MESUJI, (TB) – Kapolres AKBP Alim mengatakan, serangkaian kegiatan menyambut Hari Bhayangkara Ke-75 telah dilaksanakan pihaknya seperti bakti sosial pembagian sembako, donor darah, serta vaksinasi massal.

“Berbagai kegiatan kami laksanakan seperti vaksinasi massal, bakti sosial donor darah, dan pembagian sembako kepada masyarakat yang membutuhkan dimasa pandemi covid-19. Puncak acaranya 1 Juli 2021 upacara virtual, Semoga kedepannya Polri makin dicintai masyarakat,”Jelas AKBP Alim, Kamis, 01/07/2021.

Kemudian, AKBP Alim menuturkan kegiatan vaksinasi massal berjalan dengan lancar dan antusias masyarakat Kabupaten Mesuji sangat tinggi. Sesuai arahan Kapolri pihaknya telah membuka gerai vaksin presisi di lima titik diantaranya, Balai Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang, Puskesmas Bukoposo Kecamatan Way Serdang, Aula Kecamatan Tanjung Raya di Desa Brabasan, Pasar KTM Mesuji Timur.

“Pelaksanaan vaksinasi telah dilaksanakan digerai presisi vaksin dengan jumlah 2.200 Dosis Vaksin, pihaknya menghimbau kepada masyarakat yang belum mendapatkan vaksin untuk segera datang agar mendapatkan pelayanan vaksinasi. Diharapkan dengan telah terlaksananya vaksinasi massal dapat menurunkan angka kasus positif covid-19 di Seluruh Indonesia,”Ungkapnya.

Setelah dilakukan Upacara secara Virtual, langsung dilanjutkan dengan perayaan syukuran Hut Bhayangkara Ke-75 pemotongan nasi tumpeng dengan jumlah yang dibatasi dan menerapkan Prokes.

Dalam acara tersebut, dihadiri Wakil Bupati Mesuji Hj. Haryati Candralela, Kejaksaan Menggala, Dandim 0426 Tulang Bawang, PJU Polres Mesuji.

Selain itu, Dalam Hut Bhayangkara Ke-75 ini, puluhan karangan bunga juga membanjiri Halaman Mapolres Mesuji, adapun ucapan dalam bentuk karangan bunga di dapat dari Bupati Mesuji H. Saply TH, Wakil Bupati Mesuji Hj. Haryati Candralela, Dandim 0426 Tulang Bawang Letkol Kav. Sunarto, Sekda Kab. Mesuji Syamsudin, Kadis PP dan KB Kabupten Mesuji Herawati, Kepala Bapenda M. Rois Mandala, Plt. Ka. Dinsos Amat Rofii, Kepala BPKAD Olpin Putra, Kepala Dinas Koperindag Elvita Krisnawati, Kepala Disdukcapil Mursalin, Kepala Bapelitbangda Aby Rosid Istomi, Kepala Disnakertrans Najmul Fikri, Kepala Dinas Kesehatan Yanuar Fitrian, Kepala Dinas Kesbangpol Basis Sabki,Dinas Ketahanan Pangan,Dinas Kehutanan Prov. Lampung UPTD KPH Sungai Buaya.

Lalu, Dinas PMD Kab. Mesuji , Dinas Perkim Kab. Mesuji , Dinas Kepemudaan, Olaharaga Dan Pariwisata Kab. Mesuji, Dinas Kehutanan Kab. Mesuji, Komisi Pemilihan Umum Kab. Mesuji , Forum Camat Kab. Mesuji, Forum Kabag Sekretariat Daerah Kab. Mesuji, SPBU 24.345 Mesuji,SPBU 23.346 Brabasan, PT. SPM Lambang Jaya, PT. BSMI / LIP, PT. Prima Alumga, PT. SIP Sungai Buaya Mesuji Estate ,DPC PPP Kab. Mesuji,Bank BRI Mesuji , Bank BNI Mesuji , CV. Lapak Jaya Mulya,Yayasan Telaga Sunah Tulang Bawang,Jaya Abadi Mesuji, PWRI kab. Mesuji , Holdy Pakpahan, dan Club CBCL Chapter Mesuji,, (irwansyah)

BOGOR,Tugasbangsa.com|| – Warga Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok.Mengapresiasi dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) yang mana warga sangat berterimakasih atas program ini. karena selain dari itu program ini juga sangat membantu untuk pembuatan sertivikat untuk warga yang tidak mampu.

Ahmad Soma selaku Lurah Ratu Jaya saat dikonfirmasi di ruangannya mengatakan.”Iya betul kami mendapatkan program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).Tapi kalo emang mau jelasnya lagi ke pak pandu, dia selaku pokja PTSL kami pun tidak menutupi emang bener ada nya biaya 500rb.tapi,kalo sebesar 1.000.000 / 1.500.000. Itu mah HOAX teh.” Jelas Ahmad Soma.

Pasalnya, Salah seorang warga yang enggan disebutkan nama nya mengungkapkan kepada Lensahukum Kamis (01/07/2021) bahwa pihak kelurahan memberikan biaya PTSL kepada warga sebesar Rp150 rb sampai dengan 500 ribu per bidang tanah, husunya yang belum mempunyai Akte jual beli (AJB).Seperti dasar SPPT,Girik,ya saya peribadi sih tidak keberatan, ” Terangnya.

“ Saya juga paham berapa biaya untuk pengurusan PTSL, dan sudah ditetapkan hanya sebesar Rp150 ribu berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, ” Ujar, kepada wartawan, Kamis (01/07/2021).

Pandu sendiri selaku Ketua Pokmas saat dikonfirmasi oleh awak media Kamis (01/07/2021) Sore di Halaman kantor kelurahan, ia pun menjelaskan, betul Bu, jadi anggaran yang Rp500 ribu itu untuk biaya operasional. Menurutnya, memang berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri cuma dianggarkan sebesar Rp150 ribu.

“ Dengan anggaran itu juga kita menutupi berkas-berkas semacam materai 10 ribu, ” Ucap Pandu

” Tapi semua itu bermusyawarah dengan para seluruh ketua RW/RT beserta beberapa tokoh masyarakat ikut hadir dalam musyawarah tersebut dan juga ada kesepakatan dengan tarif PTSL tersebut, sedangkan untuk biaya di luar itu kebijakan dari RW/RT, ” Jelasnya.

” Pihak kelurahan pun memberi kebijakan untuk warga nya bisa dengan secara di cicil, ” Tutup ia.

“Adapun salah satu media online yang memberitakan adanya pungutan PTSL di Kelurahan Ratu Jaya sebesar 1.000.000 / 1.500.000.”

Pandu sendiri pun selaku Ketua Pokmas saat dikonfirmasi ulang ia mengataka, “Itu tidak benar bu, kita sesuai dengan SKB 3 Menteri ko, kalau ada biaya tambahan itu bagi yang belum melunasi PPH dan BPHTB, itu kan wajib dibayar, jadi saya rasa wajar untuk biaya tambahan tersebut.” Terangnya

Reporter :(Ar)

Cibinong, (BERITASATOE.COM) – Pembangunan diduga peruntukannya untuk toko modern yang sedang di lakukan kegiatannya di wilayah Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong dikeluhkan warga sekitar.

Pasalnya pembangunan yang berdiri di jalan Raya Keradenan itu diduga tidak berijin.
Asep menuturkan saya tidak tahu pembangunan untuk apa saya juga belum tau, karna tidak ada papan Izin Mendirikan bangunannya (IMB), ucap Asep kepada wartawan, Minggu (27/06/).

Berdasarkan pantauan di lapangan dan dari informasi dari salah satu pekerja terkait pembangunan tersebut sudah memiliki ijin lengkap, “Untuk ijinnya sudah lengkap dan kumplit setau saya tutur salah satu pekerja /mandor yang enggan disebutkan identitasnya. Kemarin pun Lurah sudah tinjau lokasi kesini terkait pembangunan ini,” tuturnya.

Hal tersebut ternyata berbanding terbalik dengan keterangan Aspriyanto selaku Lurah Karadenan. Kepada awak media Aspriyanto menjelaskan bahwa beliau tidak ada memberikan ijin, ” terkait pembangunan yang sedang berlangsung itu, kelurahan tidak memberikan ijinnya. Saya tolak karena sesuai Perbub nomor 63, kecamatan cibinong termasuk salah satu kecamatan yang sedang moratorium untuk toko modern. Bahkan dirinya mengaku sudah menghimbau, namun mereka masih tetap membangun walaupun beliau tidak mengijinkan,” terang lurah saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsAppnya, Senin (01/07)

Patut dipertanyakan siapa pemilik bangunan tersebut dan seperti apa kok bisa melakukan pembangunan tanao ijin dari lingkungan.

Hingga berita ini disiarkan media ini masih berupaya menggali dan mengumpulkan informasi lebih lanjut. (Sto/tim)

JAKARTA, (TB) – Center for Budget Analysis (CBA) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun ke Kota Cilegon. Hal ini berkaitan dugaan jual beli jabatan dan praktik mafia proyek dalam internal pemerintahan kota Cilegon.

Melalui press release yang diterima media ini, Selasa (29/06) Direktur CBA Ucok Sky Kadhafi meminta KPK melakukan pendalaman atas dugaan praktik jual beli jabatan yang dilakukan oleh oknum ASN berinisial F. Oknum ASN ini diduga memiliki hubungan dengan salah pejabat di pemerintahan kota Cilegon sehingga berani melakukan praktik kotor tersebut.

Di mana diduga semua ASN kota Cilegon yang mau naik pangkat atau pengen jabatan basah harus melalui seorang pejabat berinsial F. Tampa melalui F, kemungkinan susah mendapat jabatan yang diinginkan meskipun ASN tersebut sangat berpretasi.

Selain dugaan praktik jual beli jabatan tersebut menurut Ucok KPK juga harus segera melakukan penyelidikan atas dugaan mafia proyek oleh pelaku berinisial AA. AA diduga sebagai orang kepercayaan Walikota Cilegon sehingga berlagak jawara ia datang ke setiap OPD Kota Cilegon meminta jatah proyek.

Dan Praktik preman minta jatah proyek sangat merugikan APBD kota Cilegon, karena APBD kota Cilegon, bukan punya insial AA. APBD kota Cilegon adalah punya rakyat Cilegon. CBA juga mengingatkan dengan jargon dan cita-cita Walikota Cilegon yang selalu didengungkan yakni “mencanangkan Cilegon Baru dan bermartabat”, sayangnya jargon dan praktif di lapangan ternyata berlawanan, terang Ucok.

“Maka untuk itu, adanya dugaan mafia proyek APBD dan Jual beli jabatan, sudah sebaiknya KPK untuk segera mengirim Tim pemtauan di Kota Cilegon,” tukasnya (Sto/)

TANGSEL, (TB) – Yayasan Wonderfood menggelar Kegiatan Bhakti Sosial pada hari ini Selasa 29/06/2021 di Jln.Mesjid annur RT 011 Rw 09 Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan bersama dengan Laskar Merah Putih Maran Ciater.

Benny Selaku Perwakilan dari yayasan Wonderfood mengatakan “yayasan kami setiap hari berbagi kasih kepada masyrakat yang membutuhkan seperti ini adapun harapan saya yaitu berkat menjadi berkah untuk semua orang semoga bermanfaat untuk sesama dan berkah juga. “Ujarnya”.

Total setiap harinya ada 300 box yang siap dibagikan kepada masyarakat yang saat ini. Adapun Donasi Bhakti Sosial sendiri yang akan dibagikan yaitu berupa nasi box dan kue kering.

Ditempat yang sama pun Maran LMP Ciater Ahmad Mugeni Misar mengucapkan Terima kasih kepada yayasan Wonderfood dan Laskar Merah Putih beserta jajaran , dan pihak kelurahan setempat yang sudah mengizinkan untuk pembagian kontribusi ini , dengan pembagian nasi box ini saya sangat bersyukur dan dapat terbantu, harapan kedepanya semoga bisa bersinergi terus dari pihak yayasan wonderfood berjalan dan mau membantu menyalurkan Kegiatan Berbagi Kasih ini. “Ujarnya di sela akhir wawancara.

(Hendrik)

NTT, (TB) – Kementerian Komunikasi dan Informatika mempercepat pembangunan infrastruktur digital di Indonesia, pada saat bersamaan menargetkan Program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) bisa menjangkau 12,5 juta masyarakat secara nasional di tahun 2021. Di Nusa Tenggara Timur, Menkominfo menargetkan GNLD bisa menjangkau 200 ribu masyarakat terliterasi.

“Untuk Nusa Tenggara Timur sambil membangun infrastruktur digitalnya, sambil membangun BTS-nya, tahun ini saya berharap ada 200 ribu setidaknya masyarakat NTT harus mengambil bagian di dalam Gerakan Nasional Literasi Digital atau basic skills digital,” ujarnya dalam kegiatan Literasi Digital bersama pemuda Gereja Masehi Injil di Timor, Kabupaten Kupang, Senin (28/06/2021).

Menteri Johnny menyatakan GNLD Siberkreasi pernah mendapatkan penghargaan internasional WSIS Prize di United Nation International Telecommunication Union (ITU) PBB.

“Juara satu di dunia yang dapat winner itu Program Gerakan Nasional Literasi Digital ini. Kalau dunia saja mengakui itu sebagai gerakan yang hebat, jangan sampai kita tidak manfaatkan. Kalau Indonesia menggunakannya, jangan sampai kampungnya Menteri dan kampungnya Gubernur NTT tidak manfaatkan,” jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, GNLD menjadi penting bagi generasi muda. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo menerapkan program tersebut dengan fokus pada empat prioritas, yaitu keamanan digital, etika digital, masyarakat digital, dan budaya digital.

“Di empat prioritas program ini, saya harapkan nanti masyarakat itu dilibatkan agar kita menguasai dan paham apa itu digital,” tandasnya.

Sebelumnya,  dalam  Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Base Transceiver Station  dan Program Literasi Digital di Provinsi NTT, Menkominfo menyatakan mempercepat penyelesaian 421 dengan target tuntas di tahun 2022. Hal itu ditujukan untuk meningkatkan jangkauan sinyal telekomunikasi dan internet dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara optimal.

On Boarding UMKM

Menkominfo menjelaskan Program GNLD juga memberikan manfaat kepada para pelaku UMKM dan ultra mikro. Bahkan Menteri Johnny meyakini pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur NTT Viktor Laiskodat memiliki harapan yang sama.

“Maka UMKM kita, ultra mikro dan kegiatan-kegiatan harian yang berkaitan dengan ekonomi kita masuk dan on boarding ke dalam digital UMKM, digital ultra mikro,” ujarnya.

Selama mengunjungi kota dan kabupaten Kupang, Menkominfo melihat potensi produk-produk lokal yang perlu didukung untuk on boarding ke ekosistem digital.

“Produk-produk hasil karya kita langsung masuk di marketplace secara digital, maka pasarnya tidak lagi pasar di Kupang atau di mana saja, tapi pasarnya di wilayah cross border atau wilayah dunia,” jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, makanan khas Kupang seperti Se’i tidak hanya dijual di pasar-pasar nasional, tetapi juga di dunia tanpa batas dengan memanfaatkan ruang digital.

“Kita dihubungkan melalui market place dan untuk bisa itu kita harus on boarding. Saya tentu berharap adik-adik GMIT mengambil hal-hal yang secara khusus dan spesifik, masuk ke dalam kegiatan itu, bukan untuk bahan diskusi kita saja, bukan untuk diobrol sambil minum kopi saja, tapi mengambil bagian secara nyata di dalam kegiatan literasi dan produk-produknya nanti. Itu yang paling basic,” ujarnya.

Menkominfo mengharapkan setiap tahunnya Provinsi NTT menghasilkan lebih banyak talenta digital melalui Program GNLD ini. Hal itu menurutnya sebagai arena baru bagi generasi muda.

“Ini arena baru kita, ini akan menghantar masyarakat kita untuk meloncat. Jangan kita tonton, jangan kita pandangnya, tapi kita ikut dan mengambil bagian secara aktif dalam program ini, tandasnya.

Kementerian Kominfo dengan semua kemampuan, keterampilan dan ekosistem mitra kerja, termasuk global teknologi company, mengajak dan secara bersama-sama menyukseskan program GNLD untuk seluruh masyarakat di Indonesia.

“Secara khusus Nusa Tenggara Timur, model yang dilaksanakan di sini harus menjadi model yang nanti diterapkan secara nasional, gagasan datang dari Nusa Tenggara Timur, model datang dari Nusa Tenggara Timur, dan capaiannya juga harus dimulai di Nusa Tenggara Timur, itu yang kita harapkan tingkat dasar,” tuturnya.

Menteri Johnny menyatakan masyarakat dapat berpartisipasi dalam program ini dengan mengakses informasi terkait kelas-kelas literasi digital melalui akun Instagram Siberkreasi dan melalui tautan event.literasidigital.id.

Selain itu, para Jemaat maupun Pengerja Gereja juga dapat memanfaatkan Panduan Kurikulum dan Seri Modul Literasi Digital yang telah disusun oleh Kementerian Kominfo dan Mitra Pegiat Literasi Digital melalui tautan literasidigital.id.

Adapun modul literasi digital terdiri dari empat tema, yaitu Budaya Bermedia Digital, Aman Bermedia Digital, Etis Bermedia Digital, dan Cakap Bermedia Digital. “Kesemuanya disusun berdasarkan dengan empat pilar kurikulum literasi digital, yaitu Digital Skills, Digital Safety, Digital Ethics, dan Digital Culture,” imbuhnya.

Selain menghadiri kegiatan literasi digital, di tempat yang Menkominfo juga menghadiri kegiatan Musyawarah Pelayanan ke IV Gereja Masehi Injil di Timor (GMIT).

Dalam kegiatan yang dilakukan secara hybrid itu, Menteri Johnny didampingi Gubernur NTT Viktor Laiskodat, juga dihadiri Bupati Kabupaten Kupang Korinus Masneno, Wakil Bupati Kabupaten Kupang Jerry Manafe, serta Jajaran Pengurus Sinode Grup. (**)

CIBINONG, (TB) – Pada masa pandemi Covid-19 saat ini BPJS Kesehatan sebagai Badan Hukum Publik yang ditunjuk pemerintah untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dituntut untuk terus berinovasi dalam hal kemudahan dan simplifikasi pelayanan.

Kepuasan peserta menjadi fokus keberlangsungan Program JKN-KIS selama ini. Pelayanan prima diberikan kepada peserta baik itu di fasilitas kesehatan mau pun di kantor cabang. Selama masa pandemi, pelayanan administrasi memanfaatkan teknologi untuk pelayanan tanpa tatap muka demi menjaga satu sama lain.

Salah satu informasi yang disampaikan masyarakat harus memahami bahwa seluruh penduduk Indonesia wajib terdaftar Program JKN-KIS. Termasuk bayi baru lahir yang diberikan kesempatan selama 3 (tiga) bulan setelah kelahiran untuk terdaftar dengan NIK yang sudah aktif. Apabila penduduk sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) maka wajib mendaftarkan sebagai peserta Program JKN-KIS.

Penjaminan bayi baru lahir mengikuti jaminan ibu aktif JKN dengan didaftarkan sebagai bayi nyonya ibu dan melakukan pembayaran iuran paling lambat 28 hari sejak bayi dilahirkan yang dibuktikan dengan surat keterangan lahir dari rumah sakit/bidan atau akte kelahiran.
Pada kegiatan acara Media Gathering Wartawan Kabupaten Bogor yang dihadiri 17 (tujuh belas) media berbeda Kabupaten Bogor, Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta (KPP) Betty Parapat memberikan paparan terkait Pelayanan Administrasi Kepesertaan di masa Pandemi.

“Berbagai inovasi dilakukan untuk meningkatkan kepuasan peserta yang selama ini telah menjadi fokus berlangsungnya Program JKN-KIS. Kami memberikan solusi untuk pelayanan agar selama masa pandemi masyarakat tidak memiliki kendala pelayanan terutama pelayanan administrasi. Pelayanan non tatap muka yang ditawarkan antara lain Aplikasi Mobile JKN, PANDAWA (Pelayanan Administrasi Melalui Whatsapp), BPJS Kesehatan Care Center 1500 400, VIKA (Voice Interactive JKN), CHIKA (Chat Asistant JKN),” Ujar Betty.

Layanan PANDAWA sendiri merupakan layanan yang dijawab langsung oleh petugas, masing-masing kantor cabang memiliki layanan PANDAWA dengan nomor yang berbeda, maka dari itu untuk mengetahui nomor PANDAWA masing-masing wilayah domisili silahkan akses informasi melalui sosial media resmi BPJS Kesehatan atau bisa dapatkan informasi melalui layanan CHIKA (Chat Asistant JKN) dinomor 08118750400.

Dalam penutupannya Betty mengatakan sudah seharusnya di masa pandemi ini masyarakat memanfaatkan aplikasi Mobile JKN untuk mendapatkan kemudahan pelayanan. BPJS Kesehatan terus berfokus pada pengembangan inovasi dalam peningkatan mutu layanan yang akan berdampak pada tingkat kepuasan peserta. Hal tersebut didukung peran awak media dalam fungsi menyalurkan informasi kepada masyarakat akan salah satu kemudahan layanan. (Sto)

BANDA ACEH, (TB) – Dewan Pimpinan Pusat Forum Pemuda Aceh Kreatif (DPP FORPAK) menanggapi permasalahan pendidikan di Aceh yang dinilai masih kurang kreatif, Senin (28/06/2021).

Sekretaris Jenderal DPP FORPAK, Syarbaini mengatakan bahwa inovasi kreatifitas adalah kunci utama untuk membangun “Program Aceh Carong”.

“Hari ini seluruh stakeholder di Aceh harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang sudah diberikan oleh pusat untuk Aceh, terutama kucuran dana yang sangat berlimpah demi membangun ‘Aceh Carong’. Itu harus kita optimalkan untuk mendongkrak pendidikan. Namun hari ini, pendidikan Aceh masih kurang kreatif”, ujarnya.

Syarbaini mencontohkan, bahwa pendidikan di Aceh harus dilirik dari kota hingga ke pelosok. Jangan sampai yang menikmati pendidikan secara optimal hanya di daerah kota besar saja.

“Tahun 2019 silam dikabarkan di Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar, bahwa pendidikan di sana sungguh memprihatinkan. PBM (Proses Belajar-Mengajar) terhambat akibat pengajarnya jarang hadir ke sekolah. Selain itu tahun 2020 di Sikundo Aceh Barat, di sana ada yang mengeluh kurangnya sarana pendidikan dan infrastruktur publik. Miris sekali”, ungkapnya.

Terlebih di masa pandemi, Syarbaini menilai bahwa di Aceh sudah seharusnya dilakukan revisi sistem pendidikan dengan tepat dan terukur karena semuanya sudah serba menggunakan teknologi akibat pandemi yang terus melonjak.

“Di pelosok-pelosok memang sudah sepatutnya dibantu untuk fasilitas pendidikan yang memadai, itu yang pertama. Yang kedua, skill pengajar juga harus terus dilatih agar lebih mampu mendidik siswa melalui teknologi. Zaman sudah mengalami perubahan maka kita dituntut untuk lebih kreatif. Pengajar dan murid harus mampu beradaptasi. Ini tantangan kita”, ujarnya.

Syarbaini juga menjelaskan bahwa pendidikan di Aceh jangan sampai berada di ujung tombak, yang dimana sangat berpengaruh terhadap kualitas Sumber Daya Manusia ke depan dan berimbas kepada pengangguran.

“Jangan sampai Aceh berada di ujung tombak dalam sektor pendidikan, ini imbasnya kepada SDM dan meningkatnya angka pengangguran. Aceh selaku daerah yang istimewa ini harusnya mampu menyaingi daerah lain dan bukan sebaliknya. Selain itu, bicara pendidikan itu luas, bukan hanya di sekolah. Peran orang tua juga sangat dibutuhkan untuk Aceh yang lebih baik”, jelasnya.

Terakhir, FORPAK selaku wadah yang hari ini terus berupaya melatih softskill dan juga membuka beasiswa bagi pemuda kreatif di Aceh merasa malu dengan pihak-pihak yang anti dikritik demi lancarnya pembangunan Aceh Hebat.

“Komitmen Aceh Hebat tidak akan berjalan tanpa adanya kritikan. Kritikan itu penting untuk terus mengawasi kebijakan pemerintah. Artinya, hari ini masih banyak yang peduli dengan nasib rakyat Aceh. Sangat kita sayangkan jika ada pihak yang marah ketika dikritik, padahal digaji dengan uang rakyat. Harusnya kita tahu malu dan menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun dan jangan terlalu cepat bangga diri”, tutup Syarbaini. (**)