BOGOR, (TB) – Calon Bupati (Cabup) Bogor nomor urut 1, Rudy Susmanto akan melakukan maksimalisasi sektor kebudayaan di 100 hari kerja, jika terpilih sebagai Bupati Bogor pada Pilkada mendatang.

Rudy Susmanto menjelaskan, program 100 hari kerja Rudy-Jaro Ade salah satunya adalah menerapkan kebijakan di mana kantor-kantor pemerintah harus bisa mengedukasi seluruh masyarakatnya.

“Contoh dari sisi rambu jalan, dalam waktu 100 hari kerja ke depan kita akan mengubah beberapa rambu jalan menggunakan tiga bahasa, bahasa indonesia, inggris, dan bahasa sunda,” kata Rudy Susmanto, Selasa (19/11/24).

“Tentunya budaya menjadi akar pembangunan kabupaten Bogor,” lanjutnya.

Rudy menjelaskan, dirinya sudah melakukan maksimalisasi sektor kebudayaan sejak dirinya menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor dengan membuat Perda pemajuan kebudayaan.

“Terkait Perda pemajuan kebudayaan daerah salah satunya di dalamnya pemberian insentif-insentif untuk para pelaku pemangku budaya yang ada di kabupaten Bogor, para penunggu beberapa cagar budaya yang ada di kabupaten Bogor, tentunya seperti yang kami sampaikan, desa di urus, kota di tata, budaya terjaga,” jelasnya.

Sementara, Calon Wakil Bupati (Cawabup) Bogor, Ade Ruhandi menyebut pemerintahan Rudy-Jaro Ade ke depan fokus pada upaya pergeseran Budaya luar yang sudah masuk pada kaula muda.

“Kami punya komitmen untuk menyelamatkan ada pergeseran budaya luar, salah satunya bagaimana anak muda saat ini sudah zona merah terkait penyalahgunaan narkoba, ini kan perlu kita bina,” jelasnya.

PESAWARAN, (TB) – Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona menerima Kunjungan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Daerah Pemilihan (Dapil) III di Aula Pemkab Pesawaran pada Kamis, (14/11/2024).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh 11 anggota DPRD Provinsi Lampung asal Daerah Pemilihan (Dapil) III, yaitu Ahmad Iswan H Caya selaku Koordinator, beserta jajaran anggota lainnya yaitu Hanifah, Elly Wahyuni, Angga Satria Pratama, Mustika Bahrum, Sholihin, Andy Roby, Yudha Al Hadjid, Tondi Nasution, Syukron Muchtar, dan Mohammad Rezza.

Sementara Pemkab Pesawaran dihadiri langsung oleh Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran Wildan, Para Staf Ahli Bupati, Asisten, Inspektur, serta Kepala Perangkat Daerah terkait. Pertemuan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD ini digelar dalam rangka menyerap dan menampung aspirasi masyarakat yang akan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang ditunjukkan melalui kunjungan ini.

“Saya ucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil III atas kunjungannya ke Kabupaten Pesawaran. Kami akan bersuara menyampaikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat mengingat kebutuhan dan dinamika masyarakat sangat banyak,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Bupati Dendi juga turut menekankan pentingnya realisasi atas aspirasi yang disampaikan masyarakat terkait pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata yang dibahas dalam kegiatan ini. Menurutnya, Kabupaten Pesawaran memiliki banyak potensi dan posisi yang strategis terkait hal tersebut.

“Kita semua tahu bahwa Pesawaran merupakan satelit kota yang wilayahnya bersinggungan langsung dengan pusat pemerintahan kota Bandar Lampung. Pesawaran memiliki banyak potensi maka infrastruktur yang memadai menjadi sangat penting untuk mendorong kemajuan ekonomi,” ucapnya.

Bupati Dendi berharap kepada para anggota DPRD yang hadir untuk dapat menyalurkan aspirasi masyarakat dan memohon dukungan agar segala usulan yang diberikan untuk kepentingan masyarakat dapat terealisasikan secara bertahap dan menjadi prioritas.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil III Ahmad Iswan berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Pesawaran.

“Kami perjuangkan segala aspirasi yang masuk. Kami niat membantu masyarakat dan siap mendukung segala upaya Bapak Bupati dalam membangun Pesawaran. Semoga ini juga menjadi amal untuk kita semua,” ujarnya.(Oby)

BOGOR, (TB) – Ferry Syafari Saripudin, A.Md. salah seorang Pejabat Fungsional di BPKAD Kabupaten Bogor menyatakan kelebihan belanja pegawai yang mencapai setengah miliar lebih itu bisa saja terjadi karena kurangnya kesadaran dari pegawai yang ada dilingkup BPKAD Bogor.

Hal itu disampaikannya menjawab klarifikasi atas adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Daerah Jawa Barat, terkait lebih belanja pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.

” Angka sebesar setengah milyar lebih tersebut bisa naik maupun turun,” ungkap Ferry Syafari diruang kerjanya, Kantor BPKAD, Kamis (30/10).

Dalam klarifikasi terkait temuan tersebut, Ferry juga mengungkapkan bahwa hal itu bisa saja terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran dan keterbukaan diri oleh pegawai dalam memberikan informasi data.

“Kelebihan belanja pegawai sebesar setengah milyar, angka itu bisa naik maupun turun, hal itu bisa terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran dari pegawai yang ada dilingkup BPKAD Bogor,” Ungkap Ferry diruang kantornya.

Sebagai Pejabat Fungsional di BPKAD juga membeberkan hal itu juga tak lepas dari keterbatasan ASN kita.

” Hal ini mungkin tak lepas dari keterbatasan jajaran saya yang tidak sebanding dengan banyaknya berkas pegawai yang harus di kerjakan sehingga overlap, hingga dalam penyampaian laporan bulanan, kita tak mampu cek berkas secara menyeluruh,” jelas Ferry. Dikutip dari situs resmi wbbnews.com

Ferry pun menambahkan BPKAD juga melalui jajarannya sudah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir hal tersebut terjadi, jika bisa jangan terjadi lagi, seperti rekonsiliasi bersama Badan dan instansi lainya.

“Kita sudah melakukan rekonsiliasi setiap bulannya baik di internal atau bersama para instansi lain, akan tetapi hasilnya belum optimal,” Kata Ferry.

Dalam hal menyikapi upaya tersebut, awak media juga memberikan pertanyaan terhadap Ferry, apa sudah melaporkan hal tersebut kepada inspektorat yang punya tugas untuk menegur para oknum pegawai yang masuk dalam kelebihan pembayaran.

Sebagai pejabat fungsional dari BPKAD Ferry juga menerangkan bahwa hal tersebut sudah dilakukan dan termasuk kita juga sudah laporkan kepada pihak inspektorat,” tapi masih belum ada perubahan yang signifikan,” terangnya .

Dalam hal temuan dari BPK di BPKAD yang sudah ada dari tahun 2018 sampai 2023, dan belum ada tanda-tanda perubahan patut dipertanyakan, apa sengaja ada pembiaran dari para pihak yang berkaitan dengan temuan tersebut dan apa saja yang dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Bogor?.

Masyarakat Kabupaten Bogor khususnya, dan masyarakat luas masih menunggu hasil kinerja dari para pemangku kebijakan baik dari Inspektorat, BKPSDM, serta instansi atau badan terkait Kabupaten Bogor, juga Pantauan dari para Aparat Penegak Hukum (APH). (Red)

CIBINONG, (TB) – Camat Cibinong Drs. Acep Sajidin, M.Si memimpin langsung pernyataan bersama Pakta Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Kecamatan Cibinong di Pilkada serentak tahun 2024.

Dalam kegiatan itu yang dilaksanakan di halaman kantor kecamatan pada, Selasa 12 November 2024 itu, Acep Sajidin dengan tegas meminta kepada seluruh ASN yang ada di lingkup pemerintahan kecamatan Cibinong agar tetap menjaga dan menegakkan prinsip netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara.

” Selaku Pimpinan, Saya menghimbau agar seluruh ASN dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tetap menjaga netralitasnya,” ucap Acep.

Lebih lanjut, Camat Cibinong ini juga secara tegas melarang ASN yang ada di lingkup pemerintahan kecamatan cibinong terlibat dalam hal apapun terkait Pilkada.

“Sekali lagi saya ingin tegaskan melarang semua ASN terlibat dalam hal apapun terkait Pilkada. Kita semuanya ASN harus tetap menjaga netralitas sebagai pegawai negeri sipil di Pilkada Serentak nanti,” ucap Acep.

Untuk diketahui berdasarkan pakta integritas yang dibuat ada beberapa point yang tidak boleh dilakukan oleh ASN di Pilkada serentak nanti diantaranya sebagai berikut :

1. Ikut kampanye;
2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai dan/atau atribut Pegawai ASN.
3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pegawai ASN lain.

4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara.

5. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

6. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. dan/atau

7. Memberikan surat dukungan berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat, apabila saya melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Red)

DEPOK, (TB) – Walikota Depok, Mohammad Idris meresmikan Depok Open Space II, dilapangan Balaikota Depok, Margonda, tepat di peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 November e 2024. Pada kesempatan itu dirinya berharap bahwa DOS tahap II ini dapat di manfaatkan sebagai sarana edukasi maupun acara silahturahmi masyarakat umum.

“Tempat ini terbuka, merupakan manifestasi yang menandakan kota kita merupakan kota yang terbuka. Gambaran karakter sebuah pemerintahan dan karakter warga bisa juga dilihat dari tata kotanya. Kita ingin mengubah sedikit masalah tata kota, tampilan 40 tahun dengan lapangan seadanya yang kita saksikan sebelumnya dan ini akan menjadi nuansa baru,” ujar Idris.

Dia juga menyampaikan selain tempat bercengkrama, DOS (Depok Open Space) akan menjadi tempat atau media menjalin komunikasi.

“Tempat komunikasi itu ada 3 (tiga), di rumah, di tempat kerja atau bagi anak sekolah ya di sekolah, dan tempat ketiga adalah ruang publik atau tempat umum. Maka DOS (Depok Open Space) akan menjadi salah satu opsinya sebagai ruang publik (umum),” papar Idris.

Sementara itu dilokasi yang sama, Kepala Disrumkim Kota Depok, Dadan Rustandi menyampaikan rasa syukur dan berharap agar DOS bisa dimanfaatkan masyarakat.

“Alhamdulillah, Pak Walikota tadi sudah meresmikan, artinya DOS ini sudah bisa dimanfaatkan masyarakat. Kita bersyukur, ini merupakan karya Pak Walikota Depok. Saat ini Depok Open Space buka setiap hari, dan rencananya akan kita atur untuk waktunya,” ungkap Dadan.

“Harapan saya Depok lebih sehat, dan masyarakat Kota Depok setiap Sabtu-Minggu yang biasanya ramai di UI, Cilodong, sekarang bisa menikmati fasilitas yang ada di DOS, saya yakin bahwa masyarakat akan sangat antusias memanfaatkan sarana berolahraga, karena disini fasilitas nya sudah lengkap, dan transportasinya juga sangat mudah,” tutupnya.

Hal senada juga disampaikan Wandi salah satu Kabid Disrumkim.

“Dengan fasilitas yang sudah lengkap, ada Joging track, ada Pujasera, ada parkir motor di belakang, ada toilet, ada playground, ada outdoor gym, tentunya akan menjadi ruang publik yang menarik untuk dikunjungi,” ucap Wandi.

“Harapan kita ya minimal masyarakat Kota Depok tidak kemana-mana, Sabtu Minggu bisa disini. Hanya permasalahannya masyarakat sendiri bisa menjaga atau tidak. Kami juga berharap bisa tertib, agar semuanya nyaman dan tidak semrawut,” tutupnya (hetti)

CIBINONG, (TB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor gelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-79 tingkat Kabupaten Bogor, yang dipimpin langsung sebagai inspektur upacara Pj. Bupati Bogor, Bachril Bakri di Lapangan Tegar Beriman, pada Minggu (10/11/24).

Upacara yang berlangsung khidmat ini diikuti oleh para peserta, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pelajar, para veteran hingga tokoh masyarakat. Selain upacara juga dilaksanakan Pemberian Penghargaan pemenang lomba kreatif tahun 2023, pemberian bantuan benah kamar kepada veteran serta pemberian bantuan sembako kepada para veteran.

Dalam kesempatan ini, Pj. Bupati Bogor Bachril Bakri mengingatkan bahwa semangat kepahlawanan harus menjalar pada semangat membangun, menciptakan kemakmuran masyarakat, mewujudkan perlindungan sosial sepanjang hayat, mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif untuk rakyat dimanapun berada. Sebab kemajuan sebuah bangsa bukan saja diukur dari kemampuan mengejar pertumbuhan ekonomi, namun kemajuan sebuah bangsa juga diukur dari kemampuan dalam mengelola permasalahan sosial.

Menurutnya, meski tugas para pahlawan terdahulu telah selesai dan berhasil mewujudkan NKRI, maka berikutnya ia berharap muncul sosok pahlawan yang memberikan pencerahan, memberikan harapan dan melakukan tindakan terhormat membawa bangsa Indonesia mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan.

“Itu semua dapat dilakukan oleh siapapun, oleh karena kita berharap peringatan hari pahlawan dari tahun ke tahun tidak sekedar ulang tahun mengulang-ulang apa yang rutin kita lakukan. Kita berharap pada setiap momen peringatan hari pahlawan muncul semangat baru, muncul sosok warga negara Indonesia yang berhasil mengeluarkan inovasi baru untuk mengimplementasikan nilai-nilai kepahlawanan sesuai dengan tantangan saat ini,” ujarnya.

Selanjutnya, Ketua PPM Veteran Kabupaten Bogor, Agus Jaya Gunara menyatakan, peringatan Hari Pahlawan merupakan momentum untuk melanjutkan perjuangan yang telah direbut oleh para pejuang pahlawan sebelumnya, dengan hal yang positif tentunya dengan marwah para pejuang bangsa ini.

BOGOR, (TB) – Pemerintah Kabupaten Bogor berupaya mencapai kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Bogor memperoleh opini WTP pertama kali pada tahun 2015 dan berhasil mempertahankannya selama enam tahun berturut-turut hingga tahun 2020. Namun, pada tiga tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Bogor memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yaitu tahun 2021, 2022 dan 2023.

Salah satu isu utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bogor adalah terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah. Oleh karena itu, alternatif solusi inovasi sebagai strategi akselerasi pencapaian opini WTP adalah melalui penyusunan regulasi dan sistem terkait penilaian kinerja keuangan dan aset daerah.

Proses penilaian kinerja keuangan dan aset ini akan menggunakan aplikasi bernama SIPERJAKA (Sistem Penilaian Kinerja Keuanga dan Aset) yang merupakan sebuah aplikasi konsolidator sebagai tools yang digunakan untuk membantu proses implementasi regulasi terkait penilaian kinerja keuangan dan aset daerah. Implementasi SIPERJAKA diharapkan dapat memudahkan SKPD dalam menjaga kualitas laporan keuangan dan mengoptimalkan aset daerah sehingga memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Mely Kamelia, S.H., M.P., yang menginisiasi strategi ini meyakini bahwa adanya regulasi tentang penilaian kinerja keuangan dan aset merupakan langkah untuk memastikan kualitas pelaporan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sebagai leading sector dalam pengelolaan keuangan dan aset, seluruh pegawai BPKAD harus mendukung penuh dan bersungguh-sungguh dalam upaya akselerasi pencapaian opini WTP ini. Kegiatan peneguhan komitmen bersama di lingkungan BPKAD telah dilaksanakan pada tanggal 3 September 2024.

Strategi ini dilaksanakan dengan mengedepankan penilaian kinerja keuangan dan aset secara konsolidatif pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain dukungan dari internal BPKAD, peneguhan komitmen bersama juga dibutuhkan dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bogor agar upaya pencapaian opini WTP ini dapat diimplementasikan pada seluruh Perangkat Daerah dengan penuh rasa tanggung jawab.

Kegiatan deklarasi komitmen bersama dari seluruh perangkat daerah dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2024 yang bertempat di Ruang Serbaguna I Sekretariat Daerah. Pada kegiatan ini dilakukan deklarasi peneguhan komitmen bersama dengan seluruh organisasi perangkat daerah yang terdiri dari SKPD dan Kecamatan. Dengan target jangka pendek mencakup penerapan regulasi penilaian kinerja pada lima SKPD, langkah ini dirancang untuk berkembang dalam skala lebih luas mencakup seluruh perangkat daerah. Strategi ini juga didukung dengan pemberian reward dan punishment sebagai motivasi peningkatan kinerja, serta dukungan penuh dari seluruh stakeholder.

Dengan strategi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset, meningkatan kualitas laporan keuangan, meningkatkan akuntabilitas dan sebagai dukungan bagi terwujudnya Reformasi Birokrasi yang lebih baik di Kabupaten Bogor.

Dinas P3AP2KB Bersama Tim Pakar RSUD Pesawaran Gelar Pembahasan Kertas Kerja Sasaran AKS

PESAWARAN, (TB) – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Pesawaran menggelar pembahasan kertas kerja tentang sasaran Angka Kasus Stunting (AKS) bersama Tim Pakar RSUD Pesawaran di Ruangan Komite Medik, RSUD Pesawaran pada Selasa (5/11/2024).

Kegiatan AKS 2 tingkat kabupaten ini merupakan tindak lanjut dari hasil tim validasi sasaran yang sudah tertuang dalam kegiatan prioritas Dinas P3AP2KB Pesawaran.

Tim pakar RSUD ini terdiri dari tim pakar spesialis anak, kebidanan, ahli gizi, serta tim AKS kecamatan Negeri Katon dan Tegineneng sebagai sampling audit.

Tim Penanganan Stunting Kabupaten Pesawaran, Rahmadhoni menjelaskan bahwa pertemuan ini membahas analisa dari hasil validasi dan pengukuran auditing yang dilakukan sebelumnya.

Ia melanjutkan, melalui pertemuan ini para tim pakar akan menganalisa hasil validasi di lapangan untuk selanjutnya membuat rekomendasi, kesimpulan, dan penyusunan tata laksana kepada tim audit.

Rahmadhoni mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan analisa terhadap 10 Balita sebagai sasaran audit. Dari hasil analisa yang dilakukan oleh tim pakar, diperoleh bahwa ada lima Balita yang dikategorikan stunting.

Lima sasaran tersebut selanjutnya akan dijadwalkan mengikuti pemeriksaan dan dirujuk ke RSUD Pesawaran untuk selanjutnya mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut terkait penyebab terjadinya kasus stunting.

“Setelah ditemukan sasaran tersebut, baru tim pakar akan menyusun tata laksananya terhadap lima kasus tersebut. Minggu ini kita akan analisa penyebab si anak ini dikategorikan stunting, apakah memang ada penyakit bawaan, terinveksi atau memang dia ada permasalahan kesehatan lainnya,” jelas Rahmadhoni.(Oby)

CITEUREUP, (TB) – Pemerintah Desa Sanja, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor mengadakan sosialisasi pelaksanaan Bantuan Keuangan (Bankeu) Infrastruktur Desa atau Samisade Tahun Anggaran 2024.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung SD Negeri 01 Sanja, Jum’at 01 November 2024 itu selain dihadiri Camat Citeureup yang diwakili oleh Sekretaris Camat Inka juga turut dihadiri pula oleh para Ketua RT dan RW, Tokoh Masyarakat,Tokoh Agama juga pendamping desa.

Kepala Desa Sanja Edi Yusuf dalam penyampaiannya mengatakan jika untuk bantuan keuangan Infrastruktur desa tahun 2024 ini sepenuhnya akan direalisasikan untuk pembangunan saluran air drainase.

” Untuk Samisade Tahun 2024 ini, Desa Sanja menganggarkan untuk pembangunan drainase di RW 06 sepanjang lebih kurang 1 kilo meter yang pembangunannya dilaksanakan dalam dua tahap,” ungkap Edi Yusuf.

Edi Yusuf menambahkan bahwasanya dalam proses pembangunan drainase itu nantinya tentu akan sedikit mengganggu mobilitas warga setempat. Untuk itu dirinya menghimbau seluruh warga melalui Ketua RW dan para Ketua RT nya agar memberikan pemahaman kepada warganya terkait gangguan tersebut.

“Ini adalah proyek pembangunan yang menjadi tanggung jawab kita semua, agar pembangunannya berjalan lancar dan hasilnya maksimal sesuai yang kita harapkan bersama, kami berharap warga turut memantau pekerjaan tersebut,” ujar kades.

Lanjut Kades Edi, terkait akan adanya gangguan yang disebabkan oleh pembangunan drainase itu, kami berharap warga bisa menyadari dan memakluminya. Kedepan setelah semua drainase di wilayah kita semua rapi, mudah-mudahan untuk kali Cibeber bisa kita ajukan di tahun berikutnya. Tegas Edi Yusuf.

Ditempat yang sama, Irwan Prasetyo, Sekretaris Desa (Sekdes) Sanja juga menyampaikan bahwa terkait pembangunan drainase di wilayah desa Sanja masih jadi skala prioritas dikarenakan wilayah desa Sanja yang masih rawan banjir.

” Desa Sanja ini memang rawan akan bencana alam banjir, untuk itu pembangunan saluran air drainase ini diharapkan bisa sedikit mengurangi atau mengatasi kemungkinan banjir yang masuk ke permukiman warga,” tutur Irwan. (Sto)

PESAWARAN, (TB) – Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona menghadiri dan memimpin secara langsung peletakan batu pertama pembangunan Masjid Ash-Shihah RSUD Kabupaten Pesawaran pada Kamis, (31/10/2024).

Turut hadir mendampingi Kepala Dinas Kesehatan Media Apriliana, Kepala Kantor Kementerian Agama, Kadis Kominfotiksan yang diwakili Sekretaris Dinas Apriya, Direktur RSUD Dian Adhitama, serta para tamu undangan lainnya.

Dalam laporannya, Direktur RSUD Pesawaran Dian Adhitama mengatakan bahwa pembangunan Masjid Ash-Shihah dengan luas bangunan 9 x 12 m² ini, merupakan bagian dari upaya RSUD Pesawaran dalam menghadirkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Dirinya berharap agar niat baik ini bisa menjadi catatan amal kebaikan dan sudah menjadi tanggung jawab umat muslim untuk mengisi dan merawatnya.

“Tentu kami berharap pembangunan ini dapat selesai sesuai dengan harapan dan bisa bermanfaat untuk kita semua,” ujarnya.

Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona yang turut hadir langsung mengucapkan rasa syukurnya atas pembangunan masjid yang dilakukan. Sebagai bagian dari layanan publik, RSUD sudah sepatutnya memberikan fasilitas yang tidak hanya lengkap secara kebutuhan medis, tapi juga kebutuhan psikis dan spiritual.

“Tentu masjid ini ke depan akan sangat bermanfaat sebagai tempat bermunajat dan memohon kepada Allah atas proses penyembuhan yang sedang dilakukan,” kata Bupati.

Pada kesempatan ini, Bupati juga turut meminta kepada pengurus masjid untuk memanfaatkan rumah ibadah ini dengan baik untuk kepentingan umat. Tidak hanya sebatas pegawai rumah sakit atau pasien namun juga masyarakat sekitar.

“Sesuai dengan namanya Ash- Shihhah ini dalam bahasa arab artinya sehat, semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat. Terutama bagi para pasien yang tengah berikhtiar dalam proses penyembuhan bisa diperlancar dan bisa sembuh dengan maksimal,” ujar Bupati Dendi.

(Oby)