PABPDSI Nobatkan Bupati Bogor Ade Yasin Jadi Bunda Desa

BOGOR, (TB) – Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, Kabupaten Bogor secara demografis, mayoritas wilayah perdesaan, sehingga keberhasilan pembangunan akan dinilai baik jika desa telah berkembang dan mandiri. Sebagian besar potensi dan kekayaan daerah berada desa, termasuk UMKM petani dan Bumdes sebagai katalisator kemandirian ekonomi desa. “Pembangunan akan difokuskan pada level desa, sehingga tagline desa membangun akan terwujud,” kata Ade Yasin.

Ade melanjutkan, kemajuan desa tidak terlepas dari peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Desa, upaya yang dilakukan melalui Sekolah Pemerintahan Desa yang akan dimulai tahun 2021. Selain itu, ditengah perkembangan teknologi informatika, dirinya juga menginisiasi Program Desa Presisi untuk mewujudkan Desa Cerdas (Smart Village), dan mengajak masyarakat untuk meningkatkan digitalisasi dan explore potensi desa melalui lomba profil desa. Peningkatan perekonomian desa juga menjadi program prioritas untuk mempercepat kemajuan desa salah satunya melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan festival wisata desa.
Menurutnya, untuk merealisasikan empat program prioritas itu dirinya telah mengucurkan dana melalui bantuan keuangan Satu Miliar Satu Desa (Samisade) kepada 356 desa dari 416 desa dengan total anggaran sebesar 3,8 miliar. “Tersisa 60 desa yang belum mendapatkan bantuan Samisade, akan segera kami usulkan dalam anggaran perubahan,” tuturnya.
Bupati Bogor menegaskan, agar setiap kegiatan/proyek yang diusulkan harus benar-benar dibutuhkan masyarakat dan merupakan hasil Musyawarah Desa (Musdes). Mengingat saat ini masih kondisi pandemi Covid-19, yang berdampak terhadap turunnya kemampuan ekonomi masyarakat. Untuk itu implementasi kegiatan Samisade harus menerapkan pola padat karya, artinya melibatkan masyarakat miskin atau masyarakat yang terkena dampak Covid-19 yang tidak termasuk penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan lainnya.
“Saya minta dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) harus terlihat anggaran upah kerja bagi penduduk miskin desa yang bersangkutan. Kelola Samisade dengan baik, transparan dan akuntabel, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertangungjawaban, agar bermanfaat sesuai tujuan dan harapan,” tegas Ade.
Dirinya juga meminta agar pengelolaan kegiatan Samisade harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Karena pelaksanaan kegiatan Samisade ini disoroti langsung oleh masyarakat, media massa, LSM, dan aparat penegak hukum.
“Jangan sampai Samisade yang merupakan program strategis dan sangat dibutuhkan masyarakat ini, Justru mengakibatkan ada Kepala Desa yang terjerat hukum karena lalai, tidak profesional, tidak transparan dan akuntabel. Mohon para Kepala Desa mengambil hikmah atas kejadian beberapa Kepala Desa yang terjerat hukum,” imbuhnya. (Sto/red/HMS)


Menag Yaqut Terbitkan SE Tentang Kegiatan Peribadatan, Aktivis IMM Aceh : SE Harus Berlaku Adil

BANDA ACEH, (TB) – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan Surat Edaran No SE 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah. Penerbitan SE ini dikarenakan melonjaknya angka kasus covid-19 di beberapa daerah.

Ade Firman salah satu aktivis IMM Aceh yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Bidang Organisasi PC IMM Aceh Besar menyatakan rilisnya. Keluarnya SE dari Menteri Agama itu harus berlaku adil dan tak pandang bulu dalam hal memperketat protokol kesehatan atau melarang kegiatan keagamaan pada daerah Zona merah dan oranye.

Menurutnya, Di tengah lonjakan angka kasus covid-19 pemerintah harus membuat regulasi untuk melindungi rakyatnya. Larangan atau pembatasan yang di keluarkan haruslah di samakan, tidak boleh membeda-bedakan. Menteri Agama harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah tentang SE ini.

” Saya minta Menteri Agama untuk adil, tak pandang bulu soal Surat Edaran ini, jangan karena pejabat atau orang kaya atau punya beken SE ini ga berlaku” ujar Ade Firman

Lebih lanjut, Ade meminta agar pada saat satgas Covid-19 dan Petugas keamanan turun langsung melihat dan ada yang tidak patuh tidak boleh berikan tindakan represif, berikan tindakan yang soft, dan wajib sosialisasi terus tentang Prokes. Ini perlu kerja bersama atau gotong royong dalam hal menangani covid-19.

“Satgas Covid-19 petugas keamanan saya minta saat turun langsung jangan berikan tindakan yang represif atau yang sampai rakyat takut. Tapi, berikan tindakan yang soft sehingga rakyat taat aturan” tutupnya. (Red)



DPKP Mesuji Berencana Bentuk Relawan Kebakaran Dari Tiap Desa

MESUJI, (TB) – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Mesuji berencana membentuk Relawan pemadam kebakaran (Redkar) dari setiap desa yang ada di kabupaten setempat.

Menurut Sekretaris DPKP Mesuji Fery Antoni, pembentukan Redkar sebagai salah satu upaya peningkatan kwalitas pelayanan di bidang kebakaran melalui aspek pencegahan dan pengurangan resiko kebakaran khususnya di Kabupaten Mesuji.

Kemudian, pembentukan Redkar juga merupakan salah satu indikator dalam perhitungan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan kebakaran sebagai mana amanat Permendagri nomor 114 tahun 2018 tentang standar tehnis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota.

“Rencananya para relawan yang dibentuk akan diambil dari setiap desa yang ada di Kabupaten Mesuji masing-masing desa sebanyak tiga orang yang akan diberi pelatihan dan pembinaan dari fihak Damkar kabupaten,”jelas Fery di ruang kerjanya Rabu (16/6).

Selain membentuk Redkar fihaknya juga berencana mengajukan penambahan Pos Damkar dalam rangka memaksimalkal pelayanan penangan kebakaran.

“Di Mesuji dari tujuh kecamatan yang ada pos damlar kita cuma satu di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjungraya. Sementara Idealnya setiap kecamatan memiliki satu pos Damkar agar ketika terjadi kebakaran penanganan tidak terlambat. Ini sudah kita usulkan, dan mudah mudahan tahun depan bisa disetujui dewan,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, selain bertugas melaksanakan kegiatan pemadam kebakaran, DPKP Mesuji juga tengah menggiatkan penanganan hewan berbahaya seperti epakuasi sarang tawon atau Operasi Tangkap Tawon (OTT) dan penanganan hewan berbahaya lainnya.

“Untuk itu kami menghimbau bila ada masyarakat yang merasa tergangu dengan adanya sarang tawon yang bersarang di rumah tempat tinggal atau sekitar tempat tinggal bisa meminta bantuan kami dengan menghubungi, ke nomor 082282092227,” tukasnya.

(irwansyah)



Ade Yasin Resmikan Kantor Kecamatan Klapanunggal

KLAPANUNGGAL, (TB) – Pemerintah Kabupaten Bogor melaksanakan kegiatan Rebo Keliling (Boling) secara daring dan luring di Kecamatan Klapanunggal. Boling dilakukan untuk lebih dekat dengan masyarakat, menjaring aspirasi dan mendengarkan keluhan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bogor Ade Yasin meresmikan kantor Kecamatan Klapanunggal.

Bupati Bogor Ade Yasin, Wakil Bupati Iwan Setiawan, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah hadir secara luring di Club House PT. SBI, Klapanunggal, Rabu (16/6). Selain meresmikan kantor kecamatan, Bupati juga menyerahkan SP2D kepada 2 desa di Kecamatan Klapanunggal dan menyerahkan bantuan pompa air kepada lima kelompok tani. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Ade Yasin mengucapkan selamat atas selesainya relokasi dan pembangunan kantor Kecamatan Klapanunggal. Pembangunannya dimulai pada bulan September dan telah rampung pada bulan Desember 2018. Dengan total anggaran pembangunan dan pengadaan sebesar 5,9 milyar.
“Sekarang bekerja sudah jauh lebih nyaman, untuk itu harus semakin semangat bekerja, dan pelayanan kepada masyarakat juga harus semakin baik,” ucap Ade.
Ade menambahkan, pesan saya kepada Camat dan jajarannya, setelah kantor direnovasi semoga bekerja lebih giat, bersemangat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Buat terobosan-terobosan dan inovasi agar masyarakat dapat lebih mudah dan cepat dalam mengakses layanan. (Sto)


Boling di Klapanunggal, Ini Kata Bupati Ade Yasin

KLAPANUNGGAL, (TB) –  Bupati Bogor Ade Yasin melaksanakan program Rebo Keliling (Boling) secara daring dan luring di Kecamatan Klapanunggal, Rabu (16/06).
Ade Yasin mengatakan, Boling dilakukan untuk lebih dekat dengan masyarakat, menjaring aspirasi dan mendengarkan keluhan masyarakat. Komunikasi yang dibangun melalui Boling sangat penting untuk mengurai permasalahan yang ada di tengah masyarakat khususnya di Kecamatan Klapanunggal.
Turut hadir dalam kesempatan itu Wakil Bupati Iwan Setiawan, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah hadir secara luring di Club House PT. SBI, Klapanunggal. Boling dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
“Komunikasi yang kita bangun lewat Boling itu penting, yakni dengan aparat desa utamanya, agar kita bisa tahu bagaimana kondisi kewilayahan terkini. Kemudian apakah program pemerintah sudah masuk, dan tentunya untuk menerima keluhan dari masyarakat,” terang Ade.
Jadi, lanjut Ade, komunikasi ini harus dilakukan oleh pemerintah, karena kita tidak bisa hanya berada di permukaan. Kita harus melihat langsung kondisi sebenarnya di tengah masyarakat. Dengan begitu, permasalahan yang disampaikan terutama di Kecamatan Klapanunggal ini bisa kami terima, kami catat, kami inventarisir masalahnya, dan saya perintahkan dinas terkait untuk turun mengatasi masalah yang ada.
“Misalnya tadi ada aduan soal infrastruktur, masalah pendidikan, dan ada juga soal polusi dari salah satu pabrik yang mengganggu masyarakat, maka Dinas Lingkungan Hidup kita tugaskan untuk turun. Jika ada pelanggaran kita tindak lanjuti apakah dengan pembinaan, arahan atau pemberian sanksi, tergantung dari hasil identifikasinya,” ujar Ade. (Sto/Hms)