TANGERANG, (TB) – Berbeda dengan kedatangan Presiden pada waktu-waktu sebelumnya, kepulangan Presiden ke Tanah Air kali ini dilakukan tanpa penyambutan dari pejabat. Hal ini merupakan bagian dari ketaatan menjalankan protokol kesehatan setelah pulang dari luar negeri.

Dari bandara, Presiden dan rombongan langsung menuju kendaraan yang telah disiapkan untuk kemudian menuju tempat karantina mandiri di Istana Bogor

Presiden Joko Widodo tiba di Indonesia pada Jumat pagi, 5 November 2021, usai melakukan kunjungan kerja ke luar negeri selama sepekan dari tanggal 29 Oktober 2021.

Setelah menempuh perjalanan selama lebih kurang delapan jam dari Dubai, pesawat Garuda Indonesia yang membawa Kepala Negara dan rombongan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sekitar pukul 08.30 WIB.(Sto/Red)

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

TUGASBANGSA, – Posisi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin Dunia COP26 tahun 2021 dinilai sangat baik. Indonesia telah menunjukkan banyak perubahan yang signifikan dalam pengendalian iklim atau dampak perubahan iklim tersebut.

Saat menyampaikan keterangan di hotel tempatnya bermalam di Glasgow, Skotlandia, pada Senin, 1 November 2021, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, menyebut kemajuan Indonesia tersebut realistis dan telah mendapatkan pengakuan dari banyak pihak.

“Jadi bukan mengada-ada atau kita memuji-muji diri sendiri itu tidak. Jadi memang realistis bahwa Indonesia mengalami banyak kemajuan,” ujar Siti Nurbaya.

Presidensi Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC) tahun ini di Glasgow mendorong untuk mencapai netral karbon pada pertengahan abad atau tahun 2050. Namun hal tersebut juga tergantung dari kesiapan masing-masing negara.

“Posisi Indonesia sendiri, kita akan masuk di 2060 tetapi sedapat mungkin bisa ditarik ke depan. Itu bisa dihitung dari angka-angka energi, industri, juga penanganan limbah dan sampah,” lanjutnya.

Menteri LHK menggarisbawahi bahwa poin penting dalam penerapan agenda perubahan iklim dan _nationally determined contribution_ (NDC) adalah keberlanjutan. Menurutnya, negara tidak bisa hanya mematok angka saja, lalu berhenti bekerja.

“Kita terus ikuti, kita terus hitung angkanya, kita terus bergerak mengikuti bagaimana kebijakan itu, bagaimana implementasi lapangannya lalu dia bisa juga jadi lebih cepat,” tambahnya.

Pada COP26 ini, Indonesia mendukung penuh presidensi Britania Raya yang menekankan pembatasan pemanasan global pada tingkat 1,5 derajat celsius. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia akan berkomitmen sesuai dengan yang bisa dikerjakan.

“Maka segera 1,5 derajat celsius itu kita arahkan terus betul-betul sambil kebijakan yang kita perbaiki, sambil kita juga memantau terus melalui BMKG bagaimana perkembangan kenaikan suhu bumi kita rata-rata dalam 100 tahun atau 110 tahun atau 150 tahun tergantung data iklim yang kita punya. Jadi kita terus bekerja untuk itu,” jelasnya. (Red)

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

TUGASBANGSA.COM – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan iklim di Indonesia dapat dicapai karena Indonesia menempatkan aksi iklim dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Pertimbangan aspek lingkungan dengan ekonomi dan sosial harus dipadukan.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat menjadi salah satu pembicara pada World Leaders Summit on Forest and Land Use yang digelar pada Selasa, 2 November 2021, di Scotish Event Campus, Glasgow, Skotlandia.

“Kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan harus memadukan pertimbangan lingkungan dengan ekonomi dan sosial. Kemitraan dengan masyarakat juga diutamakan,” ujar Presiden dalam pidatonya.

Di hadapan para pemimpin dunia, Presiden menjelaskan bahwa program perhutanan sosial dibuat agar konservasi hutan disertai terciptanya penghidupan bagi masyarakat sekitar. Hal ini penting, karena 34 persen dari seluruh desa di Indonesia berada di perbatasan atau di dalam kawasan hutan.

“Jutaan masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor kehutanan. Menafikan hal ini bukan saja tidak realistis, namun juga tidak akan _sustainable_,” tegasnya.

Presiden Jokowi menyebut bahwa 90 persen penduduk dunia yang hidup dalam kemiskinan ekstrem bergantung pada hutan. Penyalahgunaan isu perubahan iklim sebagai hambatan perdagangan adalah kesalahan besar.

“Hal itu akan menggerus _trust_ terhadap kerja sama internasional atasi _climate change_, dan malah menghalangi pembangunan berkelanjutan yang justru sangat dibutuhkan,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi menilai bahwa pengelolaan hutan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan menjadi satu-satunya pilihan. Indonesia siap berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk itu.

“Mari kita kelola hutan yang _pro-environment, pro-development_ dan _people-centered_. Ini adalah tujuan utama dari Forest, Agriculture and Commodity Trade Dialogue, atau FACT Dialogue, yang diketuai bersama Indonesia bersama Inggris sehingga hutan akan menjadi solusi berkelanjutan bagi aksi iklim global,” ajaknya.

Sebelumnya, pada KTT Pemimpin Dunia COP26, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa sektor kehutanan dan lahan Indonesia akan mencapai _Net Carbon Sink_ pada tahun 2030. Hal tersebut adalah komitmen Indonesia menjadi bagian dari solusi.

“Capaian nyata Indonesia di sektor kehutanan tidak terbantahkan. Pada tahun 2020, tingkat kebakaran hutan diminimalisir hingga 82 persen,” ungkapnya.

Selain itu, pada tahun 2019, penurunan emisi dari hutan dan tata guna lahan ditekan hingga 40,9 persen jika dibandingkan tahun 2015. Deforestasi hutan Indonesia juga mencapai tingkat terendah dalam 20 tahun terakhir.

“Ini dilakukan saat dunia tahun lalu kehilangan 12 persen lebih banyak hutan primer dibanding tahun sebelumnya dan ketika banyak negara maju justru mengalami kebakaran hutan dan lahan yang terbesar sepanjang sejarah,” jelasnya.

Untuk diketahui, dalam pertemuan tersebut, hanya ada tiga pembicara yang mendapat undangan khusus dari Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Selain Perdana Menteri Inggris, yang mendapatkan kesempatan berbicara adalah Presiden Kolombia, dan Presiden Republik Indonesia.

Turut mendampingi Presiden saat menghadiri acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar. (Sto/Red)

Sumber : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

KTT G20, (TB) – Pemulihan ekonomi global akibat pandemi Covid-19 di seluruh dunia saat ini tengah terjadi, namun tidak merata. Salah satu penyebabnya adalah karena akses vaksin yang tidak merata di seluruh dunia.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam keterangannya di Hotel Splendide Royal, Roma, Italia, pada Sabtu, 30 Oktober 2021, seusai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam KTT G20 di La Nuvola.

“Ada negara-negara yang sampai hari ini bahkan jumlah vaksinasinya dari penduduknya kurang dari 3 persen, di negara-negara Afrika. Rata-rata yang di negara-negara miskin baru 6 persen dari penduduknya, sementara negara-negara maju sudah melakukan vaksinasi di atas 70 persen atau bahkan mendekati 100 persen dan mereka sudah melakukan _boosting_,” ujar Menkeu.

Selain akses vaksin yang tidak merata, pemulihan ekonomi dunia juga terancam oleh dua hal lain, yaitu terjadinya inflasi kenaikan energi dan disrupsi dari suplai. Menurut Menkeu, hal tersebut terjadi di seluruh negara yang pemulihan ekonominya sangat cepat namun mengalami komplikasi dalam bentuk kenaikan harga energi dan disrupsi suplai.

“Artinya apa? Waktu permintaan pulih dengan cepat dan kuat, ternyata suplainya tidak mengikuti,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa kenaikan energi yang terjadi sangat cepat karena investasi di bidang energi terutama yang _non-renewable_ itu sudah merosot tajam dihadapkan pada permintaan energi yang melonjak akibat pemulihan ekonomi. Hal tersebut yang kemudian mendorong inflasi yang tinggi di berbagai negara.

“Ini menjadi ancaman pemulihan ekonomi global. Indonesia perlu juga tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya rembesan hal tersebut,” ungkap Menkeu.

Menkeu mengatakan, karena Covid ini adalah ancaman nyata terhadap perekonomian dunia, maka di dalam pembahasan antara menteri keuangan dengan menteri kesehatan negara-negara G20 disepakati untuk membangun membangun sebuah mekanisme yang disebut pencegahan pandemi atau _pandemic preparedness_.

“Hari ini dunia tidak siap menghadapi pandemi. Nyatanya (pandemi) telah menyebabkan biaya sampai USD12 triliun, 5 juta orang meninggal, dan lebih dari 250 juta orang yang terkena pandemi ini, maka dunia harus menyiapkan lebih baik,” jelasnya.

Di dalam KTT G20 kali ini disepakati akan ada _joint finance health task force_ atau satuan kerja antara menteri keuangan dan menteri kesehatan di bawah G20 yang tujuannya adalah untuk menyiapkan _prevention, preparedness,_ dan _response_ atau PPR dari pandemi.

“_Task force_ ini dipimpin oleh Menteri Keuangan Indonesia dan Italia. Indonesia sebagai tuan rumah atau presidensi mulai Desember dan Italia yang sekarang ini menjadi presidensi,” ujarnya.

“Tentu peran Indonesia menjadi penting karena Indonesia adalah negara yang besar dan kita juga punya komitmen terhadap vaksinasi kita,” tandas Menkeu. (Sto)

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

JAKARTA, (TB) – Di sela-sela rangkaian acara KTT G20 yang digelar di La Nuvola, Roma, Italia, pada Sabtu, 30 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Kedua Presiden membahas sejumlah hal, antara lain rencana kunjungan Presiden Erdogan ke Indonesia.

Terkait rencana kunjungan Presiden Erdogan ke Indonesia, Presiden Jokowi telah menerima laporan hasil kunjungan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Turki. Presiden Jokowi juga telah menerima hasil pembicaraan dengan Presiden Erdogan, termasuk rencana kunjungannya ke Indonesia.

“Saya menantikan kunjungan Yang Mulia ke Indonesia sekitar bulan Januari atau Februari 2022. Saya yakin kunjungan Yang Mulia akan makin mempererat hubungan Indonesia-Turki. Kita tugaskan Menteri Luar Negeri kedua negara untuk mempersiapkan kunjungan dengan baik,” ungkap Presiden.

Selain itu, kedua pemimpin juga menugaskan kedua Menlu untuk mempersiapkan kunjungan termasuk diluncurkannya mekanisme strategis tingkat tinggi atau _high level strategic mechanism_.

Kedua, mengenai rencana pembentukan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Turki atau IT-CEPA. Presiden Jokowi meyakini bahwa IT-CEPA akan lebih memperkokoh kerja sama ekonomi kedua negara.

“Saya sarankan agar kita menugaskan Menteri Perdagangan masing-masing untuk segera mempercepat perundingannya. Tentu akan sangat baik jika IT-CEPA menjadi salah satu _deliverable_ dari kunjungan Bapak Presiden tahun depan,” ujar Presiden.

Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan dengan Presiden Turki. (Red)

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

BANTEN, (TB) – Ada yang berbeda dalam kunjungan ke luar negeri Presiden Joko Widodo ke tiga negara yakni Italia, Inggris Raya, dan Persatuan Emirat Arab. Presiden dan rombongan menggunakan pesawat berbadan lebar milik maskapai penerbangan Garuda Indonesia dalam kunjungan kerja tersebut.

Menanggapi hal ini, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memberikan penjelasan jelang keberangkatan menuju Roma di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat, 29 Oktober 2021.

Heru menjelaskan bahwa pemilihan pesawat maskapai nasional ini telah dipertimbangkan secara matang, seperti pertimbangan efisiensi waktu, penghematan anggaran, dan juga protokol kesehatan.

“Dengan menggunakan pesawat berbadan lebar ini, perjalanan menuju Roma selama 13 jam ini bisa dilakukan langsung tanpa perlu transit. Bila kita menggunakan Pesawat Kepresidenan BBJ, kita harus transit. Dan ingat, ini adalah kunjungan kerja pertama Bapak Presiden ke luar negeri di masa pandemi, kami harus sangat berhati-hati dalam menjalankan protokol kesehatan, termasuk pertemuan tatap muka di saat transit,” ucap Heru.

Apabila Presiden dan rombongan harus transit, ucap Heru, maka persiapan pelaksanaan protokol kesehatan harus dijalankan dengan baik, seperti sterilisasi ruang tunggu, tes PCR untuk pramusaji di tempat transit, dan juga makanan dan minuman yang disajikan harus dipastikan dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Hal lain yang menjadi pertimbangan Heru adalah efisiensi anggaran dimana semua menteri yang hadir dalam kunjungan tersebut, turut serta dalam rombongan Presiden di pesawat ini.

“Tentunya penggunaan anggaran juga menjadi perhatian kami. Setelah kami hitung jauh lebih hemat dengan turut sertanya para menteri dalam rombongan ini, dibandingkan para menteri ini menggunakan pesawat komersial. Total ada enam menteri yang ikut dalam pesawat ini, Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman dan Investasi, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Sekretaris Kabinet,” kata Heru.

Memang para Menteri ini tidak semuanya bergabung sejak di Jakarta, karena adanya pertemuan yang harus diikuti sebelum bergabung dengan rombongan Presiden.

“Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri misalnya, beliau harus berangkat terlebih dahulu ke Roma, karena ada pertemuan tingkat menteri dan juga mempersiapkan kedatangan Presiden. Namun setelah itu, dari Roma menuju Glasgow, kemudian lanjut Abu Dhabi dan Dubai, Menlu akan bergabung terus,” ujar Heru.

Penghematan lainnya adalah semua rombongan yang tergabung dalam tim pendahulu ke Abu Dhabi dan Dubai, kepulangan ke Tanah Air akan bergabung dengan pesawat tersebut.

“Semua pegawai yang bertugas sebagai tim pendahulu di Abu Dhabi dan Dubai akan ikut bersama kami dalam kepulangan ke Tanah Air. Jadi mereka tidak membeli tiket pesawat komersial untuk kembali ke Tanah Air,” tutur Heru.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya di masa pandemi ini, ucap Heru, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M Tonny Harjono menerapkan aturan protokol kesehatan dalam penerbangan ke luar negeri ini.

“Ini penerbangan jarak jauh dan kita tahu Covid ini masih ada, bahkan di Eropa terjadi peningkatan. Oleh karena itu Pak Sesmil menerapkan aturan yang ketat di dalam penerbangan ini, seperti harus menggunakan masker dan antar penumpang minimal berjarak satu kursi,” ucap Heru.

Adapun rencana pesawat yang akan digunakan oleh Presiden dan rombongan adalah menggunakan tipe Boeing 777-300ER. Selama digunakan Presiden dan rombongan, pesawat ini akan diberi lambang dan tulisan Republik Indonesia di badan pesawat. Sebab secara protokoler, pesawat itu akan menjadi Pesawat Kepresidenan RI. (Red)

Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden

BOGOR, (TB) – Presiden Joko Widodo menyampaikan tiga hal yang harus dilakukan sebagai upaya pemulihan ekonomi. Menurut Presiden, upaya tersebut harus diletakkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pemenuhan target Sustainable Development Goals (SDGs).

Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-13 Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle (IMT-GT) secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 28 Oktober 2021.

Pertama, Presiden menyatakan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur, baik _hard infrastructure_ maupun _soft infrastructure_. Dalam hal ini, Indonesia berkomitmen untuk menjamin keterhubungan di wilayah Sumatra.

“Selama periode pertama cetak biru, Indonesia telah menyelesaikan tujuh ruas jalan tol, pengembangan pelabuhan Kuala Tanjung, dan LRT Palembang,” ucap Presiden.

Kedua, Presiden juga menyatakan pentingnya mendukung ketahanan pangan dan energi melalui identifikasi dan pengembangan produk pertanian bernilai tambah tinggi. Pengembangan pertanian digital, lanjut Presiden, dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas dan menarik partisipasi generasi muda.

“Untuk energi, teknologi dengan harga terjangkau, dan investasi memegang peranan penting bagi transformasi energi baru dan terbarukan. Oleh karena itu, kerja sama dengan mitra menjadi penting sekali artinya,” ungkap Presiden.

Sedangkan yang ketiga, Presiden menyatakan pentingnya mempercepat transformasi ekonomi digital termasuk untuk UMKM. Presiden menuturkan bahwa pandemi mengajarkan pentingnya teknologi digital untuk menjalankan perekonomian.

“Kita harus lahir kan lebih banyak lagi _digitalpreneur_ baru. Kita pastikan IMT-GT _e-commerce platform_ yang baru dibentuk agar berfungsi optimal dan _user friendly_ dalam memfasilitasi UMKM di pasar digital,” ucap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengungkap rencana Indonesia menggelar ASEAN Creative Economic Business Forum di Bali pada bulan November mendatang sebagai upaya memperkuat peran UMKM dan ekonomi kreatif. Presiden juga menyatakan dukungan Indonesia terhadap penyusunan cetak biru implementasi IMT-GT 2022-2026.

“Cetak biru ini akan menjadi pedoman fisik kita dan memuat target dan indikator yang jelas bagi upaya memperkuat kerja sama kita dalam lima tahun ke depan,” tandasnya.

Untuk diketahui, tahun ini adalah tahun terakhir pengimplementasian cetak biru IMT-GT periode 2017-2021. Dalam periode tersebut, pandemi Covid-19 menjadi tantangan selama hampir dua tahun dan mempengaruhi _Gross Domestic Product_ (GDP) sub kawasan.

Meski demikian, saat ini angka penyebaran virus Covid-19 sudah mulai dapat ditekan dan pemulihan ekonomi juga sudah mulai tampak. Oleh karena itu, komitmen agar pelaksanaan cetak biru 2022-2026 dapat berjalan baik dan berkontribusi pada pemulihan ekonomi harus terus ditingkatkan mengingat GDP IMT-GT telah meningkat 20 persen pada periode 2015-2019.

“Dalam periode tersebut, Indonesia telah mencoba berkontribusi antara lain melalui pembangunan konektivitas fisik sub kawasan senilai USD17,9 miliar dan dukungan proyek-proyek antara lain Bengkulu Digital and Tourism Village, Aceh Investment Sport, Batam Green City Initiative, dan sejumlah proyek-proyek lainnya,” ujar Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam KTT tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar. (Sto/Red)

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

JAKARTA, (TB) – Presiden Joko Widodo melantik para duta besar (dubes) luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) untuk sejumlah negara sahabat. Sebanyak 17 duta besar LBBP menjalani prosesi pelantikan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 25 Oktober 2021.

Pengangkatan para dubes LBBP RI ini tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127/P Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara mengambil sumpah bagi para dubes yang dilantik pada hari ini.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden Joko Widodo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada para duta besar.

Adapun ketujuh belas nama dubes LBBP RI yang dilantik pada kesempatan tersebut ialah:

1. Mochamad Fadjroel Rachman, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan, berkedudukan di Nur Sultan;
2. Abdul Aziz Ahmad, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Kerajaan Arab Saudi, berkedudukan di Riyadh;
3. Dewi Gustina Tobing, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka merangkap Republik Maladewa, berkedudukan di Kolombo;
4. Bebeb A.K. Nugraha Djundjunan, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Yunani, berkedudukan di Athena;
5. Lena Maryana, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Negara Kuwait, berkedudukan di Kuwait City;
6. R. Pribadi Sutiono, Ph.D, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Slowakia, berkedudukan di Bratislava;
7. Muhammad Najib, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Kerajaan Spanyol merangkap Organisasi Pariwisata Dunia PBB (UNWTO), berkedudukan di Madrid;
8. Ardi Hermawan, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Kerajaan Bahrain, berkedudukan di Manama;
9. Ade Padmo Sarwono, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Kerajaan Yordania Hasyimiyah merangkap Negara Palestina, berkedudukan di Amman;
10. Mohamad Oemar, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Perancis, merangkap Kepangeranan Andorra, Keharyapatihan Monako dan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO), berkedudukan di Paris;
11. Tatang Budie Utama Razak, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Kolombia merangkap Antigua dan Barbuda, Barbados dan Federasi Saint Kitts dan Nevis, berkedudukan di Bogota;
12. M.I. Derry Aman, sebagai Duta Besar LBBP RI/Wakil Tetap RI untuk ASEAN, berkedudukan di Jakarta;
13. Arrmanatha Christiawan Nasir, sebagai Duta Besar LBBP RI/Wakil Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi-Organisasi Internasional Lainnya di New York dan International Seabed Authority (ISA), berkedudukan di New York;
14. Febrian Alphyanto, sebagai Duta Besar LBBP RI/Wakil Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Organisasi-Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, berkedudukan di Jenewa;
15. Siswo Pramono, Ph.D, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Persemakmuran Australia merangkap Republik Vanuatu, berkedudukan di Canberra;
16. Okto Dorinus Manik, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Demokratik Timor-Leste, berkedudukan di Dili; dan
17. Rosan Perkasa Roeslani, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Amerika Serikat, berkedudukan di Washington D.C.

Acara pelantikan tersebut digelar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Para duta besar yang dilantik tersebut sebelumnya juga telah mengikuti pemeriksaan kesehatan yang diperlukan.

Acara pelantikan kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan terbatas.

Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (Sto/Red)

PESAWARAN, (TB). – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai persatuan pembangunan (PPP) Provinsi Lampung. Melaksanakan, dengar pendapat dan silaturahmi di Pondok Pesantren AL-Hidayat Desa Gerning Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, Jumat (22/10/2021).

H. Moh. Arwani sebagai Sekertaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Dewan Pimpinan Pusat Mengajak semua kader partai politik PPP mulai dari DPW, DPC dan PAC yang ada di Provinsi Lampung untuk bekerja, kerja untuk membangun struktur pengurus Partai Persatuan Pembanguan dimasing-masing DPC yang ada di Provinsi Lampung yang benar-benar ada dan mau untuk berkerja dalam sambutannya,

” Supaya bisa terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan Negara Indonesia yang Adil dan Makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman” Katanya.

Di bidang agama, platform PPP menegaskan tentang perlunya penataan kehidupan masyarakat yang Islami dan berahklaqul karimah dengan prinsip amar makruf nahi munkar. Mari kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari baik yang di DPW, DPC dan PAC Lampung.

” Lebih Lanjut, Pentingnya peran agama (Islam) sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan kenegaraan. Paradigma hubungan antara Islam dan negara yang bersifat simbiotik, sinergis serta saling membutuhkan dan memelihara, yang berpegang pada prinsip harmoni antara universitas Islam dan lokalitas keindonesiaan, dan
Komitmen pada prinsip dan sikap toleransi antar umat beragama,” Jelasnya.

” Mari kita fokus pembenahan struktur pengurus partai PPP di tahun 2021 ini, yang benar mau mengurus, bukan mau di urus,” Ucap Moh. Arwani Thomafi

” Mari kita tingkatkan membangun kepercayaan masyarakat, untuk PPP maju di Pemilu pada tahun 2024, yang akan datang minimal kita punya fraksi sendiri, dari partai PPP yang duduk di DPRD Tingkat 2 Kabupaten/Kota dan DPRD di Provinsi Lampung,” Pungkasnya.( Oby / Rif  )

JAKARTA, (TB) – Presiden Joko Widodo pada Kamis pagi, 21 Oktober 2021, bertolak menuju Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka kunjungan kerja. Kepala Negara bersama rombongan lepas landas dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 07.30 WIB melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Setibanya di Pangkalan TNI AU Syamsudin Noor, Kota Banjarbaru, Presiden akan langsung melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Tanah Bumbu, dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU. Di Kabupaten Tanah Bumbu, Presiden diagendakan untuk meresmikan pabrik biodiesel.

Usai peresmian pabrik biodiesel, Presiden Jokowi akan menuju Kota Banjarmasin, untuk meninjau kegiatan vaksinasi yang digelar di halaman RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh. Selain meninjau, Presiden juga akan menyapa para peserta vaksinasi melalui konferensi video di beberapa kabupaten dan kota se-Provinsi Kalimantan Selatan.

Sebelum kembali ke Jakarta, Presiden akan meninjau sekaligus meresmikan Jembatan Sei Alalak yang ada di Kota Banjarmasin.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju ke Provinsi Kalimantan Selatan adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, serta Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo. (Red)