JAKARTA, (TB) – Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya percepatan realisasi APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setiap kementerian/lembaga diminta untuk berkonsentrasi dalam mempercepat realisasi tersebut.

Presiden pun menginstruksikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian untuk memperhatikan kembali daerah dengan serapan APBD yang masih rendah.

“Tekankan pada mereka bahwa APBD ini penting untuk pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Presiden saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu, 17 November 2021.

Dalam sidang kabinet tersebut, Presiden meminta jajarannya untuk mewaspadai berbagai risiko global yang mungkin terjadi ke depan. Perkembangan ekonomi global perlu diperhatikan guna menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

“Seperti perlambatan ekonomi di Tiongkok, betul-betul dilihat karena ekspor kita ke sana _gede._ Kemudian risiko _tapering off_ dari Amerika betul-betul dilihat, dampak dan apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita lakukan,” tambahnya.

Selain itu, Presiden juga menyoroti fenomena siklus _commodity supercycle. Presiden merasa fenomena ini juga perlu diwaspadai apalagi komoditas unggulan ekspor Indonesia saat ini melonjak tinggi.

“Ini umumnya berlangsung, biasanya hanya berlangsung 18 bulan, jadi langkah-langkah antisipasi untuk itu harus diberikan dengan menguatkan industri pengelolaan yang berorientasi ekspor,” imbuhnya.

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa tantangan pada tahun 2022 akibat pandemi Covid-19 ada pada potensi berlanjutnya pandemi dan perlambatan ekonomi dunia. Oleh karena ini, Presiden meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 harus dapat menjadi instrumen utama dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Karena itu, APBN di tahun 2022 harus bisa menjadi instrumen utama untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya tahan ekonomi, mengakselerasi daya saing kita, utamanya daya saing di ekspor dan daya saing di investasi,” jelasnya

Menurut Presiden, penajaman dan efisien belanja perlu dilakukan. Anggaran belanja yang tidak perlu dapat dialihkan ke anggaran belanja produktif dan anggaran tersebut diharapkan sudah dapat direalisasikan pada Januari 2022.

“Artinya di bulan-bulan ini kita akan mempersiapkan administrasi untuk agar di awal tahun, di bulan Januari (2022) itu sudah bisa dieksekusi dan kita harus menyiapkan, sekali lagi dasar untuk pelaksanaan itu,” ucapnya.

Dalam keterangannya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa tahun 2022 setiap kementerian/lembaga diminta melakukan pencadangan anggaran sebesar lima persen dari anggaran keseluruhan untuk menghadapi kemungkinan akibat Covid-19.

“Ada satu hal yang penting untuk 2022, Bapak Presiden juga menginstruksikan agar seluruh kementerian/lembaga melakukan pencadangan, sehingga kalau sampai terjadi adanya situasi seperti yang kita hadapi dengan varian Delta di bulan Juli-Agustus lalu, kita tidak perlu melakukan refocusing yang membuat disrupsi di dalam pelaksanaan anggaran,” ujar Menteri Keuangan. (Sto)

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

BOGOR, (TB) – Center for Budget Analysis (CBA) meminta pihak Aparat Penegak Hukum (APH) khususnya KPK dan Kepolisian untuk serius menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana nepotisme dalam proyek PCR oleh menteri BUMN Erick Tohir. Kasus ini harus jadi pintu masuk bagi APH agar mengembangkan penyelidikan terkait dugaan praktik nepotisme yang melibatkan menteri Erick Tohir.

Selain kasus PCR, KPK dan Kepolisian harus melakukan penyelidikan atas dua kasus lainnya yang tidak kalah besar dan diduga kuat melibatkan menteri BUMN Erick Tohir. Kasus ini terkait proyek pembangunan pabrik amoniak Banggai, dan kasus investasi Telkomsel.

Proyek pembangunan pabrik amoniak Banggai dilakukan antara Rekind yang berstatus anak BUMN Pupuk Indonesia, dan PT Panca Amara Utama (PAU) yang merupakan anak perusahaan PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA). Fakta yang perlu diketahui publik adalah bahwa Boy Tohir yang merupakan kakak kandung menteri BUMN Erick Tohir berposisi sebagai Preskom PAU, sekaligus pengurus dan pemegang saham ESSA.

Adapun permasalahan dalam proyek pembangunan pabrik amoniak Banggai ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 1,3 triliun akibat kebijakan penghapusan piutang, hal ini sudah diperkuat oleh audit Badan Pemeriksa Keuangan.

Kasus kedua yang perlu ditindaklanjuti KPK dan Kepolisian adalah terkait investasi yang dilakukan oleh anak usaha Perusahaan BUMN Telkom yakni Telkomsel kepada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) atau GoTo.

Lagi-lagi nama Boy Tohir (Kakak kandung Menteri Erick Tohir) terkait erat, diketahui Boy Tohir juga sebagai Komisaris Utama GoTo sekaligus pemegang saham sebanyak 1,05 miliar lembar (Akta No. 128 tanggal 29 Oktober 2021). Adapun Erick Tohir sebagai menteri BUMN yang mewakili negara adalah pemegang saham mayoritas saham Telkom.

Bahkan dalam laporan keuangan Telkom kuartal pertama 2021, telkomsel telah menggelontorkan US$450 juta (Rp6,7 triliun, kurs Rp.15 ribu) untuk menelan obligasi konversi tanpa bunga GoTo. Jika memakai akal sehat, begitu mudah dan dermawannya BUMN menggelontorkan dana kepada GoTo.

Jadi, di balik kerjasama investasi antara Telkomsel dengan GoTo sampai Rp 6,7 triliun seolah olah bisnis tapi ada dugaan nepotisme yg harus diungkap APH

Berdasarkan catatan di atas CBA meminta KPK dan kepolisian untuk membuka penyelidikan atas Proyek pembangunan pabrik amoniak Banggai, dan investasi Telkomsel kepada GoTo. Panggil dan periksa Menteri BUMN Erick Tohir. (Sto/Red)

Penulis : Koordinator CBA
Jajang Nurjaman

JAKARTA, (TB) – Presiden Joko Widodo pada Rabu, 17 November 2021, melantik dan mengambil sumpah jabatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Acara pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dengan menerapkan protokol kesehatan.

Pelantikan Andika Perkasa dilakukan dengan berlandaskan pada Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 106/TNI Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Keppres tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2021.

“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bhakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden mendiktekan penggalan sumpah jabatan.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit,” lanjut Presiden.

Andika Perkasa lahir di Bandung, 21 Desember 1964. Ia merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1987. Sebelum dilantik sebagai Panglima TNI, yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

Memberikan keterangan selepas acara pelantikan, Andika mengatakan bahwa dirinya akan melanjutkan tugas pokok TNI yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dengan sebaik-baiknya.

“Jadi saya akan terus, tetapi memang detailnya saja dari tiap-tiap tugas itu yang perlu mungkin sedikit perlu evaluasi dan perbaikan sana-sini,” ucapnya.

Turut mendampingi Presiden dalam pelantikan tersebut yakni Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin beserta Wury Ma’ruf Amin.

Hadir sebagai saksi yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Selain itu, turut hadir secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan di antaranya ialah Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, dan Panglima TNI sebelumnya Marsekal Hadi Tjahjanto. (Sto/Red)

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

JAKARTA, (TB) – Perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia terus menurun dengan keseluruhan kasus aktif per 14 November 2021 sebanyak 9.018 kasus. Angka tersebut jauh menurun jika dibandingkan dengan puncak kasus gelombang kedua Covid-19 pada 24 Juli 2021 lalu.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, selepas rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 15 November 2021.

“Angka _reproduction rate_ sudah di bawah satu. Jadi kalau kita bicara di Kalimantan 0,98, Sumatra 0,96, Maluku di angka 1, Papua 0,98, Nusa Tenggara di 0,98, dan Sulawesi di 0,95. Kemudian kalau di Jawa 0,95, Bali 0,98,” ujarnya.

Menko Perekonomian menjelaskan, kasus konfirmasi harian di luar pulau Jawa mencapai 135 kasus, dan rata-rata kasus konfirmasi harian selama tujuh hari adalah 117 kasus. Selanjutnya, tren penurunan konsisten kasus aktif per 14 November 2021 adalah sebanyak 4.339 kasus atau 0,31 persen dari kasus nasional.

“Dibandingkan puncaknya per 6 Agustus turun 98 persen, tingkat kematian sebesar 3,12 persen, dan kesembuhan 96,57 persen. Proporsi kasus harian luar Jawa-Bali sebanyak 39,9 persen dari total, dan kasus aktif sebesar 48,1 persen dari total kasus aktif nasional,” jelasnya.

Airlangga mengatakan, Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk selalu memperhatikan kondisi di berbagai negara, baik perkembangan kasus Covid-19, maupun kajian mengenai penyelenggaraan vaksinasi jalur perjalanan atau _vaccinated travel lane_ (VTL).

“Terkait dengan kunjungan untuk diperhatikan terutama memperhatikan kondisi di berbagai negara lain, dan kajian terhadap vaksin _travel lane_ terus dilakukan. Namun, pemerintah terus memonitor tingkat kasus di berbagai negara,” ucap Menko Perekonomian.

Sementara itu, menjelang perhelatan World Superbike 2021, pemerintah terus mempercepat vaksinasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok. Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan, capaian vaksinasi dosis pertama di sebagian besar kabupaten/kota sudah mencapai 70 persen.

“Kemudian khusus di Lombok seluruh kabupaten/kota berada di level 1 dan target dari Superbike kapasitasnya adalah 70 persen sekarang hanya Lombok Timur yang 68,99 persen, sisanya sudah di 70 persen,” tuturnya. (Red)

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

CIBINONG, (TB) – Kesehatan menjadi perhatian penting bagi manusia dalam menunjang aktivitas setiap hari, termasuk bagi Lela Ratna Dewi (36) warga Desa Sukasirna, Kabupaten Bogor. Menurutnya menjadi guru sekaligus ibu rumah tangga membuat padat kesibukannya sehari-hari. Ditambah dengan pola hidup Lela yang kurang baik, hal ini membuatnya mengalami beberapa keluhan penyakit yang dirasakan salah satunya gangguan hormon.

Ditemui di Klinik Robby Media, Lela yang sedang menunggu antrian berobat menyempatkan diri untuk menceritakan pengalaman berobat dengan memanfaatkan Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Ia mengaku dua bulan terakhir ini menjadi momen krusial, karena dirinya harus sering mendatangi rumah untuk menyembuhkan penyakit yang ia rasakan.

“Sebelumnya saya sudah berobat untuk penyakit gangguan hormon yang saya rasakan dan akhirnya dirujuk untuk berobat ke spesialis dokter di Rumah Sakit Permata Jonggol. Setelah mengkonsumsi obat hormon tapi tetap gak ada perubahan, akhirnya saya dirujuk kembali ke Rumah Sakit Hermina Cileungsi dan ditangani dengan dokter yang pernah menangani penyakit saya juga,” kata Lela mengawali ceritanya, beberapa waktu lalu.

Keluhan ini bukan yang pertama bagi Lela, karena menurutnya, dirinya juga sempat merasakan hal yang sama pada 6 tahun yang lalu. Saat itu, dokter yang menangani Lela menyebut ada penebalan dinding rahim.

“Waktu awal-awal bilangnya sih ada penebalan dinding rahim, tapi di dokter diagnosanya karena gangguan hormon. Saya sudah melakukan rontgen, cek darah, maupun USG,” tambah Lela.

Dari berbagai pengobatan yang telah didapat untuk mengatasi biaya pengobatan ia memanfaatkan kepesertaan JKN-KIS. Ia juga mengungkapkan rasa syukurnya karena pemerintah telah menyelenggarakan Program JKN-KIS. Selain dimanfaatkan untuk mengobati penyakitnya, ia juga mengandalkan program ini untuk atasi biaya tindakan operasi caesar kelahiran bayinya.

“Kalau keseluruhan biaya yang ditimbulkan dari tindakan pelayanan kesehatan dan semua manfaatnya gak sebanding dengan iuran yang dibayarkan setiap bulan. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih pemerintah telah menyelenggarakan Program JKN-KIS. Selama saya sakit dan menggunakan kartu JKN-KIS gak ada biaya yang saya keluarkan secara pribadi untuk berobat. Saya berharap Program JKN-KIS terus berlangsung dan semakin banyak masyarakat yang terbantu dengan adanya jaminan kesehatan ini,” Tutup Lela. (Sto)

*Saat Presiden Jokowi Jajal Sirkuit Mandalika Naik Motor Miliknya*

TUGASBANGSA.COM – Presiden Joko Widodo menjajal langsung lintasan Sirkuit Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat, 12 November 2021. Dalam kesempatan itu, Presiden menaiki motor _custom_ berwarna dominan hijau miliknya.

Berjaket hitam lengkap dengan helm warna senada, Presiden Jokowi mulai menjajal aspal mulus Sirkuit Mandalika yang memiliki panjang 4,3 kilometer itu. Presiden tidak sendiri, sejumlah menteri dan pejabat tampak juga menumpangi sepeda motor masing-masing.

Dari garis start/finish, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir tampak memegang bendera kotak-kotak hitam putih atau dikenal sebagai _chequered flag_ seraya mengayunkannya seiring dengan melajunya motor Presiden Jokowi.

Motor yang ditumpangi Presiden adalah Kawasaki W175 yang telah dimodifikasi. Motor tersebut sebelumnya pernah dipakai oleh Presiden Jokowi saat menjajal jalan perbatasan trans-Kalimantan yang terletak di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pada Kamis, 19 Desember 2019 lalu.

Saat menjajal lintasan sirkuit, Presiden Jokowi mengaku tidak berani untuk memacu sepeda motornya kencang-kencang. Hal itu dikarenakan kondisi lintasan yang basah akibat diguyur hujan.

“Ini kan Sirkuit Mandalika ini kan sirkuit baru dan tadi kan juga baru saja hujan jadi saya enggak berani ngebut. Meskipun enggak ngebut, saya kira yang lain-lain jauh tertinggal,” ujar Presiden kepada awak media usai meresmikan Sirkuit Mandalika.

Meskipun demikian, lintasan Sirkuit Mandalika telah dibangun dengan menggunakan teknologi pengaspalan paling modern bernama _stone mastic asphalt_ (SMA), yakni campuran aspal yang digunakan untuk melapisi permukaan atas aspal dengan tujuan memperkuat struktur lapisan permukaan dengan prinsip kontak _stone by stone_ sehingga volume aspal yang dipergunakan pun menjadi kecil. SMA memiliki daya penetrasi yang tinggi, sehingga pembalap tidak mudah terjatuh saat terjadi _wet race_ atau jalan licin akibat air hujan.

Sirkuit Mandalika sendiri memiliki panjang lintasan 4,3 kilometer, dengan lebar 15 meter, dan dilengkapi dengan 17 tikungan serta memiliki _speed trap_ (gaya dorong pemicu pembalap untuk memaksimalkan kecepatan saat berlaga) yang cukup lebar dan tinggi. Trek ini dilengkapi dengan dua _service road,_ yaitu _service road inner_ (panjang 3,8 kilometer dan lebar 14 meter) dan _service road outter_ (panjang 4,32 kilometer dan lebar 14 meter), serta _pit lane_ (panjang 835 meter dan lebar 14 meter).

“Saya kira banyak tikungan yang tajam sekali, di sini kan ada 17 titik tikungan yang saya kira semuanya sulit untuk saya. Kalau untuk pembalap mungkin enggak ada masalah, tapi untuk saya sangat sulit,” ungkap Presiden ketika ditanya soal trek khusus di Sirkuit Mandalika.

Sirkuit ini telah menyabet tiga rekor MURI dan satu rekor MURI baru yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Rekor-rekor tersebut antara lain pembangunan lintasan sirkuit tercepat, pembangunan sirkuit pertama standar FIM, kategori pengaspalan menggunakan teknologi Building Information Modelling (BIM) dengan volume terbanyak, dan pembangunan gedung pit sistem modular tercepat di sirkuit bertaraf internasional. (Sto/Red)

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

JAKARTA, (TB) – Presiden Joko Widodo merasa bangga bahwa di masa pandemi industri film Indonesia meraih banyak prestasi gemilang di dunia film internasional, mengungguli negara-negara lain di Asia Tenggara. Presiden terkesan dengan kejelian para sineas Indonesia dalam mengambil cerita dari sudut pandang yang kadang tidak terpikirkan.

Demikian disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada Malam Anugerah Piala Citra Festival Film Indonesia 2021 yang digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta, pada Rabu, 10 November 2021.

“Saya melihat memang bermacam-macam arah sudut cerita yang diambil seperti tadi baik mengenai syariah yang ada di Provinsi Aceh, kemudian juga ada tadi mengenai perempuan, wanita-wanita yang ada di penjara yang melahirkan anak, tadi apa judulnya “Invisible Hopes” dan yang lain-lainnya yang menurut saya sudut-sudut yang diambil yang kadang-kadang kita tidak mempunyai pikiran ke arah itu. Saya kira ini sebuah pandangan yang tajam, yang diwujudkan dalam sebuah film yang sangat apik,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden mengapresiasi empat film Indonesia berturut-turut memenangkan penghargaan tertinggi di festival-festival film terbaik dunia. Pertama, Edwin dengan karya “Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas”, yang menjadi pemenang Golden Leopard Locarno Film Festival. Kemudian, Kamila Andini melalui karya “Yuni” yang memenangkan Platform Prize Toronto Internasional Film Festival.

Selain itu ada juga Tumpal Tampubolon, melalui karya “Laut Memanggilku” yang memenangkan Sonje Awards Busan International Film Festival. Kemudian, Monika Tedja, melalui karya “Dear to Me”, memenangkan Junior Jury Award, Special Mention Open Doors Shorts Locarno Film Festival.

“Ini sangat luar biasa. Sekali lagi, saya sangat mengapresiasi dan saya berharap para sineas, para aktor, para aktris, dan seluruh _stakeholder_ perfilman Indonesia terus memupuk mimpi besar, menguatkan kolaborasi dengan pusat-pusat perfilman dunia, menggali dan mengangkat cerita unik, tempat indah, juga talenta-talenta hebat kita,” jelasnya.

Festival Film Indonesia sendiri dimulai pada 66 tahun yang lalu dan diprakarsai oleh Usmar Ismail dan Djamaluddin Malik sebagai perayaan dan apresiasi tertinggi bagi industri perfilman Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun ini Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Usmar Ismail, Bapak Perfilman Indonesia, sebagai wujud apresiasi tertinggi untuk para pejuang kebudayaan.

“Semangat kejuangan para pahlawan, para pejuang kebudayaan dan Bapak Perfilman Indonesia harus terus kita jaga dengan menciptakan karya-karya berkualitas yang menunjukkan keunggulan dan karakter jati diri kita sebagai bangsa dengan kekayaan budaya yang tidak tertandingi,” ungkapnya.

Ketua Komite Festival Film Indonesia, Reza Rahadian, menyampaikan apresiasi dan rasa syukurnya atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Usmar Ismail. Ia juga menegaskan bahwa tantangan yang disebabkan pandemi Covid-19 bukanlah satu halangan untuk menciptakan mahakarya luar biasa bagi dunia perfilman Tanah Air.

“Dalam perubahan yang terjadi, insan perfilman Indonesia tetap berjuang untuk berkarya, serta tetap memberikan apresiasi tertinggi kepada insan perfilman Indonesia,” ujar Reza.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. (Sto/Red)

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

BOGOR, (TB) – Presiden Joko Widodo membahas sejumlah isu bilateral maupun kawasan saat menerima lawatan Perdana Menteri ke-19 Malaysia, Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 10 November 2021. Menurut Presiden, sebagai negara tetangga dekat dan bangsa serumpun Indonesia dan Malaysia harus memperkuat kerja sama berdasarkan prinsip yang saling menghormati dan saling menguntungkan.

“Dalam pertemuan pertama kami, kita berbicara sangat terbuka dan bersahabat,” ujar Presiden Joko Widodo saat memberikan pernyataan pers bersama PM Ismail Sabri di Ruang Teratai, Istana Kepresidenan Bogor.

Sejumlah isu yang dibahas dalam pertemuan yaitu pertama mengenai pentingnya kerja sama perlindungan warga negara Indonesia yang berada di Malaysia. Dalam keterangan tambahan kepada Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan bahwa Presiden selalu menjadikan isu perlndungan WNI sebagai prioritas.

Dalam kaitan inilah, Presiden Jokowi mendorong agar Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) perlindungan tenaga kerja domestik Indonesia dapat segera diselesaikan.

“Kemudian juga mengenai izin _community learning center_ di Semenanjung (Malaysia) juga bisa diberikan izinnya sesuai prinsip hak pendidikan bagi semuanya,” lanjutnya.

Kedua, Presiden Jokowi ingin agar kedua negara segera menyelesaikan negosiasi batas negara, baik batas darat maupun batas laut. Menurut Presiden, negosiasi terkait hal tersebut sudah cukup lama berlangsung.

“Kita berharap dalam waktu yang sesingkat-singkatnya masalah ini bisa segera diselesaikan,” imbuhnya.

Ketiga, kedua pemimpin juga membahas hal terkait dengan pemulihan ekonomi pascapandemi. Presiden Jokowi menyambut baik kenaikan angka perdagangan sebanyak 49 persen pada Januari-Agustus 2021, dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Guna mendukung upaya pemulihan ekonomi, tadi kita juga sudah sepakat untuk dibuat _Travel Corridor Arrangement_ (TCA) yang secara bertahap nanti akan kita membukanya satu per satu,” jelasnya.

Menlu Retno menambahkan bahwa tim negosiasi TCA akan segera melakukan perundingan. Menurut rencana, pada tahap pertama, TCA yang akan dibahas akan mencakup pelaku perjalanan diplomatik, dinas, dan bisnis esensial. Perundingan juga menurut rencana akan memasukkan isu saling pengakuan sertifikat vaksin dan inter-operabilitas aplikasi pelindungan yang digunakan masing-masing negara.

Selain isu-isu bilateral, Presiden Joko Widodo dan PM Ismail Sabri juga membahas sejumlah isu kawasan, antara lain soal situasi di Myanmar dan Laut China Selatan.

Sementara itu, PM Ismail Sabri dalam keterangannya mengatakan bahwa pihaknya menjamin kesejahteraan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia akan dijaga sebaik mungkin. Pihaknya melalui Kementerian Sumber Manusia (seperti Kementerian Tenaga Kerja di Indonesia) juga membuka layanan aduan secara langsung dari para TKI yang tidak puas dengan majikan mereka, seperti masalah keterlambatan gaji.

“Mereka dapat terus mengajukan pengaduan langsung ke Kementerian Sumber Manusia. Hal ini untuk memberikan perlindungan kepada karyawan yang mungkin disalahgunakan dengan masalah gaji dan hal-hal lain yang belum bisa mereka keluhkan kepada siapa pun,” ujar PM Ismail Sabri.

Terkait penerapan koridor perjalanan antara kedua negara melalui travel corridor arrangement (TCA), PM Malaysia telah bersepakat dengan Presiden untuk meminta menteri terkait melihat lebih detail mengenai hal tersebut.

“Insyaallah jika dipercepat untuk detailnya, sebelumnya kita sudah sepakat akan membuat pernyataan bersama untuk mengumumkan pembukaan perbatasan antara Malaysia dan Indonesia,” tambahnya. (Red)

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

JAKARTA, (TB) – Presiden Joko Widodo meresmikan Tugu Api Semangat Indonesia Merdeka Tidak Pernah Padam di Lapangan Bela Negara, Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Selasa, 9 November 2021. Keberadaan tugu ini akan menambah pengingat kepada seluruh bangsa Indonesia untuk terus menyalakan semangat, yaitu semangat untuk menjaga Pancasila, semangat menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta semangat untuk terus berinovasi memajukan negeri.

“Bung Karno pernah menyatakan: warisi apinya, jangan abunya. Warisi semangat yang menyala-nyala, semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan, semangat untuk mengisi kemerdekaan, dan semangat untuk membangun Indonesia maju,” ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya.

Sebagai bangsa yang besar dengan sejarah besar, Presiden mengatakan, kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah penting untuk dunia, bisa banyak berbuat untuk kepentingan dunia, dan layak menjadi salah satu pemimpin dalam peta dinamika dunia. Menurutnya, kuncinya satu yaitu semangat perjuangan bangsa Indonesia jangan pernah padam dan harus selalu menyala-nyala.

“Keberadaan Tugu Api Semangat Indonesia Merdeka Tidak Pernah Padam ini adalah salah satu pengingat kobaran semangat kita, semangat untuk melanjutkan perjuangan para _founding fathers_ dan membangun Indonesia maju yang kita cita-citakan,” tandasnya.

Bersamaan dengan tugu api tersebut, dibangun juga Patung Presiden Soekarno untuk menghormati jasa kepada Bung Karno sebagai perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam laporannya, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menjelaskan, patung tersebut menggambarkan Bung Karno sedang menunggangi kuda saat melaksanakan inspeksi pasukan pada Upacara Peringatan Hari Angkatan Perang, 5 Oktober 1946, di Yogyakarta.

“Api tidak pernah padam sebagai simbol dari semangat, harapan, keberanian, dan gairah bangsa Indonesia untuk senantiasa mencintai Tanah Air, rela berkorban demi tegaknya kedaulatan NKRI, serta semangat untuk terus membangun bangsa dan negara demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945,” ungkap Menhan.

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Presiden ke-5 RI sekaligus putri Bung Karno, Megawati Soekarnoputri, yang hadir secara virtual, putra Bung Karno Guntur Soekarnoputra dan Guruh Soekarnoputra, para pimpinan lembaga negara antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin, dan Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata.

Selain itu, turut hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo. (Red)

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

BOGOR, (TB) – Center for Budget Analysis (CBA) meminta Presiden Joko Widodo dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera bertindak tegas kepada 3 menteri. Yakni Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Tohir, dan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar.

Pernyataan itu diungkapkan Jajang Nurjaman selaku Koordinator CBA melalui press release yang diterima redaksi media ini, Senin (08/11/21). Menurut Jajang, Presiden Joko Widodo sudah selayaknya memecat ketiga menteri ini karena sejumlah kasus yang menyeret ketiganya. Luhut dan Erick Tohir diduga menggunakan kekuasaannya untuk menjalankan proyek PCR, dan Kemendes di bawah Abdul Halim Iskandar terdapat dugaan kasus jual beli jabatan untuk eselon I dan II.

“Pemecatan atas tiga menteri bermasalah ini penting dilakukan sebagai wujud komitmen Joko Widodo dalam semangat pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu hal ini juga agar KPK lebih leluasa dalam melakukan penyelidikan atas dugaan praktik kotor proyek PCR dan jual beli jabatan,” tegas Jajang

Jajang melanjutkan, Menteri luhut memiliki keterkaitan dengan PT GSI yang memenangkan tender PCR melalui PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra sebagai salah satu pemegang saham PT GSI, sedangkan Menteri Erick Tohir memiliki keterkaitan dengan PT GSI melalui Yayasan Adaro Bangun Negeri. Fakta ini perlu dilakukan penyelidikan secara serius oleh KPK, sangat Bahaya jika sejumlah proyek penting negara dimonopoli dan dinikmati segelintir elite menteri sekaligus pengusaha.

Begitupun kasus jual beli jabatan di Kementerian Desa sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dari KPK. Padahal praktik jual beli jabatan yang diduga untuk pejabat eselon I dibandrol sampai Rp 3 miliar, dan pejabat eselon II diduga dibandrol sampai Rp 1 miliar sangat merusak semangat reformasi birokrasi di pemerintahan Joko Widodo.

” Jika Presiden Joko Widodo tidak mengambil tindakan dengan memecat ketiga menteri di atas hal ini akan menjadi beban bagi pemerintahan. Bahkan publik akan semakin yakin bahwa Joko Widodo tidak berdaya di hadapan para pembantunya. Begitu juga KPK, jika penyelesaian kasus tiga menteri di atas mangkrak publik akan semakin yakin bahwa KPK saat ini hanya ganas di daerah tapi menghadapi kasus di pusat melempem,” tandas Jajang.  (Sto/Red)

Penulis : Jajang Nurjaman
Koordinator CBA