Bantuan berupa 200 ventilator, 256 tabung oksigen kosong ukuran 40 liter, serta 30 unit oxygen concentrator dari total 10.000 unit pembelian mandiri dari Pemerintah Indonesia yang dibawa menggunakan dua pesawat Singapore Air Force C130 telah tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Jumat (09/07/2021), untuk selanjutnya dilakukan serah terima perwakilan dari Pemerintah Singapura kepada Pemerintah Indonesia.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi untuk kerja sama dan solidaritas dari Pemerintah dan seluruh warga Singapura, atas konsistensinya untuk membantu melawan COVID-19 di Indonesia,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi. Hal tersebut, imbuhnya, sekaligus sebagai bukti hubungan kedua negara berjalan dengan sangat baik.

Setibanya di Indonesia, seluruh bantuan tersebut selanjutnya akan dikalibrasi dan dilakukan pengecekan fungsi di pusat fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) serta Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) untuk memastikan keselamatan dan keamanan alat-alat kesehatan.

Selain Singapura, Australia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) juga telah menyampaikan kesiapannya untuk membantu dan mendukung Indonesia dalam menanggulangi pandemi COVID-19.

Pemerintah Australia menyatakan akan memberikan sumbangan berupa 1000 ventilator CPAP BAST yang rencananya tiba di Indonesia malam ini.

Pemerintah RRT juga akan mengirimkan sejumlah peralatan medis yang dibutuhkan seperti 1.000 unit oxygen concentrator 5 liter, 500 unit oxygen concentrator 10 liter. Bantuan tersebut siap dikirim dari Shanghai ke Indonesia dalam waktu dekat ini.

Oscar Primadi pun mengapresiasi dukungan kerja sama yang diberikan oleh sejumlah negara sahabat terhadap Indonesia yang dinilainya sangatlah penting untuk membangun solidaritas global dalam mempercepat penanggulangan pandemi di dunia. (Red)

JAKARTA, (TB) – Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras membantu pemerintah dalam melaksanakan konversi Asrama Haji menjadi rumah sakit bagi penanganan pasien Covid-19.

Apresiasi tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam pernyataannya saat meninjau Rumah Sakit Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, pada Jumat, 9 Juli 2021.

“Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Kesehatan, Menteri PUPR beserta seluruh jajarannya yang telah bekerja keras dalam waktu lima hari untuk menyiapkan Wisma Haji dikonversi menjadi rumah sakit,” ucap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi didampingi Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga meninjau sejumlah fasilitas yang ada di RS Asrama Haji. Menurutnya, fasilitas tersebut sudah siap untuk mendukung penanganan pasien Covid-19.

“Saya lihat semuanya dalam keadaan 99 persen siap, sehingga besok pagi Rumah Sakit Wisma Haji ini sudah bisa dioperasionalkan,” imbuhnya.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk menangani pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak Maret 2020 lalu. Presiden Jokowi pun mengajak partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan untuk bersama-sama membantu pemerintah menangani pandemi Covid-19 di Tanah Air.

“Saya ingin mengajak kepada para mahasiswa, para pemuda-pemudi, kepada ibu-ibu PKK, kepada kader-kader posyandu untuk bersama-sama, bahu-membahu, bergotong royong mejadi sukarelawan, menjadi relawan dalam penanganan pandemi Covid-19 ini,”

Presiden Jokowi juga kembali menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para dokter, tenaga kesehatan, ASN, hingga TNI dan Polri, atas kerja kerasnya membantu pemerintah menangani pandemi Covid-19.

“Dokter, tenaga kesehatan, ASN, TNI dan Polri sudah bekerja keras pagi-siang-malam sejak bulan Maret 2020 yang lalu sampai saat ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,” ucap Presiden.

KOTA BOGOR.Tugasbangsa.com – Polsek Bogor Selatan melaksanakan penyekatan di jalur perbatasan Ciawi. Hal itu guna mengurangi mobilitas masyarakat, baik itu yang menuju Kota Bogor maupun Kabupaten Bogor.(08.07.2021)

Kapolsek Bogor Selatan,kompol Supriatna mengungkapkan Penyekatan tersebut dilaksanakan setiap hari.”Ini kita laksanakan setiap hari dari mulai pukul 15:00 hingga 17:00 bagi masarakat yang tidak berkepentinga saya harap untuk diam dirumah saja demi menghindari kerumunan dan memutus mata rantai covid 19 dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan menggunakan masker membawa senitaizer bagi yang melakukan aktivitas di luar.pungkas Kompol supriatna.

Adapun, lanjutnya, penyekatan tersebut dilaksanakan di dua titik lokasi, di perbatasan Ciawi dan di depan Mall BTM yang melibatkan anggota yang terlibat kita gabungan dari Polsek Ciawi, Satpol PP, TNI dan Dinas Perhubungan,” tuturnya.

JAKARTA, (TB) – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memastikan setiap penerima Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai) atau BST dan Program Keluarga Harapan (PKH) akan menerima tambahan beras sebanyak 10 kilogram.

“BST dan PKH disalurkan masing-masing bagi 10 juta penerima plus menerima beras sebanyak 10 kilogram,” ujarnya, di Jakarta, Rabu (07/07/2021).

Mensos menambahkan, beras sebanyak 10 kilogram tersebut akan disalurkan oleh Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), mengingat jaringan BULOG terdapat di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami mengirimkan data penerima BST dan PKH ke BULOG dan mereka menyalurkan beras itu melalui jaringannya di seluruh Indonesia,” imbuhnya.

Lebih lanjut Mensos menyampaikan, pembaruan data penerima Bansos Tunai di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah selesai sejak akhir pekan lalu dan siap digunakan dalam penyaluran.

“Prioritas penyaluran BST di daerah yang menerapkan PPKM Darurat dan tempat lainnya dengan memanfaatkan teknologi, jadi tinggal ‘klik’ saja,” tandasnya.

Untuk penyaluran Bansos Tunai Bulan Mei-Juni sekaligus akan diterima oleh penerima sebanyak Rp600 ribu ditambah dengan beras 10 kilogram dari Bulog.

“Penerima BST dan PKH menerima beras sebanyak 10 kilogram yang disalurkan oleh pihak BULOG, bukan oleh Bank ya,” ujar Mensos.

Penyaluran Bansos Tunai dilakukan melalui PT Pos Indonesia, sedangkan PKH akan disalurkan melalui Himpunan Bank-bank Negara (Himbara), serta beras melalui Perum BULOG.

“Penyaluran sudah dimulai sejak pekan lalu secara bertahap usai dilakukan pembaruan DTKS,” ujar Mensos.

Sebelumnya, Mensos menyampaikan bahwa bansos segera dicairkan pada minggu ini sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) seiring diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali yang dimulai tanggal 3-20 Juli 2021.

“Jadi, sesuai instruksi Presiden agar mengakselerasi pencairan bansos di minggu ini, sehingga bisa segera membantu masyarakat,” pungkasnya.

Alokasi anggaran untuk 10 juta penerima Bansos Tunai senilai Rp6,1 triliun, sedangkan untuk PKH yang menyasar 10 juta penerima senilai Rp13,96 triliun. Kemudian untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi 18,8 juta penerima dialokasikan anggaran senilai Rp45,12 triliun. (Red)

JAKARTA, (TB) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan para kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati/wali kota agar mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) dan jaring pengaman sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali atau PPKM Darurat.

“Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD,” ujar Tito, seperti tertuang dalam diktum kedelapan Inmendagri.

Apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Darurat ini, ujar Tito, maka:

Pertama, dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran anggaran bantuan sosial, serta jaring pengaman sosial;

Kedua, tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengamanan sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Darurat COVID-19 berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan APBD.

Sementara itu, terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD), Mendagri meminta para bupati/wali kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi desa yang belum menetapkan peraturan desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah daerah, perekaman data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kepala desa diminta untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tak kalah penting, Tito meminta kepala daerah melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Suhajar Diantoro meminta para kepala daerah untuk memedomani Inmendagri 15/2021 tersebut.

“Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 yang telah dikeluarkan, diktum kedelapan dan kesembilan dapat dijadikan pedoman bagi kawan-kawan di daerah, tentunya Pak Gubernur, Bupati/Wali Kota menugaskan Sekda sebagai ketua panitia anggaran,” ujar Suhajar dalam Rapat Koordinasi Implementasi PPKM Darurat di Jawa Tengah dan Yogyakarta, Selasa (06/07/2021).

Ia juga meminta agar ketentuan terkait pengendalian dan pengetatan aktivitas masyarakat yang diatur dalam Inmendagri ini dijalankan tanpa keraguan.

“Agar pemda [pemerintah daerah] meningkatkan sosialisasi PPKM Darurat, dan kedua agar hati-hati dalam pembatasan atau penertiban rakyat yang berada pada kelompok berpendapatan rendah atau income harian,” tandasnya. (Red)

BOGOR, (TB) – Center for Budget Analysis (CBA) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi Arief Maulana terkait dugaan penyimpangan anggaran dan dugaan pungli.

CBA menduga telah terjadi penyimpangan anggaran dalam proyek Lanjutan Tahap 2 Pembangunan Fly Over Jalan Siliwangi Simpang Cipendawa – Bojong Menteng yang dilaksanakan tahun 2019 dengan nilai proyek Rp142.048.549.600 dan dugaan praktik pungli kepada warga terkait pekerjaan DBMSDA di Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat.

” Dalam pelaksanaan proyek Lanjutan Tahap 2 Pembangunan Fly Over Jalan Siliwangi Simpang Cipendawa – Bojong Menteng, CBA menduga dibumbui permainan kotor oleh oknum DBMSDA. Pertama, dugaan markup anggaran sebesar Rp 39,8 miliar karena nilai kontrak yang disepakati pihak DBMSDA sangat mahal. Kedua dalam pekerjaan proyek oleh PT MWT tidak sesuai perjanjian kontrak, sedikitnya terdapat 7 pekerjaan yang bermasalah,” papar Jajang Nurjaman Koordinator CBA melalui press release nya yang diterima redaksi tugasbangsa.com, Selasa (06/07/2021).

Jajang menambahkan, misalnya pengecoran tiang bor beton diameter 1.200 mm yang seharusnya dikerjakan 948 meter sama sekali tidak dikerjakan, Pengecoran Tiang Bor Beton Diameter 1.500 mm yang seharusnya dikerjakan 700 meter juga tidak dikerjakan, atau pemancangan tiang pancang beton pratekan pracetak diameter 600 mm yang seharusnya dikerjakan 5.960 meter yang dkerjakan hanya 2.957 meter, bebernya.

Seperti tidak puas dengan dugaan “permainan proyek bernilai ratusan miliar”, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi juga diduga melalukan pungli kepada warga melalui Surat permohonan bantuan dana dengan kepala surat Rukun Tetangga 001 RW 002 Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat tanda tangan lurah kranji pada tanggal 01 Juni 2021.

Berdasarkan temuan di atas, CBA mendorong KPK segera turun tangan melakukan penyelidikan atas proyek Lanjutan Tahap 2 Pembangunan Fly Over Jalan Siliwangi Simpang Cipendawa – Bojong Menteng, dan dugaan pungli terkait proyek DBMSDA di Kranji. Panggil dan periksa pihak-pihak terkait khususnya Arief Maulana selaku Kepala Dinas DBMSDA Kota Bekasi. (Sto/Red)

JAKARTA, (TB) – Menteri BUMN Erick Thohir turun langsung dalam memastikan kontribusi BUMN dalam penanganan pandemi COVID-19, terutama untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan obat-obatan. Selain memastikan distribusi dan harga obat yang memadai lewat BUMN sektor farmasi, BUMN juga ikut memastikan ketersediaan tabung oksigen untuk sejumlah rumah sakit (RS).

“BUMN bergerak cepat di segala lini. Ini terutama untuk membantu ketersediaan oksigen.  Beberapa perusahaan BUMN sudah menyalurkan oksigen ke sejumlah wilayah yang membutuhkan,” ujarnya dalam keterangan pers tertulis, Selasa (06/07/2021).

Erick mengungkapkan perusahaan-perusahaan BUMN strategis seperti Pertamina Group termasuk di dalamnya adalah PGN, Krakatau Steel, dan Pupuk Indonesia Group yang di dalamnya ada Petrokimia dan juga PUSRI. Tak kalah penting, Pelindo ikut aktif dalam infrastruktur logistiknya.

Pertamina Group, ujarnya, selain mengalokasikan infrastrukturnya untuk memperlancar alokasi dan distribusi oksigen ke lokasi-lokasi yang membutuhkan, melalui PGN juga memberikan bantuan dan oksigen. Sementara Pupuk Indonesia Group sudah mengirimkan total 96.73 ton oksigen ke RS yang ada di Jakarta, Jawa Tengah, dan Yogyakarta.

“Krakatau Steel yang memiliki alokasi oksigen yang cukup besar yang selama ini digunakan sebagai bagian proses produksi baja. Kini kapasitas oksigen milik Krakatau Steel pun segera dialihkan untuk membantu ketersediaan oksigen di rumah sakit,” ungkapnya.

Menurut Erick, dengan fasilitas yang dimiliki mulai dari raw material hingga jaringan distribusi, fokus BUMN adalah untuk membantu penanganan pandemi. Dia optimistis langkah cepat yang dilakukan perusahaan-perusahaan BUMN akan cepat dalam merespons kebutuhan di lapangan.

“Saat ini fokus adalah menjamin ketersediaan oksigen yang memadai bagi seluruh rumah sakit dan tempat perawatan. Distribusi secara masif terus dilakukan dan insya Allah ini akan menjamin ketahanan persediaan oksigen di rumah sakit,” ujarnya.

Erick pun mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh segenap pihak di BUMN yang berkolaborasi secara aktif dalam membantu penanganan COVID-19. Dia pun meminta agar pelayanan tersebut terus ditingkatkan demi misi untuk membantu Indonesia untuk bangkit dari pandemi.

“Mulai dari kru di lapangan, pabrik, maupun yang terlibat dalam mendistribusikannya hingga jajaran direksi, saya memberi apresiasi yang tinggi. Tugas belum usai dan terus, kami dari BUMN akan meningkatkan pelayanan pada kebutuhan masyarakat terkait penanganan pandemi maupun kebutuhan sehari-hari,” tandasnya. (Red)

JAKARTA, (TB) – Presiden Joko Widodo meninjau langsung kesiapan Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, pada Senin malam, 5 Juli 2021. Peninjauan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi peningkatan kebutuhan tempat tidur rumah sakit (RS) untuk mengisolasi dan merawat pasien Covid-19.

“Malam hari ini saya sengaja bersama-sama dengan Pak Menteri Kesehatan dan juga Pak Menteri PU meninjau persiapan Asrama Wisma Haji di Pondok Gede untuk kita siapkan menjadi rumah sakit bagi penanganan Covid yang ini kita siapkan untuk mengantisipasi lonjakan penyebaran Covid yang ada di Jakarta dan sekitarnya,” ujar Presiden dalam keterangannya selepas peninjauan.

Di Asrama Haji tersebut, pemerintah menyiapkan 900 tempat tidur isolasi, 50 ICU (intensive care unit), dan 40 HCU (high care unit). Menurut Presiden, kesiapan fasilitas ini telah disiapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan diharapkan bisa segera dipergunakan dalam dua hari ke depan.

“Saya tadi sudah perintahkan agar dalam dua hari ini bisa diselesaikan sehingga nantinya hari Kamis (8/7) kita harapkan sudah bisa dipakai dan dioperasikan,” imbuhnya.

Selain di Asrama Haji Pondok Gede, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah tempat untuk isolasi lainnya yaitu di Rumah Susun Nagrak sebanyak 2.273 tempat tidur dan di Rumah Susun Pasar Rumput sebanyak 3.986 tempat tidur. Di samping itu, pemerintah juga menambah kapasitas Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet sebanyak 1.200 tempat tidur untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19. (**)

JAKARTA, (TB) – Pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang tidak bergejala dan bergejala ringan dapat melakukan isolasi mandiri (isoman) di rumah maupun karantina terpusat di pusat isolasi. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan pasien yang melakukan isoman tersebut tetap memperoleh layanan kesehatan melalui konsultasi kesehatan secara virtual atau telemedicine yang dapat diakses kapan dan di mana saja.

“Kita bekerjasama dengan 11 platform telemedicine untuk memberikan jasa konsultasi dokter dan juga jasa pengiriman obat secara gratis,” ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, dalam keterangan persnya, Senin (05/07/2021) secara daring. Ditambahkannya, pada tahap awal fasilitas ini hanya berlaku untuk wilayah Jakarta.

Kesebelas platform telemedicine tersebut adalah:
1. Alodokter 
2. GetWell 
3. Good Doctor dan GrabHealth
4. Halodoc
5. KlikDokter
6. KlinikGo
7. Link Sehat
8. Milvik Dokter
9. ProSehat
10. SehatQ
11. YesDok

Dokter bisa mengidentifikasi pasien berdasarkan hasil konsultasi, untuk selanjutnya dilakukan penanganan berdasarkan kondisi pasien. Melalui layanan ini, rumah sakit bisa melakukan skrining awal untuk pasien dengan gejala sedang/berat termasuk pemberian paket obatnya melalui fasilitas pelayanan kefarmasian yang ditunjuk oleh Kemenkes.

Paket obat akan dikirimkan secara gratis untuk yang benar-benar tanpa gejala, sedangkan pasien dengan gejala, misalnya demam sedikit, akan diberikan juga paketnya secara gratis.

Tak hanya itu, platform telemedicine ini juga terintegrasi dengan laboratorium testing PCR. Bagi pasien yang ingin melakukan uji PCR bisa dilakukan melalui form telemedicine yang tersedia.

“Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih kepada sebelas platform telemedicine yaitu Alodokter, GetWell, Good Doctor dan GrabHealth, Halodoc, KlikDokter, dan KlinikGo. Kemudian Link Sehat, Milvik Dokter, ProSehat, SehatQ, dan YesDok. Semua ini diberikan secara gratis sebagai kontribusi dari 11 platform telemedicine dan obat-obatannya dilakukan juga dari Kementerian Kesehatan,” ucap Menkes. (Red)

Jakarta-Tugasbangsa.com.Pemerintah memperpanjang berbagai bantuan sosial selama PPKM Darurat salah satunya diskon tarif listrik PLN. Stimulus itu diperpanjang hingga September 2021.

Diskon tarif listrik ini ditargetkan bisa disalurkan kepada 32,6 juta pelanggan PLN. Total anggaran yang telah disiapkan pemerintah untuk diskon tarif listrik sebesar Rp 1,91 triliun.

Kategori diskon tarif listrik ini untuk pelanggan rumah tangga, bisnis dan industri 450 VA diberikan diskon 50%. Sedangkan untuk pelanggan rumah tangga 900 VA berdasarkan DTKS diberikan diskon 25%.

1. Bagi pelanggan pascabayar, PLN diberikan dengan langsung memotong tagihan rekening listrik pelanggan.

2. Bagi pelanggan prabayar, diskon tarif listrik PLN diberikan saat pembelian token listrik. Khususnya untuk pelanggan prabayar daya 450 VA, tidak perlu lagi mengakses token, baik di web, layanan WhatsApp, maupun PLN Mobile. Stimulus akan langsung didapat saat membeli token listrik.

3. Bagi pelanggan rumah tangga, bisnis dan industri daya 450 VA pascabayar, karena ada perubahan besaran stimulus maka diskon tarif listrik PLN langsung didapat saat melakukan pembayaran rekening listrik.

Mau cek kamu termasuk penerima diskon tarif listrik atau bukan ? Cek di sini daftarnya:

1. Pelanggan golongan rumah tangga daya 450 VA, bisnis kecil daya 450 VA dan industri kecil daya 450 VA diberikan diskon tarif listrik sebesar 50% dengan maksimal penggunaan 720 jam nyala.

2. Pelanggan golongan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi diberikan diskon tarif listrik 25% dengan maksimal penggunaan 720 jam nyala.

3. Pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum sebesar 50% bagi pelanggan PLN yang pemakaian energi listrik di bawah ketentuan rekening minimum (40 jam nyala), diberlakukan bagi:

• Pelanggan Golongan Sosial daya 1.300 VA ke atas (S-2/1.300 VA s.d. S-3/> 200 kVA);
• Pelanggan Golongan Bisnis daya 1.300 VA ke atas (B-1/1.300 VA s.d. B-3/> 200 kVA); dan
• Pelanggan Golongan Industri daya 1.300 VA ke atas (I-1/1.300 VA s.d. I-4/30.000 kVA ke atas);

1. Pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum sebesar 50% bagi pelanggan Golongan Layanan Khusus disesuaikan dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL)

2. Pembebasan biaya beban atau abodemen sebesar 50%, diberlakukan bagi:

• Pelanggan Golongan Sosial daya 220 VA, 450 VA dan 900 VA (S-1/220 VA s.d. S-2/900 VA)
• Pelanggan Golongan Bisnis daya 900 VA (B-1/900 VA)
• Pelanggan Golongan Industri daya 900 VA (I-1/900 VA).

Demikian informasi mengenai diskon tarif listrik yang diperpanjang hingga September 2021.(Red)