LAMPUNG, (TB) – Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, menyambut baik program Pemda Menyapa yang akan digulirkan RRI Bandar Lampung. Selain itu dengan program tersebut Gubernur berharap Pemerintah menjadi lebih dekat dengan masyarakat.

Pernyataan Gubernur Arinal tersebut, disampaikan ketika menerima audiensi Kepala RRI Bandar Lampung, di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Senin (4/4/2022).

Gubernur juga mempersilahkan pihak RRI Bandar Lampung menjadwalkan kegiatan tersebut. Bahkan menegaskan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Lampung yang menjadi narasumber.

“Silahkan saja jadwalkan nanti yang menjadi narasumber tidak harus Gubernur, tapi bisa kepala OPD bergantian menyampaikan informasi pembangunan sesuai dengan tupoksi Dinasnya masing-masing,” Kata Gubernur Arinal.

Pada kesempatan tersebut juga Gubernur Arinal, mengucapkan selamat datang kembali ke Lampung dan selamat bertugas kepada Kepala LPP RRI Zahral Mutzaini yang baru menggantikan pejabat lama Joko Purnomo.

Sementara pada kesempatan tersebut, Zahral Mutzaini Kepala LPP RRI Bandar Lampung, yang baru menggantikan Joko Purnomo memperkenalkan diri dan menyampaikan salam Kepada Gubernur Lampung

Menurut Zahral Mutzaini tugas RRI, yang diamanatkan oleh Direksi adalah untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menginformasikan pembangunan

“Menindaklanjuti hal tersebut, RRI Bandar Lampung merencanakan membuat program *Pemda Menyapa dimana isinya adalah penyampaian informasi pembangunan Pemerintah Daerah,” Kata Zahral Mutzaini.

Hadir juga dalam kegiatan secara langsung tersebut Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung dan Jajaran LPP RRI Bandarlampung.

( Dr / Rls )

DEPOK, (TB) – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Depok melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Sukatani di Kecamatan Tapos. Sidak ini guna memantau perkembangan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan 1443 Hijriah.

Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono mengungkapkan, dari hasil monitoring ditemukan beberapa jenis komoditas mengalami kenaikan harga. Kendati demikian, imbuhnya, pasar tidak sepi pembeli.

“Karena menjelang Ramadan banyak harga merangkak naik, tiap tahun ke tahun selalu terjadi (kenaikan harga),” ungkapnya kepada awak media, usai melakukan monitoring harga di Pasar Sukatani, Kecamatan Tapos, Sabtu (02/04/22).

Berdasarkan pantauan langsung di Pasar Sukatani, lanjut Imam Budi, komoditas yang mengalami kenaikan harga di antaranya minyak goreng kemasan sekitar Rp 26-27 ribu/liter, daging sapi semula Rp120 ribu/kg menjadi Rp150 ribu/kg. Kemudian, ayam broiler semua Rp 30 ribuan/kg menjadi Rp 50 ribu/kg.

Dikatakannya, Pemkot Depok akan terus memantau perkembangan harga bahan kebutuhan pokok setiap harinya di seluruh pasar selama bulan puasa. IBH juga mengimbau kepada masyarakat agar bijak dalam membeli kebutuhan bahan pokok karena stoknya aman.

“Kami memastikan ketersediaan stok barang ada, mudah-mudahan kenaikan harga tidak terjadi begitu lama. Harga stabil inflasi terjaga,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Depok, Adnan Mahyudin menambahkan, kenaikan harga hampir serentak di lima pasar tradisional yang dikelola oleh Pemkot Depok. Yaitu Pasar Agung, Pasar Musi, Pasar Tugu, Pasar Kemiri Muka, dan Pasar Cisalak.

“Kami berharap selama bulan Ramadan ini masyarakat melakukan konsumsi secara wajar, berjualan secara jujur dan bijak, berbelanja secara bijak sesuai kebutuhan, menerapkan pola hidup sederhana. Kami juga mengajak masyarakat untuk melakukan diversifikasi makanan, baik dari bahan maupun cara pengolahannya,” tandasnya.

Sementara itu baik masyarakat maupun pedagang menginginkan agar pemerintah mampu untuk menstabilkan harga-harga yang mulai merangkak naik, hal tersebut tentu bukan tanpa alasan pasalnya harga minyak goreng yang awalnya mencapai harga Rp 14.000 kini mencapai harga hampir menyentuh Rp 50.000 hal ini tentu memberatkan masyarakat.

“Tolong pak di bantu kami masyarakat kecil saat ini saja minyak curah sudah mulai langka di pasaran kalau sudah begini bagaimana apakah tidak ada solusinya,” katanya. (Hetti)

PESAWARAN, (TB) – Polres Pesawaran Satuan Reserse (Satres) Narkoba selama 14 hari melakukan Operasi Anti Narkoba (Antik)  berhasil mengungkap kasus sebanyak 19 perkara, pengembangan dua dengan total 21 perkara yang berhasil diungkap, Sabtu (2/4/2022).

Hal itu disampaikan Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo saat menggelar Konferensi Pers di halaman Mapolres setempat,

“ Dari 21 Perkara yang diungkap ada 27 tersangka yang diamankan, 26 tersangka laki-laki dan satu perempuan, dengan dua jenis barang bukti berupa sabu dan tembakau gorila atau sinte,” Kata Kapolres.

Kapolres melanjutkan,
“ Dalam ungkap kasus itu ada beberapa kecamatan yang menjadi tempat kejadian perkara (TKP), Kecamatan Tegineneng dua TKP, Gedong Tataan empat TKP, Kedondong tiga TKP, Teluk Pandan dua TKP, Way Lima satu TKP, Way Khilau satu TKP, Way Ratai satu TKP, dan Negeri Katon lima TKP,” Ujarnya.

Menurutnya, dari barang bukti narkoba yang diamankan, bisa menyelamatkan 940 jiwa penyalahgunaan narkoba.

“ Pelaku penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pesawaran ini masih cukup banyak, jadi kita akan berkomitmen untuk terus menekan, menanggulangi, memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba,” Tegasnya.

Kapolres menambahkan,
“ Jadi untuk TKP paling banyak itu ada di Kecamatan Negeri Katon, maka daerah itu akan mendapatkan atensi perhatian untuk penertiban dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba,” Tutupnya.

( Oby / Rls )

PESAWARAN, (TB) – Polres Pesawaran selama kurang lebih satu bulan mengelar Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat), Satreskrim Polres Pesawaran berhasil mengungkap sebanyak 12 kasus perkara dengan 10 tersangka, Sabtu (2/4/2022).

Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo mengatakan, dari 12 perkara ada beberapa tersangka yang dilakukan tindakan tegas karena melawan dan berusaha untuk mencederai membahayakan petugas.

“ Pelaku yang kita lakukan tindakan tegas ini juga merupakan pelaku residivis yang sudah berulangkali melakukan kejahatan,” kata Pratomo saat menggelar Konferensi Pers di halaman Mapolres Pesawaran.

Dirinya menjelaskan, dalam operasi Pekat yang dilakukan ada beberapa kasus yang berhasil diungkap seperti kasus Curat, Curas, Curanmor, Sajam, Perjudian, tindak pidana pertambangan, pencabulan anak di bawah umur, persetubuhan anak dibawah umur, kasus yang menjerat Ketua LSM GMBI Distrik Kabupaten Pesawaran Abdul Manaf, serta penipuan dan penggelapan ada tiga perkara.

“ Kasus penipuan dan penggelapan ini ada sembilan jenis barang bukti kendaraan roda dua dengan modus operandinya adalah dengan menawarkan pembelian motor sistem COD, dan ketika motor diantarkan oleh korban lalu pelaku membawanya ketempat sepi dan di rampas,” Jelasnya.

“ Tak hanya itu saja, pelaku itu juga melakukan modus dengan mengaku-ngaku sebagai petugas leasing yang akan menarik motor milik korban,” Ujarnya.

Dirinya menyampaikan, apabila ada masyarakat yang merasa kehilangan atau memiliki kendaraan tersebut dapat datang ke Polres Pesawaran dan mengambil kendaraannya.

“ Masyarakat yang merasa memiliki bisa mengambil kendaraan di Polres Pesawaran dengan dibuktikan membawa surat-surat yang dimilikinya,” Tutup Kapolres Pesawaran.

(Oby / Rls)

KOTA BOGOR, (TB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengalokasikan lima formasi disabilitas pada pembukaan CPNS Tahun Anggaran 2021. Dari lima formasi yang terdiri dari satu formasi analis kemasyarakatan, tiga formasi apoteker dan satu formasi perekam medis, hanya ada satu peserta disabilitas tuna netra yang dinyatakan lolos seleksi.

Satu peserta ini bernama Galih Purnama, warga Kota Bandung yang lolos formasi analis kemasyarakatan yang ditugaskan di Kecamatan Bogor Selatan. Raut wajah bahagianya pun terpancar usai menerima SK CPNS di Alun-Alun Kota Bogor, Jumat (1/4/2022). “Saya tidak menyangka bisa lolos, tapi saya belajar, mempersiapkan yang terbaik dan yang terpenting ikhtiar serta doa, Alhamdulillah saya lolos,” kata Galih.

Lulusan D4 Kesejahteraan Sosial ini menceritakan, ia mengetahui informasi pembukaan CPNS dari internet dan ternyata di Pemkot Bogor ada formasi CPNS untuk disabilitas dan menjadi satu-satunya kota yang formasi disabilitasnya sesuai dengan latar pendidikannya.

“Formasi ini biasanya diisi non disabilitas, tapi di Kota Bogor formasi ini untuk disabilitas dan bisa untuk tuna netra selama memenuhi syarat pendidikan. Saya lolos seleksi administrasi, lolos SKD dan SKB dengan nilai terbaik,” ujarnya.

Galih mengaku mengikuti tes CPNS untuk kedua kalinya. Pada 2019 ia pernah mengikuti tes CPNS di Dinas Sosial (Dinsos) Pemprov Jawa Barat, namun tidak lolos seleksi. Setelah itu ia pun bertekad untuk belajar sekaligus memahami bagaimana tes seleksi bagi tuna netra.

“Motivasinya saya ingin mengabdi ke masyarakat, dimanapun saya kerja saya ingin bisa bermanfaat dan bisa mandiri. Buat teman-teman, baik disabilitas dan non disabilitas harus terus semangat belajar untuk meningkatkan kemampuan diri, tidak lupa disertai ibadah dan doa, itu juga penting karena Tuhan yang menentukan jalan hidup kita,” katanya. (Sto/Red)

JAKARTA, (TB) – Saat ini harga minyak goreng naik cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional. Untuk meringankan beban masyarakat, Presiden Joko Widodo memutuskan bahwa pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng bagi masyarakat.

Demikian disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 1 April 2022.

“Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan,” ungkap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menuturkan bahwa bantuan akan diberikan sebesar Rp100 ribu setiap bulannya. Pemerintah memberikan bantuan tersebut untuk tiga bulan sekaligus, yaitu April, Mei, dan Juni, yang akan dibayarkan di muka pada bulan April 2022 sebesar Rp300 ribu.

“Saya minta Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan TNI serta Polri berkoordinasi agar pelaksanaan penyaluran bantuan ini berjalan dengan baik dan lancar,” tandasnya. (Red)

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

LAMPUNG, (TB) – Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugiatno diwakili Irwasda Kombes Pol Eddy Hermanto, membuka kegiatan Peningkatan Kemampuan Personel Polda Lampung dan Polres jajaran tentang Public Speaking dan Pemahaman UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers di Mapolda Lampung, Jumat (1/4/2022) pagi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabid humas Polda Lampung Kombes Pol zahwani Pandra Arsyad, Narasumber Ahli Pers Dewan Pers Dr.Iskandar Zulkarnain dan pemimpin umum Tribun Lampung Hadi Proyogo.

Dalam sambutannya Eddy mengatakan, pengemban fungsi Humas Polri saat ini memiliki nilai yang sangat strategis bagi keberhasilan Polri dalam mewujudkan visi dan misinya, maka bidang humas harus dapat menjaga dan menjalin kerjasama dan membangun jaringan yang luas dengan media.

Dengan Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas public speaking, maupun communication skill dari para anggota Polri dalam membangun citra Polri secara optimal sesuai dengan Program Prioritas Kapolri dengan konsep Presisi.

“Kemampuan berbicara di depan umum ini merupakan kemampuan yang tidak dimiliki oleh semua orang, karena harus melalui sebuah proses dan pelatihan,” tutur Eddy.

Sementara Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, kegiatan tersebut diikuti oleh 243 personel baik offline maupun online.

“Dengan diadakannya pelatihan ini, kedepan tidak lagi anggota Polri alergi kepada awak media, sehingga mempermudah wartawan dalam mendapatkan informasi yang diperlukan,” ujar Pandra.

Ahli Pers Dewan Pers, Iskandar Zulkarnain dalam paparanya menyampaikan, hasil dari karya jurnalis disebut berita, sedangkan hasil karya di media sosial disebut informasi, Untuk itu, jika seseorang mengaku wartawan dan menerbitkan di media online atau sosial yang berisi hoaks atau memfitnah silahkan dikenakan Undang-undang ITE atau KUHP yang berlaku, jika tidak terdaftar di Dewan Pers.

“Tidak ada wartawan yang kebal hukum, jika berita yang di hasilkan hoaks atau merugikan seseorang silahkan ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” kata Iskandar.

Narasumber lainnya dari Pemimpin Umum Tribun Lampung, Hadi Proyogo menyampaikan, beberapa poin tentang tugas jurnalis yang erat hubungannya dengan kepolisian, seperti contohnya konferensi pers ungkap kasus dan penyampaian informasi (statement) terkait dengan kasus kasus yang di tangani oleh pihak kepolisian.

( Dr/ Humas )

PESAWARAN, (TB) – Songsong Ramadhan 1443 hijriah, Srikandi Dermawan Kabupaten Pesawaran gelar pengajian dan santuni anak yatim serta silaturahmi terhadap ibu-ibu majelis taklim Kecamatan Kedondong.

Kegiatan tersebut digelar di kediaman bendahara Srikandi Dermawan ibu Rodiyah di Desa Teba Jawa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Lampung, Jumat 1 April 2022.

Ketua Srikandi Dermawan Kabupaten Pesawaran, Devi Meliasari Rama mengatakan, kegiatan tersebut dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1443 hijriah tahun 2022.

“Kegiatan rutin Jumat Barokah sekaligus menyambut Bulan Suci Ramadhan. Kegiatan ini kita bagi di tiga titik,” kata dia.

“Untuk Srikandi Dermawan Kecamatan Kedondong, Way Lima dan Way Khilau kita jadi satu, kalau untuk Srikandi Dermawan Kecamatan Gedong Tataan bagikan nasi bungkus kepada masyarakat yang telah melaksanakan shalat Jumat di masjid Yang di Desa Kebagusan,” timpalnya.

Dirinya menjelaskan, Srikandi Dermawan Kecamatan Teluk Pandan juga bagikan nasi bungkus kepada masyarakat yang sedang mengerjakan bangunan masjid di Desa Gebang.

“Kedepannya Srikandi Dermawan akan terus melakukan kegiatan sosial seperti ini, doakan saja kedepannya lebih banyak lagi yang mensupport segala kegiatan Srikandi Dermawan,” ujarnya.

Dirinya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan bersedia menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Terimakasih kepada Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona beserta ibu Nanda Indira Dendi dan semua pihak yang selalu mensupport segala kegiatan Srikandi Dermawan,” jelasnya.

“Semoga santunan yang kita berikan dapat bermanfaat bagi penerimanya, dan pemberi juga dapat barokah,” pungkasnya.

(Oby / Rif)

JAKARTA, (TB) – Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati Nota Kesepahaman atau MoU tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. Penandatanganan MoU tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Ismail Sabri bin Yaakob di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 1 April 2022.

“Dalam kunjungan kali ini, kita berdua menyaksikan penandatanganan MoU mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia,” ujar Presiden.

Presiden menjelaskan, MoU antara kedua negara tersebut mengatur tentang penggunaan sistem satu kanal atau _one channel system_ sebagai sistem perekrutan hingga pengawasan. Kepala Negara menilai penggunaan sistem ini akan memberikan perlindungan maksimal bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).

“Pekerja migran Indonesia telah berkontribusi banyak bagi pembangunan ekonomi di Malaysia. Sudah sewajarnya mereka mendapatkan hak dan perlindungan yang maksimal dari dua negara kita,” tambahnya.

Presiden Jokowi pun berharap kesepakatan yang telah tertuang dalam MoU tersebut dapat dijalankan dengan baik di lapangan. Selain itu, Presiden juga berharap ke depan akan ada kerja sama serupa di sejumlah sektor lainnya antara kedua negara.

“Saya juga berharap kerja sama serupa dapat dilanjutkan di sektor lain, antara lain perladangan, pertanian, manufaktur, dan jasa,” lanjutnya.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara juga berdiskusi mengenai permasalahan lain seperti praktik penyelundupan manusia yang masih terjadi hingga saat ini. Kedua pemimpin negara pun sepakat untuk membahas kerja sama untuk menangani permasalahan tersebut.

Selain itu, pembahasan mengenai batas negara baik maritim dan darat juga menjadi topik perbincangan dalam pertemuan Presiden Jokowi dan PM Ismail Sabri. Presiden menuturkan, negosiasi secara intensif mengenai batas negara harus segera diselesaikan.

“Dengan sudah mulai dibukanya perbatasan kedua negara, maka sudah saatnya negosiasi ini diintensifkan,” ucap Presiden.

Sementara itu, PM Ismail Sabri dalam keterangannya turut menegaskan bahwa MoU yang baru ditandatangi akan memastikan segala proses perekrutan dan perlindungan bagi PMI Indonesia di Malaysia.

“MoU ini akan memastikan segala proses pengambilan dan mekanisme perlindungan PDI (perkhidmat domestik Indonesia) akan dilaksanakan secara komprehensif oleh pihak-pihak yang berkaitan, mengikuti dasar dan perundangan di kedua negara,” ujar PM Ismail Sabri.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono.

Sedangkan PM Malaysia Ismail Sabri didampingi oleh Menteri Sumber Daya Manusia M. Saravanan, Menteri Komunikasi dan Multimedia Annuar Haji Musa, Menteri Pembangunan Pedesaan Mahdzir bin Khalid, Wakil Menteri Luar Negara Malaysia Kamarudin Jaffar, dan anggota parlemen Tajuddin bin Abdul Rahman. (Red)

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

JAKARTA, (TB) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan komitmennya yang taat konstitusi terkait masa jabatan presiden hanya dua periode.

Mungkin Pernyataan Penolakan Jokowi ini sangat menggembirakan publik. Untuk sekian kali, Jokowi menolak Jabatan untuk 3 periode ini.

Tapi harus dicermati pula, sejarah Ketika Jokowi masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, pernah menyatakan bahwa
dibandingkan maju pada pemilihan presiden 2014 dia lebih memilih mengurusi masalah Jakarta khususnya banjir dan macet.

Tetapi, ternyata lidah tak pernah punya tulang. Pernyataan Jokowi tinggal pernyataan. Jokowi lupa atas pernyataannya sendiri, ikut pemilihan Presiden pada tahun 2014.

Kalau begitu, pernyataan Jokowi tentang Penolakan 3 Periode jangan dipercaya begitu saja. Atau ditelan mentah mentah sehingga yakin banget bahwa Jokowi tidak akan mau atau maju untuk 3 periode selanjutnya.

” Yang jelas, penolakan Presiden Jokowi ini, masih basa basi, belum serius. Atau bisa dikatakan Masih “lamis”, lain dibibir, lain dihati untuk menolak 3 periode jabatan Presiden,” ujar Uchok sky Khadafi melalui pesan tertulisnya kepada media ini, Jum’at (01/04).

Kemudian, kata Uchok lagi, jika Presiden Jokowi ingin dianggap serius pernyataannya atas penolakan 3 periode, maka Jokowi harus memberikan sanksi kepada menteri menteri yang bikin gaduh yang menebarkan wacana jabatan presiden 3 periode tersebut.

Dengan memberikan sanksi atau mencopot Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, maka pernyataan Jokowi akan menjadi sabda kebenaran, dan Jokowi tulus hanya dengan 2 periode saja untuk jabatan Presiden. Tukasnya. (Red)

Jakarta, 1 April 2022

Penulis : Uchok Sky Khadafi
Direktur CBA
(Center For Budget Analysis)