DEPOK, (TB) – Banyak pihak yang menyambut gembira dan bangga melihat nama Umar, mantan Kepsek berada di urutan 12 diantara nama-nana calon Pengurus Dewan Pendidikan Kota Depok lainnya yang ditetapkan oleh Pansel, sosoknya di nilai lebih pantas.

Sosok senior di dunia Pendidikan Kota Depok dengan jam terbang yang cukup tinggi ini, walau sudah berstatus pensiun, namun nama besar Umar masih diperhitungkan banyak orang.

Dedikasi dan prestasi beliau sebagai Kepsek di SMAN 7,8, 2 dan 4 tidak diragukan lagi. Segudang pengalaman dan berderet jabatan pernah diamanahkan kepadanya.

Pria kelahiran Bogor tahun 1960 ini pernah menjadi Sekretaris Umum PGRI Kecamatan Limo, menjadi Ketua Kwartir Ranting Pramuka Kecamatan Limo, menjadi Ketua K3S SMA se-Kota Depok dan masih banyak lagi jabatan lainnya.

Jika terpilih, Umar bertekad akan melaksanakan visi dan misinya serta berkomitmen untuk mendukung penuh program-program dan kebijakan Pemerintah Kota Depok dalah hal Pendidikan (hetti)

BOJONGGEDE, (TB) – Kondisi pandemi Covid-19 sangat berdampak pada segala sektor kehidupan warga masyarakat, seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lainnya.

Ditengah kondisi sulit ini, Garda Pemuda NasDem Jabar berhasil menyalurkan 500 beasiswa PIP (Program Indonesia Pintar) untuk para pelajar yang ada di wilayah Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.

“Giat ini sebagai bagian wujud kepedulian Garda Pemuda NasDem Jawa Barat atas kesulitan yang dialami oleh murid dan wali murid di tengah masa pandemi,” ungkap Rudhi Duta Syahputra, Wakil Ketua GPND Jabar, Sabtu (14/8/2021).

Ia bersyukur sebagai pengurus GPND Jabar dapat turut aktif untuk menyalurkan bantuan beasiswa PIP
Kemendikbud RI yang diperoleh melalui aspirasi Anggota Komisi X DPR RI Rian Firmansyah.

“tentu ini ikhtiar kami untuk tetap bergerak menyapa masyarakat secara langsung dan memberikan langkah-langkah solutif di tengah keprihatinan yang saat ini kita alami bersama,” ujar Duta, sapaannya saat menyerahkan bantuan di Mushola RW 05 Kel. Pabuaran, Bojonggede, Jumat (13/8) lalu.

Duta menambahkan, langkah sosial memfasilitasi bantuan beasiswa PIP merupakan bentuk kepedulian kader muda Partai NasDem untuk senantiasa memberikan manfaat kepada masyarakat dengan apapun
yang dimiliki, termasuk kesempatan untuk turut peran serta aktif dalam membagikan beasiswa PIP.

“Bantuan beasiswa PIP diberikan kepada 298 siswa SD, 96 siswa SMP dan 17 SMA dan 89 SMK. Totalnya ada sekitar 500 siswa
didik di Kabupaten Bogor dengan jumlah total nominal hamir 350 juta rupiah,” bebernya.

Pria yang dipercaya sebagai salah seorang staf ahli di Komisi X DPR RI ini menjelaskan, beasiswa PIP itu adalah aspirasi masyarakat yang dikawal oleh GPND Jabar sejak
pendataan hingga pencairan yang dilakukan oleh penerima beasiswa di bank yang sudah di tentukan dari Kemendikbud.

“Penyaluran bantuan beasiswa PIP ini sengaja di distribusikan secara bertahap di beberapa titik di Kecamatan Bojonggede, guna memastikan protokol kesehatan tetap berjalan dan menghindari adanya kerumunan warga,” imbuh Duta.

Wakil Ketua GPND Jabar berharap dengan beasiswa ini, tunas tunas bangsa masih dapat terus untuk
berkonsentrasi mencari ilmu melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang masih akan terus berlangsung. Meskipun PJJ agak memberatkan pada pola belajar siswa, lanjutnya, PJJ juga memaksa orang tua untuk
memberikan ekstra tenaga dan pikiran guna keberlangsungan pendidikan putra putrinya.

“beruntung bantuan beasiswa PIP masih menjadi program prioritas Kemendikbud RI. Kami berharap semoga pandemi Covid-19 segera usai dan para siswa segera dapat kembali menjalani pembelajaran tatap muka di sekolah.” Tukasnya. (Sto)

DEPOK, (TB) – Puluhan orang tua siswa yang anak nya tidak dapat bersekolah di SMA Negeri berencana akan melakukan aksi di depan istana meminta agar Presiden Joko turun tangan membantu puluhan bahkan ratusan anak-anak yang sampai detik ini belum juga bersekolah hal tersebut di sampaikan koordinator orang tua siswa Mulyadi pranowo.

“Segala macam cara akan kami lakukan demi anak-anak kami yang sampai hari ini masih belum bersekolah, kalau memang harus berdemo atau ke istana kami akan lakukan,” jelasnya,Selasa (10/08/2021)

“Tolong pak di perhatikan psikologis anak-anak kami setiap hari bertanya kepada kami orang tua kapan saya sekolah ,setiap hari menangis tidak mau keluar kamar jadi saya mohon dengan sangat para pemangku kebijakan agar lebih memperhatikan anak-anak kami,” katanya.

Hal tersebut tentu bukan tanpa alasan pasalnya untuk melakukan komunikasi dengan pihak propinsi dan perwakilannya pintu di tutup rapat-rapat untuk itu tidak ada pilihan selain mengadu ke Presiden.

“PPDB telah selesai kata mereka tapi mari kita ke sekolah karena sampai detik ini masih ada sekolah yang masih menerima siswa apakah KCD berani turun ke lapangan atau Kepala dinas berani bertaruh dengan kami para orang tua murid jadi jangan coba-coba membodohi kami, karena kami akan ungkap pada saat nya nanti,” tegasnya.

Tidak hanya itu saja pihaknya juga menyampaikan bahwa seluruh SMAN di Kota Depok di duga telah melanggar aturan main yang telah di atur di dalam juknis di mana seharusnya di setiap rombel itu hanya 36 siswa.

“Mari kita sama-sama cek,ingat pak jangan lagi anda membodohi kami kami punya data lengkap kalau di setiap rombel itu ada yang sampai 46 siswa itu dari mana, kalau memang anda ingin membuat kebijakan tolong yang adil jangan hanya kebijakan optimalisasi untuk para orang-orang tertentu,” tandasnya.(hetti)

TANGSEL, (TB) – Penerimaan Peserta Didik Baru tahun ajaran 2021-2022 Kota Tangerang Selatan sudah selesai atau sudah tutup, tak ada kepastian soal sekolah anak didik tersebut, oknum PNS/ASN ingkar janji bantu masuk SMK Negeri.

Terancam anaknya tidak bisa melanjutkan sekolah, wali murid meminta kejelasan terkait anaknya yang belum mendapatkan sekolah kepada oknum PNS/ASN tersebut.

DN dan PN selaku orang tua murid menjelaskan, kekecewaan beliau adalah dari awal sudah ada pembicaraan bahwa akan di bantu masuk SMA/SMK Negeri dengan oknum PNS/ASN yang bekerja dikantor Walikota Tangsel tersebut. Seiring berjalannya waktu oknum PNS/ASN tersebut selalu memberikan ucapan bahwa anak ‘posisi aman’ dan anak pasti sekolah. Setelah batas waktu penerimaan sekolah SMA maupun SMK Negeri saya disuruh menunggu dan akhir sampai saat ini ternyata anak saya juga belum bisa masuk di sekolah negeri yang dituju.

Lanjut DN dan PN mengatakan oknum PNS/ASN yang bekerja di instansi kantor Walikota Tangsel dengan inisial (SL) bahwa dia bisa menjamin anak saya bisa masuk sekolah di SMK/SMA Negeri dengan biaya yang sudah ditentukan oleh (SL) dari awal pembicaraan, ternyata semua bohong dan oknum PNS/ASN tersebut mempermainkan saya dengan mengulur waktu, artinya anak tersebut tetap tidak bisa masuk sekolah SMA/SMK negeri.

“Saya telah dipermainkan dan dirugikan secara immaterial dimana psikologis anak saya mulai terganggu karena sampai saat ini anak saya belum bisa masuk sekolah sedangkan teman-temannya sudah mulai sekolah dan belajar online, jujur saya kecewa dan sangat dirugikan oleh seorang PNS/ASN yang bertugas di Pemkot Tangsel, dan juga beliau seorang pembina di salah satu Ormas di Tangsel,” Ujar PN.

(Hendrik/Tim)

BANDA ACEH, (TB) – Perusahaan aplikasi karya anak muda Aceh, Muslimlife, mengundang Forum Pemuda Aceh Kreatif (FORPAK) sebagai narasumber dalam kegiatan podcast yang berlokasi di Gedung Prime Generation Indonesia.

Podcast yang mengusung tema “Usia Muda, Kreatif dan Produktivitas” ini diisi oleh Ketua Umum FORPAK sebagai narasumber, sedangkan Adam Juliandika berposisi sebagai host dalam kegiatan yang berlangsung hangat tersebut.

Diketahui pula, kegiatan podcast tersebut aktif digencarkan dalam rangka menyiarkan semangat positif bagi generasi muda. Mulai dari eksekutif, legislatif sampai tokoh daerah juga kerap berhadir untuk berkontribusi.

Selama kegiatan berlangsung, FORPAK memberikan pandangannya terhadap generasi muda Aceh saat ini yang dimana pemuda pada hari ini jangan tenggelam dalam efek buruk globalisasi.

“Efek buruk globalisasi memang sangat berpengaruh terhadap semuanya. Tak terkecuali generasi muda kita. Selain itu, pemuda pada hari ini jangan menghabiskan masa muda dengan kegiatan yang tidak bermanfaat, seperti bermain judi online atau bermain game sehingga menyita waktu,” ujar Sulthan Alfaraby, Rabu (28/07/2021) malam.

FORPAK menyayangkan, jika generasi muda hari ini yang seharusnya menjadi agent of educationer bagi banyak orang, kemudian menjadi generasi yang tidak baik untuk masa depan bangsa.

“Pemuda hari ini adalah agent of educationer, mendidik dan memberikan penerangan bagi masyarakat luas. Pemuda hari ini adalah sosok pengganti stakeholder di masa depan. Oleh sebab itu, berikanlah yang terbaik bagi bangsa dan bukan sebaliknya,” terangnya.

Mantan aktivis mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry tersebut juga menyinggung soal posisi jabatan di masa depan yang nanti akan digantikan oleh anak-anak muda.

“Mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, kitalah yang akan menggantikan posisi jabatan abang dan kakak kita di masa depan. Apalagi generasi muda yang berumur 20 tahun sampai 30 tahun. Jika generasi itu hancur hari ini, maka bangsa akan hancur. Karena kualitas suatu bangsa di masa depan ditentukan oleh generasi pada hari ini,” tutupnya. (Red)

BOGOR,  (TB), – Mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam organisasi Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GEMPAR) menyayangkan ucapan oknum Guru yang terdengar bodoh, jika wartawan harus membawa surat tugas dari Disdik.

“Waduh aneh aneh saja, sejak kapan wartawan dalam menjalankan fungsi kontrol harus membawa surat tugas dari Disdik, ini ada apa, apa karena takut sehingga guru tersebut  asal ngomong tanpa mencari tahu dulu apa itu tugas dan fungsi wartawan sebagai sosial kontrol,” papar Putra sebagai Ketua Gempar.

Masih kata Putra, “Seperti yang tertuang dalam UU no 14 tahun 2008 itu menjelaskan bahwa badan publik wajib hukumnya untuk memberikan informasi yang diminta oleh masyarakat, seharusnya di implementasikan dengan baik dan benar, bukan malah jadi mencla -mencle.”

Atau lupa, dengan motto Kabupaten Bogor ‘Tegar Beriman, kalau beriman kepada Tuhan harusnya bertindak benar..! Jangan malah cari pembenaran dengan berbagai alibi yang tidak masuk akal, sejak kapan wartawan dalam menjalankan tugas harus punya surat tugas dari Dinas Pendidikan, tegas Putra saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (21/07)

Artinya ketika ada dana-dana yang sudah semestinya dialokasikan dengan benar, harus benar-benar dialokasikan dengan baik dan benar, apalagi sebagai pendidik, harus lebih paham serta peka dengan apa yang kita ucapkan, miris saya mendengar kalimat oknum guru ini yang menunjukan kebodohannya.

Sebelumnya salah satu oknum guru SDN 04 Bojonggede, yang terletak di Kp. Muara Rt. 03/ Rw. 11, Bojonggede, Kec. Bojong Gede, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, saat di datangi wartawan yang hendak mengkonfirmasi, terkait pengelolaan dana BOS di sekolah tersebut, sempat menanyakan ijin atau surat tugas dari Dinas Pendidikan setempat kepada wartawan. (wan/red)

Pertanyaan itu ditanyakan oleh Ayu Lestari, seorang siswi dari SMA Negeri 1 Tanjungpinang, Kepulauan Riau, saat dirinya berkesempatan berdialog dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melalui konferensi video. Ayu merupakan salah satu siswi yang turut mengikuti program vaksinasi bagi pelajar yang digelar di 14 provinsi di Tanah Air, Rabu (14/07/2021).

Menjawab pertanyaan Ayu, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa sebelumnya pemerintah memang memiliki rencana untuk membuka sekolah tatap muka secara terbatas pada bulan Juli ini. Namun, angka kasus COVID-19 yang meningkat akhir-akhir ini, membuat pemerintah menunda rencana tersebut.

“Memang saya mendengar anak-anak sudah pengin kembali sekolah tatap muka lagi, pengin ketemu teman-temannya, pengin ketemu belajar kelompok, pengin ketemu guru-gurunya, semuanya punya keinginan seperti itu. Tapi kita semuanya harus hati-hati karena penyebaran COVID-19 ini masih terjadi, tidak hanya di negara kita tapi juga di negara-negara lain di seluruh dunia. Sehingga ya kita ngerem dulu untuk belajar tatap muka,” ujarnya.

“Iya Pak, karena pemahaman di sekolah lebih lengkap dan kayak kerja kelompok, kayak presentasi kalau online itu terkadang gangguan jaringan Pak, dan ketika guru menjelaskan tiba-tiba putus-putus Pak, jadi tidak nangkap. Terima kasih Pak,” ujar Ayu menjelaskan alasan ia lebih memilih sekolah secara tatap muka.

Presiden mengatakan bahwa jika nanti angka kasus COVID-19 telah mereda, maka opsi untuk membuka kembali pembelajaran tatap muka di seluruh sekolah di Tanah Air juga bisa dilakukan. Untuk saat ini, Presiden meminta para siswa tetap semangat belajar secara daring.

“Yang paling penting Ayu dan teman-temannya semuanya terus semangat belajar, jangan kendur. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan saat belajar online, tanyakan kepada bapak-ibu gurumu. Salam untuk seluruh guru yang ada SMAN 1 Tanjungpinang dan juga kepada orang tua. Terima kasih Ayu,” kata Presiden mengakhiri percakapan dengan Ayu.

Tak hanya dengan Ayu, pada kesempatan tersebut Presiden juga menyapa Aqsa, seorang siswa dari SMP Negeri 103 Jakarta yang juga merasakan kerinduan untuk bersekolah secara tatap muka. Siswa yang menyenangi pelajaran matematika dan IPA ini juga mendapatkan kesempatan untuk divaksinasi COVID-19 di sekolahnya.

“Kalau belajar senang online atau tatap muka?” tanya Presiden.

“Lebih ke tatap muka, Pak. Karena lebih mudah menerima pelajaran, lebih jelas langsung dari gurunya,” jawab Aqsa.

“Tapi hati-hati kalau sudah diperbolehkan sekolah tatap muka, belajar tatap muka, tetap pakai masker ya, kemudian jaga jarak dengan teman, jangan berkerumun. Kita harus mulai disiplin semuanya anak-anakku karena pandemi ini belum berakhir. Salam untuk orang tua dan guru,” kata Presiden.

Demikian juga dengan Jasmine, seorang siswi dari SMA Negeri 1 Sentani, Papua, yang selama pandemi ini harus bersekolah secara daring. Jasmine juga merindukan sekolah karena bisa bertemu secara langsung dengan guru dan teman-temannya.

“Senang belajar online atau tatap muka?” tanya Presiden kepada Jasmine.

“Senang tatap muka, karena bisa ketemu dengan teman-teman dan guru-guru,” jawab Jasmine.

Namun, ternyata tidak semua siswa memilih untuk belajar secara tatap muka. Vania misalnya, siswi SMP Negeri 103 Jakarta, mengaku lebih senang belajar secara daring dengan alasan tertentu.

“Saya senang sekolah online sebenarnya, Pak. Soalnya kalau sekolah online saya bisa jadi mengeksplorasi macam-macam cara belajar. Kalau di sekolah tatap muka biasanya gurunya seringnya ngasih tugas terus kerjain di buku tulis terus tulis tangan, udah gitu aja. Kalau sekolah online itu bisa ngerjain di macam-macam bentuknya,” ungkap Vania diiringi tawa para siswa yang hadir di SMP Negeri 103 Jakarta.

“Tapi kan enggak ketemu sama teman-temannya?” tanya Presiden.

“Iya, ini baru hari ini ketemu sama teman-teman, sebelumnya enggak pernah,” balas Vania.

“Ya, senang ketemu teman-teman tapi hati-hati maskernya, hati-hati jaga jarak, hati-hati jangan berkerumun, hati-hati. Selamat belajar. Belajar terus. Salam untuk orang tua, salam juga untuk bapak ibu guru. Terima kasih Vania,” pesan Presiden mengakhiri perbincangan dengan Vania.

(Red)

LAMPUNG TIMUR, (TB) Pengambilan Dana Bos SDN 2 Giri Klopo Mulyo, Sekampung, Lampung Timur, mendapat protes dari pihak sekolah, pasalnya, mantan Kepala Sekolah SD tersebut sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala Sekolah

Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya, Kepala Sekolah SDN 2 Giri Klopo Mulyo mengambil dana bos periode kedua tanpa sepengetahuan bendahara

” dana BOS tahap 2 Mei-Agustus yang bersangkutan sudah pensiun dan pengambilan tanpa sepengetahuan bendahara ” kata dia, kepada media ini, Senin (5/7/2021).

sumber tersebut juga mengaku keberatan dengan pengambilan Dana Bos untuk bulan Juli dan Agustus

” Seharusnya Juli dan Agustus nggak diambil karena sudah tidak menjabat kepala sekolah lagi ” jelasnya

Sementara itu mantan kepsek SDN 2 Giri Klopo Mulyo, Titik Erna, ketika dikonfirmasi melalui ponselnya belum bisa dimintai keterangan karena saat ditelpon ponsel ditangan suaminya. (Antawan)

KOTA BOGOR, (TB) – Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 16 Kota Bogor yang berlokasi di Jalan Baru Kayumanis Kota Bogor melangsungkan PPDB bagi peserta didik baru tahun ajaran 2021/2022, dengan tetap menjalankan standar protokol kesehatan COVID-19.

Pihak sekolah dan operator menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, termasuk juga telah menyediakan wastafel tempat cuci tangan di gerbang masuk dan di titik-titik tertentu, guru dan murid diwajibkan menggunakan masker, selain itu siswa yang hendak masuk diwajibkan mencuci tangan dan diukur suhu tubuhnya.

Berdasarkan ketentuan dari Dinas Pendidikan Kota Bogor PPDB tingkat SMP Bogor 2021/2022 ada beberapa jalur yaitu, Jalur Afirmasi dan anak berkebutuhan khusus, perpindahan tugas orang tua/Wali, maslahat guru dan tenaga kependidikan, Jalur istimewa tenaga medis dan paramedis Covid-19, Jalur Prestasi Akademik dan Non akademik, dan Jalur Zonasi.
Untuk jalur Prestasi Akademik dan Non akademik pendaftaran tanggal 23 – 26 Juni 2021 dan pengumumannya tanggal 30 Juni 2021.

SMP Negeri 16 kota Bogor mempunyai jumlah siswa sekitar 900, dengan tenaga pengajar 40 guru, telah menyandang berbagai prestasi baik di tingkat Kota maupun Propinsi, diantaranya Juara Paskibra, Futsal, Karate, Basket, dan lain-lain.

Menurut Kepala Sekolah SMPNegeri 16 Kota Bogor, Drs. Tatang Mulyana saat di temui Media Tugas Bangsa Jum’at, 25 Juni 2021 menjelaskan, “PPDB tahun ini kuotanya sama dengan tahun kemarin yaitu 288 siswa untuk 9 kelas”

Kepala Sekolah Tatang Mulyana berharap, “pelaksanaan PPDB Tahun ini dapat berjalan dengan SUKSES tanpa EKSES dan kondusif ”. tuturnya mengakhiri. (Hari)

BANDA ACEH, (TB) – Dewan Pimpinan Pusat Forum Pemuda Aceh Kreatif (DPP FORPAK) menanggapi permasalahan pendidikan di Aceh yang dinilai masih kurang kreatif, Senin (28/06/2021).

Sekretaris Jenderal DPP FORPAK, Syarbaini mengatakan bahwa inovasi kreatifitas adalah kunci utama untuk membangun “Program Aceh Carong”.

“Hari ini seluruh stakeholder di Aceh harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang sudah diberikan oleh pusat untuk Aceh, terutama kucuran dana yang sangat berlimpah demi membangun ‘Aceh Carong’. Itu harus kita optimalkan untuk mendongkrak pendidikan. Namun hari ini, pendidikan Aceh masih kurang kreatif”, ujarnya.

Syarbaini mencontohkan, bahwa pendidikan di Aceh harus dilirik dari kota hingga ke pelosok. Jangan sampai yang menikmati pendidikan secara optimal hanya di daerah kota besar saja.

“Tahun 2019 silam dikabarkan di Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar, bahwa pendidikan di sana sungguh memprihatinkan. PBM (Proses Belajar-Mengajar) terhambat akibat pengajarnya jarang hadir ke sekolah. Selain itu tahun 2020 di Sikundo Aceh Barat, di sana ada yang mengeluh kurangnya sarana pendidikan dan infrastruktur publik. Miris sekali”, ungkapnya.

Terlebih di masa pandemi, Syarbaini menilai bahwa di Aceh sudah seharusnya dilakukan revisi sistem pendidikan dengan tepat dan terukur karena semuanya sudah serba menggunakan teknologi akibat pandemi yang terus melonjak.

“Di pelosok-pelosok memang sudah sepatutnya dibantu untuk fasilitas pendidikan yang memadai, itu yang pertama. Yang kedua, skill pengajar juga harus terus dilatih agar lebih mampu mendidik siswa melalui teknologi. Zaman sudah mengalami perubahan maka kita dituntut untuk lebih kreatif. Pengajar dan murid harus mampu beradaptasi. Ini tantangan kita”, ujarnya.

Syarbaini juga menjelaskan bahwa pendidikan di Aceh jangan sampai berada di ujung tombak, yang dimana sangat berpengaruh terhadap kualitas Sumber Daya Manusia ke depan dan berimbas kepada pengangguran.

“Jangan sampai Aceh berada di ujung tombak dalam sektor pendidikan, ini imbasnya kepada SDM dan meningkatnya angka pengangguran. Aceh selaku daerah yang istimewa ini harusnya mampu menyaingi daerah lain dan bukan sebaliknya. Selain itu, bicara pendidikan itu luas, bukan hanya di sekolah. Peran orang tua juga sangat dibutuhkan untuk Aceh yang lebih baik”, jelasnya.

Terakhir, FORPAK selaku wadah yang hari ini terus berupaya melatih softskill dan juga membuka beasiswa bagi pemuda kreatif di Aceh merasa malu dengan pihak-pihak yang anti dikritik demi lancarnya pembangunan Aceh Hebat.

“Komitmen Aceh Hebat tidak akan berjalan tanpa adanya kritikan. Kritikan itu penting untuk terus mengawasi kebijakan pemerintah. Artinya, hari ini masih banyak yang peduli dengan nasib rakyat Aceh. Sangat kita sayangkan jika ada pihak yang marah ketika dikritik, padahal digaji dengan uang rakyat. Harusnya kita tahu malu dan menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun dan jangan terlalu cepat bangga diri”, tutup Syarbaini. (**)