JAKARTA, (TB) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan realisasi belanja pemerintah merupakan motor penggerak dari upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 saat ini.

“APBN menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi yang luar biasa, terutama pada semester I,” ujar dalam keterangan pers usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna (SKP) Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), melalui konferensi video, Senin (05/07/2021).

Menkeu memaparkan, realisasi belanja negara pada Semester I-2021 mencapai  Rp1.170,1 triliun atau 42,5 persen dari target tahun 2021. Belanja ini naik 9,4 persen dibanding tahun lalu yang hanya tumbuh 3,4 persen. Kenaikan belanja negara tersebut dipicu oleh besarnya belanja pemerintah pusat, yaitu sebesar Rp796,3 triliun atau naik 19,1 persen dari tahun sebelumnya.

“Ini penyumbangannya terutama dari belanja kementerian dan lembaga, yaitu Rp449,6 triliun atau 43,6 persen dari total [alokasi] belanja kementerian/lembaga. Belanja K/L (kementerian/lembaga) ini melonjak 28,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” paparnya.

Selanjutnya, belanja non-K/L pada Semester I mencapai Rp346,7 triliun, meningkat 8,9 persen dari tahun 2020. Sedangkan realisasi transfer ke daerah dan Dana Desa  baru mencapai Rp373,9 triliun atau terkontraksi 6,8 persen dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai Rp400,9 triliun.

“Ini pun sesudah ditransfer ternyata masih ada SILPA atau berarti belum kemudian dipakai langsung oleh para pemerintah daerahnya,” ujar Menkeu.

Di sisi pendapatan, pada Semester I total penerimaan negara mencapai Rp886,9 triliun, atau 50,9 persen dari target tahun ini yang mencapai Rp1.743,6 triliun.

“Jadi kalau dilihat dari penerimaan negara, terjadi geliat pemulihan ekonomi yang terekam cukup kuat. Pertumbuhan pendapatan negara 9,1 persen, ini dibandingkan tahun lalu yang mengalami kontraksi 9,7 persen, ini adalah suatu kenaikan yang sangat tinggi dan bagus,” tutur Menkeu.

Penyumbang terbesar dari pendapatan tersebut adalah penerimaan pajak yang mencapai Rp557,8 triliun atau 45,4 persen dari total alokasi anggaran dan tumbuh 4,9 persen dari tahun sebelumnya.

“Tahun lalu penerimaan pajak kita mengalami hantaman yang sangat kuat, yaitu kontraksinya sampai 12 persen atau hanya Rp531,8 triliun. Jadi, sekali lagi, juga dari sisi penerimaan pajak terjadi pemulihan dari minus 12 persen [tahun lalu], sekarang melonjak atau mengalami pertumbuhan  mendekati 5 persen,” terang Menkeu.

Sedangkan, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp122,2 triliun atau 56,9 persen dari target tahun 2021 yaitu sebesar Rp215 triliun. Realisasi ini tumbuh sebesar 31,1 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 8,8 persen.

“Jadi terjadi kenaikan yang meloncat lebih tinggi lebih dari tiga kali lipat dari pertumbuhan penerimaan kepabeanan dan cukai,” ujar Menkeu.

Kemudian untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah sebesar Rp206,9 triliun, tumbuh sebesar 11,4 persen dibandingkan tahun 2020. “Ini juga suatu pemulihan yang luar biasa karena tahun lalu PNBP kita mengalami kontraksi 11,2 persen,” ujarnya.

Secara keseluruhan, tutur Menkeu, selisih pendapatan dan belanja negara mencapai Rp283,2 triliun. “Untuk realisasi semester ini kita mengalami defisit Rp283,2 triliun atau 1,72 persen,” tuturnya. (Red)

PESAWARAN, (TB) – Supin (48) warga Dusun Cengkuang Desa Sinar Harapan Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, keluhkan kebijakan Kapala Desa Sinar Harapan yang kurang memperhatikan Warganya, Minggu ( 4/7).

Hal ini dibeberkan Supin dan Istri Anah pada Awak media tentang keluhannya sebagai warga Desa Sinar Harapan,

” Kami orang susah dan kami tidak punya mata pencarian tetap Pak, Kami punya dua orang Anak ya inilah keadaan kami sekeluarga apa adanya” Kara Supin sembari menunjukan rumah berdinding papan kayu.

Sementara saat di pertanyakan bantuan-bantuan atau program dari pemerintah Desa setempat istrinya Anah menjawab,

” Pada pertengahan tahun 2020 kami sekeluarga mendapat bantuan PKH, tapi bantuan tersebut sampai sekarang tidak pernah kami dapatkan lagi” Ucap Anah.

Anah, berharap semoga pemerintah kabupaten dan pemerintah Desa bisa memberikan bantuan kepada keluarganya nerupa bedah rumah dan kebutuhan pokok supaya bisa menunjang kehidupan sekeluarga.

Dilain sisi Kepala Desa Sinar Harapa Bagus Giarto saat di hubungi via telp oleh awak media mengatakan,

” Kalau PKH keluarga Supin itu dapat, coba nanti akan kami cek kembali, dan masalah bedah rumah sedang kami usulkan” Pungkasnya.( Oby / Rif ).

JAKARTA, (TB) – Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia Bulan Juni 2021 masih berada di zona ekspansif pada angka 53,5. Berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh IHS Markit tersebut, PMI di atas 50 menunjukkan geliat industri manufaktur dinilai ekspansif.

“Kita perlu bersyukur bahwa sektor industri manufaktur masih ekspansif. Artinya, masih ada gairah usaha di tengah dampak peningkatan kasus COVID-19,” ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, dikutip dari laman Kemenperin, Jumat (02/07/2021).

Merujuk data IHS Markit, PMI Manufaktur Indonesia bulan Juni ini masih lebih tinggi dibanding PMI Manufaktur ASEAN yang berada di level 49,0. Juga mengungguli PMI Manufaktur Filipina (50,8), Thailand (49,5), Singapura (46,5), Vietnam (44,1), Malaysia (39,9), Cina (51,3), Jepang (52,4), dan India (50,8).

Kinerja di sektor industri manufaktur bersama sejumlah indikator lainnya, membuat Menperin tetap optimistis ekonomi nasional akan tumbuh positif pada kuartal II tahun ini.

“Dalam delapan bulan terakhir, PMI Manufaktur Indonesia terus berada di atas angka 50. Artinya, industri manufaktur di dalam negeri berada dalam level ekspansif, bahkan agresif. Pertumbuhan industri diharapkan akan mencapai titik positif pada kuartal II tahun ini,” paparnya.

Kinerja gemilang sektor industri manufaktur ini misalnya terlihat pada nilai ekspor industri pengolahan yang tercatat mencapai 66,70 miliar Dolar Amerika Serikat (AS) pada Januari-Mei 2021, naik 30,53 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Dengan capaian tersebut, industri pengolahan memberikan kontribusi paling tinggi, yakni 79,42 persen dari total ekspor nasional yang berada di angka 83,99 miliar Dolar AS.

“Besarnya proporsi ekspor produk industri pengolahan sekaligus menggambarkan bahwa telah terjadi pergeseran ekspor Indonesia dari komoditas primer kepada produk manufaktur yang bernilai tambah tinggi. Artinya, Indonesia telah melakukan transformasi ekonomi, tidak lagi menjadi negara pengekspor bahan mentah, tetapi produk jadi atau barang setengah jadi,” ujar Agus.

Di samping itu, sepanjang triwulan I tahun 2021, nilai investasi yang direalisasikan industri pengolahan menembus Rp88,3 triliun atau naik 38 persen dibanding capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya. Dari Rp88,3 triliun tersebut, sektor manufaktur memberikan kontribusi signifikan hingga 40,2 persen terhadap total nilai investasi di Indonesia yang mencapai Rp219,7 triliun

“Hal ini menandakan bahwa di tengah pandemi COVID-19, Indonesia masih memiliki daya tarik bagi investasi dengan besarnya pasar yang dimiliki, sumber daya yang melimpah, pertumbuhan ekonomi serta adanya dukungan regulasi dari pemerintah. Investasi juga merupakan salah satu motor pendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta sekaligus akan menyerap tenaga kerja di sektor industri,” jelas Menperin. (Red)

JAKARTA, (TB) – Pemerintah terus mendorong penggunaan produk dalam negeri khususnya produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satunya adalah melalui kewajiban alokasi 40 persen bagi UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dalam sambutannya pada Puncak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), secara daring dari Kediaman Resmi Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (18/06/2021). Acara dengan tema “Kilau Digital Permata Flobamora” ini sendiri berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Komitmen pemerintah untuk mengutamakan penggunaan produk lokal UMKM telah diamanatkan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021, yaitu dengan adanya kewajiban alokasi 40 persen bagi UMKM, dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa  pemerintah,” ujarnya.

Melalui Perpres ini, UMKM memiliki kesempatan untuk berperan lebih besar dan lebih luas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Pengawasan atas realisasi atau pelaksanaannya juga harus dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat,” tegas Wapres.

Selain itu, ungkap Wapres, melalui Gernas BBI pemerintah juga terus menekankan pentingnya dan mendorong penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Gernas BBI karena pemerintah sangat serius, tidak saja dalam mendorong pertumbuhan tapi juga kemandirian ekonomi nasional,” ujar Wapres.

Melalui Gernas BBI, imbuh Wapres, pemerintah juga mendorong UMKM untuk masuk ke dalam pasar digital. Tahun 2020 lalu, Gernas BBI telah berhasil mengikutsertakan 3,7 juta pelaku UMKM bergabung dengan platform online untuk memasarkan produknya.

“Pemasaran produk UMKM secara online diharapkan mampu menciptakan multiplier effects yang memberikan manfaat lebih besar dan lebih luas bagi para pelaku UMKM sehingga mampu menyumbang pada peningkatan kesejahteraan dan perekonomian nasional,” ujarnya.

Tak hanya mendorong para pelaku UMKM untuk Go Digital, Gernas BBI juga diarahkan untuk mempersiapkan transformasi ekonomi menuju digitalisasi. Oleh sebab itu, Wapres menekankan bahwa penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi menjadi hal paling mendasar dan mutlak untuk dipenuhi.

Pembangunan infrastruktur tersebut terus dilaksanakan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) hingga ke seluruh penjuru Tanah Air. Dengan adanya jaringan koneksi internet, ujar Wapres, maka akses untuk memasuki ekosistem digital bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, akan terbuka lebar

“Diharapkan pada tahun 2023, seluruh wilayah Indonesia sudah terjangkau internet. Keterbukaan akses digital ini diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi karya dan kreasi lokal karena lahan bisnisnya mampu menembus pasar nasional dan bahkan pasar global. Di situlah letak nilai strategis dari transformasi ekonomi melalui digitalisasi yang merupakan salah satu prioritas pemerintah,” tuturnya.

Wapres pun mendorong para pelaku UMKM untuk dapat memanfaatkan berbagai platform digital yang ada untuk mendukung usaha yang dijalankan.

“Dalam era digital ini, UMKM juga harus memanfaatkan platform digital termasuk media sosial untuk mendukung perkembangan usahanya, serta mempermudah akses pada pembiayaan, distribusi, dan pemasaran produknya,” ujarnya.

Pelaku UMKM, juga dituntut untuk lebih adaptif, kreatif dan inovatif menciptakan produk yang sesuai dengan selera dan kebutuhan pasar.

Menutup sambutannya, Wapres berharap Gernas BBI dapat mendorong national branding produk lokal unggulan, sehingga menciptakan industri, kreasi dan inovasi baru serta pasar yang lebih besar sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Puncak Gernas BBI kali ini juga diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional, khususnya di Labuan Bajo, NTT, yang merupakan tempat gelaran berlangsung.

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, secara resmi Acara Puncak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia “Kilau Digital Permata Flobamora” saya nyatakan dibuka. Saya berharap, kegiatan ini dapat memberikan hasil yang nyata guna mendukung pemulihan ekonomi nasional pascapandemi, dan mendukung pemulihan pariwisata nasional, khususnya Destinasi Super Prioritas Labuan Bajo, NTT,” tandasnya.

Hadir dalam acara ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Viktor Bungtilu Laiskodat. (**)

BANDA ACEH, (TB) – Koalisi Pemuda Aceh (KPA) bersama Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) mengadakan diskusi aktual dengan tema “Peran BPMA Terhadap Pengelolaan Migas Aceh”, Kamis (17/06/2021).

Diskusi interaktif antar legislatif, eksekutif dan mahasiswa di Banda Aceh tersebut berlangsung sangat hangat namun tetap mematuhi Protokol Kesehatan (Protkes).

Mahasiswa Aceh, Sulthan Alfaraby yang diberikan kesempatan berbicara mengatakan bahwa perlunya keterlibatan berbagai pihak untuk ikut andil dalam ranah pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan Migas di Aceh.

“Keterlibatan kampus dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam membahas potensi Migas di Aceh sekaligus mengelola upaya pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran rakyat Aceh sangat perlu. Kedepannya, mereka harus ada dalam diskusi seperti ini karena stakeholder itu saling berketerkaitan”, sarannya.

Menurut dia, keberadaan industri Migas di Aceh haruslah berpihak kepada masyarakat kecil, yang dalam hal ini diharapkan mendapatkan dampak positif yang besar dari Migas.

“Aceh itu besar potensinya, banyak uang dan kelebihannya juga sangat luar biasa. Yang herannya, kenapa Aceh saat ini belum sejahtera. Kita harapkan, keberadaan industri Migas sebagai salah satu potensi besar di Aceh dapat memberikan dampak signifikan bagi masyarakat kecil dan menjadikan Aceh sebagai tanah makmur dari hasil alam yang berlimpah”, tambahnya.

Alfaraby juga menyinggung data BPS soal kemiskinan di Aceh yang tergolong tinggi, padahal potensi Aceh sangat banyak yang bisa dimanfaatkan dan dinikmati oleh orang Aceh sehingga kesejahteraan rakyat bisa terwujudkan.

“Menjadi PR penting bagi kita semua bagaimana caranya Aceh keluar dari garis kemiskinan. Data BPS mengungkapkan (tingkat kemiskinan) itu. Selain itu, kesungguhan pemerintah dalam memberdayakan Sumber Daya Manusia di Aceh sangatlah perlu. Sehingga, kita tidak menjadi semut yang mati dalam gudang gula. Aceh itu kaya, semuanya kita punya. Tapi, harus tepat dikelola secara mandiri”, tutupnya. (Slt/red)

DEPOK, (TB) – Demi meningkatkan mutu pelayananan serta pemerataan jaringan maka PDAM berniat dalam tahun ini melakukan pembangunan secara besar-besaran di daerah-daerah yang belum tersentuh hal tersebut di ungkapkan oleh

Direktur Umum PDAM Tirta Asasta, Dr. Ade Dikdik Isnandar, Ak, M.Si, CA

“Memperluas area pelayanan menjadi salah satu tujuan kami (PDAM Tirta Asasta) hal tersebut demi mempermudah akses layanan air bersih bagi masyarakat Kota Depok secara keseluruhan,” jelasnya,” Kamis (17/06/2021)

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jaringan baru yang dibangun oleh PDAM pada beberapa lokasi yakni pada Jln. Gandaria I-III, Kel. Ratujaya,Gg. Mushola, Kel. Ratujaya
Jln. Pancoran, Kel. Ratujaya,Gg. Masjid, Kel. Ratujaya,Jln Raya Cagar Alam – Rawa Denok, Kel. Ratujaya Rawageni, Kel. Ratujaya
Kp. Stangkle RW 16, Kel. Kemiri muka, Kp. Mampang RW 09, Kel. Mampang RW 02, Kel. Beji Timur
RW 01, Kel. Beji Timur serta pada perumahan-perumahan seperti
Bukit Rivaria, Kel. Bedahan
Botania Lake, Kel. Bedahan
Pelangi Residence, Kel. Ratujaya
Villa Berlian Curug, Kel. Tanah Baru.

Di tambahkan Bahwa selain pembangunan jaringan baru PDAM juga kembali memperpanjang program promo sampai dengan 30 Juni 2021.

“Ini salah satu kabar gembira karena Promo Gratis Penyambungan Baru PDAM Kota Depok kembali di perpanjang karena progran ini merupakan program yang diselenggarakan PDAM Kota Depok dalam rangka mengajak Masyarakat untuk berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan dengan menghentikan penggunaan air tanah dan beralih menggunakan air PDAM,” jelasnya

Di katakan bahwa Program ini telah berlangsung sejak awal tahun dan terus diperpanjang seiring dengan tingginya tingkat minat masyarakat, adapun program ini berlaku dengan syarat dan ketentuan, yakni, bagi wilayah, yang telah terdapat jaringan pipa PDAM Kota Depok.

“Kami berharap masyarakat Kota Depok dapat semakin mudah dalam memperoleh akses air bersih melalui promo ini. Selain promo yang menarik, PDAM juga memberikan akses pendaftaran yang semakin mudah. Kini, pendaftaran dapat dilakukan melalui registrasi online di www.pdamdepok.co.id atau datang langsung ke kantor pelayanan terdekat dengan membawa persyaratan seperti
– Foto copy KTP
– Foto copy SPT PBB terbaru
– Materai 6000 dan 3000

Tidak lupa sebagai penutup pihak nya memberikan Informasi kepada seluruh masyarakat agar dapat menghubungi Contact Person di nomor 0857-9429-7499 atau 0858-9429-7500. (heti)

JAKARTA, (TB) – Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendorong terciptanya lebih banyak BUMDes yang berorientasi ekspor.

“Kita akan terus konsolidasi supaya semakin banyak Badan Usaha Milik Desa  (BUMDes) sedang menggalakkan komoditas ekspor, ini juga tergantung dengan data-data, tentang potensi desa, potensi unggulan desa,” ujar Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, dikutip dari laman Kemendes PDTT, Selasa (08/06/2021).

Saat ini, ungkap Abdul Halim, sudah ada BUMDes yang melakukan ekspor. Salah satunya adalah BUMDes di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan komoditas ekspor vanila.

Lebih jauh Mendes PDTT menyampaikan, di saat pandemi ini kunci kesuksesan dalam memulihkan ekonomi nasional di tingkat desa ada di BUMDes. Posisi BUMDes yang saat ini telah resmi berbadan hukum setara dengan BUMN dan BUMD, namun pada level yang berbeda.

“Jadi kalau misalnya bicara tentang pengelolaan air di tingkat nasional dikelola oleh BUMN, pengelolaan air di tingkat kabupaten atau provinsi dikelola oleh BUMD, pengelolaan air di tingkat Desa maupun antardesa dikelola oleh BUMDes ataupun BUMDes Bersama,” ujarnya.

Unit usaha BUMDes, imbuh Abdul Halim, baik di sektor wisata, jasa, simpan pinjam dan sebagainya, akan berkontribusi untuk memulihkan ekonomi nasional di tingkat desa.

Dalam pernyataannya Mendes PDTT juga menegaskan bahwa pihaknya tidak membatasi kerja sama yang dilakukan antardesa, bahkan lintas kabupaten maupun provinsi untuk membentuk BUMDes Bersama.

“BUMDes Bersama tidak dibatasi oleh kewilayahan, desa di Sidoarjo bisa membangun kerja sama dengan desa di NTT, bisa bekerja sama dengan desa di Papua, bisa membangun kerja sama dengan desa di Aceh,” tuturnya.

Abdul Halim menilai, hal tersebut dapat dilakukan apabila desa yang bekerja sama tersebut memiliki kesamaan potensi dan produk unggulan.

“Itu yang kemudian bisa saling memberikan dan saling menguntungkan. Dari mana kita bisa tahu ini? Kembali, kuncinya cuma satu, data, sekali lagi data,” ujarnya.

Untuk itulah, imbuh Mendes PDTT, pihaknya terus mendorong pemutakhiran data berbasis SDGs Desa. “Itulah makanya pemutakhiran data berbasis SDGs Desa adalah merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar lagi, agar semua permasalahan, semua potensi yang ada di Indonesia yang dimiliki oleh desa bisa terakumulasi dengan baik dan kemudian terkelola dengan maksimal,” pungkasnya. (Benbela)

GUNUNGSINDUR, (TB) – Hampir 15 tahun sudah Slamet mengais rejeki di wilayah desa Gunungsindur dengan berprofesi sebagai pengrajin batu akik. Hidup hanya sebatang kara tanpa sanak dan saudara, Slamet berjuang keras menghidupi diri ditengah Pandemi Covid-19 yang entah kapan berakhir.

Slamet Jayeng (60) perantau asal Dieng Jawa tengah yang menjadikan lapak tempatnya bekerja sebagai tempat tinggal ini, sebenarnya memiliki kreatifitas tinggi, tidak hanya jadi pengrajin batu akik aja,  slamet juga bisa memahat batu alam untuk di jadikan patung relief.

Dari hasil karyanya itu pula yang akhirnya mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Agar mampu terus bertahan ditengah sulitnya mencari nafkah dimasa Pandemi.

Slamet berharap kepada pemerintah kiranya sudi melihat keadaan untuk peduli, membantu dan mendukung usahanya, agar usahanya lebih bertahan dan maju.

” Tak banyak yang kami harapkan, kami hanya ingin pemerintah peduli terhadap kami masyarakat lemah yang jangankan untuk maju, untuk bertahan hidup pun sulit,” keluh Slamet kepada wartawan TB, Minggu (06/06).

Walau hidupnya penuh dengan keprihatinan namun tak membuat slamet bermanja diri, dirinya mengaku tetap gigih untuk bekerja tanpa lelah.Tidur beralaskan kain di badan sudah menjadi rutinitasnya. Dinginnya angin malam yang menerpa sudah jadi teman abadi baginya.

Salah satu warga yang enggan menyebutkan identitasnya saat ditemui media ini mengatakan, jika  Slamet Jayeng perantau asal Dieng ini orangnya sangat bersahaja, walau hidupnya dalam keprihatinan namun tetap memiliki kepintaran atau keahlian untuk menjadi pengrajin batu akik secara manual, ujarnya.

“Dengan segala keterbatasannya apapun dilakukan demi untuk sesuap nasi baginya. Sayapun berharap kepada yang berwenang untuk sudi membantu memberikan bantuan seperti peralatan kerja atau tempat tinggal yang layak untuk ditinggali,” tandasnya. (Romli/Sto)

TANGGAMUS, (TB) – Hasil Musyawarah Pemerintah Pekon (Pemkon) Sebanyak 96 warga sinar mulyo, kecamatan Pulau panggung kabupaten Tanggamus, ditetapkan kepala pekon Andoko sebagai penerima BLT DD.

Kegiatan  berlangsung dibalai Pekon sinar mulyo dengan di dampingi kerua BHP slamet, dan wakil camat pulau panggung Eko stiono S.E Pendamping pekon pulung lokal desa indara, Babinkantipmas Nugroho polsek pulau panggung dan aparatur pekon yang hadir selain itu warga yang hadir tetap menerapkan protokol kesehatan covid19 menjaga jarak dan menggunakan masker ,kamis pukul 09:00 27/05/2021

Dikatakan Andoko bagi warga yang ditetapkan sebagai penerima BLT DD berdasarkan pendataan penerima yang sudah didata oleh RT dan RW yang tahu persis tentang kondisi warga yang kurang mampu dan benar benar membutuhkan. berharap BLT DD Yang disalurkan supaya tepat sasaran. Ucap Kakon..

Harapan kepala pekon Andoko kepada penerima BLT.DD supaya dapat memanfaatkan bantuan tunai tersebut dan dapat meringan beban warga dampak dari pandemi Covid-19 dan bisa menopang prekonomian warga harapnya.

Eko wakil camatan Pulau panggung menjelaskan.dikarenakan ada pertanyaan kenapa terlambat, pencairan dan kenapa cuma 1 bulan…dalam penjelasannya. mengatakan itu memang atauran dari Mantri keuangan dan syarat bulan berikutnya di haruskan melampirkan dokumen pertanggung jawaban,”Terangnya. (Red)