BOGOR, (TB) – Kegiatan yang digelar dalam acara pameran Kopi Nusantara ini di hadiri oleh Wakil Wali Kota Bogor Didie A Rachim, M.A dan Kepala Sekolah SMK Pariwisata Sonny Arfan ST, Seluruh Guru, Staf dan Siswa SMK Citra Pariwisata, Team JJS Bogor, para pelaku UMKM Bogor Raya dan pihak – pihak terkait.

Bertempat di lobby SMK Citra Pariwisata pada Jumat (27/05) Bazar pameran Kopi Nusantara dan UMKM  bersama Shopee food tersebut diselingi acara talk show hingga donor darah.

Wakil Walikota Bogor Dedie A Rachim pada sambutannya mengatakan, sangat bangga dan mengapresiasi proses pendidikan dan pengembangan SDM khususnya di bidang perhotelan dan multimedia di sekolah SMK Citra Pariwisata ini.

Ditempat yang sama Ketua JJS Bogor Irvan Januar juga menyatakan dengan adanya acara ini bisa menjadi stimulan bagi UMKM yang terdampak pandemi. untuk bangkit kembali, ucapnya.

Sementara itu Kepala Sekolah SMK Citra Pariwisata Sonny Arfan,ST kepada awak media menyampaikan,  “Dengan senang hati, dengan berbangga hati, Syukur Alhamdulillah kami mengucapkan terimakasih atas kehadiran Wakil Walikota Bogor Dedie A Rachim di SMK Citra Pariwisata. Harapan kami ke depan, SMK Citra Pariwisata Kota Bogor bisa menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Bogor khususnya Jawa Barat dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena tahun 2021dan 2022 kami terpilih menjadi SMK Pusat Keunggulan dari Direktorat SMK Kemendikbudristek.” Ujarnya.

Terkait kegiatan bazar ini kami bekerjasama dengan Asosiasi forum UMKM Bogor Raya. kami mencoba bertransformasi selain menjadi sekolah yang bisa mencetak tenaga kerja profesional juga menjadi sekolah pencetak wirausaha, imbuhnya.

“Banyak sekali kurikulum yang akan kita bangun bersama, termasuk praktik kewirausahaan, pengembangan bisnis serta pengembangan karier kewirausahaan.” ungkapnya. (Din.S)

BANDAR LAMPUNG, (TB) –  Hari Ulang Tahun (HUT) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-22 tahun yang diselenggarakan di Kota Bandar Lampung  diikuti oleh 58 Walikota seluruh Indonesia, Jum’at (27/05).

Dalam rangkaian acara tersebut  Pemkot Bandar Lampung sebagai tuan rumah melaksanakan kegiatan sepeda santai (gowes) yang dimulai dari jalan Dr. Soesilo (Pelataran Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung) menuju Jalan Pangeran Diponegoro dengan tujuan akhir menuju Taman Bung Karno yang merupakan kawasan pusat wisata Unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Dalam kegiatan Gowes ini tidak hanya para Walikota yang bersepeda melainkan didampingi juga oleh seluruh Jajaran Pejabat Pemerintahannya dan Forkopimda Kota Bandar Lampung juga turut hadir dalam meramaikan kegiatan ini.

Sepeda Santai (gowes) sejauh 2,9 Km ini, merupakan acara pendamping dari beragam rangkaian acara yang telah dilaksanakan pada gelaran HUT APEKSI ke-22 tahun yang diawali dengan pengibaran bendera start Gowes oleh Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Bima Arya Sugiarto (Walikota Bogor).

Selain giat sepeda santai para Walikota juga diajak berkunjung ke sentra UMKM Taman Bung Karno. Dalam Kunjungan di sentra UMKM itu Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Bima Arya Sugiarto, didampingi ibu Walikota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana dan Peserta APEKSI lainnya disajikan beragam kuliner khas tradisional dari berbagai daerah.

“Peserta APEKSI disajikan beragam kuliner khas tradisional dari berbagai daerah dan juga tersedia booth UMKM yang menyediakan berbagai hasil kerajinan khas daerah, seperti kain Tapis dari Lampung,” ucap Eva Dwiana. (Red)

JAKARTA, (TB) – Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia telah menyelenggarakan pertemuan Framework Working Group kedua (2nd FWG) di bawah Presidensi G20 Indonesia pada tanggal 24-25 Mei 2022 di Jakarta. Pembahasan dalam pertemuan 2nd FWG ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan FWG pertama yang diselenggarakan pada bulan Januari 2022 dan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral kedua (2nd FMCBG) yang dilaksanakan pada bulan April 2022 lalu.

Diskusi dalam pertemuan 2nd FWG fokus kepada situasi ekonomi global terkini serta area prioritas Presidensi yakni dampak makro ekonomi dari perubahan iklim dan scarring effect. Pada hari pertama, para delegasi mendiskusikan outlook terkini dan berbagai risiko ekonomi global yang terus meningkat, terutama yang dipicu oleh perang di Ukraina, tekanan inflasi global yang tinggi dan persisten, serta dampak dari pengetatan kebijakan moneter di banyak negara.

Salah satu pandangan yang banyak mengemuka adalah perlunya kewaspadaan dunia terhadap ancaman ketahanan pangan dan energi yang berpotensi menghambat pemulihan ekonomi dan menekan kesejahteraan bagi berbagai negara. Dalam kaitan ini, para anggota menyadari perlunya koordinasi global yang berkelanjutan guna mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

Sementara pada hari kedua pertemuan, isu utama yang menjadi pokok bahasan adalah dampak perubahan iklim terhadap makro ekonomi dan upaya memitigasinya. Kepala Pusat Regional dan Bilateral, Kementerian Keuangan, Nella Sri Hendriyetty, yang bertindak sebagai Co-chair Presidency memandang perlunya aksi kolektif dari para negara anggota untuk memitigasi perubahan iklim dengan tetap memperhatikan kondisi spesifik masing-masing negara.

Dalam kesempatan tersebut, Presidensi Indonesia memaparkan temuan awal hasil survei mengenai exit strategy and scarring effect to support recovery, yang ditujukan bagi negara anggota G20. Salah satu temuan yang disampaikan adalah adanya rencana negara-negara anggota untuk menghentikan secara bertahap dukungan kebijakan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, termasuk stimulus perpajakan. Beberapa faktor yang dipertimbangkan untuk melaksanakan strategi tersebut antara lain adalah membaiknya situasi pandemi, pemulihan ekonomi, produktivitas yang mulai meningkat, adanya kenaikan pendapatan, dan perbaikan kondisi pasar tenaga kerja.

Hasil pertemuan 2nd FWG tersebut akan menjadi salah satu bahan masukan dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ketiga (3rd FMCBG) yang akan diselenggarakan pada bulan Juli mendatang.

Sebagai informasi, pertemuan tersebut dilakukan dalam format hybrid dan dihadiri oleh seluruh anggota G20, negara undangan (invitees), serta organisasi internasional, seperti International Monetary Fund (IMF), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), World Trade Organization (WTO), World Bank, dan Bank for International Settlement (BIS). Dalam pertemuan tersebut, juga hadir beberapa pembicara eksternal dari kalangan akademisi dan pelaku pasar yang turut memberikan beragam perspektif atas isu yang menjadi fokus pembahasan. (Red)

JAKARTA, (TB) – KPK terus mengusut dugaan adanya kongkalikong pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat, Hendra Nur Rahmatullah Karwita (HNRK) dengan tiga anak buah Bupati Bogor Non Aktif Ade Yasin, yakni Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah (IA) dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik (RT), Terkait pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021.

Selain itu diduga ada juga kongkalikong terkait pengurusan laporan keuangan janggal beberapa proyek di Dinas PUPR Kabupaten Bogor yang ikut ditelusuri penyidik KPK lewat saksi pegawai honorer BPK Perwakilan Jawa Barat, M Wijaksana alias Iman dan seorang Sopir, Tantan Septian.

“KPK terus mendalami kepada dua saksi tersebut terkait dengan dugaan adanya beberapa pertemuaan tersangka HNRK dengan tersangka IA dan tersangka RT untuk menerima sejumlah uang sebagai dana operasional Tim Auditor BPK Perwakilan Jabar,” sebut Ali Fikri.

Tersangka dugaan kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) Bupati Bogor nonaktif, Ade Yasin, demi mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diduga telah “memalak” sejumlah pengusaha atau kontraktor yang mengerjakan proyek di Kabupaten Bogor, untuk menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat. Hal tersebut terkuak berdasarkan pendalaman yang dilakukan KPK dari pemeriksaan ke empat orang saksi, yakni Sekretaris KONI Kabupaten Bogor, Rieke Iskandar alias Akew, Direktur Utama PT Kemang Bangun Persada, Sunaryo, Direktur PT Sabrina Jaya Abadi, Sabri Amirudin dan seorang wiraswasta yakni Krisna Candra Januari alias Kris pada, Jumat 20 Mei 2022 lalu.

“Keempat saksi didalami pengetahuannya terkait dengan dugaan perintah dari tersangka AY untuk mengumpulkan sejumlah uang dari beberapa kontraktor yang mengerjakan proyek di Pemkab Bogor,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara (Plt. Jubir) KPK, Ali Fikri, melalui keterangan tertulis Senin 23 Mei 2022.

Lanjut Ali Fikri, KPK memastikan permintaan uang kepada kontraktor yang dilakukan Ade Yasin bakal diproses sesuai aturan yang berlaku, tegasnya.

Diketahui sebelumnya Bupati Bogor non aktif, Ade Yasin berikut 11 orang lainnya diciduk KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di kawasan puncak bogor beberapa waktu lalu terkait dugaan kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021.

Dari 12 orang yang ditangkap tersebut, KPK telah menetapkan delapan tersangka yakni, Bupati Bogor, Ade Yasin, Sekretaris Dinas (Sekdis) PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam (MA), Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah (IA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik (RT). Mereka ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Sedangkan empat tersangka penerima suap, mereka pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat. Masing-masing, Anthon Merdiansyah (ATM), Arko Mulawan (AM), Hendra Nur Rahmatullah Karwita (HNRK), dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah (GGTR). (Red)

JAKARTA, (TB) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong pemerintah pusat dan daerah segera menggenjot belanja untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi.

Realisasi belanja negara hingga akhir Maret 2022 tercatat sebesar Rp490,6 triliun atau 18,1 persen dari pagu APBN 2022, terkontraksi 6,2 persen (yoy). Adapun realisasi belanja barang menurun seiring meredanya hantaman pandemi Covid-19. Sementara itu, belanja modal 2022 difokuskan untuk menyelesaikan proyek infrastruktur prioritas agar bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Di sisi lain, Pemerintah juga akan terus mengantisipasi peningkatan belanja subsidi dan kompensasi sebagai dampak kenaikan harga komoditas.

“APBN hadir dalam bentuk melindungi masyarakat, baik dalam bentuk bansos atau belanja subsidi dan kompensasi yang memang akan mengalami kenaikan cukup tajam, tapi kinerja APBN tetap atau mulai terlihat menuju ke dalam tren penyehatan,” ungkap Menkeu dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi April 2022, Rabu (20/04).

Selain untuk mendongkrak kegiatan ekonomi masyarakat, APBN juga menjadi bantalan sosial atau shock absorber yang melindungi masyarakat dari tekanan lonjakan harga-harga komoditas dunia. Realisasi belanja subsidi sampai dengan Maret 2022 mencapai Rp38,51 triliun atau meningkat 80,10 persen (yoy).

Realisasi belanja subsidi tersebut meliputi subsidi energi sebesar Rp32,52 triliun dan realisasi subsidi nonenergi sebesar Rp5,99 triliun. Peningkatan subsidi energi dipengaruhi oleh kenaikan volume BBM dan LPG seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat serta dampak kenaikan harga komoditas. Sementara penyaluran subsidi nonenergi terutama digunakan untuk penyaluran pupuk bersubsidi yang mencapai 2,2 juta ton, serta pemberian subsidi bunga KUR kepada 2,1 juta debitur.

Pemerintah juga terus mempercepat realisasi program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengakselerasi pemulihan ekonomi. Program PC-PEN 2022 dialokasikan sebesar Rp455,62 triliun.

Program tersebut telah digunakan untuk penanganan kesehatan, seperti klaim dan insentif nakes, klaim pasien, dan dana desa untuk penanganan Covid-19. Lalu untuk perlindungan masyarakat antara lain melalui Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, dan kartu pra kerja. Serta untuk penguatan pemulihan ekonomi baik melalui pariwisata, Information and Communication Technology (ICT), dukungan UMKM dan insentif perpajakan.

“Jadi pada saat guncangan tahun 2022 ini bergeser dari pandemi kepada guncangan yang mengancam sisi daya beli, terutama kelompok rentan dan menekan secara sosial, APBN juga hadir melindungi masyarakat melalui berbagai belanja sosial ini,” pungkas Menkeu. (Red)

KAB.BANDUNG, (TB) – Kementrian  Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bekerjasama dengan PTPN VIII melakukan pasar murah yg diselenggarakan di halaman GBS Soreang Kabupaten Bandung,  Sabtu (24/4/2022).

Erik Tohir mentri BUMN dalam kesempatan tersebut menyampaikan, operasi pasar murah ini merupakan komitmen pemerintah dalam hal ini BUMN bekerjasama dengan PTPN VIII untuk membantu menyelesaikan permasalahan kenaikan minyak goreng

Tentu bukan sesuatu yang masif, tetapi kita lakukan di setiap titik. Karena kita juga tidak mau berkerumunan yang terlalu panjang, tapi rakyat dapat mendapatkan akses harga yang baik tentu lebih murah dari harga pasaran,  tutur Erik.

Ia juga menyampaikan,  Alhamdulillah Bapak Presiden Joko Widodo telah menyetop expor Minyak goreng.

“Tentu ini bagaimana bapak  presiden meyakini itu penting sekali untuk keseimbangan pasar”, imbuh  Erik Tohir

Memang kita ketahui harga kelapa sawit sedang melonjak. Tidak lain kalau kita melihat tidak keseimbangan pasar, termasuk negara lain kesulitan minyak hayati. Tapi kita hadir ditengah – tengah masyarakat untuk mengatasinya. tutup Erik. (Kurniawan)

JAKARTA, (TB) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Sentral Negara G20 telah selesai melaksanakan pertemuan kedua IMF-World Bank Group (WBG) 2022 dan 2nd Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) di Washington D.C., Amerika Serikat.

Sebagai pemegang Presidensi G20 saat ini, Indonesia membuka dialog untuk meraih konsensus dalam isu-isu penting yang memengaruhi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapainya, Indonesia mengadopsi sejumlah prosedur yang telah disepakati sejak presidensi-presidensi sebelumnya, di antaranya memiliki kewajiban untuk mengundang seluruh anggota G20 ke dalam pertemuan dan mengawal diskusi secara efektif demi mencari solusi yang melibatkan suara semua anggota.

Melalui keterangan resminya, Menkeu mengatakan Indonesia telah menerima dukungan penuh dari anggota untuk bekerja sama mengatasi tantangan global, sembari tetap mengusung agenda utama Presidensi Indonesia, Recover Together, Recover Stronger.

Menanggapi kondisi ekonomi global terkini, anggota G20 menyampaikan kekhawatiran tentang tekanan inflasi yang lebih luas dan persisten. Kondisi ini akan menyebabkan beberapa bank sentral menaikkan kebijakan suku bunga mereka yang pada gilirannya akan mengakibatkan pengetatan likuiditas global yang lebih cepat dari perkiraan.

G20 menyatakan pentingnya memenuhi komitmen pada bulan Februari mengenai strategi keluar yang terkalibrasi, terencana, dan dikomunikasikan dengan baik untuk mendukung pemulihan dan mengurangi potensi limpahan atau spillover.

“Peran G20 semakin penting dengan membawa kebijakan ke dalam ranah dunia. Setiap negara tidak lagi hanya berfokus pada dampak kebijakan secara domestik di negaranya, namun lebih luas terhadap proses pemulihan di negara lainnya. Dengan demikian, proses normalisasi kebijakan yang dilakukan secara well calibrated, well planned, dan well communicated oleh bank sentral menjadi semakin terfasilitasi terutama di kondisi saat ini,” kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. (Red)

JAKARTA, (TB) – Dalam pertemuan kedua IMF-World Bank Group (WBG) 2022 dan 2nd Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Sentral Negara G20 membahas beberapa agenda utama, salah satunya kesehatan global. Para anggota G20 menyepakati bahwa tindakan kolektif dan terkoordinasi untuk mengendalikan pandemi tetap menjadi prioritas.

Anggota G20 mencatat peningkatan angka Covid-19 di beberapa wilayah telah menghambat pertumbuhan, mendisrupsi rantai pasok, dan meningkatkan inflasi, serta memperlambat pemulihan global. Dalam hal ini, berdasarkan penilaian WHO dan World Bank, terdapat kesenjangan pembiayaan signifikan yang perlu ditangani.

Menkeu, dalam keterangan resminya, mengatakan G20 telah mencapai konsensus untuk mengatasi kesenjangan tersebut melalui pembentukan mekanisme keuangan baru yang didedikasikan untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan untuk kesiapsiagaan, pencegahan dan tindakan terhadap pandemi. Menurutnya, Dana Perantara Keuangan atau Financial Intermediary Fund (FIF) yang ditempatkan di World Bank adalah opsi paling efektif untuk mekanisme keuangan baru.

Untuk memulai proses pendirian FIF, Presidensi Indonesia perlu mengawal diskusi seputar isu tata kelola dan pengaturan operasional. Presidensi Indonesia menargetkan mekanisme keuangan baru tersebut dapat terselesaikan sebelum pertemuan tingkat Menteri Kesehatan G20 di bulan Juni mendatang. Hal tersebut akan menjadi salah satu manfaat nyata dari Presidensi G20 Indonesia, sesuai arahan Presiden Joko Widodo. (Red)

JAKARTA, (TB) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah merancang defisit APBN tahun 2023 pada kisaran Rp562,6 triliun hingga Rp596,7 triliun atau 2,81 – 2,95 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Ini artinya kita akan melaksanakan Undang-Undang 2 Tahun 2020 dimana defisit APBN tahun 2023 akan kembali dibawah 3 persen. Namun pada saat yang sama, APBN akan tetap mendukung pemulihan ekonomi dan juga terus mendukung program-program pembangunan nasional,” ujar Menkeu dalam keterangan pers usai Sidang Kabinet, Kamis (14/04).

Lebih rinci, Menkeu memaparkan pendapatan negara diperkirakan mencapai 11,28 persen hingga 11,76 persen dari PDB atau kisaran Rp2.255,5 triliun hingga Rp2.382,6 triliun. Sementara, belanja negara tahun depan didesain pada kisaran 14,09 persen hingga 14,71 persen dari PDB atau antara Rp2.818,1 triliun hingga Rp2.979,3 triliun.

“Belanja negara tersebut terdiri dari belanja pusat yaitu antara Rp2.017 triliun hingga Rp2.152 triliun, dan transfer ke daerah yang akan berkisar antara Rp800 triliun hingga Rp826 triliun,” kata Menkeu.

Di dalam mendesain APBN, Menkeu menjelaskan terdapat beberapa hal yang perlu untuk dipertimbangkan, seperti kenaikan inflasi dan pengetatan moneter. Hal ini berdampak pada sisi utang yang akan dikelola, baik tekanan dari sisi jumlah bunga utang maupun cicilan yang harus dibayar.

“Ini yang harus kita pertimbangkan sebagai bagian untuk mendesain APBN 2023 kembali menuju pada defisit di bawah 3 persen yaitu agar jumlah kebutuhan untuk menerbitkan surat utang bisa diturunkan secara bertahap namun tetap berhati-hati,” ujar Menkeu.

Dari sisi fiskal, APBN akan melakukan reformasi di bidang pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan dengan membangun pembiayaan yang makin inovatif.

“Oleh karena itu untuk APBN tahun 2023, kita masih akan terus mengkalibrasikan dan mempertajam pada perhitungan untuk belanja, baik pusat maupun ke transfer ke daerah, dan juga estimasi penerimaan negara,” ujar Menkeu. (Red)

JAKARTA, (TB) – Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah membekukan kegiatan usaha Pialang Berjangka atas nama PT. Rifan Financindo Berjangka, berdasarkan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01Tahun 2022.

Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut dilakukan karena PT Rifan Financindo Berjangka tidak melakukan langkah-langkah perbaikan atas pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali berturut -turut.

Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan Bappebti, PT Rifan Financindo Berjangka dalam proses penerimaan Nasabah dan proses pelaksanaan transaksi tidak sesuai dengan prosedur, dan Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan tidak menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan dalam hal memastikan kegiatan operasional PT Rifan Financindo Berjangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, sertaPT Rifan Financindo Berjangka tidak dapat mempertahankan reputasi bisnis dengan banyaknya jumlah pengaduan Nasabah.

Pembekuan kegiatan usaha terhadap PT. Rifan Financindo Berjangka tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab perusahaan terhadap tuntutan Nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi Nasabah.Dengan dibekukan kegiatan usaha PT. Rifan Financindo Berjangka, maka Bappebti juga membekukan semua izin Wakil Pialang Berjangka pada PT. Rifan Financindo Berjangka. (Red)