Bupati Dendi Berharap Peningkatan Iklim Investasi Di Kabupaten Pesawaran

PESAWARAN, (TB) – Pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Pesawaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Demikian disampaikan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setdakab Pesawaran Heriansyah pada Upacara Mingguan di Lapangan Pemkab Pesawaran, Senin (29/01/2024).

Heriansyah mengatakan kinerja penanaman modal tahun 2023 sebesar 77,3% dari target yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi/BKPM.

“Kinerjanya yaitu sebesar 156,36 Milyar (Seratus Lima Puluh Enam Koma Tiga Puluh Enam Milyar) dari Target yang sebesar Rp.202,28 Milyar (Dua Ratus Dua Koma Dua Puluh Delapan Milyar),” katanya.

Disebutkan dari realisasi penanaman modal tersebut, disumbangkan dari sektor pertambangan sebesar Rp.42,95 Milyar (Empat Puluh Dua Koma Sembilan Puluh Lima Milyar) atau 27% dan sektor Listrik, gas dan air sebesar Rp.36,3 Milyar (Tiga Puluh Eman Koma Enam Milyar) atau 23,2%”, ungkapnya.

Heriyansyah menjelaskan Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melakukan beberapa upaya agar kinerja penanaman modal dapat meningkat.

Pertama, dengan melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi bagi Pelaku Usaha.

Selanjutnya, melaksanakan pelayanan perizinan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan berbasis risiko dan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah.

Dan terakhir, menawarkan potensi investasi melalui promosi potensi penanaman modal. Promosi penanaman modal yang berstatus Clean and Clear dan Document Ready to Offer ditawarkan melalui event promosi kepada investor baik pemerintah maupun swasta dari dalam dan luar negeri.

Ia pun mengimbau kepada seluruh OPD terkait untuk memberikan dukungan dan selalu berperan aktif agar upaya-upaya tersebut agar dapat berjalan secara efektif.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran, Para Staf Ahli, Asisten dan Seluruh Kepala OPD di lingkup Pemkab Pesawaran, Para Pejabat Administrator, Pengawas, ASN, P3K, Petugas Tenaga Kontrak dan Seluruh Peserta upacara. (Oby/Rif)




DPRD Kabupaten Bogor Anggarkan Rp 1,4 M Untuk Pakaian Dinas, CBA: Terlalu Boros dan Berlebihan

BOGOR , (TB) – Tahun 2024 ini, warga Kabupaten Bogor akan melihat anggota DPRD-nya lebih ngejreng. Karena semua anggota DPRD akan memiliki pakaian dinas baru yang mahal dan bonafide

Berdasarkan pantauan Center for Budget Analysis (CBA), Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor pada bulan Januari 2024 memiliki 3 paket pengadaan pakaian dinas.

Pertama, belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota. Untuk pengadaan ini pagu yang disiapkan sebesar Rp. 1.103.478.750.

Dengan anggaran Rp 1 miliar lebih ini, pimpinan dan anggota DPRD akan mendapatkan seragam baru berupa; Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Lengkap, Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang, ditambah Atribut.

Kedua, belanja pakaian DPRD yang bercirikan khas daerah. Pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 165.000.000.
Uang ratusan juta ini, semua anggota DPRD akan memiliki pakaian khas daerah dengan; Beskap lengan panjang pakai puring.

Ketiga, belanja pakaian DPRD yang bercirikan khas daerah titipan. Pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 202.500.000.

Total anggaran untuk tiga pengadaan pakaian dinas DPRD Kabupaten Bogor, tahun 2024 sebesar Rp. 1.471.978.750. Dengan 55 jumlah anggota DPRD, rata-rata biaya untuk setiap anggotanya sebesar Rp. 26.744.1

Jajang Nurjaman Koordinator CBA kepada Media ini mengatakan jika biaya pakaian dinas DPRD Kabupaten Bogor yang mencapai miliaran rupiah ini terlalu boros dan berlebihan.

“Terlalu boros & berlebihan. Sebaiknya Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor mengevaluasi belanja pakaian dinas tersebut. Bahkan akan lebih bijak jika membatalkan pengadaan yang mubazir ini.” Tegas Jajang dalam keterangan tertulisnya, Sabtu  27 Januari 2024. (Red)




Sekda Pesawaran Minta Pelayanan di Puskesmas Lebih Profesional

PESAWARAN, (TB) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pesawaran Wildan menyerahkan surat rekomendasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kepada 2 Puskesmas di Kabupaten Pesawaran.

Wildan mengatakan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Ia meminta pengelolaan BLUD Puskesmas dilakukan lebih profesional dan mandiri.

“Yang paling penting di dalam pengelolaan BLUD, Puskesmas harus menekankan profesionalisme, komitmen dan kemandirian,” ujar Wildan di ruang kerjanya pada Rabu (24/01/24).

Sekda yang juga selaku ketua Tim Penilai BLUD berharap melalui sistem BLUD, Puskesmas dapat melakukan pelayanan lebih cepat.

“Hal itu karena puskesmas bisa langsung mengatur keuangan sendiri, juga ketersediaan alat medis dan bahan habis pakai lebih terjamin karena sistem pengadaan lebih fleksibel,” terangnya.

Wildan menjelaskan saat ini seluruh Puskesmas di Kabupaten Pesawaran telah berstatus BLUD.

“Sebanyak 15 Puskesmas di seluruh kecamatan di Kabupaten Pesawaran akhirnya sudah BLUD, sejak tahun 2020 sebanyak 13 Puskesmas sudah BLUD dan 2 Puskesmas BLUD pada Desember 2023,” pungkasnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran dr. Media Apriliana menambahkan 2 Puskesmas yang baru BLUD ini berasal dari Kecamatan Way Khilau yaitu Puskesmas Kota Jawa dan Puskesmas Gunung Sari.

Dirinya bersyukur seluruh Puskesmas sudah BLUD, sehingga masing masing Puskesmas dapat lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan.

Selain itu, juga bisa melakukan rekrutmen tenaga sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.

Ia menjelaskan dalam proses penilaian usulan penerapan BLUD pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kabupaten Pesawaran, terdapat 6 dokumen yang dinilai.

“Antara lain surat kesanggupan untuk meningkatkan kinerja, dokumen tata kelola, dokumen Renstra, dokumen standar pelayanan maksimal, dokumen laporan keuangan pokok dan laporan audit terakhir,” pungkasnya. (Oby)




Bupati Pesawaran Minta OPD Tingkatkan Kualitas dan Profesionalitas Kinerja

PESAWARAN, (TB) – Bupati Pesawaran menghimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Pesawaran mencapai Clean Government dan Good Governance dengan meningkatkan kualitas dan profesionalitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Demikian dikatakan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona yang diwakili Asisten Pemerintahan & Kesra Setdakab Pesawaran Sunyoto pada upacara mingguan di Lapangan Pemkab Pesawaran, Senin (22/01/2024).

Dalam implementasi mewujudkannya salah satunya melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.

“MCP KPK adalah aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan,” ucap Sunyoto.

Sunyoto menjelaskan progress capaian MCP KPK Pemerintah Kabupaten Pesawaran berada pada urutan ke-2 se- Provinsi Lampung.

“Capaiannya adalah 91,49% per 9 Januari 2024 dan termasuk dalam ZONA HIJAU yang menunjukkan kemajuan implementasi yang baik,” terang Sunyoto.

Selain itu, penguatan akuntabilitas kinerja dilaksanakan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 berada pada nilai B.

Dirinya berpesan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah agar terus memperbaiki kualitas dan akuntabilitas kinerja pada masing-masing Perangkat Daerah agar kedepannya penilaian SAKIP Kabupaten Pesawaran dapat lebih ditingkatkan lagi.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) berperan aktif dalam mengawal semua kegiatan yang ada di Perangkat Daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan.

“Pada penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2023, Kabupaten Pesawaran berada pada level 3 yaitu praktik profesional dan manajemen audit intern diterapkan secara seragam,” pungkasnya.

(Oby/Rif)




Pelayanan ATR/BPN Bogor 1 Kabupaten Bogor Dikeluhkan, Kasi PHP Terkesan Persulit Pemohon

BOGOR, (TB) – Pelayanan Kantor Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Wilayah Bogor 1 Kabupaten Bogor, yang terletak di jalan raya Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, diklaim berbelit-belit.

“Pelayanan BPN Bogor 1 Kabupaten Bogor sekarang yang dipimpin terkesan bertele-tele,” ujar Firdaus salah seorang pemohon kepada wartawan Media ini, Rabu (17/01/24) di Cibinong.

Lamban dan berbelit-belitnya yang dimaksudnya itu, dimana meski buku sertipikat sudah dikategorikan lengkap, dan telah ada tandatangan dari Kepala Desa, bahkan petugas kantor pencatatan pertanahan itu sudah melakukan cek lokasi, namun masih masih dianggap belum lengkap.

“Buku sertipikat yang saya mohonkan ini kan hanya tinggal di paraf oleh kasi PHP BPN 1 Kabupaten Bogor, dan berkas sudah dimeja pejabat BPN itu sejak pertengahan Desember 2023 lalu. Tapi mengapa dibilang masih ada persyaratan yang belum lengkap, padahal waktu itu sudah saya lengkapi,” papar Firdaus.

Apalagi, berkas tersebut yang diajukannya itu hanya tinggal di paraf saja oleh pejabat yakni Kepala Seksi (Kasi) Penetapan Hak dan Pendaftaran (PHP) yang dijabat Iman Malvina Yusuf.

Terkait hal tersebut, Firdaus berharap, agar Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Barat, hingga Kementerian ATR/BPN RI, bisa mengevaluasi kinerja para pejabat BPN Bogor 1 tersebut.

“Saya harap aspirasi kami dari masyarakat Kabupaten Bogor terkait pelayanan yang berbelit-belit di kantor BPN Bogor 1 Kabupaten Bogor ini ditanggapi serius oleh pihak terkait,” tegas Firdaus.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Penetapan Hak dan Pendaftaran (PHP) pada BPN 1 Kabupaten Bogor, Iman Malvina Yusuf menyebut, bila masalah hanya tinggal tandatangan atau paraf, baginya sangat mudah. Akan tetapi, kata Iman, kalau persyaratan materil tidak dipenuhi bagaimana.

“Waalaikumsalam mangga pak, Nanti saja di kantor ya pak, saya lagi di Cigudeg. Kalau masalah tinggal di tandatangani mah gampang pak, tapi kalau persyaratan materil tidak dipenuhi bagaimana pak?,” singkatnya. (Sto)




Pantau Pelipatan Surat Suara, Bupati Pesawaran Nilai Gudang KPU Perlu Pengamanan

PESAWARAN, (TB) – Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona bersama dengan Forkopimda, KPU dan Bawaslu melakukan pemantauan, proses pelipatan surat suara Pemilu tahun 2024 di Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran pada Selasa (9/1/2024).

Bupati Dendi menilai agar gudang logistik pemilu KPU Pesawaran perlu adanya peningkatan pengamanan.

Dirinya mengatakan ada sedikit kendala terkait logistik pemilu, karena KPU Kabupaten Pesawaran belum memiliki gudang logistik definitif.

“Saat ini harus sewa, tentu hal ini dalam segi keamanan perlu ada peningkatan baik pengawasan maupun pemantauanya, makanya tadi juga ibu Kapolres dan TNI menambah jumlah personil untuk pengamanannya,” ungkap Dendi.

Kendati demikian, sambung orang nomor satu di Kabupaten Pesawaran itu, untuk proses pelipatan dan sortir surat suara berjalan dengan baik.

“Sejauh ini tidak ada kendala proses pelipatan suaranya, namun memang ada surat suara yang rusak, tapi tidak bisa kami sebutkan. Karena prosesnya masih berjalan dan secara resmi nanti setelah selesai pemilu akan ada laporan dari KPU, untuk nantinya dimusnahkan,” imbuhnya..

Ia menambahkan, untuk hari ini sudah memasuki hari ke empat dan direncanakan akan selesai sampai 10 hari.

“ini tadi kita lihat, sekarang sudah masuk pelipatan kertas suara untuk DPR RI, yang sudah selesai DPRD Kabupaten dan Provinsi, kalau Capres dan DPD belum,” timpalnya.

Dendi juga menjelaskan, pada Pemilu 2024 setidaknya ada jutaan surat suara yang dikirim ke KPU Pesawaran.

“Total surat suara yang masuk ke Kabupaten Pesawaran untuk Pemilu 2024 berjumlah kurang lebih hampir 1,8 juta lembar untuk semua tingkatan mulai dari DPRD Kabupaten, Provinsi, DPR RI, DPD RI dan Presiden. Itu juga sudah termasuk untuk Pemilihan Suara Ulang (PSU) jika nanti ada TPS yang akan melakukan PSU,” jelasnya.

Ia pun berharap kepada penyelenggara dan pengawas Pemilu agar bisa menjaga kesehatan serta bertugas sesuai peraturan.

“Harapan saya semua yang terlibat dalam proses Pemilu 2024 bisa menjaga kesehatan, makanya kami selalu berdiskusi dengan KPU maupun Bawaslu mulai dari perekrutan baik itu PPS maupun KPPS perlu adanya skrining kesehatan meskipun sudah dimandatkan oleh peraturan KPU dan sudah tercover BPJS,” harapnya.

Sementara itu, Kapolres Pesawaran AKBP Maya Heni Hitijahubessy menuturkan Polres Pesawaran akan menambah jumlah personil yang ditempatkan di gudang logistik pemilu.

“Untuk di gudang KPU ini kita ada empat personil polisi dibantu TNI dan Pemda, tapi akan ada penambahan 10 personil polisi yang melekat sisanya preventif dua jam sekali juga dilakukan patroli oleh enam orang polisi,” tuturnya.

Kapolres juga menjelaskan, ada standar operasional prosedur khusus bagi pengamanan gudang logistik pemilu selama proses pelipatan dan sortir surat suara.

“Kami juga menempatkan tiga Polwan yang nantinya akan melakukan penggeledahan kepada petugas pelipatan suara sebelum masuk kedalam gudang karena memang didalam gudang harus steril, termasuk larangan penggunaan handphone, jam tangan ataupun benda lainnya, agar tidak merusak surat suara,” ucapnya.

Ia juga menegaskan melalui Dokkes Polres Pesawaran melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan,” tutupnya.

(Oby/Rif)




Resmikan Jembatan KAWAGU, Bupati Dendi Ingatkan Warga Untuk Bersama Menjaga Infrastruktur

PESAWARAN, (TB) – Pembangunan jembatan merupakan suatu solusi untuk memberikan kenyamanan dan keamanan baik bagi masyarakat Kabupaten Pesawaran maupun bagi semua komponen masyarakat.

Demikian dikatakan Bupati Pesawaran saat meresmikan jembatan KAWAGU (Kampung Sawah -Waylinti – Gunung rejo) yang menghubungkan Dusun Kampung Sawah, Dusun Way Linti dan Dusun Gunung Rejo di Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Senin (08/01/2024).

Bupati Dendi menjelaskan ketersediaan prasarana fisik jembatan merupakan faktor penunjang pengembangan suatu wilayah.

“Sebagai bagian dari sistem transportasi, jembatan tidak hanya mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan,” ucap Dendi.

Bupati berharap jembatan ini dapat dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik, sehingga apa yang di cita – citakan bersama dapat diwujudkan sesuai dengan visi dan misi didalam membangun Bumi Andan Jejama.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Kabupaten Pesawaran itu mengingatkan masyarakat untuk bersama – sama menjaga dan mengawasi infrastruktur jembatan dan jalan yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat.

Selain itu, Dirinya juga mengajak masyarakat tetap menjunjung tinggi kerukunan antar warga dalam menanggapi Pemilu yang akan datang.

“Mari dijaga bersama – sama, kita awasi agar jembatan ini tidak dilewati oleh kendaraan yang beban muatannya berlebihan. Dan pada pemilu mendatang mari kita jaga kondusifitas yang sudah terjaga sampai saat ini,” pungkasnya.

Sementara Kepala Desa Wiyono Toha sangat mengapresiasi Bupati Pesawaran yang telah mendukung pembangunan jembatan KAWAGU.

“Atas nama masyarakat, kami ucapkan terima kasih yang setinggi – tingginya kepada Bapak Dendi Ramadhona. Dulu jembatan ini sangat memprihatinkan, hanya kayu yang disusun dengan rapih dan kalau banjir kayunya bisa hanyut terbawa air,” ucapnya.

Dirinya juga mengajak masyarakat agar dapat menjaga jembatan tersebut dengan baik.

Turut hadir Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas Kominfotiksan, Camat Gedong Tataan, Kepala Desa Kebagusan, Kepala Desa Wiyono, serta warga sekitar.(Oby/Rif)




Selamat! Peratin Sukabaru Punya Kantor Baru

PESISIR BARAT, (TB) – Kantor Peratin Desa Sukabaru Kecamatan Way, Krui Kabupaten Pesisir Barat  Pekon resmi berpindah ke Gedung baru yang berlokasi di atar genjang. Pelaksanaan pindah kantor Peratin Sukabaru beserta aparatnya itu dilakukan pada awal tahun 2024 persisnya tanggal 2 Januari 2024.

Gedung dimaksud, baru dibangun bersamaan dengan bangunan gedung serba guna (GSG) yang dibangun diatas tanah hibah warga setempat yang luas tanah kurang lebih 500 meter.

” Diatas tanah itu dibangun dua gedung satu untuk GSG satunya lagi dibangun Kantor/balai pekon dan alhamdulillah untuk balai pekon sudah selesai dan bisa ditempati, untuk GSG masih dalam tahap finishing 80 persen,” terang Peratin Sukabaru, Jum’at (05/01/24).

Wartawan tugasbangsa.com yang datang berkunjung ke kantor baru tersebut menyampaikan apresiasinya serta memberikan semangat untuk bekerja lebih giat lagi sehubungan dengan awal tahun 2024 harus semangat baru dengan penuh rasa optimis bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Itu harus diyakini jangan sampai kekurangan tahun 2023 dijadikan alasan untuk bermalas-malasan apalagi mau dikaitkan karena gaji aparat pekon udah lima bulan belum terbayarkan itu tidak perlu dijadikan alasan untuk tidak masuk kerja jangan ya.

“Kita harus maklumi bahwa kita Kab. Pesisir Barat masih sulit keuangan dan kita masih banyak yang dibangun. Jadi selamat menempati kantor baru penuh semangat selamat bekerja Aamiin.”  (Chalik)




Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu: Penanganan Parung Panjang Tanggung Jawab Lintas Sektor

PARUNG PANJANG, (TB) – Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu melakukan, peninjauan langsung lokasi pembangunan kantong parkir kendaraan tambang yang berlokasi di Desa Ciomas Kecamatan Tenjo dan Desa Gorowong Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, pada Senin (1/1/24).

Menurutnya peninjauan tersebut sebagai wujud komitmen Pemkab Bogor dalam menindaklanjuti arahan Pj. Gubernur Jabar untuk memprioritaskan penyelesaian permasalahan Parung Panjang berkaitan dengan jalan dan truk tambang di wilayah tersebut.

Sebagai informasi dari total luasan 10,2 hektar lokasi pembangunan kantong parkir, tahap pertama pembangunan kantong parkir akan dilakukan 4 hektar terlebih dahulu.

“Kegiatan hari ini menindaklanjuti arahan dari pak Pj. Gubernur Jabar dalam memprioritaskan penanganan permasalahan Parung Panjang. Selain itu kami juga akan segera berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, juga Pemprov Jabar untuk secepatnya berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Banten, sebab permasalahan Parung Panjang ini adalah tanggung jawab lintas sektor. Sehingga penanganan harus dilakukan sinergi dan kolaborasi bersama-sama,” ungkap Asmawa Tosepu.

Lanjut Asmawa Tosepu, dirinya akan melibatkan seluruh stakeholder termasuk para pengusaha.

“Kita ingin melibatkan stakeholder juga para pengusaha untuk duduk bersama mencari solusi atas permasalahan yang ada,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut peninjauan lokasi parkir Pj. Bupati Bogor Asmawa Tosepu didampingi Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Kepala Dishub dan Kabid Lalin Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor. (Sto)




Abdul Gafar Wara – Wara, Calon Anggota DPRD PKB No.1 Kab. SBT Mohon Doa & Dukungannya.

Kab.SBT, (TB)-Abdul Gafar Wara- Warga, Calon Anggota DPRD Kab. Seram Bagian Timur (SBT) Provinsi Maluku dari Partai PKB No. Urut No. 1 ini, memohon Doa & Dukungan Warga Masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) III yang terdiri dari: Wilayah Pulau Gorom, Gorom Timur, Pulau Panjang, Watubela Kesui dan Teor, ucapnya ketika di hubungi melalui Pesawat Selulernya beberapa Waktu lalu.

Gafar, mengatakan Pemilihan Umum Legislatif (Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi & DPRD Kab/Kota) dan Ekskutif (Pilpres) yang akan di gelar secara serentak pada tanggal 14 Februari 2024 tahun depan.

Berkaitan dengan Pemilu legislatif dan Ekskutif secara serentak itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengambil Motto: “Bangkit, Solid & Menang”, baik dalam pencalonan Anggota DPRD Kab. SBT khususnya, maupun dalam mengusung Capres, Anies Baswedan dan Wapres, Muhaimin Iskandar, Alias AMIN, tambah Gafar.

Sementara itu, pihaknya dalam pelaksanaan Pesta Demokrasi 5 tahunan tersebut, mohon Doa dan dukungan seluruh warga masyarakat, khususnya Dapil lll Kab. SBT dan umumnya Warga masyarakat Provinsi Maluku.

Insya Alloh, kalau kami terpilih kembali Priode kedua menjadi Anggota DPRD Kab. SBT tahun 2024 yang akan datang, kami bertekat akan memperjuangkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat, baik di bidang pembangunan fisik maupun non fisik, guna kesejahteraan seluruh warga masyarakat Kab. SBT, pungkasnya. (Muzni)