CIBINONG, (TB) – Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan ikuti Rakornas Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2021 dengan Presiden RI Joko Widodo di Pendopo Bawah Bupati secara virtual, Rabu (25/8). Presiden RI Joko Widodo memaparkan untuk mengendalikan inflasi perlu waspada dan berhati-hati dalam mengatur antara keseimbangan kesehatan dengan ekonomi terlebih ditengah pandemi Covid-19.
Presiden RI Joko Widodo menjelaskan, meskipun Indonesia masih menghadapi ketidakpastian, perekonomian negara ini semakin membaik akan tetapi tetap harus menjaga kewaspadaan. Dikuartal kedua tahun 2021 Indonesia mampu tumbuh 7,07% dengan tingkat inflasi terkendali di angka 1,52%,angka inflasi itu jauh di bawah target inflansi 2021 yaitu 3%. Inflansi yang rendah bukan hal yang menggembirakan karena bisa saja ini mengindikasikan turunnya daya beli masyarakat akibat pembatasan aktifitas dan mobilitas.
“Di kuartal ketiga tahun 2021 kita harus waspada dan berhati-hati mengatur keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi dengan mengatur rem dan gas antara ekonomi dan pengendalian penyebaran Covid-19. Harus bisa kita kendalikan dan masyarakat yang rentan harus bisa kita lindungi, daya beli masyarakat harus terus ditingkatkan yang akan mendorong sisi permintaan serta bisa menggerakan mesin pertumbuhan ekonomi,” papar Joko Widodo
Joko Widodo menekankan ada beberapa hal untuk menjadi perhatian yakni TPIP dan TPID agar bisa terus menjaga ketersedian stock dan stabilitas harga barang utamanya barang kebutuhan pokok, karena dalam kondisi daya beli masyarakat yang menurun serta stabilitas harga bahan pangan sangat penting bagi rakyat Indonesia, oleh sebab itu segera selesaikan, jika ada hambatan di lapangan baik itu kendala diproduksi maupun kendala didistribusi. Tiap kota harus cek lihat lapangan, apakah ada kendala produksi maupun distribusi. Kemudian dirinya juga meminta agar TPIP dan TPID tidak hanya fokus pada mengendalikan inflansi saja, tetapi juga harus proaktif mendorong sektor ekonomi yang tumbuh, karena makin produktif membantu meningkatkan produktifitas petani dan nelayan, memperkuat sektor UMKM agar mampu bertahan dan bisa naik kelas.
“Kita juga harus memanfaatkan pandemi ini dalam meningkatkan nilai tambah disektor pertanian, karena ditengah pandemi Covid-19, sektor pertanian menjadi sektor unggulan, bisa bergerak dan melibatkan banyak tenaga kerja. Alhamdulillah di kuartal pertama 2021 sektor pertanian mampu tumbuh positif patut kita syukuri, tumbuh positif 2,95% dan di kuartal kedua masih kembali tumbuh positif diangkat 0,38%, saya yakin Insyallah di kuartal ketiga sektor petanian juga masih bisa tumbuh lebih baik lagi, karena potensi pasar tetap masih sangat besar baik di dalam negeri maupun untuk ekspor keluar pada semester pertama tahun 2021 dari Januari sampai Juni 2021,” jelas Presiden RI.
Menurutnya, kelembagaan petani dengan model cluster perlu diperkuat oleh Badan Usaha Milik Petani atau koperasi, perlu terus dikembangkan sehingga nilai tambah dari pasca panen ini terus bisa ditingkatkan. Askes pemasaran harus diperluas dengan menjalin kemitraan dengan industri, akses pembiayaan juga perlu dipermudah, disederhanakan dalam hal pembiayaan. Pemerintahan akan terus cepat menyalurkan dalam KUR, terutama KUR pertanian tahun 2021 sebesar 70 triliun. Khusus untuk KUR pertanian dari total KUR yang ada 253 triliun rupiah, skema penyaluran KUR akan terus disempurnakan agar sesuai dengan karakteristik usaha-usaha yang ada di bidang pertanian.
“Persyaratan KUR juga harus dipermudah, KUR juga harus bisa dimanfaatkan untuk peningkatan pasca panen seperti dalam pengadaan RMMU sehingga KUR semakin dirasakan petani. Selain itu saya minta kepada para menteri , kepala lembaga , kepala daerah untuk memperkuat pendampingan para petani akan teknologi termasuk platform digital untuk mendorong peningkatan produktifitas petani dan memotong panjangnya mata rantai pemasaran UMKM pangan,” terangnya.
Selanjutnya, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan, sampai Juli 2021 inflasi terjaga rendah dihampir seluruh daerah, karena kerja keras serta stimulasi dan stabilitas kuatnya permintaan dan ketersedian pasokan, diperkirakan inflasi di tahun 2021 dan 2022 akan mencapai kisaran 3%. Meskipun risiko kenaikan inflasi pada tahun 2022 perlu diantisipasi sejak kenaikan permintaan domestik dan harga komunitas dunia. Rakornas ini perlu dijadikan momentum untuk memperkuat peran 4M. Dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia dan kesejahteraan masyarakat, ia memandang upaya penguatan kepada UMKM pangan dalam ekosistem ekonomi serta integrasi disertai adaptasi penggunaan teknologi digital perlu terus diperluas dari hulu hingga hilir, termasuk akses pasar yang lebih luas bagi UMKM pangan.
“Kami bersama ibu Menteri Keuangan baru saja menyepakati keputusan bersama yang ketiga dalam kerjasama pemilihan, penanaman, kesehatan dan kemanusiaan yang melonjak karena dampak Delta Varian Covid-19. Melalui transformasi UMKM, termasuk UMKM pangan, pengembangan terus kami lakukan di kantor pusat dan di seluruh 46 kantor-kantor di seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Kedepan dirinya akan membuka peluang, menembus dan memperluas ekspor termasuk mendorong peran kegiatan ekpor yang telah memanfaatkan platfrom digital sebagai penghubung dengan pasar internasional,” tukasnya. (Red/hms).
