CIBINONG, (TB) – Dalam rangka memperingati Hari Jadi Bogor (HJB) Ke-542 Tahun 2024, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Bogor telah menyelenggarakan kegiatan Gebyar Pembayaran Pajak Daerah yang berorientasi untuk menarik Wajib Pajak (WP) dalam melakukan kewajibannya membayar pajak. kegiatan dilaksanakan di Ruang Pelayanan Bappenda Kabupaten Bogor pada Kamis Tanggal 30 Mei 2024.

Wajib Pajak yang datang secara langsung untuk melakukan pembayaran pajak mendapatkan souvenir dan berkesempatan memenangkan Doorprize yang menarik.

Kegiatan tersebut mendapatkan respon yang positif dari Wajib Pajak sehingga realisasi pembayaran pajak yang diterima pada hari tersebut sangat signifikan, yakni Rp 6.435.181.685,00, jauh lebih tinggi dari rata-rata penerimaan harian sebesar Rp 1.849.624.042,00.

Para unsur Pimpinan Bappenda dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) unit Bappenda Kabupaten Bogor dalam rangka menyambut Masyarakat/Wajib Pajak yang datang secara langsung ke Kantor Bappenda di Jalan Tegar Beriman dalam melakukan kewajibannya membayar pajak.

Pada Tahun Anggaran 2024 ini Bappenda memiliki tujuan “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)”, dengan indikator tujuan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari tujuan dimaksud maka Bappenda memilik Sasaran “Meningkatnya Pajak Daerah”, dengan Indikator sasaran yaitu Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Target sebesar 70,96 %.
Arah kebijakan dan strategi-strategi yang dilaksanakan Bappenda dalam Tahun Anggaran 2024 ini berorientasi terhadap peningkatan penerimaan pendapatan pajak daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama para wajib pajak. Penerimaan realisasi pajak daerah dari 10 jenis pajak yang dikelola Bappenda Kabupaten Bogor, selalu mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya, demikian juga kualitas pelayanan meningkat seiring dengan pengembangan inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Bappenda Kabupaten Bogor.
Dalam menyusun strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bogor, dalam hal ini Bappenda melakukan antara lain Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD. Kegiatan ini merupakan Upaya memperluas cakupan penerimaan pendapatan.
Dalam usaha peningkatan cakupan dimaksud, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan adalah:
1. Menambah objek dan subjek pajak dan retribusi;
2. Peningkatan besarnya penetapan;
3. Mengurangi tunggakan.
Karena masih belum optimalnya Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan diatas, maka Bappenda Kabupaten Bogor melakukan beberapa strategi yang diperlukan, antara lain:
1. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah;
2. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta, BUMD dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah;
3. Melakukan monitoring rutin dan evaluasi;
4. Meningkatkan komitmen seluruh stakeholder agar dapat terlaksananya strategi peningkatan PAD;
5. Menyelenggarakan sistem komputerisasi penerimaan daerah;
6. Pembuatan Tim PAD lintas sektor.

Strategi-strategi tersebut berdampak terhadap meningkatnya penerimaan pajak daerah di Wilayah Kabupaten Bogor, hal tersebut dapat dilihat pada pencapaian kinerja Bappenda Kabupaten Bogor pada sektor penerimaan Pajak Daerah s.d 31 Mei 2024 dibawah ini.

PAJAKMU MEMBANGUN BOGOR.!

Capaian Penerimaan pajak Daerah S/d 31 Mei 2024

Pencapaian realisasi pajak daerah untuk 10 jenis pajak daerah sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 adalah sebesar Rp 1.037.576.332.840,00 atau 36,64 % dari target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 2.831.535.400.000,00 dengan rincian realisasi penerimaan sebagai berikut:

Penerimaan realisasi pajak daerah di Kabupaten Bogor dari 10 jenis pajak yang dikelola Bappenda Kabupaten Bogor, paling besar terkontribusi dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan capaian Rp 320.409.921.131,00 dan Kedua terbesar dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan capaian Rp 215.379.179.497,00 sebagaimana tergambar pada diagram realisasi pajak daerah di bawah ini.

Realisasi penerimaan pajak daerah masih akan bertambah penerimaannya sampai dengan akhir tahun per tanggal 31 Desember 2024, karena masa jatuh tempo pembayaran pajak selain PBB-P2 dibayarkan paling lambat per tanggal 15 Desember 2024, sedangkan masa jatuh tempo pembayaran PBB-P2 di Bulan Agustus.

Pada Tahun 2024 Kabupaten Bogor kembali mengeluarkan Kebijakan Relaksasi Pajak Daerah yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak, berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan Tahun Pajak 2023, yaitu:

Penghapusan Denda
untuk PBB P2 tahun pajak s/d 2023
periode bayar 1 Juni – 31 Agustus 2024

Dengan dikeluarkannya kebijakan Relaksasi Pajak Daerah Tahun 2024 diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan pajak di Kabupaten Bogor, sehingga penerimaan pajak daerah Kabupaten Bogor dapat semakin meningkat sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. (Red)

PESAWARAN, (TB) – Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Kabupaten Pesawaran, Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura kabupaten setempat monitoring ketersediaan dan harga bahan pangan pokok di Pasar Umbul Kluwih Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, Selasa (11/6/2024).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesawaran Hendra Sulistiya mengatakan pemantauan ketersediaan dan harga bahan pangan pokok dilakukan dengan metode survey dan wawancara langsung kepada para pedagang yang terdapat di Pasar Umbul Kluwih.

Di dapat hanya cabai merah yang mengalami kenaikan namun untuk bahan pangan pokok yang lainnya relatif stabil.

“Cabai merah mengalami kenaikan harga sebesar Rp.20,000,- dari harga sebelumnya Rp.40,000,- per hari ini menjadi Rp. 60,000,-,” ucap Hendra.

Kenaikan itu dimungkinkan dari faktor cuaca dan tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi menjelang hari raya Idul Adha.

Namun bawang merah mengalami penurunan sebesar Rp.10.000,- yang sebelumnya Rp.50.000,- menjadi Rp.40.000,-.

Hendra menyimpulkan ketersediaan bahan pangan pokok yang di butuhkan masyarakat Kabupaten Pesawaran dalam kondisi aman. Juga tidak di temukan adanya produk makanan dan minuman yang melewati kadaluarsa.

Dirinya berharap dengan adanya hasil dari pemantauan ketersediaan dan harga bahan pangan pokok ini dapat menjadi acuan bagi para stakeholders dalam mengambil kebijakan terkait. (Oby)

PESAWARAN, (TB) – Visi Kabupaten Pesawaran Tahun 2025-2045 adalah Pesawaran Maju Berkilau 2045, Mewujudkan Kabupaten Pesawaran Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan, Dan Unggul.

Hal itu diutarakan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona pada Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 – 2045 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesawaran, Jumat (07/06/2025).

Sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung terkait penyusunan RPJPD Tahun 2025- 2045 tentang menjelang berakhirnya periode RPJPD Tahun 2005-2025 baik di level nasional maupun daerah.

Sejak tahun 2023, seluruh jenjang pemerintahan sedang menjalani proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2025-2045.

Mengingat pada tahun 2024 pemerintah melaksanakan pemilu serta pemilukada, pada aspek perencanaan, seluruh pemerintah provinsi/kabupaten/kota harus menyelesaikan dokumen perencanaan jangka panjang (RPJPD Tahun 2025-2045).

“Sebab dokumen perencanaan ini akan digunakan oleh para calon kepala daerah sebagai acuan dalam menyusun visi dan misi pembangunan ke depan,” ujar Dendi.

Bupati Dendi menekankan keseragaman periodisasi dari dokumen perencanaan pembangunan secara menyeluruh di semua jenjang pemerintahan untuk memperkuat sinergitas dan efektifitas kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah.

Dirinya menjelaskan substansi RPJPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 – 2045 merupakan cerminan dari kondisi Kabupaten Pesawaran yang ingin dicapai untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Berdasar pada kondisi sampai dengan saat ini dan tantangan-tantangan yang akan kedepan sampai tahun 2045 diperoleh visi Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 -2045.

“Juga mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki daerah serta mempedomani RPJPN Tahun 2025 – 2045, RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 dan RTRW Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039 maka visi Kabupaten Pesawaran Tahun 2025-2045 adalah Pesawaran Maju Berkilau 2045: Mewujudkan Kabupaten Pesawaran Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Unggul,” tutupnya. (Oby)

BOGOR, (TB) – Kabupaten Bogor sudah berusia 542 tahun, begitu banyak cerita mulai dari segi pembangunan dan segudang permasalahannya yang dilalui oleh Bumi Tegar Beriman itu sendiri.

Hal itu seperti disampaikan, Ketua Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP), Rahmatullah.

Dia mengatakan, Kabupaten Bogor telah banyak melaksanakan berbagai rangkaian acara dalam peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) yang dilakukan di pusat pemerintahan yakni Pemkab Bogor, dan juga setiap pusat-pusat pelayanan juga turut serta memeriahkan perhelatan akbar tersebut.

“Dengan ikut serta memeriahkan HJB sambil menunjukan identitasnya dengan cara berpakaian serba budaya sunda. Hal ini menunjukan bahwa kayanya akan budaya sunda yang kita miliki,” kata Rahmatullah, dalam keterangannya secara tertulis kepada wartawan media ini, Selasa (04/6/2024).

Ia melanjutkan, momentum ini adalah dimana ulang tahunnya masyarakat Kabupaten Bogor. Namun tetapi, berbeda cerita HJB ke-542 ini, dimana Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Jawa Barat, memberikan kado di peringatan HJB dengan hasil pemeriksaannya di tahun 2023.

Dimana menghasilkan, bahwa masih banyak pejabat teras di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor yang diduga masih melakukan pungutan liar (Pungli)  di lingkaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing.

“Kabar ini, bagi kami sebagai warga asli Kabupaten Bogor sangat memalukan dan tentu sangat menyakiti hati kami sebagai warga masyarakat,” tegas pria yang akrap disapa Along ini.

Lebih lanjut ia memaparkan, seharusnya semakin bertambahnya umur bagi Kabupaten Bogor ini, semestinya harus lebih baik lagi dari tata kelola pemerintahannya maupun semua pelayanan dan pembangunan.

“Tapi faktanya yang di suguhkan BPKP Jawa barat, menyuguhkan semakin menurunnya rasa kesadaran dan integritasnya.
Artinya Kabupaten Bogor ini diibaratkan sedang sakit yang kronis,” ungkap dia.

Tentu hal ini, lanjutnya, menunjukan sikap oknum-oknum pejabat teras di Kabupaten Bogor tidak punya moral dan bermental miskin.

Baginya, Bogor ini memang sudah dikenal pemimpinnya yang selalu berhadapan dengan hukum baik dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) hingga Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya.

Tapi tetap saja, tidak memberikan efek jera terhadap pejabat-pejabatnya yang saat ini sedang menjalankan roda pemerintahan yang sampai saat ini pun terus melakukan pungli di setiap SKPD yang dipimpinnya masing-masing.

“Apalagi Penjabat (Pj) Bupati Bogor Asmwa Tosepu akan memutasi kembali pejabat-pejabat di eselon dilingkup Pemkab Bogor. Menurut kami ini, hal itu bukan solusi yang efektif dan tidak akan signifikan perubahan dan perbaikannya,” beber Along.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, APH terutama KPK karena ini sudah sangat jelas pernyataan hasil pemeriksaan BPKP Jabar, pihaknya kira untuk segera bertindak bagi siapapun oknum pejabat Kabupaten Bogor yang melanggar hukum.

“Jadi KPK harus ikut memeriahkan juga di HJB ke-542 ini untuk turun ke Kabupaten Bogor khususnya, agar Bogor menjadi pemerintahan yang kembali sehat. Dan dalam hal ini juga di HJB, kami warga masyarakat punya harapan Kabupaten Bogor ini menjadi daerah good governance, free from corruption and civilized (Tata Kelola yang Baik, Bebas dari Pungli/Korupsi dan Beradab),” pungkasnya. (St)

BOGOR, (TB ) – Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor Yunita Mustika Putri meminta kepada jajarannya agar memaknai peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke 542 sebagai momentum untuk meningkatkan kinerja dalam mewujudkan kesejahteraan Kabupaten Bogor yang makmur.

Menurutnya, momen peringatan HJB ke 542 tahun 2024 ini tidak hanya dimaknai sebagai suatu kegiatan rutin tahunan yang hanya diisi dengan kegiatan seremonial sesaat.

“Saya berharap kepada seluruh staf dan pejabat di Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor bisa memaknai momen peringatan HJB ini sebagai lahirnya kembali semangat kebersamaan, kekeluargaan, kegotong-royongan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing,” kata Yunita Mustika Putri kepada wartawan usai Rapat Paripurna dalam rangka HJB ke 542 di gedung DPRD Kabupaten Bogor pada Senin, 3 Juni 2024.

Yunita sapaan akrabnya mengungkapkan, Sekretariat DPRD bisa terus bersinergi dengan seluruh pihak untuk menjadi pelopor yang inspiratif dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bogor, salah satunya melalui rapat-rapat paripurna yang diselenggarakan oleh 55 anggota DPRD.

“Hal itu tentunya tidak mungkin bisa dilaksanakan sendiri tanpa adanya kerjasama yang baik dengan berbagai pihak terkait, stakeholder terkait, di antaranya Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Bogor, kemudian juga dengan teman-teman media,” ujar Yunita.

“Selain itu, dalam rangka peningkatan kinerja, saya berharap rekan-rekan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor harus selalu bekerja secara profesional serta bersinergi dan berkolaborasi melalui tindakan nyata,” tandasnya. (Red)

BOGOR, (TB) – DPRD Kabupaten Bogor menggelar Rapat Paripurna dalam rangka memperingati Hari Jadi Bogor atau HJB ke-542 tahun 2024 yang berlangsung, Senin 03 Juni 2024.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto selaku pimpinan sidang menyampaikan tema HJB ke-542 kali ini adalah “Babarengan, Akur, Makmur” atau “Berbaur”, yang bermakna pentingnya sinergi, kebersamaan, kerukunan serta keharmonisan antar pemangku kepentingan dan segenap elemen masyarakat yang beragam di kabupaten bogor ini

” Di momentum peringatan Hari Jadi Bogor ini, sinergitas, kebersamaan antara Forkompinda baik itu yang ada di Yudikatif dan Legislatif sangatlah penting untuk mewujudkan Kabupaten Bogor yang maju, makmur sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan,” ucap Rudy.

“Kerukunan antar pemangku kepentingan dan segenap elemen warga masyarakat kabupaten bogor juga menjadi kunci sukses untuk tercapainya tujuan kabupaten bogor yang maju dan istimewa,” cetus Rudy Susmanto.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Bogor, Asmawa Tosepu di momentum peringatan Hari Jadi Bogor ke-542 itu juga menyampaikan sejumlah prestasi yang sudah diraih Kabupaten Bogor.

Menurutnya pelaksanaan pembangunan daerah baru-baru ini telah meraih sejumlah capaian dan kemajuan.

“Alhamdulillah, berkat ridho Allah Subhanahu Wa Ta’ala, tuhan yang maha kuasa, serta jalinan sinergi dan kolaborasi yang baik antara Forkopimda, aparatur, stakeholder dan elemen masyarakat, di masa transisi ini pelaksanaan pembangunan daerah baru-baru ini telah meraih sejumlah capaian dan kemajuan,” tutur Asmawa.

Diantaranya sambung Asmawa adalah hasil penilaian Ombudsman Republik Indonesia untuk pelayanan publik di Kabupaten Bogor 96,15 poin, berada di zona hijau dengan opini kualitas tertinggi.

Selain itu, Kabupaten Bogor juga meraih juara pertama dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) awards 2024, kategori kabupaten dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Serta meraih penghargaan kearsipan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan hasil kategori “A” atau memuaskan, dan memperoleh kinerja terbaik di Provinsi Jawa Barat.

“Terkait capaian pembangunan, beberapa waktu lalu kita telah melakukan kick off ujicoba operasionalisasi Mall Pelayanan Publik (MPP) yang menjadi sejarah baru dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Bogor dalam rangka menghadirkan pelayanan publik yang berkeadilan,” ujar Asmawa.

Berbagai capaian tersebut menurut Asmawa merupakan bagian dari upaya Pemkab Bogor untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta dalam rangka transformasi pemerintahan dan pelayanan publik yang sebelumnya konvensional menuju modern, manual menjadi digital, lambat menjadi cepat, susah menjadi mudah, dan yang tadinya mahal menjadi lebih efisien, tandas Asmawa. (Sto)

BOGOR, (TB) – Penjabat (Pj) Bupati Bogor, Asmawa Tosepu mengaku, berdasarkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), bahwa terdapat ratusan temuan yang didominasi Pungutan Liar (Pungli).

Pengakuan tersebut disampaikan Asmawa saat memberi sambutan pada pelantikan pejabat eselon III dan IV dilingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor, bertempat diruang Serbaguna 1, Sekretariat Daerah (Setda), Cibinong, pada Jum’at (31/5/2024).

“Dalam kurun waktu seminggu kedepan, saya akan panggil oknum-oknum itu. Memalukan, dan kepada 67 pejabat yang saat ini telah dilantik, jangan sampai saya mendengar hal seperti itu. Saya minta itu diperhatikan karena kita bekerja dibayar oleh negara dan masyarakat,” tegas Asmawa, didepan puluhan pejabat Pemkab Bogor.

Ia mengaku heran, kepada setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak merasa malu melakukan perbuatan tak terpuji itu. Apalagi lanjut Asmawa, hasil dari perbuatannya itu untuk membiayai keluarganya.

“Apakah kita tidak merasa berdosa, makanya tolong dimanfaatkan dengan baik dan benar jabatan yang saudara-saudara emban ini,” jelasnya.

Tolong.! Berikan pelayanan kepada masyarakat yang baik, bekerja dengan sungguh-sungguh. Integritas itu menjadi penting, tegas Asmawa.

Dan lanjut dia, perlu saya ingatkan kembali integritas itu merupakan faktor kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih efektif dan efisien, ujarnya.

Asmawa mengajak, dengan pernyataan fakta integritas ini bisa dijadikan sebagai momentum memupuk diri sendiri bagi ASN-ASN dalam menjalankan tugasnya dengan baik tanpa adanya tindakan tak terpuji.

Karena, menurut Pj Bupati Bogor Asal Makassar ini, integritas itu dilandasi dengan kejujuran dari diri masing-masing, tanggungjawab dan disiplin serta norma serta etika sebagai aparat pemerintah. Hal-hal begini yang perlu kita benahi sebenarnya, kita harus bisa membenahi tata kelola pemerintahan yang baik, tutur Asmawa.

Dia juga menjelaskan, bahwa temuan yang disebutnya didominasi oleh aksi pungli yang umumnya terjadi di lingkungan sekolah-sekolah, dan ada sebanyak 129 temuan.

“Sekolah-sekolah yang hari ini banyak temuan, ada 129 temuan inspektorat. Jadi tolong segera ditindaklanjuti dengan waktu paling lama 60 hari kedepan, termasuk yang berada di OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Inspektorat segera bentuk tim untuk kita bedah, serta untuk ketiga kalinya Kabupaten Bogor meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), apa kita tidak punya keinginan untuk dapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” tukasnya.

Di Penghujung sambutannya, Pj Bupati Bogor tersebut meminta kepada para ke 67 Pejabat eselon III dan IV yang baru dilantik, untuk senantiasa menjaga marwah pemerintahan Kabupaten Bogor.

Terkait pungli yang disebut tadi, sesuai dengan LHP dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tahun 2023, temuannya sangat signifikan. Maka dari itu Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu minta kepada semua pejabat di Kabupaten Bogor agar temuan BPK ini segera segera ditindaklanjuti termasuk camat-camat yang mempunyai fungsi pembinaan di wilayahnya masing-masing, tandas Asmawa. (Sto)

CIBINONG, (TB) – Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu melantik sebanyak 67 Pejabat Eselon III dan IV di lingkup Pemerintahan Kabupaten Kabupaten Bogor yang dilangsungkan di Ruang Serbaguna 1 Sekretariat Daerah (Setda), pada Jum’at (31/5/2024).

Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengungkapkan pelantikan tersebut telah melalui tahapan dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang ada.

” Untuk pelantikan ini, saya sudah mendapatkan izin dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” kata Asmawa Tosepu kepada wartawan usai acara pelantikan.

” Dari 90 nama-nama yang diusulkan sebanyak 67 pejabat yang disetujui untuk dilakukan pelantikan hari ini,” ungkap Asmawa.

Pj Bupati Bogor ini juga menambahkan, soal pelantikan tersebut bukan kemauan pribadinya tapi memang harus dilakukan karen kebutuhan organisasi, lantaran memang ada beberapa jabatan yang ditinggalkan oleh pejabatnya karena pensiun.

” Jadi dalam rangka pengembangan karir perlu ada hal ini, yaitu mutasi dan rotasi. Dan itu hal biasa sebenarnya dalam suatu organisasi pemerintahan dalam rangka meningkatkan performance kinerja organisasi,” terangnya.

Asmawa menjelaskan, pelantikan yang dilakukan kali ini sangat variatif, dari beberapa unsur Organisasi Pimpinan Daerah (OPD), mulai dari Camat, lurah, maupun pejabat-pejabat di OPD masing-masing.

“Semuanya lengkaplah, hampir di seluruh OPD. Dan harapan saya mereka yang baru saja dilantik dapat melaksanakan tanggungjawab dan amanah, karena sangat berat menjadi pemimpin saat ini lantaran tuntutannya adalah kita para pejabat harus melayani masyarakat bukan malah diminta dilayani, Itu yang paling berat, apalagi kalau kita berbicara diera ketidakpastian atau era distrupsi ini ya,” ujarnya.

Lanjut Asmawa, para pejabat sekarang ini harus bisa mencari terobosan-terobosan. Jadi tidak bisa lagi melakukan melaksanakan tugas dan fungsi itu secara rutin seperti biasa-biasa saja.

” Eranya saat ini, zamannya sudah harus ada terobosan, ada inovasi, harus kreatif dan saya sudah perintahkan khususnya kepada para kepala wilayah bahwa mereka harus tahu kondisi di wilayah masing-masing tidak boleh hanya sekedar menerima laporan saja. Dan mudah-mudahan dengan cara-cara seperti ini tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bogor ini dari hari ke hari akan semakin baik,” harapnya. (Sto)

CIBINONG, (TB) – Camat Cibinong Acep Sajidin secara langsung membuka Lomba Olahraga Tingkat Kecamatan Cibinong yang melombakan lima cabang olahraga tradisional yang bertempat di SMP PGRI Cibinong Jalan Citatah Kelurahan Ciriung Cibinong. Jumat 31 Mei 2024.

Dalam Sambutannya Acep Sajidin menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada anak – anak yang  hadir serta mengikuti kegiatan lomba tersebut.

” Terimakasih kepada seluruh perangkat pendidikan SMP PGRI Cibinong yang sudah bersedia dan siap menjadi penyelenggara dan tuan rumah kegiatan ini. Serta seluruh panitia dan kepala sekolah yang sudah turut serta menghadirkan anak – anak untuk ikut lomba ini,” ucapnya.

Lanjut Acep Sajidin, Lomba Olahraga Tradisional ini juga dalam rangka menyambut Hari Jadi Bogor (HJB) yang ke 542. Selain itu untuk mengenalkan dan melestarikan budaya permainan tradisional yang merupakan kekayaan Nusantara kepada anak – anak yang banyak tidak tahu bahkan tidak mengenal permainan tradisional sendiri, Tanda.

Pada kesempatan yang sama ketua PGRI Cabang Cibinong Tatang Rasmana juga menyampaikan bahwa kegiatan itu selain dalam rangka Hari Jadi Bogor atau HJB juga memperkenalkan cabang olahraga tradisional sebagai budaya warisan leluhur serta kekayaan budaya bangsa.” Jelas Tatang.

Adapun cabang-cabang olahraga tradisional (Oltras ) yang dilombakan tersebut antara lain ; Tarampah Panjang,Hadang, Dagongan Dagongan, Sumpitan dan Enggrang. Lomba Olahraga Tradisional ini berlangsung satu hari saja. (Red)

BOGOR, (TB) – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto berharap para Kepala Desa yang hari ini mendapatkan Surat Keputusan (SK) perpanjangan jabatan bisa meningkatkan kinerja pemerintahannya.

Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri acara penyerahan SK Perpanjangan Jabatan Kades se-Kabupaten Bogor yang dilaksanakan di Gedung Laga Satria, Kamis 30 Mei 2024.

“Kami ucapkan selamat bertugas kepada para Kepala Desa yang hari ini mendapatkan SK perpanjangan jabatan selama 2 (dua) Tahun. Kami juga mengapresiasi keputusan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden Jokowi dan nantinya tentu akan jadi program keberlanjutan oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto,” ucap Rudy.

Lanjut Rudy, kita cukup optimis dengan perpanjangan masa jabatan kades ini ke depan Indonesia akan semakin maju, ujarnya.

Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto juga menyampaikan akan melanjutkan dan menyempurnakan apa yang sudah dilakukan dan yang sudah dikerjakan oleh presiden Jokowi.

Hal ini menurut Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra tersebut adalah langkah kongkrit, bahwa kita bisa melihat program program tetap berjalan di masa transisi atau di awal-awal kepemimpinan presiden terpilih.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor yang digadang-gadang sebagai Kandidat kuat calon Bupati Bogor untuk periode tahun 2024-2029 dari Partai Gerindra ini juga sangat berharap siapapun nanti yang memimpin kabupaten Bogor, agar program unggulan yang sudah dicetuskan oleh Kepala Daerah/Bupati sebelumnya, seperti Bantuan Keuangan (Bankeu) atau yang populer disebut program Samisade (Satu Milyar Satu Desa) tetap dilanjutkan atau bahkan ditingkatkan.

” Kita berharap siapapun nanti kepala daerahnya selain bantuan keuangan untuk infrastruktur desa, agar ada juga anggaran khusus untuk menjadikan kantor desa sebagai pusat pelayanan desa. Jadi kantor desa bukan hanya sekedar kantor biasa tetapi bisa jadi pusat layanan kesehatan, sosial dan lainnya. Dan ini tentunya membutuhkan anggaran tertentu.” sebut Rudy.

Lanjutnya, “Karena ini program yang baik ini, harus kita jaga, kita rawat dan tentunya harus kita lanjutkan dan sempurnakan.” kata Rudy.

Terkait Bantuan Keuangan untuk infrastruktur atau program Samisade itu sendiri, kami melihat sangat baik dan efektif dalam percepatan pembangunan. Kalaupun ada permasalahan, permasalahan itu hanya beberapa gelintir saja dalam artian tidak terjadi di 416 desa yang ada di kabupaten Bogor ini. Dan itu hanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu saja.

” Secara pribadi saya mengapresiasi program yang dicanangkan oleh Kepala Daerah atau bupati sebelumnya baik itu Bu Ade Yasin, maupun penerusnya Bapak Iwan Setiawan.
Apapun Program yang baik, kita katakan baik kok,” ucap Rudy.

“Sekali lagi saya berharap siapapun nanti Kepala Daerahnya agar program yang sudah baik itu tadi jangan dihilangkan tapi disempurnakan dan kalau perlu anggarannya ditambah.” Tegas Rudy.

Untuk diketahui, sebanyak 410 Kepala Desa dari 416 Kepala Desa yang ada di Kabupaten Bogor, hari ini menerima SK Perpanjangan Jabatan selama 2 (tahun) yang diserahkan langsung oleh Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu di Gedung Laga Tangkas, Pakansari,Cibinong.

Dalam sambutannya Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengatakan bahwa penyerahan SK Perpanjangan Jabatan tersebut dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang yakni UU Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan dari UU Desa Nomor 6 Tahun 2006 tentang penambahan masa Jabatan Kepala Desa. (Sto)