BOGOR, (TB) – Desa Karang Asem Timur  Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, menggelar rapat Musdesus menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang pembentukan Koperasi Merah Putih Desa yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa, Kamis 08/05.

Koperasi Merah Putih yang merupakan Program Nasional ini adalah  sebuah inisiatif besar untuk membentuk koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia.

” Ini adalah Program Pemerintah Pusat (Presiden Prabowo Subianto) yang bertujuan sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong dan kekeluargaan.” Ungkap Kades Karang Asem Timur Sony Priyanto,SE.

Lanjut Sony, Program Koperasi Merah Putih ini sudah diumumkan pada 3 Maret 2025 lalu dan rencananya akan resmi diluncurkan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional.

“Alhamdulillah untuk Desa Karang Asem Timur, untuk Koperasi Merah Putih telah terbentuk beserta pengurus koperasinya,” ucap Sony.

Lebih lanjut, Kades Sony berharap dengan berdirinya Koperasi Merah Putih Desa ini, bisa menjadi solusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta menciptakan peluang lapangan kerja melalui optimalisasi potensi lokal secara mandiri,cetus Sony.

Untuk diketahui, Program Koperasi Merah Putih ini dirancang untuk menjadi pilar ketahanan ekonomi desa melalui pengelolaan unit usaha seperti gerai sembako, apotek desa, klinik, unit simpan pinjam, cold storage, hingga logistik distribusi. Koperasi ini akan dikelola oleh masyarakat desa dan didukung penuh oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta perbankan milik negara.

Tujuan utama Koperasi Merah Putih adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memperkuat ketahanan pangan, menekan inflasi, serta memperluas inklusi keuangan. Dana awal untuk operasional koperasi bisa bersumber dari APBN, APBD, dana desa, dan pinjaman Himbara hingga Rp5 miliar per koperasi.

Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan ditunjuk sebagai pelaksana utama program ini. Mereka bekerja sama dengan para kepala desa untuk memastikan pembentukan koperasi berlangsung di seluruh desa dan kelurahan yang tersebar di 34 provinsi. Pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 koperasi aktif yang dapat menopang kebutuhan dasar masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Meski didukung secara nasional, program ini tidak lepas dari tantangan. Sejumlah kepala desa menyampaikan kekhawatiran terkait kesiapan sumber daya manusia dan akses permodalan. Mereka berharap adanya pelatihan teknis dan kejelasan mekanisme pelaksanaan dari pemerintah pusat.

Masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut atau mendaftarkan koperasi desanya dapat mengakses situs resmi merahputih.kop.id. (san).

BOGOR, (TB) – Kepala Desa Kalongliud, Kecamatan Nanggung
Jani Nurjaman berharap agar warganya tidak lagi ketergantungan terhadap Bank Keliling dan rentenir setelah Koperasi Merah Putih di desanya resmi dibentuk.

Melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), kata Jani, merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Dibentuknya Koperasi Merah Putih ini untuk membangun perekonomian desa melalui kebersamaan dan kemandirian. Ini langkah awal kita agar potensi desa bisa dikelola secara profesional,” ucap Dedengkot Apdesi Kecamatan Nanggung ini seusai acara, Rabu (7/5/2025).

Dia menjelaskan, telah disepakati struktural awal terdiri dari lima orang pengurus dan tiga orang pengawas. Selain itu, ditetapkan pula nilai simpanan pokok dan simpanan wajib bagi para anggota.

Jani menyampaikan koperasi ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus membuka peluang kerja melalui pengelolaan potensi lokal secara mandiri.

“Dengan adanya koperasi ini, semoga warga tidak lagi bergantung pada bank keliling atau rentenir,” kata dia.

“Kami ingin koperasi ini membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalongliud,” katanya.

Dalam acara tersebut hadir pula
perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), RT, RW, Kader PKK, LPM, Karang Taruna, Kelompok Tani, unsur Muspika, hingga perwakilan Dinas Koperasi Kabupaten Bogor. (Deri)

BOGOR, (TB) – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Ferry Roveo Checanova, S.I.P, meminta Bupati Bogor untuk mengkaji ulang moratorium yang diberikan kepada Alfamart dan Indomaret.

Menurut Vio, sapaan akrab Ketua Komisi II, selain mengkaji ulang Moratorium tersebut, Alfamart dan Indomaret harus mengakomodir produk UMKM Kabupaten Bogor.

“Alfamart dan Indomaret inikan merupakan jaringan minimarket waralaba yang dimiliki perusahaan swasta besar yang tersebar hampir di seluruh Indonesia, jadi sudah sepantasnya moratorium itu dikaji ulang dan mengakomodir produk UMKM lokal,” ujar Vio saat ditemui dikediamannya, di komplek Ciluer Permai, Kecamatan Sukaraja pada Sabtu, 5 April 2025.

Vio melanjutkan, mengingat kedua retail ini dimiliki perusahaan swasta besar seperti, PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) dan PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) yang merupakan anak  perusahaan Salim Grup sudah semestinya taat pajak.

“Intinya, Alfamart dan Indomaret harus taat pajak, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor, baik itu terkait izin Billboard, Ruang Milik Jalan (Rumija) dan PBG nya sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” pungkas Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Ferry Roveo Checanova, S.I.P.

Dikutip dari berbagai sumber, Moratorium secara umum berarti penangguhan atau penundaan resmi atas suatu kegiatan atau kewajiban selama jangka waktu tertentu.

Berikut adalah penjelasan lebih rinci:

Definisi:

Moratorium berasal dari bahasa Latin “morari” yang berarti menunda. Dalam konteks hukum, moratorium adalah otorisasi legal untuk menunda pembayaran utang atau kewajiban tertentu selama batas waktu yang ditentukan.

Tujuan:

Moratorium seringkali digunakan untuk mencegah krisis keuangan atau memberikan kelonggaran kepada pihak yang memiliki kewajiban. (**)

JAKARTA, (TB) – BRILink, merupakan sebuah inovasi transaksi perbankan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), telah menjadi solusi bagi masyarakat desa untuk mendapatkan akses perbankan yang lebih mudah dan cepat.

BRI link dirancang khusus untuk membantu mereka yang tinggal di daerah terpencil, di mana keberadaan kantor cabang bank dan ATM sangat terbatas.

Dampak positif dari kehadiran BRILink sangat dirasakan oleh warga Radio Dalam Jakarta Selatan. Contohnya, Tyo, seorang warga Radio Dalam Jakarta Selatan, mengungkapkan bahwa ia sering menggunakan layanan BRILink untuk berbagai transaksi.

Transaksi apapun bisa dilakukan di Agen Brilink, sehingga adanya Agen Brilink ini sangat membantu masyarakat terkhusus nasabah yang ingin melakukan transaksi. Contohnya seperti ibu Lindawati pemilik usaha Agen Pulsa dan accesoris sekaligus menjadi agen brilink mitra BRI KC Radio Dalam ini menjadi pilihan nasabah yang ingin melakukan transaksi.

Ibu Lindawati, menjadi ibu rumah tangga bukan berarti tidak bisa memperoleh penghasilan tambahan, karena ada banyak jalan bagi ibu rumah tangga untuk bisa menghasilkan pundi-pundi keuangan untuk keluarga, salah satunya dengan menjadi agen brilink.

Kini ibu Lindawati memutuskan untuk menjadi agen Brilink dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) selain toko pulsa dan accesories. Sejak tujuh tahun lalu, ibu Lindawati mulai mendirikan AgenBRILink dengan nama YON CELL, dikawasan Radio Dalam Jakarta Selatan. Dengan berbekal konter pulsa dan accessories, Lindawati menambahkan lini usaha warung konter pulsa miliknya menjadi AgenBRILink. “Selain membantu tetangga yang mau transfer atau simpan uang di bank, AgenBRILink ini juga memberikan penghasilan kepada saya berupa komisi atau fee dari setiap transaksi,” kata Ibu Lindawati, kepada awak media.

Lindawati menambahkan, “Alhamdulillah omset dari BRILINK aja kurang lebih mendapatkan Rp 2.500.000 setiap bulan nya. “Kunci suksesnya adalah konsisten, buka setiap hari dan terus belajar memahami kebutuhan transaksi yang ada di wilayah tempat tinggal.” pungkasnya kepada awak media. Untuk info lebih detailnya, kunjungi website resmi www.bri.co.id/.

Pemimpin cabang Bank BRI Radio Dalam, Hendra Satya Darma mengatakan, Transaksi apapun bisa dilakukan di Agen Brilink, sehingga adanya Agen Brilink ini sangat membantu masyarakat terkhusus nasabah yang ingin melakukan transaksi.

Seperti agen brilink mitra BRI KC Radio Dalam ini menjadi pilihan nasabah yang ingin melakukan transaksi, pungkasnya kepada awak media. (**)

JAKARTA, (TB) – Pemerintah menetapkan kebijakan strategis untuk memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kop Des Merah Putih), yang akan dibangun di 70 ribu hingga 80 ribu desa di seluruh Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), menjelaskan bahwa koperasi ini akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, termasuk sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran hasil pertanian masyarakat.

“Satu yang diputuskan yaitu dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih, jadi disingkat Kop Des Merah Putih. Nah itu akan dibangun di 70 ribu desa,” ujar Zulhas dalam keterangan pers kepada awak media usai rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang di pimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 3 Maret 2025.

Menko Zulhas juga menyebut bahwa pemerintah akan mengoptimalkan dana desa yang telah ada untuk mendukung pendanaan program ini. Selain itu, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) juga akan berperan dalam pendanaan melalui skema cicilan selama tiga hingga lima tahun guna memastikan koperasi dapat beroperasi secara optimal sejak awal.

“Satu desa tadi diperkirakan akan mengeluarkan anggaran sampai 3 – 5 miliar rupiah. Kan kita ada dana desa 1 miliar per tahun, kalau 5 tahun kan berarti 5 miliar,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa dalam implementasinya, Kop Des Merah Putih akan dikembangkan melalui tiga pendekatan utama.

Ia juga menambahkan bahwa ada sekitar 64 ribu kelompok tani yang siap bermigrasi menjadi koperasi, sehingga sistem pertanian dan distribusi pangan di desa dapat terintegrasi dengan lebih baik.

“Jadi ada tiga model. Pertama, membangun koperasi baru. Kedua, merevitalisasi koperasi yang sudah ada. Ketiga, membangun dan mengembangkan,” ungkap Budi Arie.

Selain memperkuat ekonomi desa, koperasi ini juga diharapkan dapat memutus mata rantai distribusi barang yang selama ini merugikan produsen dan konsumen. “Supaya bisa lebih murah harga-harga di masyarakat,” tegasnya.

Dengan terbentuknya Kop Des Merah Putih, pemerintah berharap perekonomian desa semakin kuat, distribusi pangan lebih efisien, dan kesejahteraan masyarakat pedesaan meningkat. Program ini juga akan terus dikawal agar dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Setpres)

LAMPUNG SELATAN, (TB) -Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung (UNILA) yang tergabung dalam Tim KKN Desa Canggu, di bawah bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Munti Sarida, Ph.D., berhasil mengembangkan buket dari limbah kulit jagung di Desa Canggu, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan.

Berlatar belakang melimpahnya limbah pertanian kulit jagung, mahasiswa KKN UNILA mengolahnya menjadi buket berbasis kulit jagung yang inovatif dan bernilai jual.

Sosialisasi diadakan bersama warga desa dan dihadiri oleh Ibu Kepala Desa Mirna Aryana, Ibu Sekretaris Desa, anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta segenap perangkat desa yang turut berpartisipasi dalam acara tersebut.

Saphira Angelia, selaku penanggung jawab program kerja, menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan peluang usaha kepada ibu rumah tangga dan petani dalam memanfaatkan limbah kulit jagung menjadi barang yang bermanfaat dan bernilai ekonomis.

” Ibu rumah tangga dan petani dapat mengolah limbah ini menjadi produk kreatif yang bisa dijual, sehingga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat desa,” ujarnya.

Ibu Kepala Desa Mirna Aryana menyampaikan apresiasinya kepada Tim KKN Canggu UNILA karena telah menghadirkan kegiatan yang dapat menjadi peluang usaha bagi ibu rumah tangga dalam memanfaatkan limbah sekaligus mengisi waktu luang dengan kegiatan produktif.

DPL Munti Sarida, Ph.D. juga menyatakan harapannya agar inovasi ini dapat berkelanjutan dan menjadi bagian dari pengembangan ekonomi kreatif di desa.

Melalui sosialisasi praktik pemanfaatan limbah kulit jagung ini, Tim KKN Canggu UNILA berharap dapat mendorong terbentuknya usaha berbasis limbah pertanian yang mampu meningkatkan perekonomian Desa Canggu di masa yang akan datang. ( Oby )

BOGOR, (TB) – Wakil Menteri Energy dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot Tanjung, di dampingi Pangdam 3 Siliwangi Mayjen Dadang Arif Abdurrahman, Danrem 061 Suryakencana Brigjen Faisol, Dandim 0621 Letkol Infanteri Henggar Tri Wahono serta Pj Bupati Bogor Bachril Bakrie mengunjungi lokasi supplier gas melon terbesar di Bogor, stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Gadog Kecamatan Ciawi. Selasa 04 Februari 2025.

Dalam kunjungannya, Yuliot Tanjung menyampaikan bahwa, pasca berubahnya pengaturan rantai pasok penjualan elpiji bersubsidi telah terjadi rush atau panic buying di tengah masyarakat. Karena kata Dia, tidak dapat lagi membeli gas isi ulang di warung kelontong terdekat.

“Alhasil mereka mendatangi langsung pangkalan elpiji 3 kg dan terjadi antrian Panjang di hamper seluruh pangkalan elpiji 3 kg,”. ucapnya.

Untuk menghindari kembali terjadi nya Panic buying ditengah masyarakat dalam kebutuhan gas melon, Yuliot Tanjung memastikan bahwa stock gas di pastikan aman.

“Pedagang pengecer dan warung kelontong dapat Kembali menjual gas elpiji 3 kg dengan meningkatkan status menjadi sub pangkalan,” ujar Yuliot Tanjung.

Ditempat yang sama Yayan Sofyan, Kepala Operasional SPBE Gadog di bawah PT Mitra Harun Jasindo. Ia mengatakan, sub pangkalan dapat langsung mengisi ulang ke SPBE dengan harga yang sama dengan harga isi ulang dari Pangkalan.

“Pemangkasan rantai pasok juga di harapkan menurunkan harga jual di tingkat konsumen yang saat ini berkisar 19 ribu hingga 20 ribu rupiah per isi ulangnya ,” terang Yayan Sofyan.

Menurut nya, SPBE Gadog memproduksi isi ulang gas elpiji 3 kg terbesar di Bogo, sebanyak 50 hingga 60 ton per hari, dengan jangkauan melayani 2 wilayah. Kota dan Kabupaten Bogor .

“Naiknya status pedagang pengecer menjadi sub pangkalan memangkas rantai pasok penjualan gas elpiji 3 Kg .” tandasnya. (Wn)

BOGOR,  (TB) – Ratusan Warga Desa Karang Tengah Antri Cukup Panjang Demi Mendapatkan Gas LPG 3 Kilogram (kg). Babinkamtibmas Polsek Babakan Madang Desa Karang Tengah, Bripka Ujang Umaludin, terjun ke lapangan dalam melaksanakan monitoring dan dan pengecekan ketersediaan Gas LPG 3 Kg sekaligus memastikan penyalurannya berjalan tertib dan kondusif.

Bripka Ujang Umaludin melaporkan kegiatan monitoring dan pengecekan di Pangkalan Tabung Gas 3 kg di Kampung Landeuh Rt. 02/01 Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, pada 04 Februari 2025.

Sementara, Pemilik Pangkalan Gas LPG, Didin, menjelaskan telah tersedia sebanyak 200 tabung Gas LPG 3 kg yang telah di salurkan kepada warga masyarakat setempat. Untuk mendapatkan tabung Gas LPG 3 kg tersebut pun warga masyarakat harus antri agar penyaluran berjalan tertib dan situasi aman dan kondusif.

Salah seorang warga dari Kampung Gelewer Desa Karang Tengah, Nurlaila (36 tahun) yang ikut dalam antrian mengaku bersyukur bisa mendapatkan Gas LPG 3 kg meski harus bersabar dalam antrian cukup panjang. “Alhamdulillah saya kebagian gas buat keperluan memasak sehari-hari,” ujarnya.

Sekedar diketahui, pihak Kepolisian dari Polres Bogor pun akan terus melakukan Monitoring dan dan Pengecekan ketersediaan Gas LPG 3 Kg agar penyaluran berjalan tertib dan situasi aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Bogor. (Red)

JAKARTA, (TB) – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, terutama karena skema yang ada saat ini sudah berlangsung selama lebih dari 20 tahun tanpa perubahan signifikan. Bahlil pun menegaskan bahwa subsidi LPG yang mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.

“Diharapkan masyarakat mendapatkan harga dengan yang semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, ada di tingkat sampai tingkat masyarakat itu, dibeli sampai harga Rp25.000 per tabung. Tidak hanya itu, ada juga yang mengoplos. Ini kan sayang,” ujar Bahlil kepada awak media usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 4 Februari 2025.

Presiden Prabowo menginstruksikan reformasi subsidi LPG agar lebih tepat sasaran dan tidak lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Presiden Prabowo pun menegaskan bahwa penataan subsidi harus dilakukan agar tidak terjadi pemborosan anggaran dan kebocoran di tingkat distribusi. Sebagai solusi, pemerintah telah mengubah sistem distribusi LPG di tingkat pengecer dengan menaikkan status mereka menjadi sub pangkalan yang lebih mudah diawasi.

“Nah, dengan mereka menjadi sub pangkalan, maka kita akan menaruh fasilitas yang sama dengan di pangkalan. Supaya harganya bisa kita kontrol pakai IT. Itu maksudnya sebenarnya,” ungkap Bahlil.

Terkait kritik yang menyebut sosialisasi kebijakan ini kurang maksimal, Bahlil memastikan bahwa pemerintah terus melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha. Bahlil juga memastikan bahwa tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh sub pangkalan.

“Saya menyadari bahwa ini kan barang baru, pasti ada penyesuaian. Nanti sambil kita melihat perkembangan beberapa waktu ke depan, sudah pasti kita akan melakukan asistensi. Tapi penataan ini penting kami lakukan sebagai bentuk cinta kami kepada rakyat agar uang negara yang disubsidi itu betul-betul tepat sasaran,” ucap Bahlil.

Presiden Prabowo juga memberikan arahan agar tidak ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan LPG akibat perubahan sistem ini. Melalui reformasi distribusi LPG ini, pemerintah menargetkan efisiensi anggaran serta memastikan bahwa subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Tugas kami atas perintah Bapak Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua di tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata Bapak Presiden,” tutur Bahlil. (Red)

TANGSEL, (TB) – Warga di wilayah Kedaung, Kecamatan Pamulang, mengeluhkan kelangkaan gas elpiji ukuran 3 kg yang semakin sulit didapatkan. Hal ini terlihat jelas di salah satu agen gas yang terpantau oleh warga pada Minggu pagi, di mana ratusan orang mengantri dengan harapan dapat memperoleh gas elpiji untuk kebutuhan sehari-hari.

Salah seorang warga, Nanang, yang sudah mengantre sejak subuh, menyampaikan kekecewaannya. “Kami antri dari subuh sampai sekarang belum dapat, pak. Bagaimana ini? Tolong lah pemerintah pikirkan rakyat. Kami mau masak bagaimana?” ujarnya dengan nada resah, minggu 02/02/25

Nanang berharap agar pemerintah segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Ia juga mengungkapkan kekesalan terkait ketidakjelasan informasi terkait perubahan harga gas yang membuat warga kesulitan. “Kami berharap pemerintah bisa segera turun tangan. Kalau memang ada perubahan harga, tolong beri informasi lebih awal agar kami bisa bersiap,” tambahnya.

Selain Nanang, keluhan serupa juga disampaikan oleh Ibu Fat, seorang ibu rumah tangga yang ikut mengantri. “Di warung kecil kami tidak diperbolehkan menjual gas elpiji, tapi di agen, gas yang datang sangat terbatas. Kami sebagai warga juga kesulitan untuk memasak,” keluhnya.

Situasi serupa juga diungkapkan oleh salah seorang pedagang ayam goreng di Kedaung. “Kami berjualan dengan menggunakan gas elpiji. Sekarang gas di warung tidak ada, sedangkan di agen juga kosong. Bagaimana kami bisa berjualan dan menghidupi keluarga kami jika gas tidak tersedia?” ujar pedagang tersebut.

Warga setempat berharap agar masalah kelangkaan gas elpiji ini segera mendapat perhatian dari pemerintah dan pihak terkait, karena dampaknya sangat besar bagi kehidupan sehari-hari, terutama bagi pelaku usaha kecil dan rumah tangga.

” Rusdan “