap berkesinabungan, harapnya.

Kaitan dengan hal itu, Kades Ciburayut, Duloh saat di konfirmasikan di sela – sela kegiatan tersebut, bahwa dana SAMISADE tahun 2023 akan melanjutkan betonisasi jalan yang belum tuntas tahun sebelumnya.

Hal senada di katakan Kades Pasirjaya, Suhanda H serta Sekdes Cisalada, Busro, “Kami akan konsen dahulu menyelesaikan infrastuktur yang belum tuntas”, pungkasnya.

Demikian juga halnya di sektor pendidikan SD Negeri dan SMP Negeri, masih sangat membutuhkan rehabilitasi gedung sekolah dan sarana prasarana pelengkap lainnya.

Nampak Hadir pada kegiatan tersebut, para Kedes, Kepala Puskesmas Cigombong, Ketua PGRI Cabang Cigombong Zulfikar. Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Ahmad Yani dan para instansi/ Lembaga terkait lain se – Kecamatan Cigombong. (Muzni)

PESAWARAN, (TB) – Perselisihan antara Kepala Desa Rejo Agung, Kecamatan Tegineneng, Edi Purwanto dan Ketua DPD KO-WAPPI Kabupaten Pesawaran berakhir damai dengan dimediasi Polres Pesawaran, Kamis (27/1/2022).

Dalam pertemuan yang dimediasi Polres Pesawaran tersebut Kepala Desa Rejo Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran Edi Purwanto yang didampingi Ketua APDESI Kecamatan Tegineneng Hairul, secara langsung mengakui kekhilafannya dan meminta maaf atas kesalahannya.

“Saya minta maaf atas kekhilafan saya. Kemarin (Selasa, 25 Januari, red) saya sedang ada masalah keluarga jadi tidak bisa berpikir jernih. Selain itu, beberapa oknum yang mengaku wartawan sempat datang menemui dan meminta sesuatu dengan bahasa yang tidak sopan sehingga emosi saya sedang tidak stabil. Saya menyadari, sebagai Kepala Desa, seharusnya saya tidak bersikap seperti itu. Oleh sebab itu, saya mohon dimaafkan,” ujar Kades Edi.

Menanggapi permohonan maaf sang Kades, Ketua DPD KO-WAPPI Kabupaten yang didampingi Sekretaris DPD KO-WAPPI Pesawaran Anton Kurniawan, M.M., bersedia memaafkan dengan syarat peristiwa serupa tidak boleh terulang di Desa Rejo Agung.

“Kami memang datang membawa misi damai, karena itu jika Pak Kades sudah meminta maaf dan mengajukan perdamaian tentu saja kami terima dengan tangan terbuka. Hanya saja jangan sampai peristiwa serupa terulang kepada siapa pun” ujar Dahron.

Kapolres Pesawaran AKBP Vero Aria Radmantyo melalui Kasat Reskrim AKP Supriyanto Husin, mengatakan jika memang masalahnya masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan itu lebih.

“Kalau memang kedua pihak sepakat untuk berdamai dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan itu kita dukung, sehingga tidak harus ke pengadilan. Dengan Surat pernyataan kesepakatan damai ini maka masalah sudah selesai,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan Kepala Desa Rejo Agung Edi Purwanto bersikap arogan kepada 4 wartawan yang hendak konfirmasi terkait administrasi jual/beli rumah warga, salah satunya Dahron (51) yang juga Ketua DPD KO-WAPPI Kabupaten Pesawaran.

Keempat wartawan tersebut menemui Kades di Balai Desa, Selasa (25/1/22). Sayangnya saat itu Kades Rejo Agung dengan arogan mengusir empat wartawan tersebut.

“Kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus berdiskusi terkait biaya administrasi jual beli rumah, karena Adek saya beli rumah di sana. Namun, belum sempat saya memberi penjelasan Pak Kades sudah ngamuk sehingga kami tinggalkan,” Ujar Dahron.

Dahron sempat melapor ke Polres Pesawaran, sebelum akhirnya dimediasi damai melalui rembuk pekon oleh Polres Pesawaran. ( Oby / Rif )