JAKARTA, (TB) – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 mendatang.

Saat menyampaikan keterangannya di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 1 Juli 2021, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa PPKM Darurat akan diberlakukan khusus di Pulau Jawa dan Bali.

“Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali,” ujar Presiden sebagaimana ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, langkah tegas tersebut diambil pemerintah dalam rangka menekan angka penyebaran Covid-19 di Tanah Air yang berkembang sangat cepat. Presiden juga menyebut varian baru Covid-19 menjadi persoalan serius tidak hanya di Indonesia tetapi juga di sejumlah negara.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyatakan telah menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk menjelaskan kepada publik mengenai pengaturan PPKM Darurat ini.

“PPKM Darurat ini akan meliputi pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku,” ujar Presiden.

Kepala Negara pun meminta masyarakat untuk lebih disiplin mematuhi pengaturan PPKM Darurat agar penyebaran Covid-19 di Tanah Air dapat segera diatasi.

“Pemerintah akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk mengatasi penyebaran Covid. Seluruh aparat negara, TNI-Polri, maupun aparatur sipil negara, dokter, dan tenaga kesehatan harus bahu-membahu bekerja sebaik-baiknya untuk menangani wabah ini,” ucap Presiden.

Presiden Jokowi meyakini penyebaran Covid-19 di Indonesia dapat segera ditekan dengan kerja sama yang baik dari seluruh rakyat Indonesia. Ia pun meminta agar masyarakat tetap tenang dan waspada serta mendukung upaya penanganan pandemi Covid-19.

“Dengan kerja sama yang baik dari kita semua dan atas rida Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya yakin kita bisa menekan penyebaran Covid-19 dan memulihkan kehidupan masyarakat secara cepat,” ucap Presiden. (Red)

CIBINONG, (TB) – Bupati Bogor, Ade Yasin menerima bantuan dari pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bogor dalam rangka membantu penanganan kasus Covid-19. Bantuan berupa 10 tabung oksigen dan 50 peti jenazah diserahkan Ketua Kadin Kabupaten Bogor Sintha Dec Shintawaty kepada Bupati Ade Yasin di halaman Pendopo Bupati, Cibinong, Rabu (30/6).

SULTENG, (TB) – Pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan pada kondisi ekonomi, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi global. Presiden Joko Widodo meyakini bahwa untuk menyelesaikan persoalan ekonomi nasional, maka caranya adalah dengan menekan angka Covid-19 hingga sepenuhnya hilang dari Indonesia.

“Kunci dari urusan ekonomi yang kita hadapi ini adalah bagaimana Covid ini dikurangi, ditekan agar hilang dari Bumi Pertiwi ini,” ujar Presiden saat memberikan sambutan pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tahun 2021 yang digelar di halaman Masjid Al-Alam, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu, 30 Juni 2021.

Menurut Presiden, jika dilihat secara detail maka kenaikan kasus Covid-19 selalu memiliki pengaruh pada Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK). Ketika pembatasan secara ketat dilakukan sehingga mobilitas masyarakat turun, maka kasus Covid-19 pun ikut turun yang berdampak pada naiknya angka IKK.

Kenaikan kasus Covid-19 juga turut memengaruhi Indeks Penjualan Ritel di mana hal ini terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara lain seperti Thailand. Sementara itu, dari indikator perekonomian lainnya seperti Purchasing Manager Index untuk manufaktur, Kepala Negara sendiri melihat ada geliat optimisme dari para pelaku usaha.

“Kalau melihat angka-angka, misalnya Purchasing Manager Index untuk manufaktur, dibanding sebelum pandemi, sekarang ini berada pada posisi yang tinggi sekali. Sebelum pandemi, itu 51. Sekarang pada posisi 55,3 di bulan Mei kemarin, tinggi sekali. Artinya ada optimisme di situ,” jelasnya.

Dari sisi suplai juga sama, di mana produksi mulai menggeliat. Ekspor juga tumbuh 58 persen yang dibarengi dengan tumbuhnya impor bahan baku sebesar 79 persen. Sementara impor barang modal tumbuh 35 persen.

“Konsumsi listrik untuk industri juga tumbuh 28 persen. Ini optimisme ada, tetapi problem-nya ada di Covid yang belum bisa kita tekan, kita kurangi, dan kita selesaikan,” imbuhnya.

Dari sisi permintaan atau demand, optimisme juga terlihat tumbuh di mana konsumsi terus menguat. Salah satu indikatornya, Indeks Kepercayaan Konsumen yang dulu di Februari berada pada angka 85 persen, sekarang sudah mencapai 104,4 persen. Demikian halnya dengan mobilitas bulanan yang naik dari minus dua persen di bulan Februari, sekarang sudah berada di angka 5,2 persen.

“Indeks Penjualan Ritel juga tumbuh 12,9 persen. Konsumsi semen juga tumbuh 19,2 persen. Penjualan kendaraan niaga tumbuh 783 persen. Ini angka-angka yang menurut saya sangat fantastis kenaikannya,” jelasnya.

Melihat situasi-situasi yang telah dipaparkan tersebut, Presiden memandang bahwa kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro darurat harus dilakukan untuk menekan angka Covid-19 sebanyak-banyaknya sehingga persoalan ekonomi bisa diselesaikan. Presiden optimistis bahwa angka pertumbuhan ekonomi nasional bisa tumbuh positif di kuartal kedua tahun 2021.

“Sekali lagi, seperti tadi disampaikan juga oleh Ketua Kadin, kita semua masih optimistis bahwa di kuartal kedua, dari yang sebelumnya kuartal satu minus 0,74 persen, di kuartal kedua kita masih optimistis akan tumbuh insyaallah kurang lebih 7 persen,” tandasnya. (Red)

JAKARTA, (TB) – Center for Budget Analysis (CBA) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun ke Kota Cilegon. Hal ini berkaitan dugaan jual beli jabatan dan praktik mafia proyek dalam internal pemerintahan kota Cilegon.

Melalui press release yang diterima media ini, Selasa (29/06) Direktur CBA Ucok Sky Kadhafi meminta KPK melakukan pendalaman atas dugaan praktik jual beli jabatan yang dilakukan oleh oknum ASN berinisial F. Oknum ASN ini diduga memiliki hubungan dengan salah pejabat di pemerintahan kota Cilegon sehingga berani melakukan praktik kotor tersebut.

Di mana diduga semua ASN kota Cilegon yang mau naik pangkat atau pengen jabatan basah harus melalui seorang pejabat berinsial F. Tampa melalui F, kemungkinan susah mendapat jabatan yang diinginkan meskipun ASN tersebut sangat berpretasi.

Selain dugaan praktik jual beli jabatan tersebut menurut Ucok KPK juga harus segera melakukan penyelidikan atas dugaan mafia proyek oleh pelaku berinisial AA. AA diduga sebagai orang kepercayaan Walikota Cilegon sehingga berlagak jawara ia datang ke setiap OPD Kota Cilegon meminta jatah proyek.

Dan Praktik preman minta jatah proyek sangat merugikan APBD kota Cilegon, karena APBD kota Cilegon, bukan punya insial AA. APBD kota Cilegon adalah punya rakyat Cilegon. CBA juga mengingatkan dengan jargon dan cita-cita Walikota Cilegon yang selalu didengungkan yakni “mencanangkan Cilegon Baru dan bermartabat”, sayangnya jargon dan praktif di lapangan ternyata berlawanan, terang Ucok.

“Maka untuk itu, adanya dugaan mafia proyek APBD dan Jual beli jabatan, sudah sebaiknya KPK untuk segera mengirim Tim pemtauan di Kota Cilegon,” tukasnya (Sto/)

JAKARTA, (TB) – Presiden Joko Widodo menanggapi kritik yang dilontarkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) kepada dirinya. Menurut Presiden, kritik para mahasiswa tersebut merupakan bentuk ekspresi mahasiswa yang diperbolehkan di negara demokrasi seperti Indonesia.

“Ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi jadi kritik itu ya boleh-boleh saja. Universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi,” ujar Presiden saat memberikan keterangan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 29 Januari 2021.

Namun demikian, Kepala Negara mengingatkan bahwa bangsa Indonesia memiliki budaya-budaya tata krama dan sopan santun. Presiden juga memandang kritik para mahasiswa kepada dirinya sebagai suatu hal yang biasa.

“Mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat, tapi yang saat ini penting kita semuanya bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi Covid-19,” ungkapnya.

Untuk diketahui, sebelumnya BEM UI pada Sabtu, 26 Juni 2021, melontarkan kritik kepada Presiden Joko Widodo yang disampaikan melalui unggahan di akun Twitter resmi @BEMUI_Official. Dalam unggahan tersebut, BEM UI menyebut Presiden Joko Widodo sebagai “The King of Lip Service”. Kritik serupa sebelumnya pernah juga diterima Presiden dari sejumlah kalangan.

“Itu kan sudah sejak lama ya. Dulu ada yang bilang saya ini klemar-klemer, ada yang bilang juga saya itu plonga-plongo, kemudian ganti lagi ada yang bilang saya ini otoriter, kemudian ada juga yang ngomong saya ini ‘bebek lumpuh’, dan baru-baru ini ada yang ngomong saya ini ‘Bapak Bipang’, dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai ‘The King of Lip Service’,” jelasnya. (Sto/Red)

NTT, (TB) – Kementerian Komunikasi dan Informatika mempercepat pembangunan infrastruktur digital di Indonesia, pada saat bersamaan menargetkan Program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) bisa menjangkau 12,5 juta masyarakat secara nasional di tahun 2021. Di Nusa Tenggara Timur, Menkominfo menargetkan GNLD bisa menjangkau 200 ribu masyarakat terliterasi.

“Untuk Nusa Tenggara Timur sambil membangun infrastruktur digitalnya, sambil membangun BTS-nya, tahun ini saya berharap ada 200 ribu setidaknya masyarakat NTT harus mengambil bagian di dalam Gerakan Nasional Literasi Digital atau basic skills digital,” ujarnya dalam kegiatan Literasi Digital bersama pemuda Gereja Masehi Injil di Timor, Kabupaten Kupang, Senin (28/06/2021).

Menteri Johnny menyatakan GNLD Siberkreasi pernah mendapatkan penghargaan internasional WSIS Prize di United Nation International Telecommunication Union (ITU) PBB.

“Juara satu di dunia yang dapat winner itu Program Gerakan Nasional Literasi Digital ini. Kalau dunia saja mengakui itu sebagai gerakan yang hebat, jangan sampai kita tidak manfaatkan. Kalau Indonesia menggunakannya, jangan sampai kampungnya Menteri dan kampungnya Gubernur NTT tidak manfaatkan,” jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, GNLD menjadi penting bagi generasi muda. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo menerapkan program tersebut dengan fokus pada empat prioritas, yaitu keamanan digital, etika digital, masyarakat digital, dan budaya digital.

“Di empat prioritas program ini, saya harapkan nanti masyarakat itu dilibatkan agar kita menguasai dan paham apa itu digital,” tandasnya.

Sebelumnya,  dalam  Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Base Transceiver Station  dan Program Literasi Digital di Provinsi NTT, Menkominfo menyatakan mempercepat penyelesaian 421 dengan target tuntas di tahun 2022. Hal itu ditujukan untuk meningkatkan jangkauan sinyal telekomunikasi dan internet dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara optimal.

On Boarding UMKM

Menkominfo menjelaskan Program GNLD juga memberikan manfaat kepada para pelaku UMKM dan ultra mikro. Bahkan Menteri Johnny meyakini pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur NTT Viktor Laiskodat memiliki harapan yang sama.

“Maka UMKM kita, ultra mikro dan kegiatan-kegiatan harian yang berkaitan dengan ekonomi kita masuk dan on boarding ke dalam digital UMKM, digital ultra mikro,” ujarnya.

Selama mengunjungi kota dan kabupaten Kupang, Menkominfo melihat potensi produk-produk lokal yang perlu didukung untuk on boarding ke ekosistem digital.

“Produk-produk hasil karya kita langsung masuk di marketplace secara digital, maka pasarnya tidak lagi pasar di Kupang atau di mana saja, tapi pasarnya di wilayah cross border atau wilayah dunia,” jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, makanan khas Kupang seperti Se’i tidak hanya dijual di pasar-pasar nasional, tetapi juga di dunia tanpa batas dengan memanfaatkan ruang digital.

“Kita dihubungkan melalui market place dan untuk bisa itu kita harus on boarding. Saya tentu berharap adik-adik GMIT mengambil hal-hal yang secara khusus dan spesifik, masuk ke dalam kegiatan itu, bukan untuk bahan diskusi kita saja, bukan untuk diobrol sambil minum kopi saja, tapi mengambil bagian secara nyata di dalam kegiatan literasi dan produk-produknya nanti. Itu yang paling basic,” ujarnya.

Menkominfo mengharapkan setiap tahunnya Provinsi NTT menghasilkan lebih banyak talenta digital melalui Program GNLD ini. Hal itu menurutnya sebagai arena baru bagi generasi muda.

“Ini arena baru kita, ini akan menghantar masyarakat kita untuk meloncat. Jangan kita tonton, jangan kita pandangnya, tapi kita ikut dan mengambil bagian secara aktif dalam program ini, tandasnya.

Kementerian Kominfo dengan semua kemampuan, keterampilan dan ekosistem mitra kerja, termasuk global teknologi company, mengajak dan secara bersama-sama menyukseskan program GNLD untuk seluruh masyarakat di Indonesia.

“Secara khusus Nusa Tenggara Timur, model yang dilaksanakan di sini harus menjadi model yang nanti diterapkan secara nasional, gagasan datang dari Nusa Tenggara Timur, model datang dari Nusa Tenggara Timur, dan capaiannya juga harus dimulai di Nusa Tenggara Timur, itu yang kita harapkan tingkat dasar,” tuturnya.

Menteri Johnny menyatakan masyarakat dapat berpartisipasi dalam program ini dengan mengakses informasi terkait kelas-kelas literasi digital melalui akun Instagram Siberkreasi dan melalui tautan event.literasidigital.id.

Selain itu, para Jemaat maupun Pengerja Gereja juga dapat memanfaatkan Panduan Kurikulum dan Seri Modul Literasi Digital yang telah disusun oleh Kementerian Kominfo dan Mitra Pegiat Literasi Digital melalui tautan literasidigital.id.

Adapun modul literasi digital terdiri dari empat tema, yaitu Budaya Bermedia Digital, Aman Bermedia Digital, Etis Bermedia Digital, dan Cakap Bermedia Digital. “Kesemuanya disusun berdasarkan dengan empat pilar kurikulum literasi digital, yaitu Digital Skills, Digital Safety, Digital Ethics, dan Digital Culture,” imbuhnya.

Selain menghadiri kegiatan literasi digital, di tempat yang Menkominfo juga menghadiri kegiatan Musyawarah Pelayanan ke IV Gereja Masehi Injil di Timor (GMIT).

Dalam kegiatan yang dilakukan secara hybrid itu, Menteri Johnny didampingi Gubernur NTT Viktor Laiskodat, juga dihadiri Bupati Kabupaten Kupang Korinus Masneno, Wakil Bupati Kabupaten Kupang Jerry Manafe, serta Jajaran Pengurus Sinode Grup. (**)

PESAWARAN, (TB) – Peran Pemuda di masa Pandemi sebagai Generasi yang Aktif, Kreatif dan Solutif. Menuju Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Pesawaran

Demikan diungkapkan Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung H. Dendi Ramadhona, K. S.T, M.Tr.I.P, saat memberikan sambutan pada acara Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Pesawaran Masa Bhakti 2021-2026, di Gedung Serba Guna (GSG) Pemkab setempat Senin (28/6/2021).

Dendi Ramadhona yang juga Bupati Pesawaran mengatakan menegaskan bahwa Karang Taruna Pesawaran periode 2021-2026 yang baru dikukuhkan mempunyai tugas berat yang menanti yakni di pandemi covid harus bisa merubah pola dan cara serta memberikan contoh kepada masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan

“Pastikan diri kita, bahwa kita karang taruna dapat menjadi benteng menangkis Corona untuk tidak mewabah di lingkungan kita masing-masing,” katanya.

Dendi juga meminta agar karang taruna di desa desa juga diberikan wawasan untuk beradaptasi dengan IT. Karena dengan adanya wabah covid-19 diminta untuk mengerti teknolog

“Tolong, saya tuntut agar kepengurusan karang taruna periode 2021-2026 untuk membenahi karang taruna desa. Jangan sampai ada lagi pengurus karang taruna yang abal-abal,” ujarnya.

“Dan Karang taruna Pesawaran harus fokus dan hidup dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran Drs. M.Iqbal,M.M, mengatakan Dinsos sebagai pembimbing teknis karangtaruna, dia berharap karanh taruna membuatb program yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan masyarakat.

“Hal itu juga selaras dengan apa yang menjadi visi bupati pesawaran, Dendi Ramadhona yakni pesawaran lebih maju dan sejahtera dengan masyarakat yang ptoduktif,” ujarnya.

Dengan danya pandemi ini, tambahnya, menjadi tantangan bagi karangtaruna untuk lebih bisa mengoptimalkan peran karang taruna bersama pemkab dalam membantu masyarakat yang terdampak dari pandemi covid-19,” kata Iqbal.

Dalam gelaran pengukuhan itu turut diberikan bantuan berupa sembako dan satu unit kursi roda kepada warga pesawaran yang membutuhkan.

Diketahui amanah Ketua Karang Taruna Pesawaran periode 2021-2026 diemban Nurul Azmi. Dan selain dihadiri Sekjen pengurus Nasional Karang Taruna Deden Sirajudin, juga dihadiri pengurus karang taruna provinsi, serta Ketua Karang Taruna Lampung Tengah, Ketua Karang Taruna Lampung Utara, Ketua Karang Taruna Mesuji, Ketua karang Taruna Way Kanan, Pesisir Barat, Tulang Bawang Barat, Ketua Karang Taruna Tulang Bawang, Ketua Karang Taruna Pringsewu, Lampung Selatan, Lampung Timur dan Metro.

( Oby / Rifka )

NTT, (TB) – Pemerintah fokus menyelesaikan pembangunan Base Transceiver Station di seluruh wilayah terdepan, tertinggal dan terpencil (3T), khusus di Provinsi Nusa Tenggara Timur tersisa 421 BTS yang ditargetkan rampung tahun 2022. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate percepatan pembangunan itu bisa dilakukan dengan dukungan penuh pemerintah daerah.

“Ada 421 BTS untuk 421 desa yang akan diselesaikan pada tahun 2021 ini, dan tahun depan 2022. Saya harapkan ini bisa dilakukan akselerasi sehingga lebih cepat,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan BTS dan Program Literasi Digital di Provinsi NTT, di Hotel Aston Kupang, Senin (28/06/2021).

Menurut Menteri Johnny, pembangunan BTS membutuhkan koordinasi yang baik antara Kementerian Kominfo dan pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan penyediaan lahan yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah.

“Mengapa itu, karena BTS gak bisa dibangun di langit, BTS juga tidak bisa dibangun di dasar laut atau di air, dia bisa dibangun di lahan, di darat, di tanah. Ini penting sekali agar koordinasi Kominfo dengan pemerintah daerah memastikan tersedianya lahan dengan koordinat yang tepat, yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pengembangan desa, kecamatan dan kabupaten,” jelasnya.

Menkominfo menegaskan pembangunan BTS perlu diselaraskan dengan encana pembangunan daerah agar coverage sinyal telekomunikasi dan internet dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara optimal.

“Yang saya harapkan sekarang kita sama-sama menentukan titiknya, yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah agar di wilayah di mana ada coverage sinyalnya, di situlah nanti pemukiman masyarakat, di situlah nanti kantor layanan pemerintahan, disitulah nanti sekolah-sekolah dan kegiatan-kegiatan lainnya,” tegasnya.

Oleh karena itu, Menurut Menteri Johnny mengharapkan agar penyediaan lahan untuk pembangunan BTS berada di lokasi yang dekat dengan pemukiman, sarana pendidikan dan pelayanan masyarakat. Hal itu diperlukan agar tidak lagi beredar informasi siswa maupun guru harus naik ke gunung untuk mencari akses sinyal internet.

“Kepala desa mau rapat streaming, video conferencecall naik pohon, jangan sampai lagi. Kita perlu sama dan sejalan, itulah gunanya rapat koordinasi kita hari ini untuk menentukan di mana titik-titiknya, sehingga pembangunan dan BTS itu berdampak panjang sejalan dan seirama, searah dengan pembangunan wilayah, aktifitas masyarakat sendiri ada di sana, itu penting sekali,” ungkapnya.

Kepada Gubernur NTT, Bupati dan Walikota se-NTT yang hadir dalam Rapat Koordinasi tersebut, Menkominfo mengimbau dan mengajak pemerintah daerah untuk memanfaatkan infrastruktur TIK. Bahkan dengan penyediaan akses telekomunikasi di wilayah yang kini blankspot, diharapkan akan mendukung transformasi digital di NTT.

“Saya tidak berharap nanti ada lagi wilayah kegiatan masyarakat yang blankspot, jadi akan dibangun 421 BTS ini satu titik awal lompatan dan fondasi transformasi digital, migrasi aktifitas masyarakat Nusa Tenggara Timur dan aktifitas ruang fisik ke aktifitas ruang-ruang digital,” ujarnya.

Selain membangun BTS di seluruh wilayah NTT, Menteri Johnny menjelaskan pemerintah daerah juga perlu menyiapkan talenta digital yang memadai.

“Talenta digital di Nusa Tenggara Timur akan dan harus menjadi lompatan raksasa kita agar setara dengan saudara dan sahabat sebangsa dan tentunya tetangga kita,” tandasnya.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat menyatakan, rapat koordinasi yang dihadiri langsung oleh Menteri Kominfo Johnny G. Plate memberikan energi positif dan semangat bagi masyarakat NTT dan pemerintah daerah untuk bekerja dan mengejar ketertinggalan.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur sangat bergembira dan bahagia hari ini, karena kehadiran Pak Menteri dan seluruh pejabat hadir di provinsi di Nusa Tenggara Timur,” ujarnya.
Gubernur NTT menjelaskan bahwa rapat koordinasi untuk kecepatan pembangunan BTS di NTT itu merupakan sebuah wujud lompatan budaya kerja.

“Banyak yang bilang ini karena Covid-19, apapun alasannya, tapi sebelum pantang kerja dari manusia dengan peradaban baru, itu kita mampu meraih seluruh mimpi-mimpi kita, dan karenanya Nusa Tenggara Timur sedang menyiapkan secara serius,” jelasnya

Kepada kepala daerah se-Provinsi NTT, Gubernur Viktor menegaskan dengan dibangunnya infrastruktur TIK secara serius oleh Kementerian Kominfo perlu disambut dan dimanfaatkan dengan baik.

“Kalau Pak Menteri dengan jajaran sudah bekerja luar biasa, Direktur BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) untuk Infrastrukturnya membangun hebat di NTT, tapi kalau sumber daya manusianya tidak ada di desa, semata-mata membangun jalan tapi tidak ada manfaat apa-apa,” imbuhnya.

Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan BTS dan Program Literasi Digital di Provinsi NTT, dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah. Kegiatan juga berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Lokasi BTS
Direktur Infrastruktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo Bambang Nugroho merinci pembangunan BTS lokasi baru sebanyak 421 di Provinsi NTT.

“BTS 4G tersebut akan dibangun di Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 24 lokasi, Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 66 lokasi, Kabupaten Alor sebanyak 33 lokasi, Kabupaten Ende sebanyak 59 lokasi, Kabupaten Kupang sebanyak 24 lokasi,” ujarnya.

Kemudian, di daerah lain mencakup Kabupaten Lembata sebanyak 31 lokasi, Kabupaten Nagekeo 1 lokasi, Kabupaten Rote Ndao 15 lokasi, dan Kabupaten Sabu Raijua 3 lokasi.

“Juga di Kabupaten Sumba Tengah sebanyak 21 lokasi, Kabupaten Sumba Timur sebanyak 89 lokasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 15 lokasi, Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 4 lokasi, Kabupaten Manggarai sebanyak 31 lokasi, Kabupaten Sumba Barat sebanyak 4 lokasi, dan Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 1 lokasi,” paparnya.

Direktur Infrastruktur BAKTI Kominfo menegaskan sampai  saat ini, pembangunan BTS 4G di NTT sudah mencapai tahap ready for construction (RFC).

“Sudah 82 titik yang saat ini statusnya RFC. Diperkirakan pada rentang September hingga November tahun 2021 ini semua sudah akan on-air,” tutur Bambang Nugroho,” imbuhnya.

Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan BTS dan Program Literasi Digital di Provinsi NTT, dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah. Kegiatan juga berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. (Red)

.LAMPUNG SELATAN, (TB) – Pilkades serentak di Desa Tanjung baru Kecamatan Merbau Mataram sudah memasuki tahapan penyampaian anggaran biaya Pilkades ke semua kandidat Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades) di Desa setempat,Sabtu (26/6/2021).

Kegiatan yang dihadri oleh Camat Merbau Mataram, Heri Purnomo. S.Km, Plt Kepala Desa Tanjung Baru, Handoyo Soesilo, Ketua BPD, Babinkamtibmas, Babinsa serta Bacakades. Ironisnya Panita Pilkades tidak memperbolehan awak Media hadir untuk meliput kegiatan itu,Dengan alasan wartawan tidak memiliki undangan sehingga awak Media tidak diperbolehkan masuk ruangan kegiatan tersebut.

Maaf pak dari mana, ada undangan tidak, kalau tidak ada undangan tidak boleh masuk kata salah seorang Panitia yang bertugas di bagian pencacat buku tamu.

Setelah wartawan Media ini yang tidak diperbolehkan masuk di ruangan kegiatan tersebut,wartawan bertanya kepada Panitia apa permasalahanya saya tidak diperbolehkan masuk ke ruangan ini.

“Ini instruksi dari ketua Panitia, wartawan tidak diperbolehkan masuk di dalam ruangan, hanya diperbolehkan diluar ruangan balai desa saja, sebentar Pak saya tanya Ketua Panitia dulu,” ujar panitia itu lagi.

Usai berdebat antara wartawan dan Panitia, akhirnya panitia memperbolehkan media masuk untuk meliput kegiatan itu.

Sementara, menanggapi kejadian itu, Wartawan Media Cakrawala TV, Dui Andi Saputra yang ikut serta dalam pengusiran awak Media dalam kegiatan tersebut mengatakan, kejadian yang terjadi pada hari ini di balai Desa Tanjung Baru tidak seharusnya terjadi apabila Panitia tidak membatasi dengan cara mengalang-halangi kegiatan Wartawan dalam mencari berita.

“Ini sudah perlakuan buruk terhadap Insan Pers dalam bekerja mencari berita, hal yang tidak wajar ini seharusnya tidak terjadi, ” kata Dui Andi.

Menurut Dui, dalam kegiatan serimonial apa pun, terutama dalam kegiatan Liputan Pesta Demokrasi Pilkades, sudah menjadi suatu kewajaran kalau di exspos oleh Media, apa lagi kegiatan itu tentang pemaparan atau pemberitahuan Nilai Anggaran Pilkades oleh Panitia Pilkades ke semua Bacakades.

“Ini ada apa, kok sampai ketua Panitia Pilkades Tanjung baru, Nasir tidak memperbolehkan wartawan masuk kedalam ruangan kegiatan, apa lagi dengan alasan wartawan tidak di undang, ” tegasnya.

Dengan kejadian ini sudah terlihat kalau panitia Pilkades Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram, secara tidak langsug telah menghalang-halangi kegiatan atau pekerjaan Wartawan dalam meliput mencari berita.

sudah jelas, dalam UU Pers Nomor 40 tahun 1999, barang siapa mengalang-halangi kegiatan Wartawan dalam bekerja mencari berita itu ada sangsinya.

(Anta/Roman).