PESAWARAN, (TB) – Dewan Pimpinan Daerah Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia mengelar rapat internal untuk kegiatan meyambut Hari Pres Nasional (HPN) tahun 2024 yang akan diselenggarakan bulan Januari di Jakarta, Jum’at (19/1/2024) pukul 14.00 wib sampai dengan selesai di sekretariat DPD KO-WAPPI Kabupaten Pesawaran.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPW KO-WAPPI Provinsi Lampung H. Hasan Efendi S Nage, Totok Yulianto, Incik, Ketua KO-WAPPI Pesawaran Dahron Sungkai, Sekretaris Triyonto, Bendahara Siti Rivngatin, MP.d, juga semua pengurus dan anggota KO-WAPPI Kabupaten Pesawaran.

Dikatakan Ketua DPD KO-WAPPI Pesawaran Dahron Sungkai bahwa kegiatan HPN merupakan kegiatan seluruh Insan Pres di Indonesia,

” Saya mengajak semua pengurus dan anggota KO-WAPPI Pesawaran – Lampung agar membuat kegiatan supaya kegiatan HPN Tahun 2024 bisa menjadi momentum kegiatan yang benar-benar bermanfaat bagi kita semua,” Katanya.

Dia juga menambahkan agar HPN tahun 2024 bisa ikut hadir di Jakarta pada acara puncak HPN,

” Tahun kemaren kita hanya mengelar baksos untuk masyarakat Kabupaten Pesawaran, Tapi pada tahun 2024 ini kita berusaha hadir pada acara puncak HPN di Jakarta,” Ujarnya.

Ditempat yang sama H. Hasan Efendi S Nage, selaku ketua DPW KO-WAPPI Provinsi Lampung sagat mensupport atau mendukung kegiatan dan gagasan agar KO-WAPPI Lampung ikut hadir di kegiatan HPN,

” Semoga semua gagasan dan rencana dalam rapat ini bisa tercapai sesuai dengan cita-cita kita semua untuk bisa mengikuti acara puncak HPN di jakarta nanti,” Ucapnya.

” Hari Pers Nasional adalah momen yang tepat untuk mengapresiasi para wartawan yang bekerja tanpa henti demi memastikan bahwa suara masyarakat terdengar,” Pungkas H. Hasan Efendi S Nage. (Oby/Rif)

PARUNG PANJANG, (TB ) – Wartawan menurut Ketua PWI Kabupaten Bogor H.Subagiyo mengatakan Wartawan haruslah menempuh cara-cara yang beretika dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan materi terkait Pemahaman UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik kepada para Kepala Desa Se-Kecamatan Parung Panjang yang digelar di Pendopo Kepala Desa Lumpang, Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor. Pada Rabu (17/01/2024).

“Wartawan haruslah menempuh cara-cara yang beretika dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya, tegas Subagiyo.

“Dan dalam menulis sebuah karya tulis jurnalistik, Wartawan wajib mengedepankan 5W 1H, dan tidak menggiring opini dalam sebuah pemberitaan. Kita (Wartawan-red) juga harus menghormati narasumber dan hak jawabnya,” tegasnya.

Karena lanjut Bagiyo, harus diingat, tugas utama wartawan ialah mencari berita, dan wartawan tidak menyalahgunakan profesi, ujarnya.

Ketua PWI Kabupaten Bogor ini juga menyatakan kalau di PWI itu semua anggotanya wajib mengikuti Uji Kompetensi Wartawan atau UKW. Karena itu ketentuan dari Dewan Pers untuk kriteria menjadi seorang jurnalis atau wartawan yang Profesional. Tandasnya.

Ditempat yang sama, Ketua APDESI Kecamatan Parungpanjang H. Jajang Atmaja. Dalam sambutannya pada acara tersebut, merasa terhormat dan bangga dengan kehadiran PWI kabupaten Bogor dalam memberikan pemahaman Undang undang (UU) Pers, kode etik jurnalistik dan keterbukaan informasi publik kepada APDESI di kecamatan Parungpanjang.

“Jangan merasa pers adalah musuh kita (APDESI), ketika mereka datang meminta klarifikasi sebuah pemberitaan, mereka (Pers) adalah sahabat dalam satu perjalanan pemerintahan desa,” Jajang.

Dalam kegiatan  acara safari jurnalistik tersebut, materinya di sampaikan langsung oleh Ketua PWI kabupaten Bogor H. Subagio, dan anggota PWI kabupaten Bogor Untung, serta Divisi Hukum PWI kabupaten Bogor H. Dedi Blue.

Adapun poin yang dibahas dalam safari jurnalistik tersebut antara lain tentang Kemerdekaan Pers, peran Pers dan pasal tentang wartawan.

Untung Bachtiar Wartawan Senior Koran Radar Bogor selaku anggota PWI kabupaten Bogor memberikan penjelasan terkait perkembangan informasi dari media sosial yang lebih cepat menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya.

Menurutnya perkembangan di media sosial itu sangat cepat mengalahkan media mainstream dalam menyebarkan sebuah informasi.

Disisi lain dirinya juga mengaku khawatir dengan perkembangan medsos ditengah informasi yang didapat oleh masyarakat, tapi disisi lain media sosial bisa juga digunakan oleh pemerintahan desa untuk membuat konten kegiatan wilayahnya.

Sementara itu H. Dedi, selaku Divisi Hukum PWI kabupaten Bogor juga menyampaikan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik (KIP) menyampaikan bahwa Keterbukaan Informasi Publik atau KIP itu sangat penting, karena segala kegiatan pemerintahan desa atau instansi lainnya bisa diketahui oleh masyarakat luas tanpa ada ketertutupan.

“Contohnya dalam sebuah pekerjaan pembangunan dan sebagainya,” jelas H.Dedi. (Sto)

Parungpanjang BOGOR,(TB)– Calon Anggota Legislatif DPR RI Dapil 5 dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amsohi,S.Pd.MM. menyatakan siap mengabdi untuk masyarakat provinsi Jawa Barat apabila di amanahkan menjadi wakil rakyat di DPR.RI

Hal itu dikemukakan Amsohi.S,Pd.MM yang kini tengah mengikuti kontestasi Pemilu 2024 dari Daerah Pemilihan Sekabupaten Bogor Davil 5 Dia mengatakan alasannya maju di Pileg 2024 karena ingin menjadi manusia bermanfaat untuk orang lain dan siap memajukan Pendidikan Sekolah Di kabupaten Bogor dari tingkat Paud,SD,SMP,SMK.SMA.

“Alasan saya mencalonkan diri sebagai Anggota DPR’RI semata mata karena khoirunnas anfa’uhum linnas. Sebaik baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain,” ujar Amsohi kelahiran Parungpanjang Bogor, pada jumat (12/01/2024).

“Dengan saya mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif itu artinya saya siap mengabdi untuk masyarakat, saya siap menjadi penyambung lidah rakyat dan saya siap untuk memperjuangkan aspirasi dari Bapak/Ibu semua lapisan masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Bogor,” ungkapnya.

“lebih lanjut Amsohi menyampaikan untuk duduk menjadi wakil rakyat di DPR.RI saya membutuhkan dukungan target seratus ribu (100.000) suara, untuk itu saya mohon dukungan dan doanya dari rekan rekan, sahabat, kerabat dan lapisan masyarakat, seusai Visi-Misi’bersatu membangun pendidikan Indonesia, secara khusus wilayah kabupaten Bogor Jawa Barat.,” ujar amsohi.

“Kalau saya terpilih menjadi dewan nantinya, tolong manfaatkan saya sebaik-baiknya. Politik ini hanya sebuah jalan, mudah mudahan saya menjadi dewan yang amanah, karena banyak ibadah yang bisa dilakukan nantinya,” tandasnya.[Hendrik]

PESAWARAN, (TB) – Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA) kembali beraksi membantu dan mendampingi masyarakat Negeri Katon untuk pengambilan Ijazah yang tertahan di sekolahan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

Rumli mewakili dari LSM LIRA untuk ber konfirmasi ke pihak Sekolah SMAN 1 yang di wakili oleh Wakil Kepala Sekolah Wahid,

” Kepala sekolah kebenaran sedang lagi ada keperluan jadi belum bisa hadir,” Kata Wahid.

Terkait Ijasah yang tertahan Wahid menjelaskan kepada LSM LIRA,
” Tidak ada persyaratan atau pun tuntutan, Kami pihak sekolah dan dewan guru tidak berhak untuk menahan Ijazah Anak-anak tersebut, karna itu memang sudah hak anak murid,” Ucapnya.

Rumli selaku LSM LIRA bidang pendidikan mengatakan,
” Pada hari ini Rabu 10 Januari 2024 apa yang jadi harapan murid untuk mendapatkan hak miliknya untuk memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Ijazah sudah di dapatkan dan dimiliki oleh siswa-siswi SMAN 1 Negeri Katon secara gratis,” Kata Rumli

Sebanyak 35 Ijazah yang tertahan di SMAN 1 Negeri Katon sudah dimiliki Siswa /i, secara GRATIS dengan Persyaratan mengumpulkan Identitas Foto Copy, KK, KTP Wali murid.

Ditempat yang sama Sri mulyaningsih wali murid dari Mellinda Dwi Yanti mengucapkan terimakasih kepada LSM LIRA atas bantuan dan Pendampingan untuk Pengambilan Ijazah Anak-anak kami,” Tutupnya.

Turut hadir mendampingi dari LSM LIRA, Rumli, Samsudin RJ, Makmun Liyas. (Oby/Rls)

CIBINONG, (TB) – Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menyambut baik lawatan pengurus PWI Kabupaten Bogor yang di pimpin Ketuanya H.Subagiyo, pada Selasa pagi, (09/01/24).

“Saya berterima kasih atas kunjungan silaturahmi ini, bagi saya Media adalah mitra berfikir, mitra kritis dalam rangka membangun kabupaten Bogor,” kata Asmawa Tosepu yang didampingi Kadiskominfo Kabupaten Bogor, Bayu Rahmawanto.

Menurut dia, kedatangan tamu  dari organisasi keprofesian kewartawanan tertua di Indonesia itu, dalam rangka membangun sinergitas serta hubungan baik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dengan para insan Pers yang tergabung dalam PWI untuk bersama-sama menjaga kondusifitas melalui pemberitaan yang akurat dan berimbang.

“Dalam artian, informasi yang disampaikan ke masyarakat itu betul-betul apa adanya,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI tersebut.

Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Bogor, Subagiyo mengaku sangat bangga atas sambutan baik yang disajikan oleh Pj Bupati Bogor dalam lawatannya tersebut.

Baginya, lanjut Subagiyo, dengan telah dilakukannya audiensi kepada Pj Bupati Bogor yang baru menjabat selama 10 hari itu, diharapkan bisa membangun sinergitas dan komunikasi yang lebih baik lagi untuk kedepannya.

“Saya mewakili keluarga besar PWI Kabupaten Bogor, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas sambutan yang baik pada hari ini. Dan juga semoga, komunikasi yang sudah terbangun sejak pagi hari ini bisa terus terjalin dalam membangun Bumi Tegar Beriman ke arah yang lebih baik lagi dari sebelumnya,” tandas Subagiyo. (Sto)

Tanggamus,(TB)-Tiga LSM dan ratusan insan Pers Kab Tanggamus adakan aksi Damai terkait carut marut nya pembayaran Advetorial di dinas Kominfo dan dinas kesehatan,bertempat di kantor Bupati Kab Tanggamus Senin 8/2024

Ada pun Tiga LSM yaitu LSM BGMBI yang di ketua Amroni,YPPKM yang di ketuai oleh Adi Putra Amril,LSM MP3 yang di ketuai Arpan,dan perwakilan organisasi kewartawanan Kab Tanggamus,seperi DPC AWPI Kab Tanggamus,BMT ,TAJI, AJOL kab Tanggamus dan banyak lagi organisasi kewartawanan Kab Tanggamus yang ikut serta dalam aksi damai yang menuntut hak hak nya yang tidak di bayar kan oleh pemkab Tanggamus

Adapun isi tuntutan adalah sebagai berikut:
– Meminta kepada PJ Bupati Tanggamus mencopot oknum-oknum pejabat yang menyalahgunakan wewenang di dinas-dinas se Kabupaten Tanggamus.
– Meminta Inspektorat Kabupaten Tanggamus mengaudit anggaran anggaran yang diduga diselewengkan oleh oknum-oknum pejabat di Kabupaten Tanggamus.
– Menuntut agar dana ADV media di kabupaten Tanggamus agar di bayarkan.

Amroni ABD S.H Ketua LSM GMBI menyampaikan: ada beberapa hal yang kami inginkan, kami menelaah terkait besarnya anggaran dana untuk media yang ada di Tanggamus, dahulu PJ Bupati Tanggamus pernah berjanji kepada kami bahwa akan memperbaiki kondisi di Kabupaten Tanggamus, kami meminta agar Kabid di dinas Kominfo,saudara Yoga di ganti dan kami meminta, tranparansi pengalokasian dana ADV, kami meminta agar tuntutan kami ditindak lanjuti jika tidak maka kami akan melaksanakan aksi yang lebih besar lagi,ungkapnya

Sementara itu Sekertaris DPC AWPI Kab Tanggamus Mat Helmi mengatakan Kami berharap kepada pemerintah daerah kab Tanggamus ,supaya semua tunggakan pembayaran koran dan ADV tahun 2023 supaya di bayar kan dan tahun 2024 jangan sampai terulang seperti ini tahun 2023,kami merasa di rugikan bagai mana tidak adv yang sudah kami cetak itu tetap harus kami bayar ke redaksi,dan yang aneh nya lagi di duga ada beberapa Dinas di kuasai oleh beberapa media yang menghabiskan anggaran ratusan juta.terangnya

Asisten I Setdakab Tanggamus,Suadi mewakili PJ Bupati Tanggamus, dalam audensi tersebut menyampaikan bahwa terjadinya ketimpangan ini disebabkan adanya kekurangan anggaran di Pemda Tanggamus, kami berharap atas nama pemerintah daerah meminta maaf untuk di tahun 2023 kita memeng mengalami kekurangan anggaran, namun kita akan memperbaikinya di tahun 2024 ini dengan memberikan win win solution,ujarnya

Sementara Kadis Kominfo Kab Tanggamus Suhartono “menyampaikan kondisi keuangan Pemda Tanggamus memeng mengalami kekurangan anggaran sehingga apa yang diharapkan tidak sesuai dengan keinginan rekan-rekan dan hal ini menjadi masalah di seluruh kabupaten di Indonesia, harapan kami di tahun 2024 kita akan lebih baik lagi.

Adi Putra Amril S.H Ketua Yayasan Penelitian Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat (YPPKM). menyampaikan: Kami mempertanyakan kenapa Kabupaten Tanggamus selalu mengalami devisit anggaran, kami mencurigai bahwa para pejabat di Kabupaten Tanggamus ada indikasi Korupsi yang terstruktur, kami telah melakukan investigasi ke kabupaten lain, dari investigasi kami ternyata kabupaten Tanggamus jauh tertinggal dari kabupaten lain.jelasnya

Hasil koordinasi, Kominfo akan menindak lanjuti hasil audensi tersebut dan akan disampaikan hasilnya pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024.

Aksi Damai tersebut dipicu oleh adanya indikasi penyelewengan jabatan dan anggaran di dinas Kominfo Kabupaten Tanggamus serta adanya indikasi tebang pilih penyaluran dana ADV Aksi akan terus dilanjutkan hingga ada keputusan tentang pembayaran dana ADV dan transparansi anggaran yang ada di kominfo(Holita)

BOGOR, (TB) – Penjabat (Pj) Bupati Bogor Asmawa Tosepu meminta Direksi Perumda Air Tirta Kahuripan untuk senantiasa berinovasi memanfaatkan teknologi informasi dan memperluas jangkauan layanan air bersih di Kabupaten Bogor.

Hal itu disampaikannya usai secara resmi melantik Tedi Kurniawan selaku Direktur Utama (Dirut) Perumda Air Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yang baru, pada Jum’at 05 Januari 2024. Tedi Kurniawan yang semula menjabat sebagai Direktur Operasional menggantikan Yuliansyah Anwar yang meninggal dunia beberapa waktu lalu.

” Saya menitipkan pesan kepada direktur yang baru agar terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk bagaimana memperluas jaringan layanan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Bogor,” ungkap Asmawa Tosepu saat diwawancarai wartawan usai acara pelantikan.

Lebih lanjut, Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu juga mengatakan dari 5,6 Juta jumlah penduduk Kabupaten Bogor, baru sekitar 800 ribu jiwa yang terlayani kebutuhan air bersihnya. Untuk itu dirinya mendorong jajaran Perumda Air Tirta Kahuripan untuk terus berinovasi, memperluas kerjasama dengan berbagai pihak.

” Dari 5,6 juta penduduk bogor ini, baru sekitar 800 ribu jiwa yang terlayani dari sisi penyediaan air bersih. Maka dari itu saya mendorong jajaran direksi untuk terus berinovasi, bekerjasama, tidak hanya dengan pemerintah tapi juga dengan dunia bisnis,” kata Aswama Tosepu.

Sekali lagi saya berharap dengan pelantikan Direktur Utama yang baru ini, maka kinerja Perumda Air Tirta Kahuripan bisa lebih baik lagi. Baik dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas keberlanjutan pelayanan air bersih di Kabupaten Bogor, tegas Tosepu.

Sementara terkait kekosongan jabatan direktur operasional yang ditinggalkan Tedi Kurniawan, Asmawa Tosepu menyampaikan bahwa untuk sementara jabatan tersebut di Plt kan.

” Untuk jabatan direktur operasional sementara di plt kan. Sedang dibuka oleh tim untuk assessment ataupun seleksi. Sedang dalam proses,” kata Asmawa Tosepu. (Sto)

PESAWARAN, (TB) – Gerakan UI Mengajar Angkatan 13 (GUIM 13) merupakan implementasi dari program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka (MBKM) yaitu pengabdian masyarakat di bawah Departemen Sosial Masyarakat BEM UI 2023 yang juga dinaungi oleh Direktorat Kemahasiswaan UI.

Demikian Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran Wildan saat membuka Aksi Gerakan Universitas Indonesia Mengajar Angkatan 13 di Aula Pemerintah Kabupaten Pesawaran pada Jum’at (05/01/2024).

Wildan mengatakan program tersebut dengan mengusung tema “Kilaukan Asa, Maknai Cerita” sangat sejalan dengan Visi, Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Pesawaran Lebih Maju, Makmur Dan Sejahtera serta dalam rangka pemenuhan hak anak di Bumi Andan Jejama.

Dirinya mengapresiasi Direktorat Kemahasiswaan UI dan Departemen Sosial Masyarakat BEM UI 2023 yang telah memberikan kepercayaan dan menempatkan peserta GUIM 13 untuk melaksanakan pengabdian masyarakat di Bumi Wisata Sejuta Pesona Kabupaten Pesawaran.

Harapannya peserta GUIM 13 bisa menginspirasi anak-anak untuk terus belajar dalam memaknai mimpi-mimpinya.

“Sehingga dapat menjadi generasi penerus bangsa yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, mandiri, serta kreatif,”ujar Wildan.

Ia mengimbau kepada para Camat dan para Kepala Desa yang mana peserta GUIM berada dalam wilayah kerjanya, agar terus memonitor dan membantu tugas-tugas yang mereka laksanakan sehingga dapat diselesaikan dengan baik sesuai harapan.

Sementara Direktur Kemahasiswaan Universitas Indonesia Badrun Munir mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang telah menerima Gerakan UI Mengajar Angkatan 13 (GUIM 13).

Munir berharap semoga ilmu yang dimiliki oleh para mahasiswa maupun mahasiswi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya di lokasi GUIM Kabupaten Pesawaran.

Ia menyebut sebanyak 96 mahasiswa/mahasiswi yang terdiri atas panitia dan peserta akan melakukan kegiatan GUIM selama 1 bulan mulai dari hari ini sampai tanggal 5 Februari untuk 4 Kecamatan di wilayah Kabupaten Pesawaran.

Turut hadir para Kepala OPD di lingkup Pemkab Pesawaran, Direktur Kemahasiswaan UI dan Project Officer GUIM 13, para Dosen Pembimbing Lapangan dan para Mahasiswa Peserta Gerakan UI Mengajar Angkatan 13 (GUIM 13).Camat Way Ratai, Negeri Katon, Tegineneng dan Way Khilau, Korwilcam Way Ratai, Negeri Katon, Tegineneng dan Way Khilau, Kepala Desa Bayas Jaya, Kepala Desa Ponco Kresno, Kepala Desa Gunung Sugih Baru, Kepala Desa Sumber Jaya dan Pesawaran Indah dan para Kepala Sekolah.(Oby/Rif)

PARUNG PANJANG, (TB) – Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu melakukan, peninjauan langsung lokasi pembangunan kantong parkir kendaraan tambang yang berlokasi di Desa Ciomas Kecamatan Tenjo dan Desa Gorowong Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, pada Senin (1/1/24).

Menurutnya peninjauan tersebut sebagai wujud komitmen Pemkab Bogor dalam menindaklanjuti arahan Pj. Gubernur Jabar untuk memprioritaskan penyelesaian permasalahan Parung Panjang berkaitan dengan jalan dan truk tambang di wilayah tersebut.

Sebagai informasi dari total luasan 10,2 hektar lokasi pembangunan kantong parkir, tahap pertama pembangunan kantong parkir akan dilakukan 4 hektar terlebih dahulu.

“Kegiatan hari ini menindaklanjuti arahan dari pak Pj. Gubernur Jabar dalam memprioritaskan penanganan permasalahan Parung Panjang. Selain itu kami juga akan segera berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, juga Pemprov Jabar untuk secepatnya berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Banten, sebab permasalahan Parung Panjang ini adalah tanggung jawab lintas sektor. Sehingga penanganan harus dilakukan sinergi dan kolaborasi bersama-sama,” ungkap Asmawa Tosepu.

Lanjut Asmawa Tosepu, dirinya akan melibatkan seluruh stakeholder termasuk para pengusaha.

“Kita ingin melibatkan stakeholder juga para pengusaha untuk duduk bersama mencari solusi atas permasalahan yang ada,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut peninjauan lokasi parkir Pj. Bupati Bogor Asmawa Tosepu didampingi Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Kepala Dishub dan Kabid Lalin Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor. (Sto)

JAKARTA, (TB) – Sungguh miris nasib puluhan para Calon Pekerja Migran Indonesia(CPMI), nasib mereka terkatung katung lantaran setelah mendaftar dan membayar biaya ke perusahaan penyalur tenaga kerja yaitu PT.ZETIRA RAIHANNISA,CEO yang diduga milik Zet M/ (ZM) yang beralamat di Jl.Alfalah Rt/Rw 07/02 No 26a Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makasar Jakarta Timur Namun tidak ada kejelasan.

A, salah satu CPMI (Korban) didampingi kuasa hukumnya yaitu Mila Ayu Dewata Sari.SH.SE dari lawfirm Mila Ayu Dewata Sari & Co.menyampaikan kronologinya sebagai berikut.

Sekira bulan Januari hingga Maret 2023 para korban melihat iklan di media sosial,brosur,pamflet dan juga informasi dari kawan kawan terdekat bahwa ada lowongan penyalur tenaga kerja ke negara Korea Selatan. Setelah itu para korban mendaftarkan diri melalu sponsor (calo) dan mendaftarkan langsung ke kantor PT.ZETIRA RAIHANNISA dengan membayar dana mulai dari sebesar 16 juta hingga 30 rupiah/orang dan dana tersebut di bayarkan secara cash dan  transfer ke rekening bank BNI atas nama Muhammad Raihan Fuadi selaku Genaral Manager PT.ZETIRA RAIHANNISA serta menyerahkan dokumen asli yaitu AKTA, KTP, IJAZAH, SERTIFIKAT KEAHLIAN,PASPOR.

Hingga saat ini dokumen tersebut ditahan atau di sita oleh PT.ZETIRA RAUHANNISA, korban diberikan mess atau tempat tinggal yang berada di sekitar kantor PT.ZETIRA RAIHANNISA.  Namun saat ini mess tersebut diduga sudah dikosongkan karena ada laporan korban lain dari daerah lombok yang kini kasusnya sudah dalam proses kepolisian sehingga para korban yang rata-rata berasal dari luar daerah harus mencari kost ditempat lain dengan biaya sendiri.

” Setelah para korban membayar biaya proses pekerja migran mereka di janjikan akan diberangkatkan ke korea Selatan pada pertengahan bulan Desember 2023. Namun hingga berita ini viral para korban tidak juga diberangkatkan.” Ungkap Mila Ayu selaku Kuasa Hukum para korban.

Para korban pun berusaha mendatangi kantor PT ZETIRA RAIHANNISA berkali kali namun pihak PT tersebut menyampaikan sedang menunggu proses dan berjanji akan mengembalikan biaya yang sudah di keluarkan para korban yaitu masing masing sebesar 15 juta saja.

“Alasan mereka akan mengembalikan dana tidak utuh dikarenakan ada potongan biaya mes,paspor,medical check up,dan biaya pra test namun hingga saat ini pengembalian dana tersebut tidak kunjung terealisasi.” jelas Mila.

Sempat terjadi keributan antara korban dan pihak PT.Zetira Raihannisa, saat para korban mendatangi kantor tersebut untuk meminta uang mereka dikembalikan.

Sangat disayangkan diduga Ketua RT setempat  justru terkesan membela atau berpihak Kepada PT.Zetira Raihannisa. Seharusnya Ketua RT harus bisa menengahi atau mencarikan solusi bukan keberpihakan,dan kejadian tersebut telah di dokumentasikan sebagai barang bukti.

” Adapun total kerugian para korban CPMI gelombang pertama Ke Korea yaitu sekitar 60 orang, kerugian hampir 2 Milyar dan kerugian korban yang menguasakan kepada kami sebanyak 17 orang dengan kerugian hampir mencapai 300 juta.” Ucap Mila.

Itu baru Korban yang Ke Korea Selatan saja, ada juga korban yang lain dengan tujuan Negara Australia, Jepang, Taiwan, Hongkong, inggris yang di perkirakan Nominal mulai dari 30 hingga 80 juta rupiah per orang  dengan total korban ratusan orang, imbuhnya.

Untuk itu lanjut Mila, kami menghimbau kepada Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yaitu bapak Benny Rhamdani dan Menteri Ketenaga Kerjaan Yaitu Dr.Hj.Ida Fauziyah.M.Si. untuk berperan aktif memotong mata rantai mafia CPMI yang merugikan banyak pihak terlebih para PMI adalah salah satu penyumbang Devisa no 2 terbanyak di indonesia.

Selayaknya mereka diperlakukan secara adil dan di lindungi serta ada tindakan pertanggung jawaban dari pihak pemerintah ketika terjadi hal hal seperti ini.

Perusahaan perusahaan penyalur tenaga kerja yang berkali kali melakukan wanprestasi harus di tindak tegas dengan cara mencabut izin, mengembalikan kerugian korban dan di proses secara hukum tanpa adanya keberpihakan dari stakeholder yang menaungi perusahaan tersebut.

“Kejadian penipuan dengan modus seperti ini sering kali terjadi namun tidak ada tindakan yang optimal dalam penanganannya,” ucap mila.

Sampai kapan CPMI akan terus menjadi korban mafia perusahaan perusahaan penyalur tenaga kerja,seharusnya kasus ini juga menjadi perhatian Presiden Republik Indonesia.

” Hari ini kami melayangkan somasi kepada PT ZETIRA RAIHANNISA sebagai salah satu bentuk tindakan hukum yang harus di tegakkan dan kami mengawan kasus ini tanpa lawyervee /sosial/probono,” terangnya.

Untuk masyarakat mohon berhati hati jika ada tawaran pekerjaan dengan janji manis iklan dan juga para calo,lakukan pengecekan terlebih dahulu dan mintalah kontrak kerja serta kumpulkan semua bukti,semoga di kemudian hari tidak ada kasus kasus seperti ini lagi. (Red)