TULANGBAWANG BARAT, (TB) – Pasca bentrok berdarah antara massa Masyarakat Adat 5 (lima) keturunan Bandardewa dengan Satpam PT HIM, Ketua Komisi I DPRD Tulangbawang Barat, Yantoni mendesak Tim Gugus Tugas Reforma Agraria setempat untuk segera melakukan langkah-langkah yang direkomendasi DPRD. Hal ini menurut dia untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat adat dan keluarga para Satpam pelaku penganiayaan yang kini telah dilakukan penahanan oleh Polisi.

“Tim Gugas harus memulai melakukan pengukuran ulang lahan PT HIM, sekaligus menata serta menertibkan kegiatan perusahaan tersebut,” kata Yantoni Sabtu (5/3).

Menurutnya, Komisi I DPRD Tulangbawang Barat sangat prihatin terhadap kondisi keluarga korban akibat lambannya penanganan konflik pertanahan oleh tim Gugas yang sebenarnya sangat remeh temeh tersebut.

Langkah ini, untuk menenangkan keluarga dari kedua belah pihak korban gesekan yang sekarang sudah ditahan oleh Polisi, akibat lambannya penanganan kasus ini oleh Tim Gugas, jelas Yantoni, menegaskan.

” Kita berharap kesimpulan ratas bukan formalitas saja, tapi harus diimplementasikan supaya rasa tenang dan nyaman bisa dirasakan masyarakat dan perusahaan,” Tandasnya.

Untuk mendapatkan tanggapan atas desakan Ketua Komisi I DPRD Tubaba, hingga berita ini ditayangkan, media ini terus berupaya melakukan konfirmasi ke pimpinan Tim Gugas.

Sementara itu, Pascabentrok warga lima keturunan Bandardewa dengan Satpam di areal perkebunan karet PT HIM pada Rabu (2/3) menimbulkan korban luka di kepala seorang warga 5 Keturunan Bandardewa bernama Sabirin, Polres Tubaba berhasil mengamankan empat personil Satpam dan menetapkannya 3 orang sebagai tersangka, satu orang diantaranya masih dilakukan pemeriksaan.

Sejauh ke tiga satpam PT HIM tersebut dengan inisial ARD, TD, AND telah mengakui bahwa telah melakukan pengeroyokan kepada korban Sobirin.

Kapolres Tubaba, AKBP Sunhot P Silalahi S.I.K. M.M diwakili Kasat Reskrim, AKP Fredy Aprisa Putra Parina S.H .M.H membenarkan hal tersebut.

“Iya benar, sudah kita lakukan penahanan untuk ketiga orang tersebut melalui mekanisme proses hukum,” Ungkapnya kepada Media Tugasbangsa.com, Sabtu (5/3).

“Untuk yang satu, masih dalam perawatan medis mengingat terluka dan tidak memungkinkan,” terangnya.

( Dr / Tim )

PARUNGPANJANG, (TB) – Forum Lintas Organisasi Masyarakat Kecamatan Parungpanjang mengadakan aksi penggalangan dana untuk korban bencana banjir yang melanda Serang, Banten, Kamis siang (3/3/2022). Adapun Forum Lintas Ormas ini terdiri dari GIBAS, BPPKB, PPBNI, LMP & PBB.

Saat penggalangan dana berlangsung, para aktivis membagi dua titik tepatnya di jalan Raya Sudamanik atau di depan gerbang Perumnas satu dan di pusat keramaian Pasar Modern Sentraland Parungpanjang.

Ketua GIBAS Parungpanjang Utay Sukarma menuturkan, aksi sosial ini akan berlangsung selama 4 hari (Kamis-Minggu).

“Penggalangan dana ini akan dilaksanakan selama empat hari berturut-turut dimulai dari hari Kamis, 3 Maret sampai hari Minggu, 6 Maret 2022, saya harap semoga berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal,” ucap Utay Sukarma.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua DPAC PPBNI Moch Rosidi. Menurutnya, penggalangan dana ini ini membuktikan kekompakan ormas di Kecamatan Parungpanjang.

“Penggalangan dana ini untuk membuktikan kekompakan dan keharmonisan antar ormas di wilayah Kecamatan Parungpanjang dan membuktikan ke masyarakat bahwa ormas Parungpanjang tidak menonjolkan arogansi dan bukan sarang premanisme sebagaimana yang ditakuti masyarakat, akan tetapi terbukti melakukan aksi-aksi yang sifatnya peduli terhadap masyarakat yang terkena musibah, dalam hal ini membantu korban musibah banjir di wilayah Serang-Banten,” jelas Moch Rosidi.

Menurut informasi, artinya dana ini nantinya akan diserahkan pada hari Selasa (8/3/2022) mendatang. pungkasnya. (Hen)

BANDAR LAMPUNG, (TB) – Aksi warga terlibat bentrok dengan oknum aparat keamanan Satpam di PT. Huma Indah Mekar (HIM), Desa Penumangan, Tulangbawang Tengah, Tulangbawang Barat, Rabu (2/3/2022) lalu viral di sosial media.

Peristiwa bermula, saat masyarakat mempertanyakan salah satu warga bernama Amin, yang diamankan kepolisian. Amin diamankan atas laporan pihak PT. HIM, masyarakat lalu mendatangi pos Satpam PT. HIM.

Namun, diduga dari pihak PT HIM ada yang memukuli warga, korban yang terluka diketahui bernama Birin yang mengalami alami luka serius di bagian kepala. Situasi ini membuat emosi warga semakin tak terkendali hingga terjadi bentrok.

Ketua SMSI Lampung, Donny Irawan menjelaskan kejadian tersebut harus menjadi perhatian pemkab tubaba dalam menyelesaikan duduk permasalahan soal persengketaan tanah PT HIM dan Masyarakat adat Lima Keturunan Bandar Dewa.

“Perselisihan puluhan warga tubaba dan PT HIM soal persengketaan tanah sebaiknya masuk dalam proses hukum, supaya dapat dibuktikan duduk permasalahannya sehingga tidak memakai jalan anarkis sehingga ada korban,” ujar Donny.

“Kejadian ini segera di proses hukum. tambahnya.

Donny berharap agar tidak ada pihak-pihak yang memperkeruh suasana dan tidak ada hal yang dapat mencoreng pemkab Tulang Bawang. Sebelumnya, masyarakat adat Lima Keturunan Bandar Dewa, telah berjuang 40 tahun untuk menguasai kembali 1.100 hektare lahan marganya. Ada pun 1.100 hektar lahan yang mereka yakini di luar hak guna usaha (HGU) PT HIM.

“Diharapkan segera lakukan mediasi, bupati sebagai kepala daerah harus merespon dengan cepat. selesaikan persoalan tanah ini, Bupati tubaba, BPN, aparat kepolisian, dan warga adat lima Keturunan Bandar Dewa segera lakukan mediasi dan dibawa ke proses hukum,” tambahnya.(Dr / Tim )

TULANGBAWANG BARAT, (TB) -Rombongan Anggota DPRD Tulangbawang Barat membesuk Sabirin, salah seorang warga masyarakat 5 keturunan Bandardewa korban penganiayaan Satpam PT HIM, Jumat (4/3/2022).

Tampak, Sabirin yang juga Ketua Anak Ranting OKP Pemuda Pancasila (PP) Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat, Provinsi Lampung itu dikunjungi oleh empat orang anggota dewan diantaranya Yantoni (Fraksi Gerindra), Paisol (Fraksi PDIP), Beni Anwar (Fraksi Demokrat) dan Busroni (Fraksi Demokrat).

Dalam keterangannya, Yantoni Ketua Komisi I DPRD Tulangbawang Barat mengatakan bahwa pihaknya merasa terpanggil untuk melihat langsung kondisi konstituennya yang sedang mengalami musibah akibat konflik pertanahan antara masyarakat 5 keturunan Bandardewa dengan PT HIM yang saat ini tengah ditangani oleh Komisi I.

“Jika hanya melihat dari media sosial kurang puas rasanya,” kata Yantoni. Jumat (4/3/2022).

Yantoni menjelaskan, jika pihaknya saat ini telah mengeluarkan rekomendasi kepada Tim Gugas Tugas (Gugas) Reforma Agraria setempat sesuai tupoksi DPRD, agar segera melakukan tindakan penyelesaian konflik pertanahan ini sekaligus melakukan penataan dan penertiban terhadap aktivitas PT HIM.

“Kami, tengah menunggu progres nyata dari Tim Gugas dalam memproses rekomendasi Komisi I DPRD,” Sambungnya.

Tim Gugas, menurut Yantoni, harus segera mengambil langkah-langkah penyelesaian kasus konflik pertanahan yang telah merenggut korban luka parah.

“Tim Gugas harus lebih cepat menangani kasus ini, sebab dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang lebih besar dikemudian hari,” Pungkas Yantoni.

Sementara itu, Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Lampung, Hi. Rycko Menoza SZP mengapresiasi kinerja para wakil rakyat Tulangbawang Barat. Dirinya juga bersyukur atas kepedulian para legislator terhadap masalah yang menimpa anggotanya.

“Bersyukur wakil rakyat ada kepedulian terhadap masalah tersebut yang menimpa korban Sabirin,” Ujar Rycko.

Rycko menilai proses terhadap penyelesaian kasus konflik pertanahan tersebut sudah berjalan.

“Berarti proses terhadap masalah tersebut sudah berjalan sehingga bisa dicarikan solusi yang terbaik,” Tuturnya.

“Saya sebagai Ketua PP menyampaikan, apresiasi atas kepedulian untuk Yantoni, Paisol, Beni Anwar dan Busroni.
Apalagi mereka merasa masih keluarga besar PP yang terkena musibah”.

“Mudah-mudahan bisa membesarkan hati korban dan keluarganya agar masalah ini masih berpihak untuk kepentingan masyarakat,” Harap Rycko menandaskan.

( Dr / Tim )

TULANGBAWANG BARAT, (TB) – Setelah, selama menjabat sebagai Bupati Tulangbawang Barat, Umar Ahmad belum sekalipun menyediakan waktu untuk melakukan ‘penyentuhan’ secara langsung terhadap permasalahan yang dihadapi Masyarakat Adat 5 Keturunan Bandardewa, warganya, dalam memperjuangkan hak-haknya selaku warga negara lantaran lahan Ulayat mereka diduga dicaplok PT HIM. Hingga akhirnya, terjadi bentrokan berdarah dengan 1 orang korban, Sabirin, luka parah di kepala dan beberapa bagian tubuh, diduga dianiaya oknum Satpam PT HIM dua hari belakangan.

Kemarin, Umar Ahmad tiba-tiba hadir menyapa masyarakat adat 5 keturunan Bandardewa, meski hanya melalui pemberitaan di sejumlah media online. Dalam pernyataannya Bupati Umar meminta kepada Masyarakat 5 Keturunan Bandardewa dan PT HIM untuk saling menahan diri dan menghormati hukum.

Melalui media ini, salah satu perwakilan masyarakat adat 5 keturunan Bandardewa, Benson Wertha SH MH mencibir pernyataan Bupati Umar Ahmad yang dianggapnya sebagai sebuah retorika belaka.

“Kalau anda benar selaku kepala daerah, hal ini tidak mungkin terjadi!” kata Benson Jumat (4/3/2022).

Disamping selaku kepala daerah, sebutnya, saudara Umar Ahmad adalah ketua Tim Gugus Tugas Reforma Agraria, ketika bicara Hukum Keluarga Lima Keturunan Bandardewa lebih paham dari saudara dalam menjunjung tinggi supremasi hukum yang ada di Tulangbawang Barat.

“Sekarang pertanyaan kami kepada saudara Umar Ahmad selaku Bupati Kabupaten Tulangbawang Barat
Sudah kah anda taat hukum?
Sudah kah anda menjalankan Tupoksi anda selaku kepala daerah!”

“Kalau anda Taat Hukum, mengapa anda selaku kepala daerah tidak merespon cepat rekomendasi dari DPRD Komisi I, yang ditujukan kepada saudara selaku ketua Tim Gugus Tugas Reforma Agraria untuk melakukan penataan terhadap aktivitas PT HIM atas carut marutnya persoalan sengketa tanah di Kabupaten Tulangbawang Barat?” Ucap mantan Anggota DPRD Bandarlampung tersebut.

Benson kembali melanjutkan, Selaku kepala daerah sudahkah anda melihat dan turun ke lokasi melihat rakyat Anda yang bentrok atau paling tidak mengunjungi korban yang hampir merenggang nyawa?
Kami berharap agar saudara Umar selaku kepala daerah berhentilah beretorika selamatkan rakyatmu, ingat akan sumpah mu!

“Jika anda kepala daerah yang adil dan bijak, anda harus dapat selesaikan persoalan sengketa lahan antara PT HIM dan Lima keturunan sesegera mungkin sebelum anda mangkat dari tampuk kekuasaan!”

Beberapa hari yang lalu, rinci Benson, kita sudah ditipu mentah mentah oleh kepala BPN Tubaba Saudara Heru yang kini sudah Purna Tugas!
Apakah saudara akan melakukan hal yang sama? Mengakhiri jabatan saudara selaku Bupati Tubaba dengan meninggalkan persoalan yang tidak selesai karena diduga anda salah satu aktor dibalik berlarut-larutnya persoalan ini.

“Hanya waktu dan sejarah yang akan membuktikannya,” Tandasnya.

Hal senada diungkapkan oleh kuasa ahli waris 5 keturunan Bandardewa, Ir Achmad Sobrie MSi. Sobrie menilai Bupati Umar Ahmad gagal dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

“Seharusnya dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik, Bupati Tubaba memperhatikan rekomendasi DPRD Tubaba dan menindaklanjutinya agar masalah sengketa yang telah berlangsung selama 40 tahun untuk diselesaikan sesuai dengan kewenangannya yang telah diatur dalam undang-undang,” Tutup Achmad Sobrie.

Sebelumnya, melansir pemberitaan media online, Pascabentrok antara warga dengan kepolisian di PT Huma Indah Mekar (HIM), Rabu (2/3/2022), Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba) Umar Ahmad punya permintaan.

Ia berharap kedua belah pihak yang berseteru, yakni PT HIM dengan warga dari lima keturunan Bandardewa, dapat sama-sama menahan diri.

“Kedua belah pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” ujar Umar di kawasan Uluan Nughik, Kamis (3/3/2022).

Umar menjelaskan, persoalan sengketa lahan ini sebenarnya masalah lama. Jauh sebelum dirinya menjadi Bupati.

“Dan, saya sudah perintahkan instansi terkait untuk mengumpulkan data dari masyarakat atau pihak perusahaan,” Paparnya.

Umar bercerita di awal tahun 1980-an, negara telah memberi kewenangan kepada PT HIM untuk mengelola lahan dimaksud.

Hal ini dibuktikan dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kemudian dalam prosesnya ada masyarakat yang menduga HGU itu tidak benar.

Proses-proses mediasi sudah pernah dilakukan Pemkab Tubaba, Pemkab Tulangbawang, dan Pemkab Lampung Utara pada eranya masing-masing.

“Namun, persoalan itu hari ini muncul lagi oleh orang yang sama dan orang yang berbeda,” imbuhnya.

Meski begitu, Pemkab Tubaba tetap akan merespons dengan menjunjung tinggi kebenaran tanpa memihak.

Salah satunya meminta BPN Tubaba sebagai gugus tugas penyelesaian sengketa untuk mengklarifikasi.

Terkait konflik yang baru terjadi, Umar memaparkan, beberapa bulan terakhir terjadi penebangan pohon karet milik perusahaan.

Akibatnya, perusahaan mengambil langkah hukum dengan melapor ke pihak kepolisian.

Pihak kepolisian kemudian menindaklanjuti dengan mengamankan Aminsyah, warga yang diduga terlibat dalam penebangan.

Di sisi lain, warga dari lima keturunan Bandar Dewa juga telah melaporkan PT HIM ke Polres Tubaba atas dugaan penyerobotan lahan.

Atas hal itu, Umar meminta kepada semua pihak untuk tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

”Kalau kita mengklaim bahwa pihak lain tidak benar, maka kita harus membuktikan bahwa kita benar,” ingat Umar.

Menurut dia, kebenaran di negara ini ada proses hukum dan aturan. Terpenting, menjadi tugas semua pihak menjaga kondusifitas Tubaba.

( Dr / Tim )

LAMPUNG UTARA, (TB) – Bupati Lampung Utara H. Budi Utomo, meresmikan Gedung Tilang, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Aula Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Rabu (2/3/2022). Gedung tersebut merupakan hibah daerah dari Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

“Semoga dengan diresmikannya beberapa gedung baru ini dapat menambah motivasi dan semangat jajaran Kejaksaan Negeri Lampung Utara mendedikasikan diri untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Lampung Utara,” Kata Bupati saat memberikan sambutannya.

Bupati menambahkan, selama ini Kejaksaan Negeri Lampung Utara telah banyak berkontribusi terhadap peningkatan dan kemajuan bagi Kabupaten Lampung Utara. Berbagai capaian dan prestasi juga telah berhasil diwujudkan.

Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) juga telah berhasil diraih, dan Kejaksaan Negeri Lampung Utara terus berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan inovasi dan kinerja yang lebih baik lagi.

Selain itu, belum lama ini, tepatnya pada 22 Februari 2022 lalu, Kejaksaan Negeri Lampung Utara juga telah menginisiasi pencanangan Kampung Restorative Juctice di Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan.

“ Kami selaku Pemerintah Daerah tentu sangat mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya program dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini. Kampung Restorative Justice merupakan upaya memasyarakatkan penyelesaian perkara di luar jalur hukum atau peradilan, dengan mengedepankan mediasi antara pelaku dengan korban, sehingga program ini dapat mengangkat kearifan lokal, dengan menghidupkan kembali budaya Lampung Utara yang penuh dengan rasa kekeluargaan melalui tradisi musyawarah dan mufakat,” Ucap Bupati.

Pada kesempatan itu juga, Bupati mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Jajaran Forkopimda yang telah bersinergi menjaga kondusifitas, dan juga telah berkontribusi besar dengan memberikan daya dukung terhadap pelaksanaan program dan kebijakan pembangunan daerah.

“Selaku Bupati tentu saya tidak bisa bekerja sendiri, perlu bantuan kerjasama dan dukungan dari Forkopimda dan berbagai pihak. Karena itu, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya mengajak kepada kita semua, mari kita terus bersatu padu, bersinergi dan berkolaborasi, mempererat semangat kebersamaan kita, terus berjuang bersama membangun Kabupaten Lampung Utara agar senantiasa aman, agamis, maju dan sejahtera,” tandas Bupati.

Turut mendampingi Bupati pada acara tersebut, Kadis Kominfo Dony Perwari Fahmi, Kadis PUPR Syahrizal Adhar, Kepala BPKAD Desyadi. Hadir juga jajaran Forkopimda Kabupaten Lampung Utara.

( Dr / Rls )

MESUJI, (TB) – Program Keluarga Harapan (PKH) Adalah Program Pemberian Bantuan Sosial Bersyarat Kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal Tersebut Dilakukan Sebagai Bentuk Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Bantuan Itu Bersumber Dari Pemerintah Pusat Melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Tepat Di Hari Ini Pemerintah Desa Kebun Dalam, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial PKH Untuk Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM-PKH). Bansos PKH Diserahkan Kepada Warga, Di Balai Desa Setempat, Rabu (02/03/2022).

Diketahui, Penyaluran Dana PKH Ini Berbentuk Non Tunai Atau Disalurkan Melalui ATM Yang Dimiliki Oleh Masing-Masing KPM. Untuk Besaran Dalam Penyaluran PKH Berbeda – Beda Bergantung Dengan Komposisi Jumlah Tanggungan Keluarga. Terdiri Atas: Ibu Hamil, Balita, Usia SD, SMP, SMA, LANSIA, DISABILITAS.

Turut Hadir Pada Acara Tersebut, Kepala Desa Kebun Dalam Ibu Lilik Nurhayati, Kasi Kessos Kecamatan, Pendamping PKH ( Mus Tangin ), BPD, Aparatur Desa, Dan Seluruh Penerima Manfaat PKH.
Kepala Desa Kebun Dalam, Lilik Nurhayati mengatakan, Penyaluran bantuan ini kita laksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, warga yang mendapatkan program keluarga harapan PKH berjumlah 115 kepala keluarga (KK) Keluarga Penerima Manfaat (KPM). yang sudah Masuk di SP2D termin 1 dan 2.

“Semoga PKH tersebut yang disalurkan kepada warga dapat bermanfaat, sehingga benar – benar bisa meringankan beban ekonomi keluarga di saat kondisi sulit terdampak pandemi Covid-19,” terang Lilik Nurhayati Kepala Desa Kebun Dalam.

“Kami ucapkan terimakasih kepada pemerintah pusat, provinsi dan daerah yang telah membantu warganya para penerima bantuan PKH, beliau berpesan kepada Penerima bantuan agar memanfaatkan bantuan tersebut guna membantu anaknya pada bidang pendidikan dan kesehatan, dengan berharap kedepannya bantuan PKH tersebut dapat mengangkat perekonomian agar kedepan lebih baik lagi, dengan harapan bersama semoga segala bantuan sosial yang telah diterima dapat berguna dan bermanfaat bagi penerimanya,” ujarnya.

Mereka juga tak henti menghimbau warga untuk tetap selalu mentaati protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran virus corona covid-19, dengan selalu menjaga kebersihan, memakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun menggunakan air yang bersih,” harapnya.

Disisi lain, menurut ibu Indra Meliati salah satu penerima PKH mengatakan, dirinya merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut, terimakasih kepada pemerintah pusat, provinsi, daerah dan pemerintah desa kebun dalam yang telah membantu warga para penerima bantuan PKH, karena akan meringankan beban masyarakat terutama masyarakat kurang mampu,” ucapnya dengan nada haru. (. )

KABUPATEN TANGERANG, (TB) – Pemerintah Kabupaten Tangerang menggelar Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) bagi Kepala Desa Se- Kabupaten Tangerang pada gelombang kesatu yang diikuti Sebanyak 85 Kepala Desa, kegiatan tersebut dilaksanakan di Pusdik Infanteri Cimahi – Bandung Jawa Barat selama 6 hari dari Tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan Tanggal 4 Maret 2022. Adapun Tema yang diangkat yaitu “Menjadi Pribadi Yang Kuat dan Tangguh, Sehingga bisa Menjadi Pemimpin Masa Depan Yang Sukses”.02 Maret 2022

LDK Para Kades dididik dan digembleng oleh Pemateri dari Kemendagri, BPK, Kemendes, Mabes Polri membahas Hari tentang Kepemimpinan agar kades menjadi pemimpin yang tangguh, yang Kuat, hingga nantinya akan sukses menjalankan roda pemerintahan Desa dengan baik.

Adapun manfaat dari LDK ada lima yaitu yang pertama Melatih percaya diri, Kedua Belajar untuk menyelesaikan masalah, Ketiga Mengasah kemampuan organisasi, Keempat Memupuk sifat kepemimpinan dan yang kelima Sarana Pengembangan Diri.

Hal ini disampaikan oleh Ketua APDESI kabupaten Tangerang H. Maskota, dengan adanya LDK mampu bisa melahirkan pemimpin yang tangguh dan bisa membantu Masyarakat.

“Latihan Dasar Kepemimpinan yang pertama mereka itu dididik agar supaya mereka menjadi pemimpin yang tangguh, yang Kuat, hingga nantinya akan sukses. Yang ke-dua LDK tersebut memang sangat penting buat kepala desa, karena mereka itu dilatih dasar kepemimpinan terutama pelayanan terhadap masyarakat dan bagaimana mereka menyelesaikan semacam permasalahan hukum di masyarakat baik pidana maupun perdata,” ujar H. Maskota saat diwawancarai awak media.

Selanjutnya ketua APDESI kabupaten tangerang H. Maskota menjelaskan bahwa dengan adanya LDK, kepala desa bisa mengatasi persoalan-persoalan di masyarakat dengan kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan ilmu yang didapat dari LDK agar dapat bermanfaat untuk masyarakat.

“Insya Allah ketika seluruh kepala desa 85 desa ini yang masa terpilihnya tahun kemarin 2021 mereka akan bisa mengatasi persoalan-persoalan yang ada di masyarakatnya.

Menurut saya kegiatan ini sangat baik karena Para Kades diuji secara mentalitas pada kegiatan yang dilaksanakan oleh infantri benar benar dididik seperti layaknya tentara, disiplin. karena bagaimanapun kegiatan tersebut yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah harus berhasil. Satu contoh gelombang pertama 85 kepala desa. Ketika saya ke sana Meraka benar benar beda, tanggapannya pun sangat beda, kemudian badannya juga sangat berubah. Insya Allah setelah mereka pulang dari Cimahi ilmunya sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ada di wilayah kabupaten Tangerang,” jelas H.
Maskota.

“Yang jelas secara nasional baru di Kabupaten Tangerang melaksanakan program LDK untuk Kepala Desa, oleh karena itu saya ucapkan terimakasih kepada Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, B.Bus, M.Si, Sekda Kabupaten Tangerang Drs. Maesyal Rasyid, M.Si dan Kepala Dinas Pemdes Dadan yang telah memberikan perhatian besar atas terlaksananya LDK ini” tambahnya.

Selain itu kegiatan LDK ini memberikan kesan yang baik bagi peserta LDK dari Kepala Desa, hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Desa Wanakerta HS. Tumbah Sugian, SE. Menurutnya kegiatan LDK ini sangat membantu Kepala Desa dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat secara utuh.

“Kita disini dididik sangat komprehensif, kita diberikan wawasan dan pengetahuan terkait penanganan pengurusan soal tanah, pelayanan publik, kedisiplinan dan hukum, tentunya ini sangat bermanfaat untuk kita sebagai Kepala Desa sehingga kita dapat mengatasi persoalan – persoalan yang terjadi di desa” jelasnya dengan tegas.

Disisi lain kegiatan LDK ini pun mendapat apresiasi yang baik dari kalangan masyarakat, antara lain dari Ketua Umum Paseba Tangerang Utara.

“Saya berkeyakinan kegiatan LDK ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang merupakan terobosan yang bagus, pasti akan memberikan pengaruh yang besar bagi para Kades dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa. Kami Paseba Tangerang Utara akan mendukung kegiatan ini secara berkesinambungan karena LDK Kades ini bisa menjadi percontohan nasional, artinya daerah – daerah lain dapat menyelenggarakan juga” pungkasnya. (Hendrik)

LAMPUNG, (TB) – Kuasa ahli waris 5 (lima) keturunan Bandardewa Ir Achmad Sobrie MSi angkat bicara terkait bentrokan yang terjadi antara massa masyarakat adat 5 keturunan Bandardewa dengan Satpam PT Huma Indah Mekar (HIM) hingga jatuhnya korban luka berat di kepala Sabirin (35), pada Rabu (2/3). Bentrokan tersebut menurutnya, akibat penerapan penegakan hukum yang tebang pilih oleh Polres Tulangbawang Barat.

“Bentrokan tersebut terjadi dipicu akibat tidak diterapkannya penegakan hukum secara adil oleh Polres Tulangbawang Barat,” kata Achmad Sobrie, Kamis (3/3/2022).

“Penahanan Amin yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh pihak Polres yang diduga melakukan pengrusakan di areal kebun karet PT HIM. Sedangkan, kebun karet tersebut ditanam di lahan tanah Masyarakat Adat 5 Keturunan Bandardewa, di luar HGU,” sambung mantan Widyaswara itu.

Pada sisi lain, lanjut Sobrie, penyerobotan tanah masyarakat adat tersebut secara resmi sudah kami laporkan, paparkan dihadapan jajaran aparat Polres Tubaba pada tanggal 7 Februari 2022 dan disertai penyerahan dokumen secara lengkap pada tanggal 8 Februari 2022. Namun sejauh ini tidak ada tindak lanjutnya.

“Gugus Tugas Reforma Agraria yang diberi mandat oleh Pemerintah dan didukung oleh DPRD Tubaba untuk menyelesaikan sengketa tanah 5 keturunan Bandardewa dengan PT HIM telah berlangsung 40 tahun, cenderung diabaikan dan tidak perduli.
Padahal lahan tersebut didepan kantor Bupati Tulangbawang Barat,” tandas mantan tenaga ahli Pemkab Lampung Tengah.

Sebelumnya, Ketua MPW Pemuda Pancasila (PP) Provinsi Lampung Hi. Rycko Menoza SZP, SE,MBA Ketua MPW PP Lampung. menyesalkan tindakan tidak taat hukum petugas keamanan PT Huma Indah Mekar (HIM) atas dugaan Penganiayaan terhadap salah seorang dari warga Masyarakat Adat 5 Keturunan Bandardewa, Sabirin, yang juga sebagai ketua PAC Pemuda Pancasila Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat, Provinsi Lampung, Rabu (2/3).

“Saya belum mendapatkan informasi secara utuh terkait dugaan korban sekuriti tersebut juga merupakan salah satu Pengurus Anak Ranting di Cabang Tulangbawang Barat,” kata Rycko Menoza. Rabu (2/3).

“Yang pasti siapapun korban dan pelakunya, mendorong pihak kepolisian untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini yang bisa berdampak korban lainnya,” Sambungnya.

PP, menurut dia, menentang segala bentuk kekerasan apalagi sampai menimbulkan korban luka.

“Mudah-mudahan pihak-pihak berwenang, Tokoh Adat, termasuk Pemkab juga pemilik perusahaan bisa mencari solusi bagaimana sengketa lahan yang rentan terjadi tidak terjadi lagi,” Harap Rycko menandaskan.

Kesaksian Salmani, Sekretaris MPC PP Tulangbawang Barat

Salmani, Sekretaris MPC PP Tulangbawang Barat yang berada ditempat pada saat peristiwa penganiayaan oleh Satpam PT HIM terhadap warga Masyarakat Adat 5 Keturunan Bandardewa berlangsung, menuturkan dengan rinci kronologis kejadian hingga kesaksiannya melihat luka korban identik dengan akibat senjata tajam.

“Kejadian itu kurang lebih sekitar Jam 3: 00. Pada dasarnya kami itu berbondong-bondong sedang mau ke kantor perusahaan PT HIM itu, salah satunya karena disitu sudah banyak PAM dari Brimob dan sebagainya Polisi, kami ingin mempertanyakan masalah saudara kami Amin yang lagi ditahan,” kata Salmani mengawali kisahnya. Rabu, (2/3) malam.

Karena prosedurnya, lanjut dia, kami anggap tidak sesuai dengan prosedur, sebab surat panggilannya juga kami tidak pegang. Lalu belum sempat bertanya yang banyak, saya masih di dalam mobil, tiba-tiba kami dalam radius sekitar 200 meter melihat saudara Sabirin ini sudah terjadi perkelahian. Tetapi awalnya kami tidak yakin kalau itu Sabirin, entah siapa yang sudah diinjak-injak.

“Disitu ada Satpam, ada juga oknum kepolisian yang melakukan tindakan penganiayaan. Bahkan kepolisian ada banyak disitu membiarkan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Satpam,” Ungkapnya.

Salmani membeberkan, Nah, begitu kami turun dari mobil, kami kejar, akhirnya merangsek lah para pelaku-pelaku itu, mundur. Tetapi kami sudah terlanjur akhirnya bentrokan dengan aparat kepolisian. Begitu kami lihat, ternyata yang diinjak-injak itu saudara kami Sabirin, ketua PAC PP Tulangbawang Tengah.

Hanya kita tidak sempat berpikir bahwa Sabirin yang lukanya begitu parah karena kami sudah bentrok dengan kawan-kawan kepolisian.

Kejadian itu sudah seperti begitu cepatnya, sehingga ada juga dari pihak kepolisian yang keseleo atau patah kaki, yakni kasat Intelkam Polres Tulangbawang Barat, AKP Tora Egen Sitompul yang terjatuh sendiri ketika akan menenangkan anggotanya dan massa.

Saya dan Iwan TB berjuang menenangkan massa karena luar biasa tidak terkendali, kejadian begitu cepat malam ini pun melaporkan ke Polres Tulangbawang Barat untuk agar mereka juga melakukan tindakan cepat dan agresif terhadap pelaku-pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap saudara Sabirin.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Kasat Intelkam Polres Tulangbawang Barat AKP Tora Egen Sitompul mengaku bahwa dirinya belum bisa berkomentar, lantaran kakinya masih sakit akibat terkena lemparan batu saat berusaha melerai bentrokan antara anggotanya dengan massa 5 Keturunan Bandardewa dilokasi kejadian, sesaat setelah Sabirin diduga dianiaya oleh Satpam PT HIM.

( Dr )

LAMPUNG, (TB) – Gesekan berdarah antara warga dan satpam perkebunan terjadi di pintu masuk perkantoran PT HIM, Tiyuh (Desa) Penumangan, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat, Rabu (2/3/2022), sekitar pukul 15.30 WIB.

Seorang warga Masyarakat Adat Lima Keturunan Bandardewa bernama Birin mengalami pecah kepala atau luka di kepalanya ketika ingin mempertanyakan rekannya, Amin, yang diamankan pihak kepolisian.

Sebelum terjadinya gesekan, aparat kepolisian menjemput Amin atas laporan pihak PT Huma Indah Mekar (HIM). Warga lalu mendatangi pos Satpam PT HIM mempertanyakan rekannya.

Namun, diduga, ada dari pihak PT HIM yang memukul kepada warga hingga luka mengalir ke wajahnya. “Siapa yang memukul,” jerit seorang warga diikuti lemparan batu hingga kaca satpam pecah.

Aparat kepolisian melepaskan gas air mata buat mengendalikan warga yang sebagian sudah beringas sambil menenteng senjata tajam. Seorang warga berusaha menenangkan warga lainnya dan minta pihak kepolisian netral, ada di tengah.

Beberapa menit kemudian suasana mereda, pihak keamanan perusahaan perkebunan dan kepolisian terlihat berusaha pula menahan diri sehingga terhindar dari bentrokan lebih besar.

Melansir Lampungposkota Seorang saksi kepada mengatakan warga datang naik sepeda motor untuk mempertanyakan keberadaan temannya setelah sebelumnya aparat kepolisian membawanya.

Menurut warga, pukul 14.15 WIB, mereka mengambil tenda dan akan bermalam di depan pintu masuk perkebunan karet milik Aburizal Bakrie hingga kawannya dibebaskan.

Hingga kini, media ini terus memantau lokasi peristiwa sekaligus mengkonfirmasi peristiwa keributan dari pihak kompeten.

Masyarakat Adat Lima Keturunan Bandardewa yang telah berjuang 40 tahun untuk menguasai kembali 1470 hektare lahan marganya 1470 ha lahan yang mereka yakin di luar HGU PT HIM, lewat HGU No 16 Tahun 1989. ( Dr )