MESUJI (TB) – Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia ( PERSI) Wilayah Lampung, dengan di dampingi Dinas Kesehatan Mesuji, turun ke Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Mesuji, guna melakukan Visitasi Izin perpanjangan Rumah Sakit tersebut, Senin (05/06/2023).

Direktur RSUD RBC dr Hotmaida Verawati, mengatakan saat ini kegiatan Visitasi dari Tim Kesehatan Provinsi Lampung ke RSUD RBC guna melakukan Asesmen perpanjangan izin operasional RSUD RBC Kabupaten Mesuji.

Menurutnya, Perpanjangan izin operasional ini minimal 6 bulan sebelum berakhir. Izin operasional adalah paling krusial menyangkut pasien dan pengunjung pasien di RS.

“Kami sudah mengajukannya jauh sebelumnya dan pada hari ini di visitasi oleh tim. Kami sudah berupaya menyesuaikan standar kelas RS, ke depan akan berusaha memenuhi kekurangan yang ada. Saya berharap, RSUD RBC lulus dalam penilaian dan mendapatkan rekomendasi yang baik dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung,”katanya.

Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Persi Lampung dr Erdawati, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji Reza Marroska, Tim dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang terdiri dari Kasi rujukan Irman Tamrin.SKM.MM, Bidang Perizinan, Seksi Kalibrasi, Kesehatan Lingkungan, dan Seluruh jajaran menejemen RSUD RBC.

CIBINONG, (TB) – BPJS Kesehatan Cabang Cibinong terus mensosialisasikan kemudahan layanan termasuk pendaftaran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bogor.

Upaya ini dilakukan mengingat Kabupaten Bogor merupakan kabupaten terluas dengan jumlah penduduk terbanyak. Menurut data konsolidasi Kemendagri Semester satu tahun 2022 tercatat sebanyak 5.385.219 jiwa. Sedangkan sampai bulan April 2023 peserta Kabupaten Bogor yang sudah terlindungi JKN tercatat sebanyak 4.816.021 jiwa dan masih ada 569.198 jiwa yang belum terlindungi JKN.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Cibinong Betty Parapat pada kegiatan Ngobrol Program Terkini (Ngopi) JKN, Kamis (30/05).

“Sosialisasi secara masif terus dilakukan bekerjasama dengan media, dinas komunikasi dan pemerintah daerah untuk memaksimalkan penyebaran informasi. Informasi pemanfaatan layanan digital yang diintegrasikan dengan Aplikasi Mobile JKN demi simplifikasi layanan ditawarkan untuk peserta JKN. Ini terus kami dorong bagi peserta JKN yang ingin berobat ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk dapat memanfaatkan menu antrean online pada Aplikasi Mobile JKN,” ujar Betty.

Selain menjelaskan pemanfaatan Aplikasi Mobile JKN, Betty menambahkan penjelasan terkait kanal layanan informasi salah satunya petugas BPJS Siap Membantu (SATU) di rumah sakit. Petugas BPJS Satu ditugaskan di rumah sakit merupakan termasuk upaya BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

BPJS Kesehatan Cabang Cibinong telah melakukan upaya sosialisasi melalui daring dinamakan KEVIN (Kelas Virtual Sosialisasi JKN). Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin setiap minggunya dengan tema dan pembahasan yang berbeda. Langkah tersebut dianggap efektif sebagai upaya sosialisasi Program JKN dan mendapatkan atensi masyarakat untuk mengikuti kegiatan, harapannya masyarakat semakin mengerti hak dan kewajiban sebagai peserta JKN dan pahan terkait alur pelayanan kesehatan mau pun administrasinya.

“Jika peserta JKN yang berobat di rumah sakit membutuhkan informasi terkait layanan Program JKN atau pun menyampaikan keluhan atas pelayanan yang didapat selama berobat dapat disampaikan kepada petugas BPJS Satu. Di seluruh mitra rumah sakit di Kabupaten Bogor sudah terpasang foto dan nomor petugas BPJS Satu yang siap membantu peserta JKN jika ada kendala di rumah sakit,” tambah Betty.

Pada kesempatan yang sama disampaikan juga informasi pembayaran cicilan yang dapat dimanfaatkan masyarakat atau dikenal dengan program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB).

Peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau dikenal peserta mandiri yang belum membayar iuran atau menunggak lebih dari tiga bulan ditambah satu bulan berjalan dapat memanfaatkan program tersebut dengan daftar melalui Aplikasi Mobile JKN atau Care Center 165.

Pada kesempatan yang sama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cibinong Ichwansyah Gani menggaris bawahi fokus BPJS Kesehatan di tahun ini yakni transformasi peningkatan mutu layanan, dimana peserta JKN berhak mendapatkan pelayanan mudah, cepat dan setara.

Selain menyuguhkan berbagai kemudahan dan akses layanan berbasis digital antara lain Aplikasi Mobile JKN, PANDAWA (Pelayanan  Administrasi Melalui Whatsapp) di nomor 08118165165, BPJS Kesehatan Care Center 165, VIKA (Voice Interactive JKN), CHIKA (Chat Asistant JKN) di nomor 08118750400, peserta JKN yang berobat juga dimudahkan dengan hanya menunjukkan NIK atau Kartu JKN tanpa membawa fotokopi berkas.

Dalam penutupannya Iwan mengatakan sudah seharusnya di era saat ini masyarakat memanfaatkan pelayanan secara digital yang tentunya sangat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, tanpa perlu ke kantor cabang dan antre, semua pelayanan JKN dalam genggaman. Hal ini membuktikan BPJS Kesehatan terus berfokus pada pengembangan inovasi dalam peningkatan mutu layanan dan haknya dalam mendapatkan layanan yang mudah, cepat dan setara. (Sto)

LEUWILIANG, (TB) – Plt. Bupati Bogor Iwan Setiawan menyatakan adanya penilaian akreditasi terhadap RSUD Leuwiliang dapat menjadikan layanan kesehatan di RSUD Leuwiliang semakin optimal kepada masyarakat.

Hal itu dijelaskan Iwan Setiawan saat menghadiri kegiatan penilaian akreditasi Rumah Sakit RSUD Leuwiliang oleh tim Lembaga Akreditasi RS Damar Husada Paripurna (LARS-DHP), di RSUD Leuwiliang, Rabu (15/3/23).

“Selamat datang di RSUD Leuwiliang yang merupakan RS kebanggan Kabupaten Bogor, ini mungkin akreditasi yang terakhir di RSUD Leuwiliang. Karena sebelumnya sudah dilakukan di tiga RSUD yakni RSUD Ciawi, RSUD Cibinong dan RSUD Cileungsi” ungkap Plt. Bupati Bogor.

Lanjut Iwan Setiawan mengatakan, dengan adanya penilaian akreditasi tersebut dapat berdampak positif terhadap kualitas pelayanan
bagi masyarakat Kabupaten Bogor mulai dari sarana prasarana, tenaga medis dokter dan perawat serta yang lainnya, terlebih dengan tagline RSUD Leuwiliang “Paripurna”,

“Saya sebagai kepala daerah sangat mensupport bagaimana akreditasi di empat RSUD kebanggaan Kabupaten Bogor ini punya nilai yang sama yakni paripurna serta jadi kebanggaan sesuai harapan masyarakat dan kita semua,” jelas Iwan Setiawan.

Ia yakin adanya RSUD Leuwiliang ini bisa memberikan layanan yang terbaik buat masyarakat, terutama masyarakat di wilayah Bogor Barat tidak hanya Leuwiliang tapi juga Jasinga, Tenjo, Cigudeg dan Sukajaya semua kita layani bersama.

“Mudah-mudahan kedepan RSUD Leuwiliang menjadi rumah sakit rujukan, semoga hari ini hasilnya baik. Serta kedepan RSUD ini tipe nya nanti naik, karena saat ini masih tipe B,” katanya.

Kemudian, Ketua Tim Surveyor Andriani Tri Susilowati mengungkapkan, bahwa penilaian akreditasi ini akan dilakukan selama tiga hari pada 10, 15 dan 16 Maret 2023.

“Survey sudah kami lakukan sejak tanggal 10 Maret kemarin secara daring, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Hari ini survey kami lakukan dengan luring selama dua hari yaitu tanggal 15 dan 16 Maret. Setelah ini kami akan mengirimkan hasil ke LARS-DHP kemudian nanti akan ditelaah dan LARS-DHP yang akan memutuskan status kelulusannya,” terang Andriani. (Red/hms)

MEGAMENDUNG, (TB) – Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan menegaskan bahwa pentingnya ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik sangat berpengaruh terhadap pengentasan Stunting di Kabupaten Bogor.

Hal itu diungkapkan Iwan Setiawan saat membuka acara Bimbingan Teknis Bidang Penyehatan Lingkungan, di Hotel New Ayuda Megamendung, Selasa (7/3/23).

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak beresiko buruk bagi kesehatan.

Salah satunya melalui program pembuatan sanitasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan lainnya untuk mewujudkan lingkungan sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.

“Ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap pengentasan stunting. Karena salah satu sumber stunting adalah sanitasi yang tidak terjaga,” tegas Iwan Setiawan.

Mudah mudahan melalui upaya ini dapat mengentaskan stunting di Kabupaten Bogor. Terlebih PUPR ini tidak hanya menangani bidang jalan, jembatan dan konstruksi saja, tapi juga menangani SPAM. Bahkan PUPR ini salah satu bidangnya masuk di dalam 12 SKPD yang mendukung dan mensupport terkait masalah penanganan stunting, ujar Plt Bupati Bogor itu.

Lebih lanjut Iwan Setiawan menyatakan jika air merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Ketersediaan sarana air bersih sangat penting untuk dilakukan.

“Ini bukti bahwa keberadaan Pemerintah Daerah melalui PUPR hadir untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat akan sanitasi baik dan air bersih, kita sebagai penyelenggara negara harus memberikan pelayanan dasar yaitu ketersediaan air bersih untuk warga di setiap Desa, Kecamatan dan Kabupaten,” tutur Iwan Setiawan.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Subiantoro mengatakan, ada tiga kegiatan berkaitan dengan dengan lingkungan sehat yakni penyediaan air bersih, penanganan air limbah dan drainase atau sumur resapan yang tersebar di 100 Desa Kabupaten Bogor .

“Sesuai arahan Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan PUPR juga terlibat dalam penurunan angka stunting di Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan dengan adanya air bersih dan penanganan limbah yang baik ini angka stunting akan menurun,” ungkap Subiantoro. (Sto)

CIBINONG, (TB) – BPJS Kesehatan Cabang Cibinong terus mensosialisasikan berbagai kemudahan layanan untuk menyamakan informasi terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada seluruh lapisan masyarakat terutama di Kabupaten Bogor.

Upaya ini dilakukan mengingat Kabupaten Bogor merupakan kabupaten terluas dengan jumlah penduduk tercatat menurut data konsolidasi Kemendagri Semester satu tahun 2022 sebanyak 5.385.219 jiwa.

Sedangkan sampai bulan Januari 2023 peserta Kabupaten Bogor yang sudah terlindungi JKN tercatat sebanyak 4.700.176 jiwa dan masih ada 685.043 jiwa yang belum terlindungi JKN. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Cibinong Betty Parapat pada kegiatan Ngobrol Program Terkini (Ngopi) JKN, Kamis (09/02) di Sentul Bogor.

“Sosialisasi secara masif terus dilakukan bekerjasama dengan media, dinas komunikasi dan pemerintah daerah untuk memaksimalkan penyebaran informasi. Informasi pemanfaatan layanan digital yang diintegrasikan dengan Aplikasi Mobile JKN demi simplifikasi layanan ditawarkan untuk peserta JKN.

” Ini terus kami dorong bagi peserta JKN yang ingin berobat ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk dapat memanfaatkan menu antrean online pada Aplikasi Mobile JKN,” ujar Betty.

Selain menjelaskan pemanfaatan Aplikasi Mobile JKN, Betty menambahkan penjelasan terkait kanal layanan informasi salah satunya petugas BPJS Siap Membantu (SATU) di rumah sakit. Petugas BPJS Satu ditugaskan di rumah sakit merupakan termasuk upaya BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

“Jika peserta JKN yang berobat di rumah sakit membutuhkan informasi terkait layanan Program JKN atau pun menyampaikan keluhan atas pelayanan yang didapat selama berobat dapat disampaikan kepada petugas BPJS Satu. Di seluruh mitra rumah sakit di Kabupaten Bogor sudah terpasang foto dan nomor petugas BPJS Satu yang siap membantu peserta JKN jika ada kendala di rumah sakit,” tambah Betty.

Pada kesempatan yang sama disampaikan juga informasi pembayaran cicilan yang dapat dimanfaatkan masyarakat atau dikenal dengan program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB).

Peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau dikenal peserta mandiri yang belum membayar iuran atau menunggak lebih dari tiga bulan ditambah satu bulan berjalan dapat memanfaatkan program tersebut dengan daftar melalui Aplikasi Mobile JKN atau Care Center 165.

Kabar baiknya pula bagi peserta yang telah menunggak iuran lebih dari dua tahun, bisa menggunakan program REHAB tersebut dan hanya dikenakan kewajiban membayar tunggakan maksimal 24 bulan (2 tahun) saja. Dan untuk angsurannya, peserta yang menunggak bisa memilih skema angsurannya mulai dari 3 bulan, 6 bulan hingga maksimal 12 bulan.

” Namun, selama masa angsuran tersebut, kepesertaannya ditangguhkan atau di non aktifkan hingga peserta itu melunasi tunggakannya. Akan tetapi jika ditengah jalan peserta tersebut ingin menggunakan BPJS Kesehatan nya. Peserta pun bisa melakukan percepatan pelunasan cicilannya dengan cara men sejuk ulang angsuran tunggakannya tersebut. Begitu angsurannya dinyatakan lunas maka secara otomatis peserta bisa menggunakan layanan BPJS (BPJS nya otomatis Aktip kembali).” Tutut Betty.

Pada kesempatan yang sama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cibinong Ondrio Nas menggaris bawahi fokus BPJS Kesehatan di tahun ini yakni transformasi peningkatan mutu layanan, dimana peserta JKN dapat dengan cepat dan pasti mendapatkan pelayanan.

Upaya tersebut dibuktikan dengan menyuguhkan berbagai kemudahan dan akses layanan berbasis digital antara lain Aplikasi Mobile JKN, PANDAWA (Pelayanan  Administrasi Melalui Whatsapp) di nomor 08118165165, BPJS Kesehatan Care Center 165, VIKA (Voice Interactive JKN), CHIKA (Chat Asistant JKN) di nomor 08118750400.

Dalam penutupannya Ondrio mengatakan sudah seharusnya di era saat ini masyarakat memanfaatkan pelayanan secara digital yang tentunya sangat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, tanpa perlu ke kantor cabang dan antre, semua pelayanan JKN dalam genggaman. Terdapat 18 menu pada Aplikasi Mobile JKN yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Hal ini membuktikan BPJS Kesehatan terus berfokus pada pengembangan inovasi  dalam peningkatan mutu layanan yang akan berdampak pada tingkat kepuasan peserta. (Sto)

JAKARTA, (TB) – Anggota VI BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, Pius Lustrilanang, mengatakan selain pemberian opini atas laporan keuangan, BPK juga memberikan rekomendasi dalam rangka perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan penyelesaian permasalahan ketidakpatuhan atas pengelolaan keuangan negara.

Hal itu disampaikannya dalam giat entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2022, atas laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

“Pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Kesehatan tahun 2022 dilakukan dengan menguji empat aspek, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas SPI,” terang Anggota VI BPK dalam entry meeting di kantor pusat BPK, di Jakarta, Selasa (7/2).

Lebih lanjut, Anggota VI BPK menyampaikan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan audit berbasis risiko atau risk based audit (RBA). Dengan pendekatan ini, Anggota VI BPK menjelaskan, pemeriksaan akan difokuskan pada area-area yang berisiko, termasuk di dalamnya adanya risiko kecurangan.

Fokus pemeriksaan atas LK Kemenkes tahun 2022 antara lain, pertama, pelaksanaan program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) yang beberapa di antaranya meliputi program Therapeutic berupa pembayaran klaim COVID-19 dan pembayaran insentif tenaga kesehatan serta program vaksinasi.

Kedua, pemberian bantuan pemerintah berupa uang dan barang kepada masyarakat/pemda, termasuk belanja-belanja yang dimaksudkan untuk menurunkan prevalensi stunting pada beberapa daerah. Ketiga, belanja bantuan sosial berupa pembayaran iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Keempat, belanja barang berupa bantuan pemerintah untuk pembayaran iuran JKN bagi pekerja bukan penerima upah. Kelima, implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) secara penuh mulai tahun 2022, dan yang keenam, penerapan Standar Audit (SA) 600 pada Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kemenkes yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).​

Selain itu, Anggota VI BPK juga menyampaikan bahwa pemeriksaan juga akan mencakup pelaksanaan monitoring dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik bidang kesehatan pada Kemenkes.

“Hal ini dalam rangka dukungan terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD),” sebutnya dalam kegiatan yang dihadiri Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin tersebut.

Turut hadir dalam entry meeting pemeriksaan atas LK Kemenkes tahun 2022 ini antara lain, Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK (Tortama), Laode Nusriadi, Wakil Menteri Kesehatan, Pimpinan Tinggi Pratama dan Madya di lingkungan Kemenkes, serta pimpinan BLU di lingkungan Kemenkes, baik secara daring maupun luring. (Red)

BOGOR, (TB) – Pemkab Bogor menyiapkan anggaran sekitar Rp10,6 miliar untuk mengcover iuran jaminan kesehatan perangkat desa di 435 desa/kelurahan di tahun 2023.

Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang jumlahnya sekitar Rp9,7 miliar, Ujar Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan.

” Kami berkomitmen terus memenuhi jaminan kesehatan untuk perangkat desa. Di tahun 2023, sebanyak 4.754 perangkat desa ditanggung iuran jaminan kesehatannya lewat APBD Kabupaten Bogor,” ungkap Iwan Setiawan, Jumat 3 Februari 2023.

Lebih lanjut Iwan menjelaskan, kenapa terjadi perubahan, karena perangkat desa itu dinamis, stafnya berbeda, jumlah dusunnya berbeda, bisa berkembang, sesuai kebutuhan, ujarnya.

Menurut Iwan, langkah ini diambil sebagai komitmen Pemkab Bogor dalam menyediakan akses kesehatan kepada para perangkat desa. Kewajiban ini juga sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada perangkat desa.

“Bisa dibilang gratis ya, jadi kewajiban 5 persen untuk jaminan kesehatan mereka itu 4 persennya dari APBD dan 1 persennya dari Siltap. Dan keluarga perangkat desa juga otomatis tercover,” terangnya.

Iwan Setiawan menjelaskan, jaminan kesehatan untuk perangkat desa ini sudah berjalan sejak 2020. Dengan langkah ini, Iwan berharap dapat mempermudah akses pelayanan kesehatan, khususnya untuk perangkat desa.

Jadi jika sewaktu-waktu butuh pelayanan kesehatan, mereka tidak perlu repot lagi karena sudah tercover jaminan kesehatannya. Yang mendapat ini mulai dari kades, sekdes, kasi, kaur hingga kepala dusun,” tandas Iwan Setiawan. (Sto)

CIBINONG, (TB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus berupaya menjaga ekosistem lingkungan di Wilayah Cibinong Kabupaten Bogor. Salah satunya dengan mengoptimalkan keberadaan hutan kota Pakansari, mengingat pesatnya pembangunan di wilayah Kawasan Stadion Pakansari Cibinong.

Hal itu ditandai melalui kegiatan serah terima hutan kota dari Yayasan Korindo ke Pemerintah Kabupaten Bogor sekaligus penandatangan prasasti hutan kota Pakansari, yang ditandatangani langsung oleh Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan, Jumat (3/2/23).

Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan menegaskan keberadaan hutan kota di Kawasan Stadion Pakansari Cibinong, diproyeksikan menjadi paru-paru Kabupaten Bogor untuk menjaga kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem di perkotaan di Kawasan Stadion Pakansari.

“Harus banyak paru-paru dunia atau pohon-pohon yang ditanam di kawasan Pakansari ini, supaya wilayah ini lebih sejuk,” ungkap Plt. Bupati Bogor.

Lanjut Plt. Bupati Bogor, agar hutan kota Pakansari tetap terjaga dan terpelihara dengan baik terutama dari sampah. Dirinya meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, Lurah juga masyarakat untuk bersama-sama menjaga hutan kota Pakansari tersebut.

“Harus ada tim khusus untuk menjaga Hutan Kota Cibinong, PIC-nya DLH kerjasama dengan Satpol PP juga lurah, agar kebersihan dan keindahannya tetap terjaga,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Iwan Setiawan berterima kasih kepada PT. Korindo yang turut menjaga keseimbangan Kabupaten Bogor serta mendukung pembangunan Kabupaten Bogor.

Di tempat yang sama, Sekjen Yayasan Korindo, Soe Jongsik menerangkanq bahwa terbangunnya hutan kota Pakansari diawali melalui kerjasama yang tertuang di dalam surat nomor 097/YK/8/2019 tanggal 29 Agustus 2019 lalu.

Hal itu disambut dengan baik mengingat pembangunan hutan yang baru maupun kegiatan reboisasi hutan yang sudah rusak atau lahan kritis sangat diperlukan, dalam menjaga ekosistem dan perimbangan yang baik antara pembangunan infrastruktur di satu pihak dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan.

“Kini hutan kota Pakansari dengan 1.170 pohon ini menjadi hutan yang subur, lebat, dan terpelihara dan hari ini kami serahkan kepada Pemkab Bogor,” imbuhnya.

UNI EMIRAT ARAB, (TB) – Berkat komitmen yang luar biasa, PT Triton Manufactures kembali menembus pasar internasional yang mewarnai awal tahun ini. Pasalnya, Triton diberikan kehormatan untuk menjadi salah satu dari 8 Produsen alat kesehatan (Alkes) untuk mewakili Indonesia di Arab Health 2023 2023 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). Demikian dikatakan Institutional Relation Director PT. Triton Manufactures, Mario Apriliansyah ST, MT, MM melalui keterangan tertulisnya kepada media, Senin (30/1/2023)

“Pembukaan secara resmi Paviliun Indonesia di ARAB HEALTH pada 30 Januari 2023 dilakukan oleh Duta Besar Indonesia untuk Persatuan Emirat Arab, Husin Bagis. Menurut Institutional Relation Director PT Triton Manufactures,” ungkapnya.

Menurut Mario, event kegiatan ARAB HEALTH 2023 merupakan pintu masuk produk Alat Kesehatan Indonesia bagi pasar ekspor di Kawasan Teluk dan Timur Tengah, terutama untuk Produk Alat Kesehatan bersertifikasi halal seperti produk Triton.

“Pagelaran ini juga dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Farmalkes Dita Novianti Sugan di Argadiredja, perwakilan dari Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan (Farmalkes) Kemenkes RI, Konsul Jenderal RI di Dubai serta delegasi dari industry kesehatan Indonesia,” jelasnya.

Lebih lanjut Mario menjelaskan, bahwa Triton sendiri merupakan perusahaan benang bedah nasional pertama berteknologi tinggi dengan 11 jenis benang bedah yang memiliki ijin edar AKD sejak 2015 dan telah tersertifikasi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) atau local content lebih dari 40 persen, yang menjadikannya sebagai produk dalam negeri yang wajib digunakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 66 ayat (1) dan (2).

“Paviliun Indonesia pada ARAB HEALTH 2023 dapat dikunjungi di Gedung Za’abeel 6 (Z6). Keberadaan paviliun Indonesia pada Arab Health 2023 merupakan buah kolaborasi antara Kemenkes, Kementerian Perindustrian (Kemenprin), Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Dubai, Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI) yang didukung oleh Direktorat Timur Tengah, Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi (TPPE), KBRI Abu Dhabi dan KJRI Dubai dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu),” ungkap Mario Apriliansyah.

Keikutsertaan Triton dalam ARAB HEALT 2023 tersebut memberikan dorongan semangat bagi Triton untuk terus membawa nama baik Indonesia ke kancah dunia sebagai produsen benang bedah halal yang berkualitas dengan Line Up produk terlengkap di Indonesia dan salah satu produsen dengan tingkat kandungan dalam negeri atau local content diatas 40 persen untuk mendukung upaya mencapai ketahanan kesehatan Indonesia melalui kemandirian Produksi alat kesehatan nasional.

“Pabrik PT. Triton Manufactures yang menempati lahan seluas 12.500 M2 di Kawasan Industri Sentul, Jawa Barat diresmikan tanggal 19 September 2015 oleh Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek, Sp.M (K). TRITON selalu berkomitmen untuk terus membantu pemerintah mencapai target Program Indonesia Sehat 2025, dengan mengutamakan kepuasan pelanggan dan senantiasa memberikan pelayanan terbaik,” tandasnya.

Selain itu Mario juga mengatakan, kualitas adalah prioritas utama, sehingga PT Triton Manufactures telah memperoleh ISO 13485, TKDN lebih dari 40% serta Sertifikasi Halal. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Hal ini tentunya akan memberikan rasa aman bagi asien yang harus memenuhi persyaratan kewajiban agamanya, dan hal ini menjadi solusi bagi kebutuhan Pasar Internasional, terutama negara negara di Timur Tengah dan Afrika.

“Mutum produk melalui Sertifikasi Proses Produksi, dimana Triton telah mendapatkan Sertipikasi CPAKB, yang merupakan suatu sertifikasi yang dikeluarkan dari Kemenkes RI sebagai acuan bagi sarana produksi alat kesehatan untuk dapat menerapkan system manajemen mutu dalam pembuatan alat kesehatan,” pungkasnya. (Sto)

KOTA BOGOR, (TB) – Ditetapkannya status Kejadian Luar Biasa (KLB) campak di Kabupaten Bogor, membuat RSUD Kota Bogor bersiaga. RS plat merah ini bersiap diri apabila terjadi lonjakan kasus campak.

Hal itu dikemukakan Direktur Utama RSUD Kota Bogor, dr. Ilham Chaidir. Kesiapan itu dikarenakan, sekitar tujuh puluh persen kunjungan pasien di RSUD Kota Bogor merupakan warga Kabupaten Bogor.

“Tentu kami siap berperan untuk membantu mengatasi persoalan ini. Semua pasien campak yang kini dirawat di RSUD Kota Bogor tertangani dengan baik disini,” kata dr. Ilham Chaidir, sapaan akrabnya.

Berdasarkan data yang tercatat, sepanjang tahun 2022, RSUD Kota Bogor telah menangani 10 kasus campak. Dan kasus tertinggi terjadi pada bulan Desember, sebanyak 5 kasus.

Jumlah kasus campak mengalami lonjakan pada awal tahun 2023. Tercatat hingga 30 Januari 2023, terdapat 36 pasien kasus campak yang kini ditangani RSUD Kota Bogor. Sebanyak 14 pasien merupakan warga Kota Bogor dan 22 pasien lainnya berasal dari Kabupaten Bogor.

Sub Koordinator Perawatan Medik Rawat Inap RSUD Kota Bogor, dr. Adhari Zulkarnain mengatakan, dari 36 pasien yang dirawat, kondisinya terbilang aman dan terkendali. Para pasien itu, dirawat diruang anak Situgede.

“Dari 36 pasien yang ditangani, 11 pasien masih dirawat. Sementara 25 pasien sudah sembuh dan diperbolehkan pulang,” sebutnya.

dr. Adhari menduga, kenaikan kasus campak dikarenakan selama dua tahun terakhir banyak anak yang tidak di imunisasi, akibat terfokusnya pelayanan kesehatan pada penanganan pandemi Covid-19.

“Bagi masyarakat yang ingin melakukan imunisasi bisa dilakukan di puskesmas terdekat,” terang dokter yang mengenakan kacamata ini.

dr. Adhari juga mengatakan, bila penyakit campak disebabkan oleh virus RNA. Virus tersebut dapat ditularkan secara droplet yang keluar dari hidung, mulut atau tenggorokan orang yang terinfeksi campak pada saat bersin, batuk dan bicara.

Meski rawan penularan, virus tersebut bersifat mudah mati karena ketidak tahanan terhadap suhu panas.

Untuk diketahui, pada 28 Januari lalu, Dinkes Kota Bogor mengeluarkan press rilis terkait situasi terkini kasus campak di Kota Bogor. Dalam rilis itu, Kadinkes Kota Bogor, dr. Sri Nowo Retno bila pihaknya telah mengirimkan 87 kasus suspek campak ke Laboratorium Bio Farma Bandung dengan keterangan masih menunggu hasil.

Berdasarkan data sebaran, maka kasus campak tersebar di 24 kelurahan dari 68 kelurahan yang ada di Kota Bogor. Dimana terdapat 4 kelurahan dengan lebih 1 kasus campak. Keempat kelurahan itu, yakni Kelurahan Gunung Batu sebanyak 4 kasus, Kelurahan Loji 3 kasus, Kelurahan Pasir Jaya 3 kasus, dan Kelurahan Mulyaharja 3 kasus. (Patrick)