LAMPUNG TIMUR, (TB) – Program Bedah Rumah ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka HUT Brigade Infanteri 4 Marinir/BS ke 18 yang diresmikan secara langsung oleh Komandan Brigade Infanteri 4 Marinir/BS Kolonel Marinir Harry Indarto, S.E., M.M. bertempat di rumah Kopka Marinir Khusnadi anggota Batalyon Infanteri 7 Marinir, Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur . Kamis (10/02/2022).

Pelaksanaan bedah rumah dilakukan oleh Prajurit  Kompi Markas Yonif 7 Marinir yang dipimpin oleh Letda Mar Marsudi selaku Katim pembangunan. Proses pembangunan mulai tanggal 4 Januari sampai dengan selesai pada tanggal 2 Februari 2022.

Peresmian program bedah rumah ditandai dengan penekanan tombol sirine dan pemotongan pita oleh Komandan Brigade Infanteri 4 Marinir/BS, dan dilanjutkan penyerahan cinderamata kepada Kopka Mar Khusnadi berupa 1(satu) unit sebuah sepeda motor Honda Suprafit baru langsung dari dealer.

Dalam kesempatan ini Komandan Batalyon Infanteri 7 Marinir Letkol Marinir Mario Steven, M.Tr.Opsla., menyampaikan,

” Bahwa program bedah rumah ini merupakan bentuk kepedulian dari Komandan Brigade Infanteri 4 Marinir/BS kepada seluruh anggotanya, khususnya anggota Batalyon Infanteri 7 Marinir” Katanya.

” Saya harapkan untuk anggota yang menerima program bedah rumah agar merawat rumah dengan sebaik mungkin sehingga nyaman dan sehat di jadikan sebagai tempat tinggal bersama keluarga” Ujar Danyonif 7 Marinir.

Peresmian bedah rumah ini, dihadiri oleh Danbrigif 4 Marinir/BS Kolonel Marinir Harry Indarto S.E.,M.M., beserta staf, Komandan Batalyon Infanteri 7 Marinir Letkol Marinir Mario Steven, M.Tr.Opsla., Komandan Batalyon Infanteri 9 Marinir Letkol Marinir Bondan Prakoso, Dankima Brigif 4 Marinir/BS Mayor Marinir Halilintar, pengurus Jalasenastri Cabang 7, Ketua Rating A beserta pengurus dan Tokoh Masyarakat Desa Sukaraja Tiga.

( Dr / Rls )

Oleh: Arieyanto Wertha, SH MH.

TUGASBANGSA.COM, – Untuk menyelesaikan kasus sengketa tanah antara Masyarakat Adat 5 Keturunan Kampung Bandardewa, Kabupaten Tulangbawang Barat, Provinsi Lampung dengan PT Huma Indah Mekar (PT HIM), tampaknya Presiden dan Kapolri perlu turun tangan langsung sebagai wujud dan implementasi atas Instruksi yang disampaikan untuk memberantas mafia tanah yang menggurita di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keterlibatan oknum pejabat pemerintah dan oknum aparat penegak hukum begitu terstruktur sistematis dan masif (TSM), melindungi dan bekerjasama dengan oligarki dengan cara melawan hukum, menyerobot, merampas, menguasai tanah-tanah rakyat tanpa alas hak yang dapat di pertanggung jawabkan.

Masyarakat Adat 5 Keturunan Kampung Bandardewa sejak tahun 1982 artinya sudah melampaui 40 tahun memperjuangkan hak mereka atas tanah seluas 1.470 Ha sesuai dengan Soerat Kekoeasaan Tanah Hoekoem Adat Nomor : 79/Kampoeng/1922 yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Bandar Dewa dan telah pula didaftarkan di Pesirah Marga Tegamoan pada tahun 1936, yang saat ini patut diduga telah diserobot oleh PT. HIM anak perusahaan PT Bakrie Sumatera Plantations (Bakrie Group) dengan cara melawan hukum.

Berbagai upaya telah dilakukan. Sejak tahun 1982 sampai dengan saat ini tiada hentinya ahli waris 5 Keturunan melakukan upaya-upaya dengan melibatkan berbagai elemen dan lembaga negara. Mulai dari tingkat Kampung, Kecamatan, Kabupaten, DPRD, Gubernur, DPR RI, Lembaga Peradilan dan bahkan sampai ke KOMNAS HAM.

Saat ini, ahli waris 5 Keturunan bersandar kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Tulangbawang Barat, agar dapat menyelesaikan sengketa tanah antara 5 Keturunan dengan PT. HIM. Sebagaimana rekomendasi Komisi I DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Tulangbawang Barat atas hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan Gugus Tugas Reforma Agraria, PT. HIM dan ahli waris 5 Keturunan pada tanggal 19 Januari 2022, yang merekomendasikan kepada Gugus Tugas Reforma Agraria dan Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat untuk melakukan pengukuran ulang terhadap luasan HGU PT. HIM dan sekaligus menertibkan perusahaan milik Aburizal Bakrie tersebut.

Sedikitnya ada sembilan poin penghambat penyelesaian kasus ini yang perlu menjadi perhatian negara melalui pemerintah, diantaranya:

1. Indikasi adanya manipulasi luas HGU yang tentunya berimplikasi terhadap penerimaan negara dari sektor pajak PBB perkebunan,

2. Tumpang tindih HGU dalam areal tanah Ulayat 5 keturunan Bandardewa HGU No 16, 27 dan No.81 padahal lahan tersebut belum dibebaskan kepada ahli waris 5 keturunan Bandardewa yang berhak beralaskan Soerat Keterangan Hak Kekoeasaan Tanah Hoekoem Adat No 79/Kampoeng/1922.

3. Penjegalan ukur ulang HGU PT HIM tahun 2008 dan Tahun 2009 yang telah diprogramkan pembiayaannya dalam APBD kabupaten Tulang Bawang yang telah direkomendasikan Komisi II DPR RI.

4. Diterbitkannya secara rahasia, keputusan kepala BPN No 35/HGU/BPN RI/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang memberikan perpanjangan jangka waktu hak dari tahun 2019 menjadi 2044, ketika kasus sengketa ini sedang dimediasi Komnasham.

5. Tidak menindaklanjuti rekomendasi Tim Terpadu penyelesaian konflik perkebunan Provinsi Lampung, agar PT HIM menyelesaikan perijinan HGU sesuai dengan ketentuan peraturan per UU-an.

6. Bupati Tulangbawang Barat tidak segera merespons dan peka terhadap rekomendasi Komisi I DPRD kabupaten Tulangbawang Barat untuk menertibkan dan menata dengan melakukan ukur ulang luas areal PT HIM agar batas bidang tanahnya tidak menyerobot hak-hak tanah ulayat 5 keturunan Bandardewa di Pal 133 sampai Pal 139.

7. Instruksi Kapolri untuk memberantas mafia tanah di seluruh Indonesia sebagai amanah Presiden RI cenderung diabaikan oleh Pemerintah Daerah dan kepolisian setempat.

8. Situasi kondusifitas di areal kebun PT HIM 1 bulan terakhir yang berpotensi menimbulkan konflik akibat lambannya Gugus Tugas Reforma Agraria dalam menangani sengketa yang telah berlangsung 40 tahun.

9. Pada sisi lain, pihak PT HIM seakan-akan tutup mata dan tidak punya niat untuk menyelesaikan masalah ini, justeru malah membuat percontohan penanaman padi Gogo di areal PT HIM yang sebagian arealnya bermasalah dengan masyarakat disekitarnya.

(Dr)

JAKARTA, (TB) – Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD (Kadislitbangad) Brigjen TNI Terry Tresna Purnama, S.I.Kom., M.M., melaksanakan kegiatan pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Dislitbangad, bertempat di Madislitbangad, Jakarta, Kamis (10/2/2022).

Dalam keterangan tertulis Dislitbangad, Kadislitbangad dalam sambutannya mengatakan bahwa Pembangunan Zona Integritas mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Sedangkan di Kementerian Keuangan diatur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki periode kedua dan akan menuju periode ketiga atau periode terakhir masa berlaku Road Map. Pada periode pertama hingga periode kedua telah tercapai banyak kondisi yang mendukung sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, kemudian birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas.

Lebih lanjut disampaikan Kadislitbangad, pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan WBBM di lingkungan Dislitbangad adalah komitmen Dislitbangad dalam mengukuhkan diri sebagai bagian dari TNI AD untuk mencegah terjadinya korupsi yang disertai upaya mewujudkan wilayah bebas korupsi dan WBBM serta berjalannya reformasi birokrasi yang akuntabel di seluruh satker Dislitbangad.

Kadislitbangad menambahkan bahwa pemberantasan korupsi di lingkungan Dislitbangad adalah bagian dari program reformasi birokrasi Dislitbangad yang mana target telah ditetapkan diantaranya dengan penerapan zona bebas korupsi dan WBBM yang merupakan pencanangan ulang setelah sebelumnya pernah dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2018 yang lalu.

Dengan pencanangan pembangunan zona integritas ini diharapkan dapat mendorong perbaikan nyata Dislitbangad untuk membangun sebuah landasan yang kokoh dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi dan WBBM.
“Saya mendorong agar setiap prajurit dan PNS Dislitbangad setelah pencanangan pembangunan zona integritas ini dapat segera mewujudkan wilayah bebas korupsi yang akan tetap terus dijaga kelestariannya dan diwariskan kepada penerus,” katanya.

Hadir dalam kegiatan diantaranya Waasrena Kasad Bidang Jemen dan RB Brigjen TNI Bagus Suryadi Tayo, Dandim 0505/Jakarta Timur, Kolonel Inf Persada Alam Kapolres Jakarta Timur, Kombes Pol Budi Sartono, S.I.K., M.SI Pemkot Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat. (Damanik)

Oleh: Benson Wertha, SH. MH.

(Salah satu ahli waris Masyarakat Adat 5 (lima) Keturunan Bandardewa pilar Pangeran Goeroe Alam)

Diamnya Pemkab Tulangbawang Barat dalam merespon persoalan lahan Ulayat 5 keturunan Bandardewa, sungguh sangat disesalkan. Pemkab yang dinahkodai Bupati Umar Ahmad itu seolah mati suri!

Rekomendasi dari DPRD Tulangbawang Barat, yang menindaklanjuti hasil kesepakatan bersama untuk agar Tim Gugus Tugas Reforma Agraria kabupaten Tulangbawang Barat segera mendesak PT HIM melakukan Ukur ulang, mandek.

Nampaknya polemik Pertanahan berskala nasional ini kurang mendapat respon dari Bupati Tulangbawang Barat selaku ketua Tim Gugus tugas Reforma Agraria kabupaten Tulangbawang Barat, ini terbukti sampai dengan hari ini tidak ada tanda-tanda perintah tugas ataupun pergerakan yang dilakukan oleh saudara Bupati Tulangbawang Barat!

Ini sangat disayangkan, sementara di lahan nampaknya masyarakat sudah tidak dapat lagi dibendung untuk mengambil kembali hak haknya yang sudah dirampas PT HIM selama 40 tahun.

Benson menyayangkan lambannya Tim Reforma Agraria merespon hal ini.

Apakah menunggu ada korban dulu baru akan mengambil sikap?

Atau karena kuatnya pengaruh Pemilik Modal yang keberatan dilakukannya ukur ulang Lahan tersebut, sehingga Bupati selaku ketua gugus tugas keberatan melakukannya?

Ini ada apa?
Kami meminta Bupati segera merespon apa yang sudah menjadi kesepakatan rekomendasi hasil rapat dengar pendapat yang dilakukan DPRD Tubaba (Komisi I), Tolong kita sepakat sama-sama menjaga Kamtibmas yang ada di Tulangbawang Barat
Jangan benturkan masyarakat Lima Keturunan Bandardewa dengan para buruh pabrik.

Sekarang, bukannya sigap menyelesaikan urusan yang sebenarnya remeh temeh ketika dirinya sedang memiliki kewenangan, Bupati Umar Ahmad malah terkesan saling lempar tanggung jawab dengan kepala Kantor Pertanahan Tulangbawang Barat. Ironis!

Jangan membenturkan masyarakat Lima Keturunan Bandardewa dengan Pihak keamanan pabrik ataupun dengan Aparat kepolisian!

Sudah 40 tahun kami masyarakat Lima keturunan teraniaya, tunjukkan anda selaku kepala daerah yang bertanggung jawab atas nasib rakyat Anda!

Segera selesaikan keinginan masyarakat Lima keturunan untuk mendapatkan haknya selama ini yang telah dirampas PT HIM berdasarkan alas hak Soerat Keterangan Tanah Hoekoem Adat Kampoeng Bandardewa No.79/Kampoeng/1922 terdaftar pada Pesirah Marga Tegamoan tanggal 27 April 1936. (Dr)

PESAWARAN, (TB) – Tim Satres Narkoba Polres Pesawaran kembali berhasil  mengamankan pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu, dalam sebuah kegiatan patroli yang digelar diwilayah hukum Polres Pesawaran, Rabu ( 09/2/2022 ).

Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo mengatakan, dalam sebuah giat Patroli anggotanya mendapati pengendara sepeda motor yang mencurigakan dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu yang disimpan dalam saku celana,

” Anggota yang sedang patroli di wilayah Gedong tataan melihat dua orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor, namun ketika distop salah satunya kabur, hingga tinggal rekannya yakni Heru (42) Warga Desa Begelen, dan saat digeledah ditemukan ada 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal yang diduga sabu ” Katanya.

Setelah diamankan, pria tersebut mengaku mendapatkan Sabu dari seorang Kurir yaitu Nur ( 37) Wanita asal Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan,

” Berdasarkan pengakuan dari saudara Heru, anggota kemudian melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga sebagai Kurir yaitu Nur warga Desa Karang Anyar, dan diperoleh barang bukti alat hisap saja karena dari pengakuan yang bersangkutan hanya sebagai perantara sehingga kini Bandarnya masih dalam pengejaran ” Ucapnya.

Kapolres menambahkan saat ini kedua terduga tersangka telah ditahan di Polres Pesawaran untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut

” keduanya telah ditahan di Polres Pesawaran guna pengembangan Lebih Lanjut, dengan BB : 0,23 Gram Sabu dan alat hisap ” Tutup Kapolres.

Pelaku melanggar UU RI  nomor 35 tahun 2009 tetang Narkotika

( Oby / Rif )

PESAWARAN, (TB) – Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2022, Rabu (9/2/2022), Dewan Pimpinan Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (DPD KO-WAPPI) Kabupaten Pesawaran melaksanakan Bhakti Sosial.

Dalam Bhakti Sosial ini, DPD KO-WAPPI memberi bantuan di dua titik lokasi. Bantuan pertama diberikan kepada Sekolah Aulima Nusantara Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan. Bantuan kedua ditujukan kepada korban kebakaran di Desa Gayau, Kecamatan Padang Cermin.

Di Sekolah Aulima Nusantara, bantuan yang diberikan berupa semen Lima sak dan uang tunai Rp.500 ribu yang diserahkan Ketua DPD KO-WAPPI Pesawaran Dahron, didampingi Sekretaris Anton Kurniawan, M.M., Bendahara Siti Rifngatin, S.Pd.I. dan para anggota.

Bantuan tersebut diterima langsung Kepala Sekolah Aulima Nusantara Teguh Matien didampingi Wakil Kepala Sekolah Sodiq, S.Pd.I. dan dihadiri Kepala Desa Kebagusan yang diwakili Sekretaris Desa, Budi.

Dalam kesempatan ini, Teguh Matien mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan DPD KO-WAPPI Pesawaran.

“Terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh DPD KO-WAPPI Pesawaran. Semoga bantuan ini menjadi amal ibadah bapak dan ibu sekalian,” ucap Teguh Matien.

Selanjutnya, rombongan DPD KO-WAPPI Pesawaran langsung menuju Desa Gayau, Kecamatan Padang Cermin untuk memberikan bantuan kepada salah satu warga bernama Sutopo (45) yang rumahnya ludes terbakar beberapa waktu lalu.

Bantuan yang diberikan berupa paket sembako dan uang tunai Rp500 ribu. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Sutopo di lokasi rumah yang habis terbakar dan kini sedang dibangun kembali. Tampak Sutopo menerima bantuan tersebut penuh rasa haru dan mata berkaca-kaca.

“Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan ini. Saya tidak tahu harus bicara apa,” katanya tersendat dengan mata berkaca-kaca.

Pada kesempatan ini Ketua DPD KO-WAPPI Pesawaran Dahron, mengatakan bantuan ini diberikan dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional Tahun 2022.

Selain itu, Dahron juga berharap bantuan tersebut bisa bermanfaat untuk meringankan beban bagi penerima yang mengalami musibah kebakaran rumah.

“Bantuan ini adalah dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN). Ini harinya wartawan. Semoga bantuan ini bisa sedikit meringankan beban Pak Sutopo dan keluarga. Mudah-mudahan pembangunan rumah ini segera selesai dan langsung bisa ditempati,” ucap Dahron.

Sementara itu, Sekretaris DPD KO-WAPPI Anton Kurniawan menambahkan DPD KO-WAPPI Pesawaran mengucapkan turut prihatin atas musibah yang terjadi.

“DPD KO-WAPPI Pesawaran turut prihatin atas musibah kebakaran yang terjadi, semoga ini ujian bagi Pak Sutopo dan keluarga sekaligus cara Tuhan untuk meningkatkan derajatnya,” ucap Anton. (Oby )

CIBINONG, (TB) –  Penemuan mayat yang terbungkus didalam plastik sampah, di Jalan Kampung Pisang, Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (09/02/22) membuat geger warga.

Pasalnya mayat berjenis kelamin perempuan  yang jasadnya mulai mengeluarkan bau busuk itu diduga kuat adalah korban pembunuhan yang sengaja dibuang pelaku.

Kanit Reskrim Polsek Cibinong, AKP Yunli Pangestu, saat dikonfirmasi mengatakan, jika temuan mayat yang diduga perempuan tersebut dalam keadaan masih terbungkus tumpukan sampah plastik.

“Iya betul ada, korban diduga perempuan,” ucapnya dilansir dari bogorupdate.com

Masih menurut Yunli, sementara identitas korban beluk diketahui. korban langsung dibawa ke Kramatjati dalam keadaan masih terbungkus tumpukan plastik, karena kondisi ramainya warga yang menghampiri tempat kejadian perkara (TKP).

“Untuk sementara identitas korban belum diketahui, karena di lokasi banyak warga, akhirnya kita bawa ke kramatjati dengan kondisi masih terbungkus,” singkatnya. (Sto)

KOTA BOGOR, (TB) – Pemberian aset berupa lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor belum lama ini langsung direspons cepat. Salah satunya yang berlokasi di kawasan Bogor Nirwana Residence (BNR), Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan.

Rabu (9/2/2022), petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), unsur TNI/Polri, bagian aset serta aparatur di wilayah melangsungkan apel pembongkaran bangunan yang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim.

“Kita sudah diimbau oleh Kementerian Keuangan lewat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk tanggung jawabnya adalah pemanfaatan (lahan). Ada tiga pemanfaatan yang akan dilakukan di lokasi ini,” kata Dedie.

Ketiganya, adalah pertama memberikan dukungan lahan bakal stoplet stasiun BNR dalam rangka pembangunan jalur rel ganda kereta api atau double track Bogor – Sukabumi. Ada lahan parkir sekitar 2.000 meter yang nantinya akan disediakan.

“Kemudian, teman – teman di Dinas LH membutuhkan pool untuk kendaraan mereka. Dan yang ketiga adalah dukungan untuk Kantor Kementerian Agama (Kemenag) dan Kantor Urusan Agama (KUA) Bogor Selatan,” sebut Dedie.

Oleh karena itu, ketiga rencana pembangunan tersebut perlu didukung dengan sterilisasi di wilayah. Sehingga rencana – rencana tersebut dapat terealisasi dalam waktu yang ditentukan nantinya.

Menambahkan, Kepala Satpol PP Kota Bogor, Agustian Syah menjelaskan bahwa ada sekitar 150 bangunan yang dibongkar petugas. Bangunan tersebut terdiri dari bangunan permanen dan bangunan liar semi permanen.

“Ada rumah, bengkel, macam – macam, ada juga yang sudah kosong. Mereka sudah lama di sana, bahkan ada yang puluhan tahun. Tapi sebelumnya sudah kita berikan pemberitahuan, sudah ada yang dikomunikasikan oleh Pemkot,” jelas Agus. (Sto/Red)

BOGOR, (TB) – Wali Kota Bogor, Bima Arya membuka secara resmi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bogor Utara secara virtual di ruang kerjanya, Balai Kota Bogor, Rabu (9/2/2022).

Dalam arahannya secara umum ada tiga hal yang diungkapkannya, yakni angka-angka berdasarkan RPJMD yang didalamnya terdapat angka stunting, Open Defecation Free (ODF), lamanya pendidikan dan semua yang terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diminta untuk dicek kembali.

Selanjutnya terkait janji kampanye atau program prioritas, salah satunya wisata kuliner. Terakhir adalah potensi warga dan potensi daerah.

Hal-hal lain yang bersifat urgent atau mendesak menjadi hal yang ditekankan Bima Arya. Di tengah masa sulit seperti saat ini akibat ekonomi yang masih terdampak pandemi, Bima Arya mengajak untuk terus mengakselerasikan target-target RPJMD, janji kampanye atau program prioritas dan juga potensi di Bogor Utara khususnya.

“Salah satunya peternakan kambing, aplikasi Si Asyik Bout itu bagus untuk melihat dan menangkap potensi untuk kemudian di garap dan diakselerasikan, sehingga menjadi kegiatan dan pada tahun 2023 sudah diajukan sehingga diharapkan pada awal 2024 bisa dilihat hasilnya,” kata Bima Arya.

Berbicara program prioritas 2023 kata Bima Arya, di antaranya sekolah, RTLH, stunting dan ODF tetap menjadi fokus dan dipastikan sesuai target. Termasuk juga UMKM dan penataan sepanjang jalan Pandu Raya mengingat potensi kulinernya yang luar biasa.

“Untuk tahun ini sebagian ruas dikerjakan dan ditata agar tidak menjadi kawasan kumuh, sehingga nantinya menjadi etalase wisata kuliner kebanggaan Bogor Utara,” jelasnya.

Sebelumnya, Camat Bogor Utara, Riki Robiansyah memaparkan aplikasi Sistem Informasi Analisis Potensi dan Permasalahan Kecamatan Bogor Utara (Si Asyik Bout).

Melalui aplikasi ini akan memudahkan aparat wilayah dalam menggali potensi dan memetakan persoalan yang ada, sehingga secara visual bisa ditampilkan dan bisa diakses semua orang.

Sementara untuk potensi yang digali di Bogor Utara kata Riki, salah satunya adalah peternakan kambing yang terintegrasi dan memberdayakan masyarakat RW.06 dan RW.07 di Kampung Rambay, Kelurahan Ciluar.

Selain kambing juga ada budidaya tanaman rumput odot sebagai pakan ternak dan juga budidaya perikanan serta memanfaatkan kotoran kambing dijadikan pupuk cair yang memiliki nilai ekonomi sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat di Kelurahan Ciluar.

Sebelum Musrenbang, jajaran Kecamatan Bogor Utara telah menggelar pra Musrenbang yang dilaksanakan pada 27 Januari 2022.

Berdasarkan usulan prioritas kelurahan terhimpun data usulan sebanyak 96 kegiatan yang terbagi dalam empat bidang, yakni pemerintahan, ekonomi, sosial budaya dan fisik.

Telah disepakati masing-masing kelurahan mengusulkan empat program skala prioritas ke tingkat kota, sehingga dari hasil pra Musrenbang tersebut didapatkan 32 usulan program prioritas yang diusulkan Kecamatan Bogor Utara dalam musrenbang. (Red)

JAKARTA, (TB) – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, S.E., M.M., menyebutkan bahwa Gaya Kepemimpinan strategis dalam membangun Green Human Resource Management harus memiliki 6D.”Dihormati, diidolakan, dikagumi, dicintai, diidamkan dan diharapkan,” kata Kasad saat memberikan kuliah umum di Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Cimahi, Rabu (9/2/2022).

Dalam kuliah umumnya di hadapan Civitas Academica Unjani, baik bertatap muka secara langsung maupun melalui daring, Kasad mengatakan bahwa untuk membangun lingkungan yang kondusif, aman dan nyaman maka membutuhkan gaya kepemimpinan yang starategis, sehingga seorang pemimpin harus membangun kapasitas dirinya sebagai pemimpin dengan 6D.

Pertama pemimpin itu harus Dihormati, pemimpin yang dihormati, ungkap Kasad adalah pemimpin yang berani mengambil keputusan, karena pemimpin itu menunjukkan setiap langkahnya, memberikan ketauladanan dan memberikan contoh yang baik sehingga dapat mengembangkan organisasi itu dengan hal yang positif.

“Pemimpin itu berani mengambil keputusan, kalau keputusan itu benar berarti bagus, tapi kalau salah, masih bagus dari pada tidak berani sama sekali,” ujar Kasad.

Kedua pemimpin itu harus Diidolakan, Idola karena memang kepiawaiannya, idola karena memang apa yang dilakukannya tidak memberikan contoh-contoh yang tidak baik. “Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan akan menjadi riak kebaikan yang tidak pernah berujung, tetapi sekecil apapun keburukan dan kejelekan yang kita lakukan, itu akan menjadi warisan kejelekan berikutnya yang akan datang kepada kita,” katanya.

Gaya kepemimpinan yang ketiga yaitu pemimpin yang DIKAGUMI, artinya kehadiran seorang pemimpin sangat dinanti-nantikan oleh anggotanya, sehingga apa yang terjadi kepada diri kita adalah gambaran apa yang kita lakukan dan perbuat kepada orang lain.

Kemudian kata Kasad, seorang pemimpin itu harus Dicintai, di mana pemimpin yang baik itu memimpin dengan hati, lembut kepada anggota, rasa cinta dan kasih sayang. Jangan terlalu banyak berdialog dan berdiskusi untuk kepentingan bangsa dan negara tetapi lakukan.
“Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dicintai anak buahnya, tetapi lebih hebat lagi kalau pemimpin itu yang mencintai anak buahnya,” tuturnya

Selanjutnya pemimpin itu harus Diidamkan, artinya kehadirannya selalu dinanti, menjadi penyejuk dalam setiap situasi. Pemimpin yang mengakar pada kehidupan Prajurit, karena dia sadar darimana dia berasal.

Terakhir papar Kasad, seorang pemimpin itu harus menjadi pemimpin yang Diharapkan, artinya keberhasilan para pemimpin dalam menggerakkan roda organisasi melalui keputusan yang diambil tidak terlepas dari sikap anggota atau bawahan terhadap keputusan tersebut.

“Pemimpin itu harus mempunyai 4 ciri utama, dia harus punya imajinasi, inovasi, visi dan misi, dan dia harus punya cita-cita dan harapan, kalau tidak punya ini semua, maka jadi pemimpin itu biasa-biasa saja,” tegas Kasad.

Dalam kesempatan tersebut, selain memberikan edukasi, Kasad juga berpesan kepada seluruh peserta yang hadir agar selalu berbuat baik terhadap sesama dan jangan pernah menabur kebencian sedikitpun kepada orang lain.

“Orang yang bahagia belum tentu bermurah hati, tetapi saya belum melihat orang bermurah hati yang tidak bahagia, pasti dia bahagia,” pesan Kasad.

Sementara itu, Rektor Unjani Hikmahanto Juwana dalam sambutannya menyampaikan tiga hal mendasar dalam rangka mengingkatkan eksistensi Unjani di bidang pendidikan, di antaranya, pertama Hikmahanto berharap agar lulusan Unjani mendapatkan prioritas untuk menjadi anggota TNI AD melalui jalur rekrutmen SEPA PK TNI. Kedua, Unjani bisa dijadikan tempat untuk mendidik prajurit TNI AD aktif guna meningkatkan kemampuan SDM di lingkungan TNI AD, dan yang ketiga ujarnya, TNI AD bisa memberikan tempat kepada mahasiswa-mahasiswi Unjani untuk melakukan magang, sehingga apabila ada mahasiswa yang ingin menjadi TNI AD sudah terbiasa dengan lingkungan kerja TNI AD.

“Kami ingin mengejar ketertinggalan kami (Unjani) berdasarkan tiga hal tersebut, kalau kami memiliki pembeda dengan universitas-universitas yang lain, kami yakin ke depan mampu bersaing dengan mereka,” kata Hikmahanto.

Hadir dalam acara tersebut di antaranya Ketua pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP), Wadan Kodiklatad, Danpussenarmed Kodiklatad, Aspers Kasad, Kasdam III/Siliwangi, Forkopimda Kota Cimahi serta Civitas Academica Unjani. (Damanik)