BANDAR LAMPUNG, (TB) – Kuasa Ahli Waris 5 Keturunan Bandardewa Achmad Sobrie mengatakan Kanwil BPN Lampung seharusnya jemput bola terkait kasus tanah adat yang sudah ditangani Polda Lampung.

Masalah konflik 1000 ha lebih lahan marga dengan perkebunan karet PT HIM milik Aburizal Bakrie sejak 40 tahun lalu. Masalah ini juga telah dilaporkan ke kepolisian dan pihak-pihak lain.

“Seharusnya Kanwil BPN Lampung jemput bola, back up, dan berkoordinasi dengan Polda Lampung untuk reforma agraria terkait konflik lahan yang sudah berlangsung 40 tahun,” Kata Achmad Sobrie, Jumat (18/3/2022).

Dia menanggapi hal itu setelah membaca penjelasan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung lewat Ormas Barisan jalan Perubahan (Bara JP).

Ada lima poin catatan Achmad Sobrie mewakili Masyarakat Adat 5 Keturunan Bandardewa yang dikirim ke redaksi media ini, yaitu:

1. Kasus sengketa tanah Ulayat Masyarakat Adat 5 Keturunan Bandardewa dengan PT HIM di Pal 133 sampai Pal 139 sudah ditangani oleh Polda Lampung pasca terjadinya bentrok Masyarakat Adat 5 Keturunan Bandardewa dengan Satpam PT HIM tanggal 2 Maret 2022.

2. Evaluasi, legalitas dokumen-dokumen perijinan HGU PT HIM yang kontroversial dan banyak menuai protes dari Masyarakat 5 Keturunan Bandardewa.

4. Polda Lampung harus lidik penjegalan ukur ulang HGU PT HIM yang sudah diprogramkan oleh Pemkab Tulangbawang TA 2008 dan 2009 atas rekomendasi Komisi II DPR RI serta perpanjangan jangka waktu HGU dengan terbitnya Keputusan Kepala BPN No 35/HGU BPN RI/2013 tanggal Mei 2013 yang diduga dilakukan Dir PT HIM berkolaborasi dengan oknum aparat pejabat BPN dan Pemkab Tuba Barat pada tahun 2013.

5. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan, kewajiban, dan pengelolaan kebun sesuai dengan ketentuan Permentan No 26/0T.140/2/2007.

Diketahui, Kepala Kanwil BPN Lampung Ir. Dadat Dariatna, MSi didampingi Kabid Pendaftaran, Kabid Pengukuran, dan Kabid Sengketa menerima Wasekjen DPP Bara JP dr. Really Reagen, Sekretaris DPD Bara JP Lampung Faizal di kantornya, Rabu (15/3/2022).

Kedatangan dr. Reagen untuk mendapatkan penjelasan tentang carut marutnya penyelesaian konflik pertanahan di Provinsi Lampung, termasuk salah satunya adalah yang baru-baru ini hingga terjadi bentrokan berdarah antara Masyarakat Adat 5 Keturunan Bandardewa dengan Satpam PT HIM.

Bentrokan berdarah dipicu akibat lahan Ulayat Masyarakat Adat 5 Keturunan Bandardewa diduga telah dicaplok selama 40 tahun oleh anak perusahaan PT Bakrie Sumatera Plantations milik pengusaha asal Lampung Aburizal Bakrie tersebut namun terkesan tidak ada kepedulian samasekali dari pihak-pihak terkait.

Dijelaskan oleh Reagen mengutip hasil pertemuan pihak BPN Lampung, mereka pada prinsipnya tidak ada masalah atas keinginan masyarakat untuk pengukuran ulang.

Namun, ada beberapa peraturan yang harus disiapkan pihak-pihak yang menginginkan ukur ulang, kata dokter muda itu kepada Awak media, Kamis (17/3/2022).

Pertama, kata dia, pihak yang menginginkan pengukuran ulang harus menyiapkan biaya akomodasi buat tim pengukuran dari Kanwil BPN Lampung, mulai dari transportasi, penginapan, sampai makan dan minumnya.

Kedua, ujarnya, ada izin dari pemegang HGU. “Jika tidak ada izin, kami bisa dipidana telah memasuki halaman orang lain. Mereka telah memeroleh izin mengenai pengelolaan lahan tersebut.

Ketiga, ada permintaan dari pihak kepolisian atas sengketa lahan. BPN mengatakan senang-senang saja ada pengukuran ulang karena itu artinya mereka punya kegiatan” Ujar Reagen.

( Dr / Tim )

PESAWARAN, (TB) – Tim Satres Narkoba Polres Pesawaran berhasil menangkap tersangka yang sering melakukan transaksi narkoba jenis tembakau Gorila (sinte), Jumat (18/3/2022) pukul 00.30 wib di Desa Sukamaju, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran.

Dikatakan Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo, identitas tersangka Lukman karim (LK) pemuda 17 Tahun asal Desa sukamaju, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, sering melakukan transaksi narkotika jenis tembakau gorila ( sinte ),

” Bermula dari informasi masyarakat bahwa tersangka sering bertransaksi Narkotika jenis tembakau gorila (sinte)” Kata Kapolres.

” Selanjutnya Anggota Satres Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap tersangka saat tersangka memberikan barang dipinggir jalan (TKP) tersangka berhasil diamankan dan di temukan barang bukti berupa, 3 bungkus kertas coklat berisi tembakau gorila seberat Britto 1,72 gram, 1 linting tembakau gorila bekas pakai, 2 bungkus plastik klip kosong, uang sejumlah Rp. 100.000,” Jelasnya.

Tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas perbuatan tersangka melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ( Oby / Rif )

LAMPUNG SELATAN, – Babinsa Koramil 421-06/ Natar bersama perangkat kelurahan dan komponen warga kelurahan  Tanjung Sari gotong royong melakukan pembersihan dan penyiapan Kampung Pancasila di Jalan Angsana Tanjung Sari, Kecamatan Natar Lampung Selatan, Kamis (17/3/2022)

Danramil 421-06/Natar Kapten Chb Agus Masgus Rianto saat dikonfirmasi mengatakan, pendirian Kampung Pancasila sesuai dengan instruksi Komando Atas yang ditindaklanjuti oleh Koramil Jajaran Kodim 0421/Lampung Selatan Sesuai instruksi, setiap Koramil harus membentuk Kampung Pancasila.

Dikatakannya, tujuan pendirian Kampung Pancasila ini untuk mengingat kembali, memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila.

“ Keberadaan Kampung Pancasila ini bisa menjadi sarana menambah wawasan atau pengetahuan warga khususnya generasi muda” Jelas Kapten Chb Agus Masgus Rianto

“ Penyiapannya sudah kita lakukan sejak Rabu (16/03) kemarin hingga hari ini, Kamis (17/03), dilakukan secara gotong royong”, imbuhnya.

Lanjutnya, sikap kegotong royongan dan kekompakan warga di lokasi tersebut memang luar biasa. Hal ini tentunya, tidak terlepas dari peran dan kerjasama Tiga Pilar setempat, yakni Lurah, Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

” Namun demikian, silaturahmi antar tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda terjalin sangat baik, termasuk dalam memelihara Kamtibmas melalui Pos Kamling, dan lain-lain,” Pungkas Agus.(Ant)

CIBINONG, (TB) – Tim futsal atau Persatuan Sepak Bola Mitra (PSM) Kejari Kabupaten Bogor yang bekerjasama dengan pengurus PWI setempat, siap membawa pulang piala bergilir Jaksa Agung Cup III yang bakal digelar, pada Sabtu (19/3/22) bertempat di lapangan Tibi Futsal, Poltangan – Pasar Minggu, Jakarta.

Ajang bergengsi bagi keprofesian jurnalis itu, diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Wartawan Kejaksaan Agung (Forwaka) yang telah dihelat selama 3 tahun berturut-turut.

Dalam keterangan salah satu panitia penyelenggara, Heri mengatakan, jika Jaksa Agung Cup III ini digelar dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional (HPN) 2022 dan juga bertujuan mengembangkan gaya hidup sehat, serta menjalin persahabatan antara forum/Pokja wartawan se-Jabotabek.

“Turnamen Jaksa Agung Cup III yang kami selenggarakan kali ini berbeda dengan turnamen sebelumnya, karena memperebutkan piala bergilir Jaksa Agung RI,” kata Heri, Kamis (17/3/22).

Ia melanjutkan, untuk turnamen yang bakal digelar dalam 2 hari lagi ini, diikuti oleh 20 tim futsal yang isinya dari insan pers.

Selain itu, saat pembukaan nanti akan dihadiri langsung oleh Wakil Jaksa Agung RI, yakni Sunarta.

“Dan untuk Kejagung sendiri kemungkinan akan hadir juga namun melalui virtual saat pembukaannya. Untuk itu, sangat diharapkan bagi para official tim futsal yang telah mendaftarkan diri dapat menghadiri saat pembukaan digelar pada pukul 08.00 WIB pagi,” tuturnya.

Sementara itu, kasie Intel Kejari Kabupaten Bogor, Juanda yang merupakan manager sekaligus sponsor tim dari PSM Kejari Kabupaten Bogor mengharapkan, dari skuad binaan dirinya yang diisi oleh dari pengurus PWI Kabupaten Bogor dapat merebut dan membawa pulang piala bergilir Jaksa Agung Cup 3 tersebut.

“Saya harapkan dari tim futsal PSM Kejari Kabupaten Bogor yang skuatnya diisi oleh H. Subagiyo Cs dapat menjuarai ajang bergengsi ini. Semoga juga, apa yang telah kami siapkan dari mental dan fisik dengan melakukan latihan sebelum turnamen ini dapat membuahkan hasil yang gemilang,” imbuhnya.

Masih ditempat sama, ketua PWI Kabupaten Bogor, H. Subagiyo meyakini, bila PSM Kejari Kabupaten Bogor yang digawangi oleh pengurus PWI Kabupaten Bogor mampu bersaing sangat ketat hingga merebut piala bergilir Jaksa Agung Cup ke-3.

Adapun, pihaknya sangat berterima kasih kepada jajaran Kejari Kabupaten Bogor terutama kepada Kasie Intel yang sudah mensuport penuh terhadap tim futsal PWI yang dipimpinnya tersebut.

“Terima kasih saya sampaikan kepada kasie Intel Kejari Kabupaten Bogor, bapak Juanda yang sudah mempercayakan tim futsal PWI Kabupaten Bogor untuk mengikuti ajang bergengsi ini. Saya meyakini, apa yang diharapkan Kasie Intel dengan menargetkan teman-teman PWI untuk meraih juara pertama dalam Jaksa Agung Cup III dapat dilaksanakan dengan baik karena tim kami inu sudah siap bertanding,” tandasnya. (Sto)

JAKARTA, (TB) – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly mengatakan akan meminta sanksi tegas bagi oknum notaris yang tidak profesional dan bertanggungjawab.

“Banyak persoalan badan hukum, pergantian kepemilikan saham, dan lain-lain terutama dalam hal-hal yang sangat tinggi nilai ekonominya,” kata Yasonna usai melantik 3 orang Pengganti Antar Waktu Majelis Pengawas Pusat Notaris (PAW MPPN) dan Pengganti Antar Waktu Majelis Kehormatan Notaris Pusat (PAW MKNP) Periode 2019-2022.

“Banyak notaris-notaris kita yang sering melanggar kode etik,” tambahnya di selasar Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rabu (16/03/2022) pagi.

Sebagai profesi yang sangat strategis, kata Yasonna, para notaris diharapkan dapat bertindak profesional, jujur, amanah, dan tidak memihak dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Untuk memastikan agar setiap notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik jabatan notaris, Yasonna menekankan perlu dilakukan pengawasan, pembinaan, dan perlindungan terhadap notaris, serta memastikan bahwa notaris menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Majelis Pengawas Notaris, baik di pusat maupun daerah harus bertindak profesional, harus mengawasi notaris. Jangan segan (untuk) bertindak, berikan sanksi yang tegas (kepada oknum notaris),” katanya.

Tugas dan jabatan sebagai anggota Majelis Pengawas Notaris maupun sebagai Majelis Kehormatan Notaris adalah tugas dan jabatan yang sangat mulia sekaligus membutuhkan kejujuran, ketulusan dan kedisiplinan.

“Diperlukan komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas sebagai anggota majelis dengan penuh tanggung jawab. Selain komitmen yang kuat, Saudara juga diharapkan senantiasa mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris,” jelas Laoly.

“Majelis Kehormatan Notaris juga harus memberikan pertimbangan yang tepat. Hal ini dilakukan supaya notaris dapat menjaga kehormatannya sebagai jabatan yang mulia dan sangat terhormat. Perlu dilakukan penguatan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris dan notaris yang ada di daerah,” tutupnya. (Red)

KOTA BOGOR, (TB) – Walikota Bogor, Bima Arya hari ini memilih Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara untuk dijadikan tempatnya ngantor. Kegiatan ngantor di Kelurahan tersebut bertujuan untuk meninjau langsung pembangunan berbasis wilayah dan melihat potensi yang bisa dikembangkan.

Bima Arya mengawali diskusi dengan Camat Bogor Utara, Riki Robiansyah, Lurah Cimahpar, Ronny Kunaefi dan jajarannya terkait pelaksanaan pelayanan publik, kondisi dan potensi yang ada di Kelurahan Cimahpar. Diantaranya potensi trek gowes sepeda, Kampung Kupat, kebun singkong, peternakan kambing dan sejumlah aspirasi warga.

“Di ujung periode kedua ini, Insya Allah saya ingin memastikan pelayanan publik tidak boleh kendur, semuanya tetap semangat memberikan pelayanan. Saya ingin melihat juga kondisi pembangunan, potensi wilayah dan masyarakat, kita akan mencoba melakukan perencanaan dan mengeksekusinya jika memungkinkan ” kata Bima Arya di Kantor Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kamis (17/3/2022).

Bima Arya mengungkapkan, potensi yang dimiliki Cimahpar luar biasa dan menjadi keunggulan. Untuk itu jajaran Kelurahan Cimahpar dan Kecamatan Bogor Utara diminta untuk fokus dalam pengembangannya agar maksimal.

Sementara, kepada perangkat daerah terkait, Bima Arya meminta untuk mengkoordinasikan aspirasi, baik dari warga maupun jajaran Kelurahan Cimahpar, memetakan terkait sarana dan prasarana untuk mendukung potensi unggulan lokal. Salah satunya Sisuka Premium Cookies yang berlokasi di Jalan R Khanafiah, RT. 04 RW. 07, Cimahpar.

Kepada pemilik Sisuka Premium Cookies, Siti Sukaesih, Bima Arya sempat berdiskusi dan menyarankan agar mengikuti pelatihan yang dilakukan Pemkot Bogor melalui dinas terkait agar usaha yang dilakukan bisa berkembang.

Camat Bogor Utara, Riki Robiansyah menjelaskan, melalui kegiatan ngantor di kelurahan Wali Kota Bogor ingin memastikan pelaksanaan pembangunan berbasis kewilayahan, program prioritas dan berkelanjutan segera dituntaskan.

Salah satu program besar di Kecamatan Bogor Utara yang ada di Kelurahan Cimahpar, yakni pembangunan GOR masyarakat di RW 16 yang nantinya diharapkan bisa mengurai warga yang ingin berolahraga di kawasan Sempur dan taman lain yang ada di Kota Bogor.

Dalam kegiatan ngantor tersebut, hadir para kepala perangkat daerah yang mendampingi Bima Arya, diantaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor, Irwan Riyanto, Kepala Dispora, Herry Karnadi, Kepala Dishub, Eko Prabowo, Kepala Dinsos, Fahrudin, Kadinkes, Sri Nowo Retno, Kepala Disperumkim, Juniarti Estiningsih, Kepala Dinas PUPR, Chusnul Rozaqi, Kepala Bagian Tapem, Marse Hendra Saputra dan Kepala Bagian Prokompim, Rudiyana serta perwakilan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor. (Sto)

PESAWARAN, (TB) – Bupati Pesawaran H. Dendi Ramadhona K, S.T., M.Tr.I.P menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Pesawaran, tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2021,” Kamis (17/3/2022).

Dalam sambutan nya Bupati Menyampaikan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Tahun 2021 merupakan amanat Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kemudian secara teknis lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana PP 13/2019.

Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD. Sehingga LKPJ merupakan wujud akuntabilitas Pemerintah dan wujud pengawasan DPRD yang pada dasarnya memuat gambaran tentang kinerja yang telah dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran, ucap Bupati.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah merupakan bagian dari mekanisme dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah, yaitu meliputi pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan, serta pemberdayaan masyarakat. Adapun muatan yang terkandung dalam laporan menjelaskan tentang Arah Kebijakan Umum Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah secara Makro, termasuk Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pembiayaan Daerah, Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Konkuren, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan tolak ukur makro dalam penilaian kinerja, dimana pendapatan menjadi kekuatan dan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai seluruh proses penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan serta kemasyarakatan.

“Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan selama Tahun Anggaran
2021.

PENDAPATAN DAERAH
Realisasi keseluruhan Anggaran Pendapatan yang diperoleh dalam Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 1 Trilyun 227 Milyar 96 Juta 928 Ribu 222 Rupiah 95 sen
(Rp1.227.096.928.222,95) dari target sebesar 1 Trilyun
282 Milyar 965 Juta 763 Ribu 24 Rupiah
(Rp1.282.965.763.024,00) atau mencapai 95,65 persen.

“BELANJA DAERAH
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 1 Trilyun 230 Milyar 497 Juta 757 Ribu 291 Rupiah 40 sen
(Rp1.230.497.757.291,40) dari target sebesar 1 Trilyun 291 Milyar 914 Juta 682 Ribu 721 Rupiah 5 sen
(Rp1.291.914.682.721,05) atau mencapai 95,38 persen.

” PEMBIAYAAN DAERAH
Dalam APBD Tahun 2021 terdapat proyeksi defisit sebesar 8 Milyar 948 Juta 919 Ribu 697 Rupiah 5 sen
(Rp8.948.919.697,05) dan ditutupi oleh pembiayaan daerah
yang terdiri Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari SILPA Tahun 2021 sebesar 9 Milyar 948 Juta 919 Ribu 697 Rupiah 5 sen (Rp9.948.919.697,05) dan dikurangi dengan Pengeluaran Pembiayaan yang berupa penyertaan modal sebesar 1 Milyar Rupiah (Rp1.000.000.000,00).
Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2021, defisit yang terjadi sebesar 3 Milyar 400 Juta 829 Ribu 68 Rupiah 45
sen (Rp3.400.829.068,45), sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2021 sebesar 5 Milyar 548 Juta 90 Ribu 628 Rupiah 60 sen (Rp5.548.090.628,60),” Jelas Bupati.

Selain dari ringkasan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021, secara statistik capaian pembangunan di Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2021
yang merupakan tahun transisi dalam pelaksanaan RPJMD, Tahun 2016-2021 dan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 yang merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2016-2021 dan Perubahan RKPD Tahun

( Oby / Rif )

CIAWI, (TB) – Warga Kampung Bitung Pesantren RT. 01 dan RT. 02/ RW. 06 Desa Butungsari, Kecamtan Ciawi Kabupaten Bogor Dambakan Betonisasi Jalan Desa di Lingkungan tersebut.

Dambaan serta harapan Warga untuk Betonisasi jalan itu, memang sangat berdasar, sebab selama beberapa tahun belakangan ini kondisinya, hanya berupa jalan lingkungan yang hanya bisa di lewati kendaraan roda dua saja.

Akan tetapi lebih dari satu tahun belakangan ini, berkat keikhlasan warga serta di ikuti Gotong Royong Warga setempat sarana infrastruktur jalan Kampung Bitung Pesantren tersebut sudah di lakukan pelebaran dan pengeras dengan puing – puing bangunan serta lebarnya pun sudah di tingkatkan menjadi lebih kurang 2 sampai dengan 2, 5 Meter yang sebelumnya lebarnya hanya sekitar 1 meteran saja.

Guna mendukung Dambaan dan harapan warga untuk betonisasi jalan tersebut adalah, tahun 2021 berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangun Musrenbang) Desa Bitungsari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor dengan mengundang sejumlah Ketua RT/ RW, perangkat desa dan tokoh masyarakat Desa Bitungsari memutuskan bahwa, betonisasi jalan Kp. Bitung Pesantren itu, akan di lakukan tahun 2022 ini.

Oleh sebab itu, warga masyarakat menanti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemkab Bogor supaya mewujudkan betonisasi jalan desa yang panjangnya mencapai lebih kurang 750 M2 tersebut yang menghubungkan dengan Gang H. Syarif RT. 02 dan RT. 03/ RW. 05 tersebut, pinta sejumlah sumber hasil pantauan yang sempat di himpun TUBAS beberapa Waktu lalu. (Muz/ man)

Mesuji, (TB)- Bupati Mesuji Saply TH berpesan kepada 141 pejabat yang baru saja dilantik untuk bisa bekerja sama mewujudkan pemerintahan yang baik. Hal tersebut disampaikan pada sambutannya saat pelantikan. Pejabat Administrator juga Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Tenaga Kesehatan, Fungsional Kesehatan, Penyuluhan Pertanian dan Guru, di Lingkungan Aula Pemda Daerah Kabupaten Mesuji, Selasa (15/03/2022).

“Maksimalkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang dipercayakan saat ini,” tegas Bupati Mesuji.

Dia meminta kepada yang hari ini baru saja dilantik agar dapat berinovasi, memunculkan ide-ide baru yang positif demi mewujudkan pembangunan Kabupaten yang akrab disapa Bumi Ragab Begawe Caram lebih baik lagi kedepannya.

Selain itu, ia berharap pejabat hari ini agar intens melakukan diskusi-diskusi untuk pengembangan wawasan dan ilmu baru serta memiliki open mindset.

“Artinya pikiran kita harus terbuka, baik, jangan monoton dengan yang itu-itu saja tanpa melihat kebutuhan saat ini,” kata Saply.

Kemudian di tengah situasi pandemi ini, menurut Saply ada beberapa pekerjaan rumah yang harus dilakukan dengan penanganan yang serius. Seperti program vaksin dan menekan lajunya kasus Covid yang ada di Mesuji ini.

“Ini semua harus dapat diselesaikan bersama-sama oleh Pemerintah yang baru, dan itu perlu kerjasama,” singkatnya Saply TH,,(Irwansyah)