JAKARTA, (TB) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menegaskan bahwa pembekuan pengurus PWI Jawa Barat yang diketuai Hilman Hidayat oleh Hendry Ch. Bangun adalah tidak sah dan melanggar aturan organisasi.

Hendry Ch. Bangun, yang telah dipecat oleh Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat, tidak memiliki kewenangan apa pun untuk mengambil keputusan atas nama PWI Pusat, termasuk membekukan kepengurusan daerah.

Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, menegaskan bahwa keputusan Hendry Ch. Bangun yang mengklaim membekukan PWI Jabar adalah tindakan ilegal dan tidak memiliki dasar hukum. PWI Jabar tetap sah di bawah kepemimpinan Hilman Hidayat, yang secara resmi masih menjabat sebagai Ketua PWI Jawa Barat.

“Hendry Ch. Bangun sudah dipecat oleh Dewan Kehormatan karena pelanggaran etik berat. Jadi, segala keputusan atau tindakan yang ia lakukan dengan mengatasnamakan PWI Pusat adalah ilegal,” ujar Zulmansyah, Minggu (23/3).

Hendry Ch. Bangun, dengan mengatasnamakan PWI Pusat, mengeluarkan keputusan pembekuan kepengurusan PWI Jawa Barat pada Jumat (21/3/2025). Hendry mengklaim bahwa kepemimpinan Hilman Hidayat tidak patuh terhadap organisasi.

Namun, faktanya, Hilman Hidayat justru menjalankan aturan organisasi dengan benar, yakni mengikuti keputusan sah PWI Pusat yang menetapkan Zulmansyah Sekedang sebagai Ketua Umum PWI yang sah, menggantikan Hendry Ch. Bangun yang telah dipecat.

Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Sasongko Tedjo, menyatakan bahwa pemecatan Hendry Ch. Bangun dan Sayid Iskandarsyah sebagai Sekjen telah melalui prosedur organisasi yang benar dan sesuai dengan kode etik.

Pemecatan tersebut bahkan telah diperkuat oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak gugatan perdata Sayid Iskandarsyah terkait sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan.

“Kami ingin menegaskan bahwa organisasi ini memiliki aturan yang jelas dan harus dipatuhi. Tidak ada tempat bagi individu yang sudah dipecat untuk kembali membuat keputusan yang merusak tatanan organisasi,” tegas Sasongko Tedjo.
Seperti diketahui, Dewan Kehormatan PWI Pusat sebelumnya memecat Hendry Ch. Bangun dan Sayid Iskandarsyah melalui SK DK PWI Nomor 21/IV/DK/PWI-P/SK-SR/2024, karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat, yakni penyelewengan dana cashback dari Forum Humas BUMN.

Namun, Sayid Iskandarsyah menggugat keputusan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 395/Pdt.G/2024/PNJkt.Pst. Pengadilan kemudia menolak gugatan tersebut, pada Rabu 19 Maret 2025 sehingga memperkuat legitimasi keputusan Dewan Kehormatan PWI.

Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Wina Armada Sukadi, mengingatkan bahwa PWI akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang mengeluarkan keputusan ilegal dan merusak organisasi.

“Kami akan menindak tegas siapa pun yang mencoba merusak integritas organisasi ini dengan menerbitkan SK palsu atau membuat keputusan sepihak yang bertentangan dengan aturan PWI,” katanya.

Wina yang juga seorang advokat menyampaikan dengan adanya keputusan pengadilan ini, PWI Pusat meminta seluruh anggota dan pengurus daerah untuk tetap berpedoman pada aturan organisasi yang sah, serta tidak terpengaruh oleh keputusan ilegal yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. (***)

BANDUNG, (TB) – Ketua PWI Jawa Barat Hilman Hidayat tegaskan, pembekuan kepengurusan PWI Jawa Barat oleh Henry Ch Bangun salah alamat. Kepengurusan PWI Jawa Barat sudah jelas hanya mengakui Ketua Umum PWI Pusat Zulmansyah Sakedang.

“Jadi intinya, ada atau tidak ada surat yang mengatasnamakan Ketua PWI Pusat Henry Ch Bangun itu tidak pengaruh buat kami pengurus PWI Jawa Barat. Kita sudah putuskan berdasarkan hasil rapat pleno, bahwa PWI Jawa Barat memilih pimpinan Zulmansyah Sakedang hasil KLB 2024 di Jakarat,”tegas Hilman.

Menurut Hilman, keputusan memilih pimpinan Zulmansyah sebagai Ketua PWI Pusat, bukan keputusan pribadi. Keputusan itu berdasar hasil rapat pleno Pengurus PWI Jawa Barat yang dihadiri, Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, dan para ketua PWI Kab/Kota se-Jawa Barat, September 2024, lalu. Rapat pleno menghasilkan keputusan bahwa Jawa Barat mendukung kepemimpinan  Zulmansyah Sakedang sebagai ketua PWI Pusat.

Hasil rapat pleno, lanjut Hilman telah menjadi dasar kepengurusan PWI Jawa Barat yang dipimpinnya untuk melaksanakan roda organisasi sebagai mana mestinya. Karenanya, seluruh kegiatan organisasi dan administrasi oraganisasi hingga saat ini tidak terkendala. Aktivitas organisasi berjalan semestinya.

“Kepada pengurus PWI Jawa Barat yang berbelit, silakan saja. Tentunya akan ada konswekuensi sanksi nantinya dari PWI Pusat. Saudara Henry salah alamat membekukan PWI Jawa Barat versi KLB. Dan bagi teman-teman yang menyebrang tentu kami akan beri sanksi tegas terhadap yang bersangkutan,”paparnya.

Hilman menegaskan, seluruh pengurus PWI Kabupaten/Kota di Jawa Barat masih konsisten memegang teguh hasil rapat pleno yang mengakui kepemimpinan  Zulmansyah Sakedang sebagai ketua PWI Pusat.

Hal senada disampaikan sebagian besar  para ketua PWI Kab/Kota se-Jawa Barat yang menegaskan masih mendukung kepemimpinan ketua PWI Pusat dan Zulmansya Sakedang, dan kepengurusan PWI Jawa Barat pimpinan Hilman Hidayat. Hal tersebut disampaikan para ketua PWI Kab/Kota didalam WAG Forum Ketua PWI se-Jabar.

Misalnya, penegaskan komitmen disampaikan ketua PWI Indramayu, Dedi Musasi, “PWI Indramayu Tetap Solid dan Satu Keputusan dibawah Komando Ketua Hilman Hidayat”. Hal senada ditulis Ketua PWI KBB, Hendra Hidayat,”Full Suport maju terus PWI Jawa Barat”. Senada ditulis Ketua PWI Sukabumi Ikbal,” Sesuai Komitmen Bersama. Gass PWI Jabar”, Ketua PWI Cimahi juga tegaskan komitmen bersama pengurus Jabar.”PWI Jabar Maju Terus,”.

Penagasan juga disampaikan ketua PWI Majalengka, Purwakarta, Depok, Bekasi, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kuningan, Ciamis, Subang, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi. Penegaskan mereka disampaikan pada WAG para ketua maupun saat dikonfirmasi pengurus melalui sambungan seluler.

Sementara itu,  pada rilis pemberitaan terkait pembekuan PWI Jawa Barat oleh ketua PWI Pusat yang mengatasnamakan Hendry Ch Bangun, tertulis beberapa nama pengurus PWI Jawa Barat dicatut masuk kepengerusan PWI Jawa Barat yang dipimpin Danang Danoroso, bentukan Hendry, seperti, H Nano Suwarno, Gyok Riswoto, Nirwan Indra, mengaku tidak tahu menau atas pencatutan namanya dalam kepengurusan tersebut.

“Saya tidak pernah dikonfirmasi atas kesediaan menjadi pengurus bentukan Hendry. Posisis saya masih tegak lurus bersama kepengurusan PWI Jawa Barat pimpinan Hilman Hidayat,”tegas Nano.

Senada diungkapkan Gyok Riswoto yang secara tegas menolak ajakan tersebut yang disampaikan seseorang melalui pesan Whatsapp. Dalam pesan tersebut Gyok menegaskan tidak mau bergabung dan enggan menjadi bibit perselisihan. Dalam waktu dekat PWI Jawa Barat akan mengklarifikasi sejumlah anggota yang masuk tercatat menjadi pengurus bentukan Hendry Ch. (Red)

CIBINONG, (TB) – Bupati Bogor, Rudy Susmanto menyebutkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama Forkopimda akan mewadahi anak-anak muda dengan kegiatan positif dan legal.

Hal itu disampaikan Rudy Susmanto saat menghadiri kegiatan Balap Lari Pakansari yang diselenggarakan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Bogor, Jum’at 21/03.

“Anak-anak muda yang biasa beraktivitas malam hari di sekitar stadion Pakansari, kita wadahi agar kegiatannya menjadi positif dengan kompetisi lari pada malam hari seperti ini” ucap Rudy.

Lanjut Dia, “Kegiatan ini kita akan terus dilaksanakan secara bersama sama, supaya anak-anak muda Kabupaten Bogor memiliki wadah yang positif,” ujarnya.

Rudy mengaku masih melihat di beberapa tempat anak-anak muda melakukan balap liar, maka Pemkab Bogor bersama Forkopimda akan mewadahi balapan liar supaya menjadi sesuatu hal yang positif yaitu kita akan wadahi menjadi beberapa pertandingan pertandingan yang legal tidak di jalan lagi.

“Tetapi konsekuensinya adalah kalau masih kita menemukan ada yang balapan liar maka Polres Bogor akan menindak tegas,” tandas Rudy.

Rudy menuturkan, setelah kita wadahi, ke depan kita berharap bakat anak anak muda yang mempunyai potensi dapat tersalurkan dan menjadi prestasi yang positif untuk Kabupaten Bogor. Rencananya setelah ramadhan kita akan menggelar beberapa kompetisi.

“Contoh yang suka balap motor di jalan kita akan siapkan tempatnya menggunakan perlengkapan standar keselamatan, kemudian yang suka balap lari kita fasilitasi juga. Pemkab Bogor lakukan ini karena anak-anak muda adalah masa depan bangsa Indonesia,” tutur Rudy.

Ia menambahkan, balap lari ini salah satunya adalah kita memerangi perjudian dan tawuran di Kabupaten Bogor. Segala sesuatunya kita siapkan, mulai dari tempat dan yang lainnya kita siapkan, dan pertandingannya pun menjadi fair.

Hadir menyaksikan kegiatan Balap Lari Pakansari tersebut diantaranya, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Kapolres Bogor dan Dandim 0621 Kabupaten Bogor, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), dan Ketua KORMI Kabupaten Bogor. (Red)

DEPOK, (TB) – Ratusan kader DPC Demokrat Kota Depok tumpah ruah untuk berbagai takjil bersama Walikota Depok. Nampak hadir pada saat berbagi takjil Ketua DPC Edi Sitorus dan seluruh jajaran serta pengurus baik tingkat Kota maupun ranting.

Edi Sitorus mengatakan bahwa buka puasa dan Bagi-bagi takjil merupakan kegiatan rutin yang memang setiap tahun di adakan selain untuk berbagi dengan sesama, acara tersebut juga untuk bersilahturahmi dengan para pengurus DPD,DPC,PAC serta Ranting.

Selain Bagi-bagi takjil dirinya bersama Walikota Depok Supian Suri sempat turun ke jalan untuk membagi-bagikan takjil kepada pengendara dan masyarakat yang kebetulan lewat.

“Total kurang lebih ada 600 paket sembako yang kami Bagi-bagi kan kepada seluruh anggota DPC,PAC dan anak ranting,” katanya,Sabtu (23/03/2025).

Sementara itu Walikota Depok Supian suri dalam kata sambutannya memberikan apresiasi kepada Partai Demokrat dimana dimana kepemimpinan Edi Sitorus berhasil menambah kursi dari 3 menjadi 5 kursi, bahkan dirinya berdoa di tahun 2029 akan bertambah menjadi 10 kursi. (Hetti)

DEPOK, (TB) – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel mengutuk aksi teror terhadap Tempo dengan mengirim kepala babi dan bangkai tikus.

Noel menegaskan, teror seperti ini harus dilawan dan tidak boleh dibiarkan berkeliaran di republik ini, aparat penegak hukum harus mengungkap pelaku dan dalang teror tersebut.

“Saya sangat berharap Polri bisa membuka tabir misteri teror Tempo,” kata Noel dalam keterangannya, Minggu (23/3/2025).

Menurut Noel, Polri dengan kekuatan intelejenya pasti bisa mengungkap siapa pelaku teror dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang dimiliki.

Noel menilai, teror kepada Tempo berupa kiriman kepala babi dan tikus adalah teror terhadap demokrasi. Oleh sebab itu, ia meminta pelaku teror terhadap Tempo harus diproses secara hukum. “Peristiwa ini sungguh mempermalukan demokrasi Indonesia. Maka demi penghormatan terhadap demokrasi dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pelaku harus ditemukan dan diproses secara hukum,” imbuhnya.

Masih katanya Noel, pers nasional itu sejatinya sudah bersusah payah turut serta membangun demokrasi di Indonesia. Teror kepada Tempo sudah sungguh keterlaluan jika lembaga pers yang sudah berjuang panjang tetapi masih juga diteror.

Dalam semua urutan perjuangan demokrasi nasional, pers sebagai Pilar Demokrasi Keempat, selalu menjadi katalisator. Maka teror terhadap Majalah Tempo adalah perbuatan biadab,” kata dia. Di samping itu, Noel mengeklaim pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selalu terbuka terhadap kritik.

” Perbuatan teror adalah biadab dan tidak boleh ada di Indonesia yang penduduknya rukun dan damai ini”.

Diketahui, Tempo diteror dengan pengiriman paket berisi kepala babi yang kupingnya sudah dipotong pada Kamis (20/3/2025) lalu. Paket tersebut ditujukan kepada Francisca Christy Rosana (Cica), wartawan Desk Politik Tempo. Dua hari berselang, pada Sabtu (22/3/2025), Tempo kembali mendapat kiriman paket mencurigakan. Kali ini, isinya adalah enam bangkai tikus yang kepalanya sudah dipenggal.

Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yarsa menyatakan, rentetan paket misterius yang diterima Tempo memperjelas bahwa media massa tersebut tengah diteror. Setri mengaku tidak gentar menghadapi teror tersebut, tetapi ia menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari ancaman terhadap kebebasan pers. “Pengirimnya dengan sengaja meneror kerja jurnalis. Jika tujuannya untuk menakuti, kami tidak gentar. Tapi, setop tindakan pengecut ini,” pungkasnya. (Hetti)

BOGOR, (TB) – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor, Iwan Irawan dan Kepala Bidang Jalan dan Jembatan, Mela Hikmawati kompak secara bersamaan bungkam saat ditanya tentang kondisi ruas jalan di Kecamatan Nanggung.

Kadis PUPR itu sempat beberapa kali dihubungi dan dikonfirmasi melalui pesan via WhatsApp pribadinya sejak Jumat (21/3) tetapi beliau tak merespon.

Sementara Mela Hikmawati saat dikonfirmasi melalui pesan singkat via WhatsApp di waktu yang sama tak satu kata pun terlontar darinya.

Sedikit catatan, sikap yang diperlihatkan Mela jauh sebelum dirinya menjabat Kabid Jalan dan Jembatan di Dinas PUPR memang bukan yang pertama kali ketika dikonfirmasi selalu bungkam.

Sebelumnya, Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi meminta Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Aan Triana untuk segera mengkondisikan kepada Kepala Dinas PUPR agar dua ruas jalan di Kecamatan Nanggung masuk skala prioritas.

Diketahui, Ruas Jalan Panyaungan – Nanggung – Curugbitung dan Kalongliud – Bantarkaret masih banyak ditemukan jalan berlubang hingga rusak berat.

“Dari mulai Kampung Lukut sampai jalan gerbang PT. Aneka Tambang (Antam), kita bisa melihat dan merasakan mana yang bisa didahulukan dan mana yang tidak,” kata Wabup yang akrab disapa Jaro Ade ketika memberikan sambutan dalam acara buka bersama di kantor PT Aneka Tambang (Antam) UBPE Pongkor, Selasa (18/3).

“Pokoknya bagaimanapun, caranya kedepan harus masuk prioritas,” kata dia.

Masih kata Wabup, prioritas jalur kanan sudah saya perintahkan Muspika Nanggung untuk koordinasi dengan UPT Jalan dan Jembatan.

“Saya sering teriak-teriak terkait jalan ke Malasari, agar yang punya kebun teh tandatangan surat hibah untuk pembuatan jalan agar lebih mudah, dan hal itu sudah dibicarakan dengan Bupati Bogor dan Bupati Sukabumi,” jelas JA. (Sto).

BOGOR, (TB) – Indonesia Police Watch (IPW) mengecam keras tindakan intimidasi dan teror kepada pelaku jurnalistik yang berupa pengiriman potongan kepala babi ke Kantor Media Tempo.

IPW menilai peristiwa tersebut adalah intimidasi sekaligus teror terhadap kerja jurnalistik yang independen. Peristiwa ini juga merupakan upaya  pembungkaman terhadap kebebasan pers melalui cara-cara intimidasi, teror dan ancaman kekerasan.

IPW menegaskan, para pelaku jurnalistik dalam melaksanakan tugasnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Daam Pasal 4 disebutkan bahwa: pers bebas dari penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran.

“Selain itu, pada pasal 8 dinyatakan bahwa jurnalis berhak mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya,” ungkap Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso kepada redaksi, Jum’at (21/3/2025).

Sugeng menegaskan, kewajiban pemerintah adalah melindungi kebebasan pers dan melindungi keamanan kerja jurnalis. Untuk itu,  IPW mendorong Kapolri Jenderal Listyo Sigit  Prabowo segera menyelidiki sertai menemukan pelaku pengiriman potongan kepala babi kepada Media Tempo.

“Sebab, hal itu sudah merupakan ancaman, teror, dan intimidasi terhadap dunia pers dan jurnalis,” tandas pengacara senior ini.

Sebelumnya, pada Rabu, 19 Maret 2025, Kantor Tempo mendapat kiriman kepala babi yang terbungkus kotak kardus yang dilapisi styrofoam. Paket tersebut diterima satuan pengamanan Tempo pada Rabu sekitar pukul 16.15 WIB.

Kotak berisi kepala babi tersebut ditujukan kepada “Cica”. Di Tempo, Cica adalah nama panggilan Francisca Christy Rosana, wartawan desk politik dan host siniar Bocor Alus Politik.

Cica baru menerima pada Kamis, 20 Maret 2025 pukul 15.00 WIB. Setelah dibuka, lalu tercium bau menyengat dari paket tersebut dan ternyata berisi kepala babi yang sudah dipotong kupingnya.

Tempo sepanjang masa keberadaannya sebagai media telah menunjukkan posisinya yang independen , kritis dan informatif sehingga dipercaya oleh publik karenanya IPW bersama dan civil society mendukung kerja jurnalistik Tempo bebas dari tekanan dan intimidasi.

“IPW meminta pihak keamanan dalam hal ini Polri untuk mengusut teror, intimidasi dan ancaman yang sangat meresahkan dan menciderai dunia pers Indonesia,” tandas
Sugeng Teguh Santoso. (Red).

BOGOR, (TB) – Salah satu Kepala Desa di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor diduga diamankan pihak kepolisian Polres Bogor baru-baru ini.

Sementara, belum diketahui secara pasti, apakah Kades tersebut diamankan pada Selasa (18/3/2025) malam atau Rabu dinihari.

Menurut informasi yang beredar luas, kades tersebut diamankan oleh pihak Sat Resnarkoba Polres Bogor di rumah pribadinya setelah dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian.

“Infonya hasil pengembangan, diamankan sendiri di rumahnya,” ungkap salah satu narasumber yang minta identitasnya dirahasiakan, Rabu (19/3).

Terpisah, Satnarkoba Polres Bogor yang coba dikonfirmasi menyarankan wartawan agar langsung konfirmasi kepada Kepala Satuan (Kasat).

“Walaikumsalam silahkan bisa langsung ke Pa Kasat untuk konfirmasinya, terimakasih,” ucapnya dikonfirmasi melalui pesan singkat pribadinya, Kamis, (20/3).

Atas instruksinya, media ini pun  mencoba mendatangi Polres Bogor, namun pihak Kasat Resnarkoba tidak ada ditempat.

“Pak kasat nya tidak ada bang,” ucap salah satu petugas yang menemui wartawan.

Hingga berita ini disiarkan, Media ini  terus berupaya untuk mendapatkan informasi lengkap ke pihak-pihak terkait. (Sto)

PESAWARAN, (TB) – Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, menjadi pembina upacara dalam apel bulanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Kegiatan ini berlangsung di Lapangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran pada Senin (17/3/2025) dan diikuti oleh Staf Ahli Bupati, para Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Administrator dan Pengawas, ASN, P3K, serta seluruh Staf THLS.

Apel bulanan ini merupakan agenda rutin yang bertujuan untuk memperkuat silaturahmi, meningkatkan disiplin pegawai, serta menegaskan komitmen aparatur sipil dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Dalam amanatnya, Bupati Dendi Ramadhona menyampaikan beberapa hal penting terkait dinamika ASN, regulasi terbaru, serta situasi eksternal dan geopolitik yang berpengaruh terhadap kondisi pemerintahan daerah.

Pada kesempatan itu, Bupati mengajak para ASN untuk memahami dan menyikapi berbagai informasi dengan bijak agar tidak menimbulkan isu negatif di lingkungan pemerintahan. ASN diminta untuk mampu menyerap, menetralisir, dan menciptakan narasi membangun.

Selain itu, Bupati Dendi juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta melaporkan SPT tahunan tepat waktu sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Selain itu, Bupati Dendi juga menjelaskan beberapa hal penting mengenai kebijakan efisiensi yang diberlakukan oleh pemerintah pusat, yang berdampak pada pengurangan operasional di berbagai sektor.

Menindaklanjuti hal ini, Pemkab Pesawaran menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan ASN pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama.

“Dengan kebijakan ini, ASN dapat memiliki fleksibilitas dalam bekerja menjelang Hari Raya Idul Fitri, namun tetap menjalankan tugas pemerintahan secara efisien,” jelasnya.

Meski demikian, Bupati Dendi menegaskan bahwa kebijakan WFA harus tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja. Pelayanan publik harus tetap berjalan optimal tanpa terganggu oleh sistem kerja yang fleksibel ini.

“WFA bukan berarti melepaskan tanggung jawab, melainkan mengoptimalkan efisiensi kerja. Pelaksanaan kebijakan ini akan diatur lebih lanjut dengan SOP dan petunjuk teknis agar berjalan sesuai harapan,” pungkasnya.(Oby)

PESAWARAN, (TB) – Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Badan Gizi Nasional Satuan Pemenuhan Gizi Kecamatan Gedong Tataan resmi meluncurkan Program Makanan Bergizi Gratis. Acara launching ini digelar di UPTD SDN 34 Gedong Tataan, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, pada Senin, (17/3/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Marzuki, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran Anca Martha Utama, Camat Gedong Tataan Darlis, serta jajaran Forkopimda. Program Makanan Bergizi Gratis ini bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi bagi siswa serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran Anca Martha Utama, menyampaikan bahwa program MBG ini merupakan kali pertama dilakukan di Kabupaten Pesawaran dengan menargetkan 1.435 siswa penerima manfaat di Kabupaten Pesawaran, khususnya di Desa Kurungan Nyawa. Program ini tertargetkan akan terus diperluas secara bertahap hingga mencapai maksimal 3.500 paket di setiap titik satuan pelayanan pemenuhan gizi.

“Kami menargetkan agar program ini dapat segera diperluas hingga batas maksimal, sehingga semakin banyak siswa yang mendapatkan manfaat dari program ini,” ujar Kadis Pendidikan.

Kepala UPTD SDN 34 Gedong Tataan Sutini, mengungkapkan bahwa para siswa sangat antusias menerima paket makanan bergizi, terutama karena program ini bertepatan dengan bulan Ramadan. Ia berharap program ini dapat berlanjut setelah Lebaran dengan tambahan menu yang lebih beragam.

“Anak-anak sangat senang menerima paket makanan ini. Hari ini seluruh 170 siswa di sekolah kami mendapatkan paket yang berisi biskuit, telur, susu, jeruk, dan kurma,” tuturnya.(Oby)