BOGOR, (TB) -Pemerintah Daerah bagian dari kepanjangan tangan Pemerintah Pusat, Adapun Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten / Kota, Kecamatan bahkan sampai tingkat Desa /Kelurahan, secara hierarki semuanya saling berkaitan, Sebagaimana tugas dan pungsinya pihak Pemerintah salah satunya pembinaan disamping juga pengawasan

Penebangan pohon pada area garis Sepadan Jalan tanpa Legal Dokumen adalah bagian dari tindakan melawan hukum, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh oknum di wilayah Kecamatan Jasinga, padahal sudah jelas Rumija atau garis sepadan jalan adalah milik negara. Begitu juga tanaman, baik yang ditanam oleh pihak pemerintah atau tumbuh secara alami.

Hal ini dipaparkan Supriadi dari LSM SULUH (Solidaritas Untuk Lingkungan Hidup) ketika dimintai pendapatnya melalui WhatsApp, terkait penebangan pohon tanpa izin di jalur Jalan Nasional, sebagaimana yang viral pada pemberitaan sebelumnya di Media ini.

Menurutnya, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertamanan (DPKPP) Kabupaten Bogor, jangan beralasan seolah-olah bukan tanggung jawabnya atau kewenangannya, jadi ketika pihak Pemerintah Daerah sudah mengetahui entah darimana informasinya, seharusnya jangan hanya berpangku tangan. Karena penebangan pohon tanpa legal dokumen melanggar Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perda Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

“Dengan dasar itu pihak Instansi Pemerintah terkait segera lakukan tindakan sesuai Tupoksi, karena ketika pihak terkait tahu tetapi diam, maka sangatlah wajar jika kami menuding pihak instansi terkait terkesan tutup mata tutup telinga, selain mencurigai adanya Oknum pada Instansi terkait,” jelas Supriadi yang biasa disapa Fikly, Rabu 09/06/2021.

Tentunya, Fikly melanjutkan, meskipun penebangan pohon tersebut didukung legal dokumen bukan berarti bisa dengan seenaknya menghilangkan kayu dari pohon tersebut, karena penghilangan aset negara ( kayu ) itu harus juga didukung legal dokumen.

“Pihak Pemerintah Daerah, baik Pemkab, Kecamatan dan Desa, jangan bersikap cuek. Segera laporkan kepada yang berwenang secara hukum,” katanya.

Supriadi menambahkan, jika pihak Pemerintah Daerah (Kab. Bogor) tidak berani mengambil sikap tegas, maka kami (masyarakat-red) yang akan melaporkan dan tidak menutup kemungkinan akan menggugat pihak Pemerintah karena sudah lalai dalam perlindungan aset negara,” tegasnya.

“Pemerintah Kabupaten Bogor (DPKPP-Seksi Pertamanan) harus buktikan kepada publik jika memang sudah bertindak secara prosedural terkait penebangan pohon ilegal di jalur Nasional Jalan Raya Parungsapi, Jasinga. Karena ini penghilangan aset negara,” tandasnya. (Sto/And)

Bogor, (TB)– Hari Rabu, 09 Juni 2021, Pemerintah Desa Rabak, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, menyalurkan Dana Desa (DD) Tahap II, untuk alokasi Bulan Februari, bertempat di aula desa.

Sebanyak 200 Keluarga Penerima Manfaat (KPM ) menerima bantuan langsung tunai sebesar 300 ribu, dengan disaksikan Kepala Desa, Sekdes, Kasie Kesra, para RT, Babinsa, Babinkamtibmas, serta para tokoh masyarakat.

Desa Rabak memiliki luas sekitar 1.555.55. Ha, merupakan desa yang jumlah penduduk paling besar di Kecamatan Rumpin yaitu 14.592 jiwa dengan jumlah KK 3.374, yang terdiri dari 48 RT, 7 RW dan 5 Kepala Dusun (Kadus).

Pantauan media kegiatan ini berlangsung degan aman tertib dan kondusif dengan menjaga protokol kesehatan.
Kepala Desa Rabak, H. Wawan Nurwandi, berharap “dengan adanya BLT DD ini akan sangat bermanfaaat buat masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjelang hari Raya Idul Fitri” tegasnya mengakhiri. ( Hari )

Bogor, (TB) – Kepala Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Siti Masitoh, mengapresiasi program inovasi Bupati Bogor, Samisade (Satu Milliar Satu Desa).

Menurut Kades, dengan adanya program yang digagas oleh Bupati Bogor tersebut, Desa bisa membangun lagi, karena selama ini, dana desa diprioritaskan untuk penangan dan Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) diberikan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19, Ia juga mengatakan, bahwa pihaknya mengajukan kegiatan pengecoran jalan untuk Kp.Cinangka Rt.10 A dan Rt.10 B perbatasan Desa Cibitung Tengah dan Desa Tapos.

Kemudian, Tembok Penahan Tanah (TPT) dari Rt.19 sampai dengan Rt.20, pada program Bupati Bogor Samisade, ungkapnya. Kepada media Tugas Bangsa baru baru ini di ruang kerjanya.

Itoh menambahkan, meskipun kegiatan yang kita ajukan sebanyak dua titik itu dapatnya dipengajuan, namun kami bersyukur serta berterimakasih kepada Bupati Bogor yang telah mengucurkan dana bantuan tersebut, ucapnya.
Itoh menjelaskan bahwa, Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Tahap pertama Cibitung Tengah tidak hanya dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai, juga dialokasikan untuk pembangunan jalan Lingkungan (Jaling) dekat kediamannya yang hancur parah menghabiskan anggaran sebesar 51 juta.

Itoh memanfaatkan bantuan dana dari pemerintah pusat maupun provinsi untuk kesejahteraan masyarakat.Tidak heran jika Desa Cibitung Tengah ini mengalami perubahan yang signifikan.
“Alhamdulilah, sudah banyak pembangunan yang kita lakukan dengan anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah diantaranya, renovasiKantor Desa dari Bantuan Provinsi (Banprov), kemudian perlebaran jalan yang tadinya tidak bisa dilewati mobil sekarang sudah bisa, kita buat pengerasan sama pengecoran, rencananya kedepan kita mau membuat buat auning Kantor Desa.

Kalau tidak terbentur covid mungkin pembangunan jalan Desa sudah selesai.Kedepan yang kita prioritaskan bidang pembagunan infrastuktur jaling, kalau semua jalan di Desa bagus, maka akan memperlancar segala kegiatan roda perekonomian masyarakat.

Harapannya,”Kedepan mudah-mudahan Cibitung Tengah lebih maju dan berkembang”, tutup itoh sambil tersenyum. (Hari).

BOGOR, (TB) – Pemerintah Desa Ciarutuen Udik, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, menyalurkan BLT Dana Desa (DD) Tahap II, untuk alokasi Bulan Februari, bertempat di aula desa, Senin (07/06).

Sebanyak 153 Keluarga Penerima Manfaat (KPM ) menerima bantuan langsung tunai sebesar 300 ribu, dengan disaksikan Kepala Desa, Sekdes, Kasie Kesra, para RT, Babinsa, Babinkamtibmas, serta para tokoh masyarakat.

Kepala Desa Ciaruteun Udik, Sanusi Yasin mengatakan “saya selalu berusaha konsisten untuk membantu kebutuhan masyarakat pada saat dibutuhkan dan semoga Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) saat ini dapat membantu untuk kebutuhan masyarakat yang sebentar lagi menghadapi Hari Raya Idul Fitri” ungkapnya kepada Media Tugas Bangsa. (Hari)

PESAWARAN, (TB) – Permasalahan pertanahan di Kabupaten Pesawaran harus diselesaikan bersama masyarakat dengan cara santun dan halus.

Hal ini diungkapkan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) bersama ATR/BPN Pesawaran dan OPD terkait di Pesawaran, Rabu (9/6/2021).

Menurut Dendi, permasalahan pertanahan di Pesawaran sudah lama terjadi. Carut marut legalitas terkait kepemilikan lahan menjadi isu strategis di Pesawaran.

“Contohnya ada yang mengaku memiliki surat tanah dari jaman Belanda, ada yang dari tanah adat, saling klaim satu sama lain juga banyak terjadi,” ungkap Dendi.

Selain itu, permasalahan pertanahan di Pesawaran juga ditambah dengan strategisnya wilayah Pesawaran yang memiliki empat kawasan register.

“Jangan sampai disana menjadi bancakan dan lahan kegiatan ilegal oleh oknum yang tidak bertanggungjawab,” ungkap Dendi.

Oleh sebab itu,  untuk menyelesaikan permasalahan ini, harus dilakukan dengan pendekatan dengan persuafif.

Kemudian menginventarisir setiap permasalahan dan membuat legalitas sertifikat sesuai dengan undang – undang dan peraturan yang berlaku.

Dendi meyakini, apabila pertanahan di Pesawaran tidak ditata dengan baik maka tidak menutup kemungkinan sepuluh tahun kedepan akan muncul kembali masalah serupa.

“Kalau tidak ditata pertanahanya dalam waktu 10 tahun kedepan bisa hancur, rusak dan terjadi keributan di masyarakat,” kata Dendi.

Dendi berharap, melalui rakor ini menemui titik terang dalam permasalahan pertanahan di Bumi Andan Jejama.

Selain itu,  setelah rakor ini selesai OPD masing-masing membuat peta dan menginventarisir permasalahanan yang menjadi domainnya.

“Buat kajian setelah rakor ini, lakukan inventarisi permasalahan tanah sesuai dengan domain OPD masing-masing,” harap Dendi.

Sementara,  Kepala ATR/BPN Pesawaran, Darman Hutasoit mengatakan kegiatan Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria bertujuan untuk menata kembali struktrur ke agrarian pertanahan di Pesawaran.

“Meliputi dua hal yakni penataan aset dan penataan akses, ” ungkap Darman.

Diketahui,  dalam acara ini hadirpula Kepala Kanwil BPN/ATR Lampung diwakili oleh Kabid Penataan, Maria Irmina Dwi Sara, Sekda Pesawaran, Kesuma Dewangsa,  dan berbagai OPD Pesawaran.

( Oby )

Bogor,Tugas Bangsa.com,-

Pemerintah Desa Sukajaya,Kecamatan Tamansari,Kabupaten Bogor membantah adanya penahanan 9 bidang sertifikat yang menjadi kisruh baru-baru ini,pada kenyataannya pada 8 Juni 2021 telah menyerahkan sebanyak 9 Bidang sertifikat milik warga masyarakat yang tertunda sejak dilaksanakannya program PTSL Tahun 2018.

Menurut Kades Sukajaya Hayatuzen kepada Tugas Bangsa mengatakan, penyerahan sertifikat tersebut merupakan langkah pemerintahan Desa Sukajaya terkait dengan adanya sertifikat yang dinyatakannya tertunda yang harus diserahkan kepada masyarakat  pada saat itu melakukan pengurusannya,”ungkapnya.

Dikatakannya,sebetulnya terkait dengan program PTSL Tahun 2018 yang masih merupakan tanggung jawab pemerintahan Kades sebelum saya,adapun sejak saya memimpin Desa Sukajaya pada Tahun 2020, selaku Kepala Desa  tidak pernah tahu menahu terkait program PTSL tersebut dan belum pernah melakukan serah terima terkait program tersebut dengan kades sebelum saya,namun demikian kami selaku Kepala Desa tentunya bertanggung jawab atas segala sesuatu menyangkut keterkaitan dengan adanya berbagai hal menyangkut kebutuhan masyarakat bagaimana agar kami memberikan pelayanan secara prima yang menjadi prioritas utama khususnya bagi Desa Sukajaya,”tegasnya.

Ditambahkannya,sejak ada laporan ke pihak Kanit Polsek Tamansari oleh salah satu LSM bahwa pihak pemerintahan desa menahan sertifikat bahkan ada indikasi kerjasama atau kongkalikong yang dilansir oleh salah satu Media Online sama sekali tidak benar dan ini adalah suatu kekeliruan saja,yang harus di luruskan permasalahannya, ungkapnya.

“Dengan adanya permasalahan ini tentunya akan dijadikan hikmah dan kami selaku kepala Desa Sukajaya tidak memungut biaya kepada masyarakat khususnya yang saat ini kami berikan sertifikatnya sebanyak 9 bidang,bahkan Kanit Polsek Tamansari Nana Sujana sudah membeberkan terkait dengan adanya mis komunikasi tersebut,sehingga dengan adanya penahanan sertifikat itu perlu diluruskan,karena pihak kanit menyarankan agar sertifikat yang kami simpan bukan ditahan,akan tetapi menunggu apabila masih ada yang kami dapatkan dan kami serahkan agar tidak berdampak adanya diskriminasi,dan sudah kami tunggu sekian lama tidak ada penambahan dan akhirnya sesuai dengan kesepakatan Sertifikat PTSL kami berikan kepada yang berhak menerimannya yang di hadiri oleh Kanit Polsek Tamansari,Babinmas,serta unsur Pokmas termasuk awak media dari berbagai terbitan surat kabar dan online,”jelasnya.

Sementara menurut salah seorang warga yang menerima Sertifikat PTSL sangat berterima kasih atas diberikannya sertifikat tersebut,dan kami tidak di pungut biaya dalam pengambilannya,”pungkasnya. ( Didin)

BOGOR, (TB) – Bupati  Bogor Ade Yasin Memperingati  HJB Ke-539 Secara Virtual Dengan Seluruh Perangkat Daerah,  Kecamatan dan Desa di Kabupaten Bogor

Bupati Bogor berharap meskipun dilaksanakan secara terbatas dan virtual ditengah pandemi Covid-19, tidak menurunkan semangat untuk bangkit membangun dan memulihkan ekonomi Kabupaten Bogor. Dengan mengedepankan semangat solidaritas dan gotong royong untuk pembangunan Kabupaten Bogor agar terwujud Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban. Itu diungkapkan Bupati Bogor saat memperingati HJB ke-539 secara langsung di Audiotrium Setda, Kamis (3/6). Peringatan HJB dihadiri juga oleh Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan, Ketua DPRD Rudi Susmanto, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, dan Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bogor.

Peringatan HJB ini terasa bermakna dengan kehadiran masyarakat Kabupaten Bogor, baik secara langsung maupun virtual, sehingga meskipun berjarak namun tetap terasa dekat, sambung rasa, sambung hati,” ungkap Bupati.

Ade Yasin, juga berterima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bogor dalam Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Bogor ke-539.  Itu adalah bukti bahwa meskipun berjarak, pandemi tidak mampu memutus ikatan batin diantara Pemkab Bogor dengan seluruh masyarakat.

Kita tetap bersilaturahmi, bersatu dan bersaudara, dan bangkit bersama untuk memulihkan ekonomi dengan semangat kebersamaan dan gotong royong. Mohon maklum kegiatan ini masih kita lakukan terbatas dan sebagian ada yang virtual, ini semata-mata untuk menjaga kesehatan sehingga hari ini kita masih menikmati udara segar dan bisa melaksanakan tasyakuran HJB ke-539 terbatas di tengah pandemi Covid-19,” tuturnya.

Menurutnya, tahun ini merupakan tahun kedua kalinya peringatan HJB yang dirayakan di tengah pandemi Covid-19. Namun tentunya tidak mengurangi kebahagiaan dan rasa syukur karena di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, Kabupaten Bogor berhasil melewati berbagai krisis dan kini telah memasuki usianya yang ke-539 tahun.

Tahun kemarin kita tidak bisa laksanakan karena kasus Covid-19 di Kabupaten Bogor masih sangat tinggi, sehingga bisa kami laksanakan tahun ini, karena kasus Covid-19 di Kabupaten Bogor sudah melandai dibawah angka 50%. Ini berkat penanganan Covid-19 di Kabupaten Bogor yang dilakukan secara terpadu antara pemerintah pusat, provinsi, daerah sampai ke tingkat mikro, RT/RW, serta didukung oleh para profesional dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bogor,” tegas Ade Yasin.

Bupati Bogor juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) beserta jajarannya, Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor, kecamatan, kelurahan, desa, hingga tingkat RT/RW, para ASN, pelaku usaha, kalangan akademisi, organisasi masyarakat, para aktivis sosial, jurnalis dan media massa serta seluruh elemen masyarakat yang turut aktif dalam upaya penanganan Covid-19 dan dampaknya di Kabupaten Bogor.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor yang selama ini telah disiplin mengikuti berbagai aturan dan protokol kesehatan sehingga situasi di Kabupaten Bogor tetap kondusif dan terkendali,” imbuhnya.

Sementara menurut Kades Pasir Eurih,Kecamatan Tamansari Raup Obay kepada Media ini mengatakan,mudah- mudahan dengan semangat HJB Ke 539 dapat meningkatkan kinerja pemerintahan, sekaligus pelayanan secara prima kepada masyarakat,dan kami selaku pemerintahan tingkat desa sangat berterima kasih kepada Bupati Bogor yang sudah memberikan yang terbaik dalam hal program kegiatan peningkatan pembangunan di berbagai sektor,meskipun secara virtual hal ini tidak mengurangi semangat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kami selaku Kades,”,pungkasnya. (Didin)

BOGOR, (TB) – Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Kabupaten Bogor, melaksanakan acara Ngariung Pancakarsa, dengan kemasan diskusi di Sekretariat Pokja, Selasa (8/6/2021), bersama Kepala Desa Tarikolot – Wawan Kurniawan (WK), dan Kepala Desa Hambalang – Wawang Sudarwan.

Acara yang berlangsung dari jam 13.30 dan berakhir jam 16.00 itu dipandu oleh dewan pengawas Pokja,Putra Gara.

Dalam paparannya, WK menjelaskan bahwa menjalankan program Pancakarsa itu tidak gampang. Hal itu harus dipahami dulu oleh Kepala Desa, hingga RT dan RW.

“Bila hal itu sudah dipahami, maka program yang ada bisa dikolaborasi dengan semangat Pancakarsa,” terang WK.

WK juga menjelaskan, Pancakarsa di Tarikolat berjalan dengan program semangat Pancakarsa antara lain Bodas (Bogor Cerdas), dengan menyiapkan anggaran PKBM untuk warga yang kejar Paket B atau C.

“Untuk paket C, kita prioritaskan usia produktif dibawah 30 tahun,” kata WK lagi.

Sementara untuk karsa sehat, selain memanfaatkan bantuan pusat dan provinsi dengan program BPJS, Tarikolot juga menyiapkan sarana olah raga untuk warga.

Untuk karsa beradab, WK menyiapkan program desa santri, dimana dengan adanya 10 pondok pesantren dan 137 majlis taklim dan lebih dari 200 ustadz dan ustadzah, memberikan arti tersendiri terkait program Desa Santri.

“Bahkan kaitannya dengan Desa Santri, saya juga buat program Sawitri: Santri, Wisata dan Industri,” terzng WK.

Karsa maju dan karsa membangun juga dipaparkan WK guna menselaraskan program Pancakarsa di tingkat desa.

Sementara WS selaku Kades Hambalang lebih memfokuskan program pariwisata di desanya untuk meningkatkan tarap hidup dalam masyarakat.

“Hambalang memiliki pesona alam yang luar biasa indahnya, karena itulah program saya lebih terfokus pada sektor wisata,” ungkap WS.

Kendati demikian, terkait semangat membangun dengan program Pancakarsa tetap dijalankan WS, seperti perencanaan membangun studion mini untuk karsa sehat, karsa cerdas dengan tengah menyiapkan 5 PAUD.

“Bahkan dalam program desa, karsa cerdas juga kita tambah dengan tangkas. Jadi cerdas dan tangkas,” terang WS.

Seperti yang kita tahu, Pancakarsa adalah program Bupati Bogor Ade Yasin dan Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan. Program tersebut berkeinginan membangun Bogor yang bukan hanya maju, tetapi juga berkeadaban.

Acara yang juga ada sesi tanya jawab tersebut mampu melihat program Pemerintah Kabupaten Bogor berjalan dari tingkat desa. Karena seperti yang kita tahu, garda terdepan pembangunan bangsa adalah desa.

“Oleh karena itu sudah saatnya semangat Pancakarsa ini bukan lagi membangun desa, tetapi semangat Pancakarsa kita jadikan desa membangun,” terang WK.

Sementara fokus WS di sektor pariwisata untuk desa Hambalang bukan tanpa alasan, tetapi juga amanah Bupati Ade Yasin yang jadi pegangan.

“Apa potensi yang ada di desa, cobalah digali dan dikembangkan. Karena Hambalang memang memiliki fanorama alam yang indah, maka sektor wisatalah yang kami kembangkan,” ujar WS memberi alasan. (Samsul/Sto)

MESUJI, (TB) – Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bersama Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusar) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia Mesuji menggelar kegiatan workshop kehumasan bagi seluruh OPD, bertempat dilantai tiga gedung Pemda setempat, Selasa, 8 Juni 2021.

Hadir sebagai narasumber dari Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang IKP, Transformasi Digital dan Hubungan antar Lembaga Dra. Rosalita Niken Widiastuti, M, Si., Wakil Ketua Bidang Pendidikan Provinsi Lampung Wirahadikusuma, S.P., dan bergerak sebagai Moderator Agung Subandara, S. P., Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Mesuji.

Pada penyampaian virtyalnya, Wira menyamapaikan bahwa fungsi humas dalam organisasi bukan sekadar membangun reputasi atau nama baik organisasi. Melainkan membantu organisasi lebih dipercaya dan mampu mencapai tujuan organisasi itu sendiri.

“Humas dituntut untuk dapat membuat konten yang menarik, sehingga dapat memberikan gambaran bahwa Mesuji tempat yang layak untuk berinvestasi,” ungkap Wira.

Tambahnya, “Seperti pers, humas harus bisa menulis dengan baik dan benar. Kaidah penulisan berprinsip pada 5 W (what, who, where, where, why) dan 1H (how). Kali ini saya tambahkan 1 S, yakni safety atau aman dalam penulisan, untuk memastikan tulisannya tidak menimbulkan masalah dikemudian hari,” sampainya.

Sementara, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Mesuji Agung Subandara mengatakan, kegiatan tersebut hasil kerjasama dengan Dinas Kominfo Mesuji dan PWI Mesuji.

“Workshop ini menjadi implentasi arahan Presiden RI Joko Widodo terkait literasi digital nasional. Presiden menginginkan media sosial dan informasi digital dibanjiri dengan konten-konten yang positif,” tandasnya. (Irwansyah)