BOGOR,Tugasbangsa.com|| – Warga Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok.Mengapresiasi dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) yang mana warga sangat berterimakasih atas program ini. karena selain dari itu program ini juga sangat membantu untuk pembuatan sertivikat untuk warga yang tidak mampu.

Ahmad Soma selaku Lurah Ratu Jaya saat dikonfirmasi di ruangannya mengatakan.”Iya betul kami mendapatkan program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).Tapi kalo emang mau jelasnya lagi ke pak pandu, dia selaku pokja PTSL kami pun tidak menutupi emang bener ada nya biaya 500rb.tapi,kalo sebesar 1.000.000 / 1.500.000. Itu mah HOAX teh.” Jelas Ahmad Soma.

Pasalnya, Salah seorang warga yang enggan disebutkan nama nya mengungkapkan kepada Lensahukum Kamis (01/07/2021) bahwa pihak kelurahan memberikan biaya PTSL kepada warga sebesar Rp150 rb sampai dengan 500 ribu per bidang tanah, husunya yang belum mempunyai Akte jual beli (AJB).Seperti dasar SPPT,Girik,ya saya peribadi sih tidak keberatan, ” Terangnya.

“ Saya juga paham berapa biaya untuk pengurusan PTSL, dan sudah ditetapkan hanya sebesar Rp150 ribu berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, ” Ujar, kepada wartawan, Kamis (01/07/2021).

Pandu sendiri selaku Ketua Pokmas saat dikonfirmasi oleh awak media Kamis (01/07/2021) Sore di Halaman kantor kelurahan, ia pun menjelaskan, betul Bu, jadi anggaran yang Rp500 ribu itu untuk biaya operasional. Menurutnya, memang berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri cuma dianggarkan sebesar Rp150 ribu.

“ Dengan anggaran itu juga kita menutupi berkas-berkas semacam materai 10 ribu, ” Ucap Pandu

” Tapi semua itu bermusyawarah dengan para seluruh ketua RW/RT beserta beberapa tokoh masyarakat ikut hadir dalam musyawarah tersebut dan juga ada kesepakatan dengan tarif PTSL tersebut, sedangkan untuk biaya di luar itu kebijakan dari RW/RT, ” Jelasnya.

” Pihak kelurahan pun memberi kebijakan untuk warga nya bisa dengan secara di cicil, ” Tutup ia.

“Adapun salah satu media online yang memberitakan adanya pungutan PTSL di Kelurahan Ratu Jaya sebesar 1.000.000 / 1.500.000.”

Pandu sendiri pun selaku Ketua Pokmas saat dikonfirmasi ulang ia mengataka, “Itu tidak benar bu, kita sesuai dengan SKB 3 Menteri ko, kalau ada biaya tambahan itu bagi yang belum melunasi PPH dan BPHTB, itu kan wajib dibayar, jadi saya rasa wajar untuk biaya tambahan tersebut.” Terangnya

Reporter :(Ar)

JAKARTA, (TB) – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 mendatang.

Saat menyampaikan keterangannya di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 1 Juli 2021, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa PPKM Darurat akan diberlakukan khusus di Pulau Jawa dan Bali.

“Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali,” ujar Presiden sebagaimana ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, langkah tegas tersebut diambil pemerintah dalam rangka menekan angka penyebaran Covid-19 di Tanah Air yang berkembang sangat cepat. Presiden juga menyebut varian baru Covid-19 menjadi persoalan serius tidak hanya di Indonesia tetapi juga di sejumlah negara.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyatakan telah menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk menjelaskan kepada publik mengenai pengaturan PPKM Darurat ini.

“PPKM Darurat ini akan meliputi pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku,” ujar Presiden.

Kepala Negara pun meminta masyarakat untuk lebih disiplin mematuhi pengaturan PPKM Darurat agar penyebaran Covid-19 di Tanah Air dapat segera diatasi.

“Pemerintah akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk mengatasi penyebaran Covid. Seluruh aparat negara, TNI-Polri, maupun aparatur sipil negara, dokter, dan tenaga kesehatan harus bahu-membahu bekerja sebaik-baiknya untuk menangani wabah ini,” ucap Presiden.

Presiden Jokowi meyakini penyebaran Covid-19 di Indonesia dapat segera ditekan dengan kerja sama yang baik dari seluruh rakyat Indonesia. Ia pun meminta agar masyarakat tetap tenang dan waspada serta mendukung upaya penanganan pandemi Covid-19.

“Dengan kerja sama yang baik dari kita semua dan atas rida Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya yakin kita bisa menekan penyebaran Covid-19 dan memulihkan kehidupan masyarakat secara cepat,” ucap Presiden. (Red)

JAKARTA, (TB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2020 di Lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan ini diselenggarakan di Kantor BPK di Jakarta (29/06).

Sekretaris Jendral KPK, Cahya H Harefa yang hadir menerima laporan tersebut menyambut baik opini WTP dari BPK tersebut. “KPK terus melakukan evaluasi sehingga perbaikan dapat selalu dilakukan dalam mengelola keuangan,” sebutnya.

“Sebelumnya tahun 2019 KPK juga mendapatkan opini WTP setelah melakukan berbagai perbaikan yang direkomendasikan BPK. ]KPK berupaya maksimal dalam mengelola uang yang dipergunakan karena bersumber dari rakyat,” jelas Cahya.

Sementara itu Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Hendra Susanto menyebut semua hasil pemeriksaan LKKL Tahun 2020 dilingkungan AKN I mendapat opini WTP.

“Ini lebih baik dibanding tahun 2019. Pada tahun 2019 lalu, masih ada 3 LKKL yang mendapat opini di luar WTP. Opini disclaimer untuk Bakamla, dan 2 opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan KPU,” ungkap Hendra.

Dia menambahkan WTP bukan berarti bebas sama sekali dari masalah. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK terdapat sejumlah temuan, diantaranya terkait kepatuhan seperti pengelolaan kas di bendahara pengeluaran yang tidak sepenuhnya sesuai ketentuan, terdapat realisasi pendapatan dan belanja di luar mekanisme APBN sehingga terjadi penyimpangan pelaksanaannya.

“Temuan tersebut mengakibatkan terjadinya pemborosan keuangan negara, kelebihan bayar atau kerugian keuangan negara, barang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukan, penerimaan negara dari pajak negara dan PNBP kurang diterima. Sehingga total temuan pada 12 kementerian atau lembaga minimal sebesar Rp 18,48 Milyar. Selama proses pemeriksaan, pihak kementerian atau lembaga telah menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan penyetoran ke kas negara,” jelas Hendra.

Dalam penutupan acara tersebut, Hendra menyampaikan harapannya agar kementerian atau lembaga berkomitmen untuk memantau dan menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK, serta meningkatkan komitmen untuk pengelolaan keuangan negara.

Selain KPK terdapat 11 kementerian atau lembaga yang masuk dalam ranah AKN I yang mendapat WTP dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LKKL Tahun 2020 , yaitu Kemenko Polhukam, Wantannas, Lemhanas, BNPT, Bakamla, Komnas HAM, BSSN, Bawaslu, KPK, BNN, BMKG, dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). (Red)

SULTENG, (TB) – Pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan pada kondisi ekonomi, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi global. Presiden Joko Widodo meyakini bahwa untuk menyelesaikan persoalan ekonomi nasional, maka caranya adalah dengan menekan angka Covid-19 hingga sepenuhnya hilang dari Indonesia.

“Kunci dari urusan ekonomi yang kita hadapi ini adalah bagaimana Covid ini dikurangi, ditekan agar hilang dari Bumi Pertiwi ini,” ujar Presiden saat memberikan sambutan pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tahun 2021 yang digelar di halaman Masjid Al-Alam, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu, 30 Juni 2021.

Menurut Presiden, jika dilihat secara detail maka kenaikan kasus Covid-19 selalu memiliki pengaruh pada Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK). Ketika pembatasan secara ketat dilakukan sehingga mobilitas masyarakat turun, maka kasus Covid-19 pun ikut turun yang berdampak pada naiknya angka IKK.

Kenaikan kasus Covid-19 juga turut memengaruhi Indeks Penjualan Ritel di mana hal ini terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara lain seperti Thailand. Sementara itu, dari indikator perekonomian lainnya seperti Purchasing Manager Index untuk manufaktur, Kepala Negara sendiri melihat ada geliat optimisme dari para pelaku usaha.

“Kalau melihat angka-angka, misalnya Purchasing Manager Index untuk manufaktur, dibanding sebelum pandemi, sekarang ini berada pada posisi yang tinggi sekali. Sebelum pandemi, itu 51. Sekarang pada posisi 55,3 di bulan Mei kemarin, tinggi sekali. Artinya ada optimisme di situ,” jelasnya.

Dari sisi suplai juga sama, di mana produksi mulai menggeliat. Ekspor juga tumbuh 58 persen yang dibarengi dengan tumbuhnya impor bahan baku sebesar 79 persen. Sementara impor barang modal tumbuh 35 persen.

“Konsumsi listrik untuk industri juga tumbuh 28 persen. Ini optimisme ada, tetapi problem-nya ada di Covid yang belum bisa kita tekan, kita kurangi, dan kita selesaikan,” imbuhnya.

Dari sisi permintaan atau demand, optimisme juga terlihat tumbuh di mana konsumsi terus menguat. Salah satu indikatornya, Indeks Kepercayaan Konsumen yang dulu di Februari berada pada angka 85 persen, sekarang sudah mencapai 104,4 persen. Demikian halnya dengan mobilitas bulanan yang naik dari minus dua persen di bulan Februari, sekarang sudah berada di angka 5,2 persen.

“Indeks Penjualan Ritel juga tumbuh 12,9 persen. Konsumsi semen juga tumbuh 19,2 persen. Penjualan kendaraan niaga tumbuh 783 persen. Ini angka-angka yang menurut saya sangat fantastis kenaikannya,” jelasnya.

Melihat situasi-situasi yang telah dipaparkan tersebut, Presiden memandang bahwa kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro darurat harus dilakukan untuk menekan angka Covid-19 sebanyak-banyaknya sehingga persoalan ekonomi bisa diselesaikan. Presiden optimistis bahwa angka pertumbuhan ekonomi nasional bisa tumbuh positif di kuartal kedua tahun 2021.

“Sekali lagi, seperti tadi disampaikan juga oleh Ketua Kadin, kita semua masih optimistis bahwa di kuartal kedua, dari yang sebelumnya kuartal satu minus 0,74 persen, di kuartal kedua kita masih optimistis akan tumbuh insyaallah kurang lebih 7 persen,” tandasnya. (Red)

PESAWARAN, (TB) – Dengan Judul Beras Marno, Bagain Protokol Pemerintah Daerah (Pemda) Pesawaran Raih juara II lomba Film Pendek Tingkat Nasional. Lomba Kreatif dalam rangka memperingati hari Bhayangkara ke-75.

Kepastian tersebut di sampaikan Juri melalui Virtual Zoom yang dilaksanakan Ccic Div humas mabes Polri. Kepala Bagian Protokol Jayadi mengatakan,berkat kerja keras tim, sekaligus mengeksplor keindahan Wisatanya, Sehigga Kabupaten Pesawaran Mampu menyisihkan Ratusan peserta dari Seluruh Indonesia,

“Alhamdulilah tadi pukul sebelas Pengumumannya. Ya ini berkat kerja sama tim saya Yaitu Orion, ada Rahmat,Anton, bung Fajar serta Risendi,kami bisa meraih juara 2,sekali lagi Terima kasih.”Ujarnya rabu (30/6/2021)

Lebih Lanjut dia menjelaskan, Dalam kategori film pendek terkait pandemi covid 19. Sementara Dalam pembuatan film sendiri dilakukan di desa gebang yang bertempat di wisata mangrove pentenggoran teluk pandan.

“Judulnya beras sumarno, ini di perankan oleh rahmat melibatkan kades gebang dan seluruh talent yang ada di sekitar wilayah wisata dan juga anghota polri dalam pembuatan film ini”Terang Jayadi.

Dalam rangka memeriahkan HUT bhayangkara ke 75 tahun, Polri menyelenggarakan lomba film pendek terkait masa pra dan pasca pandemi covid19, fotografi dan aransemen lagu.

“Pemda Pesawaran melalui bagian Prokopim mengikuti seluruh lomba yang di selenggarakan oleh polri melalui ccic divhumas polri. Ini dalam rangka berpartisipasi HUT bhayangkara ke 75 tahun,”Kata Jayadi

Menurutnya,kegiatan ini di dukung sepenuh oleh Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona.

“Bupati mengharapkan kedepannya kita semakin menunjukan kreatifitas dan inovasi dari segala lini. Beliau berpesan jadikan momentum ini sebagai Motivasi dan semangat,” pungkasnya.( Oby / Rif )

JAKARTA, (TB) – Presiden Joko Widodo menanggapi kritik yang dilontarkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) kepada dirinya. Menurut Presiden, kritik para mahasiswa tersebut merupakan bentuk ekspresi mahasiswa yang diperbolehkan di negara demokrasi seperti Indonesia.

“Ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi jadi kritik itu ya boleh-boleh saja. Universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi,” ujar Presiden saat memberikan keterangan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 29 Januari 2021.

Namun demikian, Kepala Negara mengingatkan bahwa bangsa Indonesia memiliki budaya-budaya tata krama dan sopan santun. Presiden juga memandang kritik para mahasiswa kepada dirinya sebagai suatu hal yang biasa.

“Mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat, tapi yang saat ini penting kita semuanya bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi Covid-19,” ungkapnya.

Untuk diketahui, sebelumnya BEM UI pada Sabtu, 26 Juni 2021, melontarkan kritik kepada Presiden Joko Widodo yang disampaikan melalui unggahan di akun Twitter resmi @BEMUI_Official. Dalam unggahan tersebut, BEM UI menyebut Presiden Joko Widodo sebagai “The King of Lip Service”. Kritik serupa sebelumnya pernah juga diterima Presiden dari sejumlah kalangan.

“Itu kan sudah sejak lama ya. Dulu ada yang bilang saya ini klemar-klemer, ada yang bilang juga saya itu plonga-plongo, kemudian ganti lagi ada yang bilang saya ini otoriter, kemudian ada juga yang ngomong saya ini ‘bebek lumpuh’, dan baru-baru ini ada yang ngomong saya ini ‘Bapak Bipang’, dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai ‘The King of Lip Service’,” jelasnya. (Sto/Red)

NTT, (TB) – Pemerintah fokus menyelesaikan pembangunan Base Transceiver Station di seluruh wilayah terdepan, tertinggal dan terpencil (3T), khusus di Provinsi Nusa Tenggara Timur tersisa 421 BTS yang ditargetkan rampung tahun 2022. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate percepatan pembangunan itu bisa dilakukan dengan dukungan penuh pemerintah daerah.

“Ada 421 BTS untuk 421 desa yang akan diselesaikan pada tahun 2021 ini, dan tahun depan 2022. Saya harapkan ini bisa dilakukan akselerasi sehingga lebih cepat,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan BTS dan Program Literasi Digital di Provinsi NTT, di Hotel Aston Kupang, Senin (28/06/2021).

Menurut Menteri Johnny, pembangunan BTS membutuhkan koordinasi yang baik antara Kementerian Kominfo dan pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan penyediaan lahan yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah.

“Mengapa itu, karena BTS gak bisa dibangun di langit, BTS juga tidak bisa dibangun di dasar laut atau di air, dia bisa dibangun di lahan, di darat, di tanah. Ini penting sekali agar koordinasi Kominfo dengan pemerintah daerah memastikan tersedianya lahan dengan koordinat yang tepat, yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pengembangan desa, kecamatan dan kabupaten,” jelasnya.

Menkominfo menegaskan pembangunan BTS perlu diselaraskan dengan encana pembangunan daerah agar coverage sinyal telekomunikasi dan internet dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara optimal.

“Yang saya harapkan sekarang kita sama-sama menentukan titiknya, yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah agar di wilayah di mana ada coverage sinyalnya, di situlah nanti pemukiman masyarakat, di situlah nanti kantor layanan pemerintahan, disitulah nanti sekolah-sekolah dan kegiatan-kegiatan lainnya,” tegasnya.

Oleh karena itu, Menurut Menteri Johnny mengharapkan agar penyediaan lahan untuk pembangunan BTS berada di lokasi yang dekat dengan pemukiman, sarana pendidikan dan pelayanan masyarakat. Hal itu diperlukan agar tidak lagi beredar informasi siswa maupun guru harus naik ke gunung untuk mencari akses sinyal internet.

“Kepala desa mau rapat streaming, video conferencecall naik pohon, jangan sampai lagi. Kita perlu sama dan sejalan, itulah gunanya rapat koordinasi kita hari ini untuk menentukan di mana titik-titiknya, sehingga pembangunan dan BTS itu berdampak panjang sejalan dan seirama, searah dengan pembangunan wilayah, aktifitas masyarakat sendiri ada di sana, itu penting sekali,” ungkapnya.

Kepada Gubernur NTT, Bupati dan Walikota se-NTT yang hadir dalam Rapat Koordinasi tersebut, Menkominfo mengimbau dan mengajak pemerintah daerah untuk memanfaatkan infrastruktur TIK. Bahkan dengan penyediaan akses telekomunikasi di wilayah yang kini blankspot, diharapkan akan mendukung transformasi digital di NTT.

“Saya tidak berharap nanti ada lagi wilayah kegiatan masyarakat yang blankspot, jadi akan dibangun 421 BTS ini satu titik awal lompatan dan fondasi transformasi digital, migrasi aktifitas masyarakat Nusa Tenggara Timur dan aktifitas ruang fisik ke aktifitas ruang-ruang digital,” ujarnya.

Selain membangun BTS di seluruh wilayah NTT, Menteri Johnny menjelaskan pemerintah daerah juga perlu menyiapkan talenta digital yang memadai.

“Talenta digital di Nusa Tenggara Timur akan dan harus menjadi lompatan raksasa kita agar setara dengan saudara dan sahabat sebangsa dan tentunya tetangga kita,” tandasnya.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat menyatakan, rapat koordinasi yang dihadiri langsung oleh Menteri Kominfo Johnny G. Plate memberikan energi positif dan semangat bagi masyarakat NTT dan pemerintah daerah untuk bekerja dan mengejar ketertinggalan.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur sangat bergembira dan bahagia hari ini, karena kehadiran Pak Menteri dan seluruh pejabat hadir di provinsi di Nusa Tenggara Timur,” ujarnya.
Gubernur NTT menjelaskan bahwa rapat koordinasi untuk kecepatan pembangunan BTS di NTT itu merupakan sebuah wujud lompatan budaya kerja.

“Banyak yang bilang ini karena Covid-19, apapun alasannya, tapi sebelum pantang kerja dari manusia dengan peradaban baru, itu kita mampu meraih seluruh mimpi-mimpi kita, dan karenanya Nusa Tenggara Timur sedang menyiapkan secara serius,” jelasnya

Kepada kepala daerah se-Provinsi NTT, Gubernur Viktor menegaskan dengan dibangunnya infrastruktur TIK secara serius oleh Kementerian Kominfo perlu disambut dan dimanfaatkan dengan baik.

“Kalau Pak Menteri dengan jajaran sudah bekerja luar biasa, Direktur BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) untuk Infrastrukturnya membangun hebat di NTT, tapi kalau sumber daya manusianya tidak ada di desa, semata-mata membangun jalan tapi tidak ada manfaat apa-apa,” imbuhnya.

Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan BTS dan Program Literasi Digital di Provinsi NTT, dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah. Kegiatan juga berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Lokasi BTS
Direktur Infrastruktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo Bambang Nugroho merinci pembangunan BTS lokasi baru sebanyak 421 di Provinsi NTT.

“BTS 4G tersebut akan dibangun di Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 24 lokasi, Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 66 lokasi, Kabupaten Alor sebanyak 33 lokasi, Kabupaten Ende sebanyak 59 lokasi, Kabupaten Kupang sebanyak 24 lokasi,” ujarnya.

Kemudian, di daerah lain mencakup Kabupaten Lembata sebanyak 31 lokasi, Kabupaten Nagekeo 1 lokasi, Kabupaten Rote Ndao 15 lokasi, dan Kabupaten Sabu Raijua 3 lokasi.

“Juga di Kabupaten Sumba Tengah sebanyak 21 lokasi, Kabupaten Sumba Timur sebanyak 89 lokasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 15 lokasi, Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 4 lokasi, Kabupaten Manggarai sebanyak 31 lokasi, Kabupaten Sumba Barat sebanyak 4 lokasi, dan Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 1 lokasi,” paparnya.

Direktur Infrastruktur BAKTI Kominfo menegaskan sampai  saat ini, pembangunan BTS 4G di NTT sudah mencapai tahap ready for construction (RFC).

“Sudah 82 titik yang saat ini statusnya RFC. Diperkirakan pada rentang September hingga November tahun 2021 ini semua sudah akan on-air,” tutur Bambang Nugroho,” imbuhnya.

Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan BTS dan Program Literasi Digital di Provinsi NTT, dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah. Kegiatan juga berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. (Red)

JAKARTA, (TB) – Pemerintah menargetkan penyuntikan dua juta dosis vaksin pada bulan Agustus untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden meminta kepada seluruh jajaran TNI-Polri untuk turut menyukseskan program vaksinasi yang dibarengi dengan menjaga kedisiplinan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.

“Saya titip kepada jajaran TNI dan Polri, Kodam, Polda, agar bersama-sama dengan pemerintah daerah ikut mendisiplinkan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan, utamanya memakai masker, utamanya menjaga jarak. Tindakan lapangan, langkah-langkah lapangan dalam rangka kedisiplinan ini sangat penting,” ujar Presiden dalam keterangan pers usai peninjauan vaksinasi massal di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Sabtu, 26 Juni 2021.

Vaksinasi massal yang dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Karno sendiri menyasar sedikitnya 8 ribu masyarakat umum. Bersamaan dengan kegiatan tersebut, vaksinasi juga diselenggarakan secara serentak di 14 Komando Daerah Militer (Kodam) di seluruh Indonesia.

“Hari ini bersyukur kita bisa melaksanakan vaksinasi massal di seluruh Tanah Air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Memang target hari ini adalah satu juta vaksin untuk rakyat yang kita harapkan nanti akan terus menuju di bulan Juli dan di bulan Agustus target kita nanti dua juta vaksin,” ungkapnya.

“Hari ini saya di GBK, saya nggak tahu berapa ribu yang ada di belakang saya, tetapi ini menunjukkan antusias masyarakat untuk sehat, untuk berbondong-bondong divaksin, mau divaksin,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden berbincang dengan perwakilan dari Kodam V/Brawijaya dan Kodam IX/Udayana yang ditinjau melalui konferensi video di lokasi tersebut. Saat berdialog, Presiden Jokowi menanyakan kesanggupan Pangdam Brawijaya untuk menggandakan alokasi vaksin menjadi dua kali lipat sehingga target jumlah vaksinasi pada bulan Juli dan Agustus dapat tercapai.

“Pak Pangdam, ini kan 209 ribu. Kalau saya siapkan vaksin 400 ribu sanggup nggak menghabiskan?” tanya Presiden.

“Sanggup, Bapak. Siap, kami menunggu tambahan vaksin untuk Jawa Timur. Kami akan laksanakan secepat mungkin sehingga target dari pemerintah satu juta dan dua juta vaksin bisa segera terealisasi,” tegas Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto.

Sementara itu, Pangdam Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak dalam laporannya meminta tambahan vaksin untuk masyarakat di wilayahnya yang meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Presiden pun berupaya untuk segera menambah suplai vaksin ke daerah tersebut.

“Nanti untuk urusan tambahan vaksin akan saya sampaikan ke Panglima, ke Kapolri, dan juga utamanya yang punya vaksin Menteri Kesehatan, agar segera sebanyak-banyaknya vaksin bisa disuplai ke daerah,” jelas Presiden.

Di penghujung dialog, Presiden Jokowi kembali mengimbau pemerintah daerah yang didukung oleh jajaran TNI dan Polri agar dapat selalu mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan di masyarakat dalam segala kegiatan yang dilakukan di lapangan.

“Sekali lagi saya ingin menekankan agar tindakan-tindakan lapangan, langkah-langkah di lapangan, mengontrol, mengecek semua yang berkaitan dengan Covid ini dilakukan oleh gubernur, bupati, dan wali kota, dan didukung oleh jajaran TNI dan Polri dalam rangka mendisiplinkan masyarakat utamanya terhadap protokol kesehatan,” tandas Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan vaksinasi di Stadion Gelora Bung Karno antara lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Red)

JAKARTA, (TB) – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa berakhirnya masa pandemi COVID-19 di Indonesia amat bergantung pada sebaik apa upaya yang dilakukan oleh seluruh pihak.

“Setelah saya melihat pola pandemi ini, ini semua bergantung kepada kita. Berapa lama pandemi akan terus ada itu bergantung pada kita. Berapa banyak kasusnya akan naik itu tergantung kepada kita. Berapa banyak orang, saudara-saudara kita, dan tenaga kesehatan yang masuk ke rumah sakit itu juga bergantung kepada kita,” ujarnya dalam keterangan pers yang disampaikan secara virtual, Jumat (25/06/2021).

Menkes menambahkan, kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan adalah bagian yang sangat penting dalam upaya untuk terlepas dalam pandemi ini. “Semakin kita disiplin menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, jangan berkerumun, rajin mencuci tangan, pandemi ini akan makin cepat berakhir,” tuturnya.

Oleh karena itu, Budi kembali mengimbau seluruh masyarakat untuk berdiam diri di rumah, sesuai dengan instruksi pemerintah untuk melindungi diri sendiri dan bangsa Indonesia dari penularan COVID-19.

“Mari kita tinggal di rumah karena dengan kita tinggal di rumah di masa-masa ini, bukan hanya kita melindungi diri kita, tapi kita melindungi keluarga kita tercinta, kita melindungi tetangga-tetangga kita, kita melindungi rakyat Indonesia, dan seluruh umat manusia di dunia,” imbaunya.

Menutup keterangan persnya, Menkes menyampaikan keyakinannya bahwa bangsa Indonesia akan mampu melalui cobaan seberat apapun apabila seluruh komponen bangsa fokus menggerakkan energi positif dan bersama-sama menangani pandemi sesuai dengan kapasitas masing-masing.

“Pemerintah tidak mungkin bisa sendiri, kita butuh dukungan semua stakeholder, semua komponen bangsa, pemerintah daerah, wartawan, rakyat, swasta, kita harus sama-sama. Saya percaya modal sosial bangsa Indonesia itu besar sekali. Asalkan kita bisa rajut kebersamaan ini, energi yang dimiliki, saya yakin Indonesia bisa mengatasi pandemi,” tandasnya. (Red)

Kemenperin sudah membahas dengan asosiasi terkait kekurangan-kekurangan oksigen di beberapa rumah sakit di Jawa Tengah.  Mereka akan menyuplai dari pabrik-pabrik di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kami akan terus memastikan kebutuhan oksigen di rumah sakit terpenuhi dan sudah disanggupi oleh asosiasi,” ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, dikutip dari laman resmi Kemenperin, Kamis (24/06/2021).

Seiring meningkatnya permintaan gas oksigen medis untuk pasien COVID-19, Menperin berharap pasokan listrik untuk industri berjalan lancar dan tidak ada gangguan, karena apabila listrik padam, mesin produksi di industri gas oksigen butuh waktu delapan jam untuk kembali beroperasi.

“Oleh sebab itu, Kemenperin berharap industri yang menyuplai gas oksigen untuk medis juga mendapatkan pasokan listrik terus menerus. Kami meminta Perusahaan Listrik Negara (PLN) memastikan hal ini,” tutur Menperin.

Selain itu  menurut Agus, agar suplai logistik gas oksigen untuk medis berjalan lancar diharapkan ada dispensasi bagi truk tangki yang membawa oksigen pada jalan-jalan tertentu menuju RS yang membutuhkan. “Ada jalur yang tidak dapat dilalui oleh truk tangki oksigen karena beban muatan yang cukup besar,” ujarnya.

Kebutuhan oksigen medis dipasok dalam bentuk cair, karena banyak rumah sakit sudah memiliki instalasi gas oksigen. “Selain itu, jumlah tabung oksigen di Jawa Tengah hingga saat ini masih mencukupi, apabila kekurangan dapat lebih dulu menggunakan tabung milik produsen, atau mengambil stok yang ada di Jawa Barat dan Jawa Timur,” terang Menperin.

Lebih lanjut Agus menyampaikan, Kemenperin juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait pemutakhiran data kebutuhan oksigen di daerah, terutama RS yang menampung pasien COVID-19. Hal ini diharapkan bisa memastikan agar pasokan oksigen sesuai dengan kebutuhan daerah dan rumah sakit setempat.

Menperin menambahkan, kapasitas produksi gas oksigen di Indonesia mencapai 650 juta ton per tahun, sebanyak 300 juta ton per tahun terintegrasi dengan pengguna. Saat ini utilisasi rata-rata industri gas oksigen sekitar 80 persen karena sangat tergantung lokasi. Untuk tahun ini, hingga Juni 2021 tercatat sudah ada tujuh juta liter oksigen yang dipesan.

“Produksi dan distribusi gas oksigen diprioritaskan untuk kebutuhan rumah sakit dan fasilitas kesehatan dalam menangani lonjakan kasus COVID-19. Adapun gas oksigen untuk kebutuhan industri disalurkan setelah kebutuhan untuk rumah sakit atau fasilitas kesehatan terpenuhi. Hingga saat ini pengaturan keduanya masih terkendali,” pungkas Menperin. (Ben/Red)