JAKARTA, (TB) – Pengacara Jusuf S Timisela selaku Kuasa Hukum Abisai Rollo merupakan Ondoafi Skouw Yambe (Kepala Suku Besar) yang memiliki tanah adat seluas 500 hektar di Desa Koya Timur, Kecamatan Muara Tami Irian Jaya datangi Kementerian ATR/BPN RI, Kamis (8/9/2022).

Kedatangan Jusuf Timisela meminta Menteri BPN untuk membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 01, tanggal 27 Juli 1999, dengan surat ukur No. 02/BPN/1999 tanggal 02 Maret 1999 atas nama PT. Bangkit Cenderawasih Permai (BCP).

“Tadi sudah memasukan surat buat pak Menteri BPN, isi suratnya meminta dibatalkannya SHGU seluas 145,396 hektar atas nama peruntukan PT. Bangkit Cenderawasih Permai (BCP). “Kata Jusuf di Jakarta.

Dia juga menjelaskan alasannya, bahwa diatas tanah SHGU tersebut hingga saat ini ditelantarkan dan tidak dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya yakni peternakan sapi.

“Kan tanah itu ditelantarkan, dan malah diperjual belikan ke Gubernur dan kawan – kawannya. “Ucapnya.

Jusuf menilai, tanah adat milik kliennya harus segera dikembalikan sesuai haknya. Bahkan dia menyebut tindakan Gubernur Papua cs mengetahui sejarah tanah itu, namun tetap melakukan perbuatan melawan hukum.

“Saya kira Gubernur Papua dan kawan – kawannya itu tau betul silsilah tanah Ondoafi Skouw Yambe, akan tetapi mereka tetap menjualbelikannya dan dibangunnya untuk kepentingan pribadi mereka. “Jelas Jusuf.

Terpisah, pakar hukum Agraria, Dr. Aartje Tehupeiory mengatakan dalam kasus tanah Adat Ondoafi Skouw Yambe merupakan rentetan dari permainan mafia tanah.

Persoalan – persoalan itu, kata Aartje di kantornya Jl. Cikini Raya Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2022) bukan lagi sebatas konsumsi personal, namun ini sudah menjadi konsumsi publik, bahwa para mafia tanah berkeliaran di internal BPN, aparat maupun di masyarakat.

“Saya rasa hal itu harus segera ditangani dengan serius oleh Menteri BPN langsung serta Satgas Mafia Tanah. Pak Hadi Tjahjanto harus turun dan melihat langsung kelapangan untuk melihat fakta-faktanya. “Ujarnya.

Persoalan tanah di masyarakat, Aartje menyebut sebagai kerawanan Nasional. Bahkan ia memberikan pandangan untuk para pihak segera melakukan musyawarah hingga mencapai kata sepakat dan dijalankan oleh pihak – pihak yang bersengketa.

“Kalau persoalan mafia tanah itu memang harus dikikis hingga ke akarnya. Dalam kasus tanah adat ini, sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu kepihak – pihak yang bersengketa dan dinotulenkan menjadi kesepakatan bersama. Jika tidak bisa, ya apa boleh buat gunakan jalur hukum untuk menentukan keterlibatan pihak – pihak di dalamnya. “Beber Aartje.

Sebelumnya dijelaskan Abisai Rollo selaku Ondoafi Skouw Yambe (Kepala Suku Besar) menceritakan kronologis tanah adat Suku Rollo dari Kampung Skouw Yambe, Kecamatan Muara Tami Jayapura.

Dia menyebut tanah adat yang di SHGU kan dari total 500 hektar hanya 145,396 hektar.

Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) itu dikatakan Abisai melalui pengacaranya atas nama PT. Bangkit Cenderawasih Permai (BCP) yang seharusnya diperuntukan untuk peternakan sapi, namun sayangnya telah diperjual belikan. Bahkan kantor ATR/BPN Jayapura telah menerbitkan sertifikat Hak Milik diatas tanah Hak Guna Usaha (HGU) tersebut.

“Kita mendapatkan bukti adanya 20 Serifikat Hak Milik (SHM) diatas tanah HGU itu, satu diantara SHM yang diterbitkan BPN Jayapura atas kepemilikan Gubernur Papua yang luasnya 20 hektar. “Ungkapnya.( Ferdinal ).

JAKARTA, (TB) – Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengesahan Persetujuan Flight Information Region (FIR) Indonesia dan Singapura. Menurut Kepala Negara, kesepakatan ini merupakan langkah maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia.

“Alhamdulilah, saya telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengesahan Perjanjian FIR Indonesia dan Singapura. Kesepakatan ini merupakan langkah maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia,” ujar Presiden dalam pernyataannya sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis, 8 September 2022.

Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa ruang udara Indonesia yang berada di atas Kepulauan Riau dan Natuna telah lama dikelola oleh Singapura. Berkat kerja sama semua pihak, saat ini pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna kembali kepada NKRI.

“Ini menambah luasan FlIght Information Region (FIR) Jakarta menjadi 249.575 kilometer persegi,” imbuhnya.

Dengan adanya kesepakatan pengelolaan FIR tersebut, selain menegaskan kedaulatan ruang udara Indonesia, Presiden juga menyampaikan sejumlah manfaat lainnya, antara lain meningkatkan jaminan keselamatan dan keamanan penerbangan. Selain itu, hal ini juga bisa meningkatkan pendapatan negara bukan pajak.

“Hal ini bisa menjadi momentum untuk modernisasi peralatan navigasi penerbangan dan pengembangan SDM Indonesia,” lanjutnya.

Untuk diketahui, Perpres yang ditandatangi Presiden Jokowi adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Penyesuaian Batas antara Flight Information Region Jakarta dan Flight Information Region Singapura. Perpres tersebut telah diundangkan pada 5 September 2022.

Turut mendampingi Presiden saat menyampaikan pernyataan yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (Red)

JAKARTA, (TB) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus bersinergi dengan semua pihak terkait dalam upaya percepatan penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan.

Melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Kementerian ATR/BPN melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Fakultas Hukum, Universitas Trisakti bertempat di Borobudur Hotel Jakarta, pada Rabu (07/09/2022).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto mengatakan, melalui kolaborasi Kementerian ATR/BPN dengan Fakultas Hukum, Universitas Trisakti ini dapat menciptakan pengembangan kajian-kajian terkait hukum dan advokasi. “Tak hanya itu, kolaborasi ini untuk program penanganan kompetensi sumber daya manusia (SDM), terdapat pertukaran ilmu antara dua belah pihak. Sehingga, kami menyambut baik kolaborasi ini untuk terus dijalankan,” ujarnya saat memberi sambutan di kegiatan penandatanganan tersebut.

Himawan Arief Sugoto juga membahas terkait capaian pendaftaran tanah di Indonesia yang telah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN. Saat ini, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan sekitar 80 juta bidang tanah, dengan total tanah di Indonesia sebanyak 126 juta bidang. “Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meminta kita menyelesaikan seluruh pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),” terangnya.

Ia menjelaskan, PTSL adalah salah satu Program Strategis Nasional (PSN) dari pemerintah dalam hal pendaftaran bidang tanah di seluruh Indonesia. “Dalam kurun waktu tujuh tahun, Presiden Joko Widodo mencanangkan program PTSL. Kita menyisir desa demi desa, lalu berlanjut ke kecamatan, hingga (menjadi) Kabupaten/Kota Lengkap,” tutur Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Lebih lanjut, Himawan Arief Sugoto menyampaikan, hal ini sebagai upaya Kementerian ATR/BPN beserta jajaran untuk lebih proaktif dalam menyelesaikan pendaftaran tanah. “Target kita sebelum 2015 hanya menghasilkan sekitar 800 ribu sertipikat per tahun. Lalu, Pak Jokowi minta target pertama sebanyak 5 juta sertipikat, bisa kita lampaui. Lalu, target capaian meningkat dari 7 juta, naik hingga 9 juta dan 11 juga, bisa kita capai,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Trisakti, Kadarsah Suryadi berujar, penandatanganan Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menyinergikan tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN dan Universitas Trisakti dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian, serta peningkatan kapasitas SDM. “Tindak lanjutnya, Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PSKP dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti bertujuan untuk penyusunan kebijakan dalam rangka pencegahan dan percepatan kasus pertanahan,” jelas Rektor Universitas Trisakti.

Dalam kegiatan ini, penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama diwakili oleh Sekjen Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto dan Rektor Universitas Trisakti, Kadarsah Suryadi. Turut mendampingi dalam penandatanganan ini, Direktur Jenderal (Dirjen) PSKP, R.B. Agus Widjayanto beserta seluruh jajaran Ditjen PSKP. (Red)

JAKARTA, (TB) – Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta membuka pendaftaran peserta seleksi calon Rektor periode 2023-2027. Seleksi dibuka kembali karena masa tugas Amany Lubis sebagai Rektor UIN Jakarta periode 2019-2023 akan segera berakhir.

“Panitia Penjaringan Bakal Calon Rektor UIN Jakarta menerima pendaftaran Bakal Calon Rektor UIN Jakarta periode 2023-2024,” ujar Ketua Panitia Penjaringan Bakal Calon Rektor UIN Jakarta, Afwan Faizin, sebagaimana dikutip dari laman resmi kampus, Rabu (7/9/2022).

Menurut Afwan, pendaftaran bakal calon Rektor UIN Jakarta dibuka mulai 7 – 21 September 2022. Verifikasi berkas pendaftar akan dilakukan oleh panitia pada 22-27 September 2022. Bakal calon yang lolos ke tahap penjaringan akan diumumkan pada 28 September 2022. Berkas yang lolos diserahkan ke pihak Senat Universitas pada 29 September 2022.

“Bakal calon Rektor yang dinyatakan lolos tahap penjaringan nantinya menyerahkan dokumen visi, misi, dan program kerja untuk dipaparkan di hadapan Sidang Pleno Senat Universitas. Untuk mendapatkan pertimbangan,” terang Afwan.

Tahapan berikutnya, kata Afwan, pemberian pertimbangan kualitatif oleh Senat Universitas pada 30 September hingga 10 Oktober 2022. Terakhir, berkas calon Rektor dikirimkan ke Menteri Agama RI pada 11 Oktober 2022.

Untuk mendaftar, lanjut Afwan, peserta bisa mengakses formulir pendaftaran, jadwal penjaringan, dan format pernyataan melalui laman https://www.uinjkt.ac.id/pengumuman-penjaringan-balon-rektor-uin-jakarta-periode-2023-2027/. Dokumen pendaftaran bisa diserahkan langsung pada Sekretariat Panitia Penjaringan atau dikirim pos dengan ditujukan pada Panitia Penjaringan Bakal Calon Rektor UIN Jakarta 2023-2027 Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Peraturan Perundang-Undangan Biro AUK di Gedung Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu UIN Jakarta lantai 2, Jl. Ir. H. Juanda Nomor 95 Ciputat 15412.

“Pendaftaran melalui pos paling lambat diterima panitia tanggal 21 September 2022,” tutup Afwan. (Red)

JAKARTA, (TB) – Pemerintah memperkirakan inflasi berpotensi naik sebesar 1,8 persen sebagai dampak dari pengalihan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) yang mulai diterapkan sejak 3 September 2022 lalu.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutannya pada acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang digelar pada Rabu, 7 September 2022, di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta.

“Memang momok semua negara sekarang ini urusannya pertumbuhan ekonomi, _growth_-nya berapa dan inflasinya berapa. Kita juga kemarin berhitung dengan detail berapa sih kira-kira karena penyesuaian subsidi BBM ini yang sudah kita umumkan minggu yang lalu akan berimbas pada inflasi? Hitungan dari menteri-menteri kemarin kira-kira akan naik di 1,8 persen,” ujar Presiden.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo berharap peran aktif pemerintah daerah (pemda) dalam menangani kenaikan inflasi dengan memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU). Selain itu, Kepala Negara juga mengatakan bahwa anggaran belanja tidak terduga juga bisa dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mengatasi inflasi.

“Saya enggak mau diam, kita harus intervensi. Intervensinya lewat apa? Saya sampaikan, daerah harus bergerak kayak Covid kemarin. Dengan cara apa ya? 2 persen DAU bisa digunakan untuk mengatasi inflasi dan bansos. Belanja tidak terduga bisa digunakan untuk mengatasi inflasi. Dengan cara apa? Ya tutup biaya transportasi, tutup biaya distribusi dari yang ada di lapangan,” jelasnya.

Presiden memberikan contoh, jika harga bawang merah misalnya mengalami kenaikan karena biaya transportasi yang ikut naik, maka pemerintah daerah bisa menutup biaya transportasi tersebut. Dengan demikian, harga bawang merah di pasar akan sesuai dengan harga yang ada di petani karena biaya transportasinya sudah ditutup oleh pemerintah daerah.

“Kemarin saya hitung-hitung berapa sih misalnya bawang merah dari Brebes ke Lampung? 3 juta hanya 1 truk, paling itu seminggu, enggak mungkin habis 1 truk dihabiskan bawang merah, enggak mungkin. Satu komoditi. Mungkin nanti telur harganya naik ya pemda tutup biaya transportasinya. Mana yang banyak telur? Bogor, di Blitar, sudah biaya transportasinya tutup. Kalau semua pemda seperti itu, saya yakin inflasi kita akan bisa terjaga dengan baik,” tuturnya.

BOGOR, (TB) – Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas terkait Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan sejumlah Menteri Kabinet Kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 6 September 2022. Kepala Negara meminta jajaran terkait untuk segera menyelesaikan seluruh PSN sebelum tahun 2024 mendatang.

“Bapak Presiden meminta agar keseluruhan proyek secara nasional bisa selesai secara fisik sebelum 2024,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya usai rapat berlangsung.

Selain itu, menurut Airlangga, Presiden Jokowi juga memberikan arahan agar seluruh PSN dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia, khususnya penciptaan lapangan kerja. Tidak hanya itu, Presiden juga berharap PSN yang ditetapkan pemerintah dapat memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional.

“Apakah itu bendungan, apa itu jalan tol, itu membuka akses yang lebih luas dan beberapa bendungan tentunya berada di wilayah-wilayah yang bisa mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat karena dengan ketersediaan air dan juga dari segi irigasi yang lebih banyak dan lebih baik untuk terkait dengan masalah ataupun terkait dengan program-program _agriculture_ atau program pertanian,” ucap Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa sebanyak 66 PSN telah selesai dikerjakan selama periode tahun 2019 hingga tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp414,3 triliun. Sedangkan selama periode Januari sampai dengan Agustus tahun 2022, telah selesai 9 PSN dengan nilai sebesar Rp140,1 triliun.

“Dan sampai September-Desember, ada 16 proyek dengan nilai Rp101,2 triliun,” ujar Airlangga.

Menko Airlangga juga memaparkan sejumlah proyek PSN yang masih dalam proses dan belum diselesaikan oleh pemerintah. Mulai dari proyek Bendungan Gerak Karangnongko, Tol Tuban-Lamongan, Tol Trans Sumatera, Tol Semarang-Demak, pengembangan biofuel, metanol, dan etanol di Kabupaten Bojonegoro, proyek pabrik pupuk di Kabupaten Fakfak, proyek pelabuhan peti kemas di Muaro Jambi, hingga proyek Lapangan Ubadari.

Terakhir, Presiden Jokowi memberikan arahan agar Ibu Kota Nusantara (IKN) juga ditetapkan sebagai PSN. Hal tersebut dilakukan agar mempermudah pembangunan IKN.

“Bapak Presiden juga mengarahkan agar khusus untuk ibu kota juga ditetapkan sebagai proyek PSN karena tentunya ini akan mempermudah dan akselerasi daripada pembangunan ibu kota,” ucap Airlangga. (**)

BOGOR, (TB) – Ibu Iriana Joko Widodo turut mendampingi Presiden Joko Widodo saat menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr. di Istana Kepresidenan Bogor, Senin, 5 September 2022. Ibu Iriana secara khusus mengikuti serangkaian kegiatan pendamping bersama istri Presiden Filipina, Ibu Louise Araneta Marcos.

Ibu Iriana dan Ibu Louise tampak turut serta menanam pohon kayu ulin bersama Presiden Jokowi dan Presiden Ferdinand Marcos Jr. Keduanya juga berbincang dengan hangat dan akrab di veranda, bersamaan dengan pertemuan tatap muka Presiden Jokowi dan Presiden Ferdinand Marcos Jr.

Sementara Presiden Jokowi dan Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengadakan pertemuan bilateral, Ibu Iriana mengajak Ibu Louise untuk melihat pameran kain asli suku Badui dengan diiringi ilustrasi musik kecapi kumbang Badui. Selain itu, Ibu Iriana beserta Ibu Louise juga menyaksikan proses penenunan tali benang menjadi lembaran kain.

Pada kesempatan tersebut, Ibu Iriana menyerahkan kain tenun asli Badui sebagai kenang-kenangan untuk Ibu Louise.

Setelah itu, Ibu Iriana menjamu Ibu Louise dengan sajian teh hangat sambil berbincang ringan. Keduanya kemudian mendampingi Presiden Jokowi dan Presiden Ferdinand Marcos Jr. saat menyampaikan pernyataan pers bersama. (**)

JAKARTA, (TB) – Presiden Joko Widodo mengapresiasi peluncuran Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Antarnegara oleh Bank Indonesia (BI) di tengah perkembangan ekonomi digital yang begitu cepat. Presiden menilai bahwa Indonesia mampu mengikuti kecepatan perkembangan teknologi digital, salah satunya pada bidang ekonomi.

Demikian disampaikan Presiden saat meluncurkan KKP Domestik dan QRIS Antarnegara yang digelar di Gedung Thamrin, Bank Indonesia, Jakarta, pada Senin, 29 Agustus 2022.

“Saya mengapresiasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan juga QRIS (QR Code Indonesian Standard) yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bukti bahwa negara kita Indonesia ini mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi. Artinya, kita ini tidak ketinggalan amat,” ujar Kepala Negara.

Kepala Negara menginstruksikan Bank Indonesia dan perbankan untuk mendampingi kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah untuk dapat segera masuk ke dalam platform KKP Domestik agar tercipta kecepatan dalam sistem pembayaran.

“Saya minta Pak Gubernur Bank Indonesia, kemudian perbankan terutama Himbara betul-betul mendampingi, mengawal, baik kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota untuk segera masuk ke sistem ini, ke platform ini, sehingga terjadi kecepatan pembayaran. Mungkin dulu pembayarannya mundur-mundur, dengan kartu kredit ini mestinya begitu transaksi langsung bayarnya sudah masuk ke rekening kita,” tutur Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden kembali menegaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan belanja pemerintah melalui peningkatan pembelian produk-produk dalam negeri.

“Saya sudah pesan betul, saya pesan betul, sangat lucu sekali, sangat bodoh sekali kalau uangnya yang dikumpulkan oleh pemerintah baik dari pajak, dari PNBP masuk menjadi APBN, masuk menjadi APBD, kemudian belanjanya produk-produk impor,” ucap Presiden.

Presiden Jokowi pun menginstruksikan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk terus mengawal realisasi komitmen pembelian produk dalam negeri. Presiden menuturkan bahwa pembelian produk dalam negeri akan sangat berdampak pada pergerakan ekonomi.

“Kemarin yang sudah komitmen lebih dari Rp800 triliun, realisasi sudah lebih dari Rp400 triliun sudah lebih dari target, tapi kalau bisa masuk ke Rp800 triliun dan betul-betul produknya itu produk dalam negeri apalagi produk lokal, apalagi produk UMKM, pergerakan ekonomi di bawah ini akan kelihatan,” tutur Kepala Negara.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi meminta agar sistem QRIS dapat terhubung antarnegara sehingga dapat memudahkan UMKM dan dunia pariwisata untuk berhubungan dengan negara-negara lainnya.

“Memudahkan dunia pariwisata kita untuk berhubungan dengan negara-negara lain baik dengan Thailand, dengan semua negara ASEAN, dan kita harapkan terjadi efisiensi dan kita tidak hanya menjadi pasar, tidak hanya menjadi pengguna, tapi kita juga memiliki sebuah platform aplikasi yang bisa nantinya penggunanya makin banyak,” ucap Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan OJK Mahendra Siregar, Ketua LKPP Abdullah Azwar Anas, dan Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid.

JAKARTA, (TB) – Presiden Joko Widodo melepas Kirab Merah Putih yang mengangkat tema “Menciptakan Kesatuan Indonesia yang Harmoni” di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu, 28 Agustus 2022.

Kirab Merah Putih diikuti oleh seluruh elemen bangsa, mulai dari organisasi masyarakat, mahasiswa, hingga masyarakat umum.

“Bersama-sama dengan Kapolri, bersama-sama dengan Habib Luthfi bin Yahya, dengan mengucap Bismillahhirahmanirahim, pagi hari ini saya nyatakan Kirab Merah Putih diberangkatkan,” ucap Presiden.

Dalam laporannya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Habib Luthfi bin Yahya, menyampaikan bahwa tujuan dari pelaksanaan Kirab Merah Putih yaitu untuk membangkitkan kembali rasa memiliki terhadap Tanah Air.

“Dengan adanya kirab pagi hari ini, kami siap menjaga tegaknya Merah Putih sampai kapan pun kita bertekad untuk menjaga NKRI harga mati,” kata Habib Luthfi.

Pada kesempatan terpisah, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa Kirab Merah Putih merupakan upaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan sebagai modal dasar dalam menghadapi berbagai ketidakpastian saat ini. Misalnya dalam pandemi Covid-19, Kapolri menyebutkan bahwa Indonesia dapat menghadapi pandemi dengan baik karena semangat persatuan dan kesatuan semua pihak.

“Saat ini kita juga menghadapi berbagai tantangan yang tentunya dihadapi oleh berbagai macam masalah akibat perang Rusia dan Ukraina yang kemudian memunculkan masalah krisis pangan dan energi, serta juga akan berdampak pada krisis ekonomi, sehingga kita juga tentunya butuh kembali lagi mengingatkan pentingnya persatuan dan kesatuan,” jelas Kapolri.

Selanjutnya, Kapolri berharap kegiatan hari ini dapat menjadi tradisi penguatan semangat seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan kesatuan dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.

“Semangat-semangat ini yang tentunya harus kita terus jaga, kita kobarkan untuk mewujudkan tujuan nasional kita, mewujudkan visi misi Indonesia Emas di tahun 2045,” tandasnya. (**)

JAKARTA, (TB) – Pembela hak asasi manusia (HAM) berkontribusi besar dalam mendorong pemenuhan, pemajuan, dan penegakan HAM di berbagai sektor. Sayangnya, belum adanya pengakuan dari negara dan masih adanya rentetan ancaman, kriminalisasi bahkan serangan secara fisik dan digital membuat kondisi pembela HAM di Indonesia menjadi sangat rentan.

Berdasarkan data Komnas HAM, kerentananan yang melanda para pembela HAM dalam kurun waktu 2020 – 2021 sejumlah 44 ancaman dan serangan secara fisik maupun di ranah digital. Hal ini diungkapkan Plt. Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM Komnas HAM, Mimin Dwi Hartono saat menjadi narasumber Konferensi SDGs 2022 dan Sidang Umum INFID yang dilakukan secara hybrid di Hotel Arosa Jakarta dan melalui zoom webinar, Selasa (19/07/2022).

Pada kesempatan ini Mimin – panggilan akrab Mimin Dwi Hartono – mengenalkan sebuah produk hukum milik Komnas HAM yaitu Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Pembela HAM. Menurutnya hingga saat ini belum ada instrumen khusus yang secara eksplisit menyatakan pelindungan terhadap pembela HAM, sehingga diharapkan SNP tentang Pembela HAM dapat menjadi sebuah rujukan bersama yang bersifat operasional.

“Penyusunan dan penetapan Standar Norma dan Pengaturan tentang Pembela HAM merupakan upaya Komnas HAM dalam mendorong pelindungan pembela HAM di Indonesia,” ucap Mimin.

Upaya pelindungan terhadap pembela HAM tentu saja tidak bisa Komnas HAM lakukan sendiri, butuh peran serta berbagai pihak dalam rangka membangun ketahanan pembela HAM di Indonesia.

Dalam rangka hal tersebut, Komnas HAM telah melakukan jejaring dengan berbagai pihak misal CSO, universitas, Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia, Safenet, dan jaringan HAM lainnya. Komnas HAM juga terus berupaya meningkatan kapasitas dan kapabilitas para pembela HAM dan membangun mekanisme bersama dengan Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (NHRI) lainnya guna mendorong pelindungan pembela HAM dan untuk menangani berbagai kondisi pembela HAM di Indonesia.

Dewi Kartika, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pun mengungkapkan kerentanan yang dialami pembela HAM di sektor agraria. Menurutnya masih banyak pengabaian yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Hal ini terukur dari jumlah kasus agraria yang terjadi di Indonesia dan pendekatan berbasis kekerasan yang masih sering ditemui dengan cara menangkap para pembela HAM, aktivis, petani yang dianggap kontra dengan pemerintah. KPA mencatat, selama dua tahun pandemi Covid-19 ada 448 konflik agraria pada 902 desa/kota. (**)