Bogor, (TB) – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2021, Selasa (1/6/2021) pagi. Presiden bertindak selaku inspektur upacara dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, sedangkan pelaksanaan upacara dipusatkan di halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, DKI Jakarta, yang diikuti oleh peserta dengan jumlah terbatas.

Bertindak selaku perwira upacara Brigjen TNI Novi Helmy Prasetya yang saat ini bertugas sebagai Kepala Staf Komando Garnisun I Jakarta, sedangkan sebagai Komandan Upacara adalah Kolonel Infanteri Muhammad Imam Gogor, asisten operasi Paspampres.

Kepala Negara terlihat mengenakan pakaian adat dari Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dilengkapi dengan masker bewarna hitam.

Jalannya upacara diawali dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara yang dilanjutkan dengan mengheningkan cipta. “Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa, Mengheningkan Cipta, mulai,” ujar Presiden.

Rangkaian selanjutnya adalah pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo yang diikuti oleh pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani.

Kemudian Presiden Jokowi selaku inspektur upacara menyampaikan amanat yang dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema “Pancasila dalam tindakan bersatu untuk Indonesia tangguh”.

Turut mengikuti upacara di halaman Gedung Pancasila antara lain Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi selaku tuan rumah dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi. Juga hadir sejumlah prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, tenaga kesehatan, serta pelajar yang bertindak selaku bagian dari pasukan upacara dengan menerapkan protokol kesehatan.

Upacara juga diikuti secara virtual oleh para pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, hingga sejumlah kepala daerah.

Sebelumnya, dalam unggahan di akun Twitter pribadi @Jokowi, Kepala Negara mengatakan bahwa bangsa Indonesia yang besar ini telah melayari berbagai zaman dengan berpedoman kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berpegangan pada nilai-nilai itu pula, kini bangsa Indonesia tengah berupaya melewati masa-masa sulit di tengah pandemi.

“Berpegangan pada nilai-nilai itu, dengan persatuan dan gotong royong, kita akan kembali melewati masa-masa sulit ini dan keluar sebagai pemenangnya,” ucap Presiden pada cuitan yang diunggah pada Selasa (01/06/2021). (Sto/red)

Sumber: Setneg

BOGOR, (TB) – Trian Turangga Sekertaris Dinas (Sekdis) Pemuda dan Olaraga (Dispora) Kabupaten Bogor, mengatakan datanya pabelit (Berantakan-red) saat dikonfirmasi, Jumat (21/5), terkait kekurangan potong pajak penghasilan (PPh) 21 dalam anggaran pembinaan atlit Rp6.545.063.750. Dari 865 penerima yang terdiri dari atlit, pelatih, asisten pelatih dan ofisial kontingen Porda Jabar tahun 2018 dan Peparda Jabar tahun 2019 dengan jumlah mencapai Rp6,5 Miliar lebih.

“Secepatnya akan kita informasikan terkait data tersebut, soalnya saya baru sehingga butuh waktu untuk menyiapkan data tersebut,” ujarnya, kepada wartawan saat ditemui diruang kerjanya.

Dari penelusuran yang dilakukan , Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI dengan Nomor: 33C/LHP/XVIII.BDG/05/2019 BPK merekomendasikan Bupati Bogor, agar menginstrukasikan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) menyelesaikan kekurangan Potong Pajak Penghasilan (PPh) 21 dalam Anggaran Pembinaan Atlit Rp6.545.063.750.

Sebagaimana diketahui predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Pemkab Bogor yang diterima 6 kali berturut-turut menjadi catatan atas temuan tersebut diatas.

(Hingga berita ini dimuat media ini masih mengumpulkan informasi dan melakukan verifikasi lebih lanjut ). (Sto/Tim)

PESAWARAN, (TB) – Anggota DPR-MPR RI Dapil I Lampung, Zulkifli Anwar mensosialisasikan empat pilar kebangsaan, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara di Aula kantor Desa Kurungannyawa Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran Lampung, Senin (31/5/2021).

Zulkifli Anwar memaparkan empat pilar untuk mengingatkan kembali landasan kehidupan, sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang terdiri dari empat landasan ideologi (Pancasila), Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika.

“Di era modern saat ini masih banyak masyarakat yang lupa isi dari empat pilar, kehadiran saya di sini untuk mengingatkan masyarakat mengenai Empat Pilar tersebut, supaya bisa dijalankan di kehidupan sehari-hari dalam masyarakat khususnya Kabupaten Pesawaran,” Katanya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga meminta seluruh Kepala Dusun (Kadus) dan RT serta Tim penggerak PKK dan aparatur yang ada di Desa Kurungannyawa untuk menyebutkan isi Pancasila.

Ternyata masih terdapat masyarakat yang tidak hafal kelima sila tersebut.

“Menurut saya saat ini masyarakat mulai kehilangan jati diri kebangsaan sehingga perlu kembali diberi pemahaman dan diingatkan agar masyarakat bisa kembali memahami nilai kebangsaan,” Jelasnya

Lalu anggota DPR RI, Zulkifli Anwar yang juga mantan Bupati Lampung Selatan tersebut juga mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh Aparatur Desa setempat.

“Tadi kita sudah dengar nantinya keluhan tersebut akan saya perdalam lagi dan akan saya sampaikan kepada Bupati Pesawaran agar ada solusi dan tindakan yang diambil dari permasalahan tersebut,” Pungkasnya.

Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar tersebut diakhiri dengan pembagian buku Panduan Pemasyarakatan, Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Ketetapan MPR RI serta Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.

Diketahui yang hadir dalam kegiatan tersebut, Aries Sandi Darma Putra mantan Bupati Pesawaran, Danramil 421-02 Gedongtataan kapten Inf Sukandi, Kapolsek Gedongtataan yang diwakili Kanit Bhinmas Polsek Gedongtataan Iptu Kasimudin, Erland Sofandi selaku koordinator pelaksana, Yuwansyah Kades Kurungan Nyawa, seluruh Kadus, RT, serta Tim penggerak PKK Kurungan Nyawa.

( Oby / Rif )

Menkes Budi G Sadikin memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (31/05/2021) sore. (Foto: Humas Setkab)

Jakarta, (TB) – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan terdapat tren kenaikan kasus COVID-19 pasca libur panjang Lebaran tahun 2021. Setelah sempat mencapai angka di bawah 90 ribu, kasus aktif nasional saat ini kembali mencapai kisaran angka 100 ribu kasus.

“Sudah ada kenaikan, walaupun angka ini memang masih jauh di bawah angka puncak yang pernah kita capai di awal tahun yang berkisar 170 ribu (kasus aktif),” ujarnya saat memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Jakarta, Senin (31/05/2021) sore.

Menkes memaparkan, di dalam pertemuan dirinya melaporkan bahwa tren kenaikan tersebut akan mencapai puncaknya sekitar 5-7 minggu setelah masa libur panjang. Menanggapi laporan tersebut, imbuhnya, Presiden meminta jajaran terkait untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi lonjakan tersebut.

“Seluruh rumah sakit sudah kita persiapkan, obat-obatan juga sudah kita persiapkan. Arahan Bapak Presiden adalah dipastikan bahwa seluruh daerah tetap menjalankan disiplin protokol kesehatan 3M dengan baik,” ujar Budi.

Menkes menambahkan, Presiden juga memastikan kesiapan fasilitas kesehatan untuk menghadapi puncak kasus tersebut. Terkait hal itu, Budi memaparkan, saat ini juga terjadi peningkatan pasien yang dirawat di rumah sakit.

“Kemarin sempat sampai di titik terendah sekitar 20 ribuan [tempat tidur] yang terisi, sekarang sudah naik angkanya sekitar 25 ribu tempat tidur yang terisi atau naik sekitar 20-25 persen. Memang kenaikannya agak tinggi, tetapi kita masih memiliki kapasitas sampai dengan 72 ribu [tempat tidur], jadi masih ada cukup kapasitas yang kita miliki,” paparnya.

Namun Budi mengingatkan, tingkat keterisian tempat tidur tersebut tidak merata di setiap daerah, terdapat beberapa daerah yang memiliki tingkat keterisian yang relatif lebih tinggi dari rata-rata nasional.

“Ada beberapa kabupaten/kota yang tinggi keterisian di rumah sakitnya, seperti ada di Aceh, sebagian kabupaten/kota di Sumatra Barat, di Kepulauan Riau dan Provinsi Riau, juga ada di daerah Jambi, kemudian sebagian Jawa Tengah, ada juga di Kalimantan Barat, dan hanya sedikit di Sulawesi,” terangnya.

Seperti diungkapkan Menkes, dalam Rapat Terbatas, Presiden Jokowi juga menyoroti lonjakan kasus yang terjadi di Kudus, Jawa Tengah. Disampaikan Budi, pihaknya telah menindaklanjuti peningkatan kasus dan jumlah pasien yang dirawat di daerah tersebut.

“Sudah dengan cepat kami tidak lanjuti. Khusus untuk yang masuk rumah sakit sudah kita salurkan ke daerah-daerah terdekat di sekitar Kudus dan juga ibu kota provinsi di Semarang, kami terus berkoordinasi dengan Pak Gubernur. Juga pasien-pasien yang tadinya berasal dari daerah sekitar Kudus seperti Pati, kemudian Sragen, itu juga kita arahkan ke rumah sakit-rumah sakit lain di luar Kudus,” ujarnya.

Tak hanya itu, imbuh Menkes, pihaknya juga akan melakukan genome sequencing untuk menganalisis lonjakan kasus tersebut. “Kami juga sudah sekarang meminta sampelnya untuk dilakukan genome sequencing, apakah lonjakan yang ada di Kudus ini disebabkan oleh adanya mutasi baru,” ujarnya.

Ditambahkan Menkes, guna menekan sebaran kasus di wilayah Kudus ini, pemerintah terus mengintensifkan pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro).

“Pak Kapolri juga sudah menindaklanjuti dengan melakukan micro lockdown PPKM- nya, sehingga diharapkan apa yang terjadi di Kudus bisa kita isolasi dan tidak menyebar ke daerah-daerah lain di Jawa Tengah,” ujarnya.

Menutup keterangannya, Menkes kembali mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan terlebih di tengah peningkatan tren kasus yang terjadi saat ini.

“Pesan kami untuk daerah-daerah yang lonjakannya cukup tinggi, termasuk yang ada di Kudus, tolong tetap disiplin, terutama memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekarang trennya lagi naik, tapi kalau kita disiplin insyaallah harusnya semuanya bisa kita atasi dengan baik,” tandasnya.

Dalam keterangan persnya Menkes didampingi oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir (BUMN) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito. (Red)

Jakarta, (TB) – Delapan juta bahan baku (bulk) vaksin produksi Sinovac tiba di Tanah Air, Senin (31/5/2021), melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dengan kedatangan vaksin tahap ke-14 ini, maka jumlah pasokan vaksin yang ada mencapai 75,9 juta dosis vaksin.

“Hari ini kita kedatangan lagi vaksin yang akan dimanfaatkan untuk bangsa Indonesia. Alhamdulillah sampai saat ini Indonesia sudah mempunyai 75,9 juta [dosis] vaksin,” ujar Menteri Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Pelaksana Komite Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir saat menyambut kedatangan vaksin tersebut di Bandara Soekarno Hatta.

Erick menambahkan, ketersediaan pasokan vaksin tersebut dapat digunakan untuk melakukan vaksinasi kepada lebih kurang 37,5 juta penduduk Indonesia dari target 181,5 juta penduduk yang akan divaksinasi. Adapun cakupan vaksinasi hingga saat ini hampir mencapai 27 juta dosis vaksin.

“Alhamdulillah, pemerintah dibantu rakyat semua, kita sudah mendapatkan vaksinasi sebesar 26,9 juta,” imbuhnya.

Lebih lanjut Menteri BUMN menuturkan, meskipun termasuk ke dalam salah satu negara dengan capaian vaksinasi tertinggi di Asia Tenggara, pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan cakupan vaksinasi tersebut.

“Apakah kita berpuas diri? Tidak. Karena kalau kita lihat perbandingan kita dengan vaksinasi daripada negara besar lain, seperti Cina dan Amerika, kita masih di bawah. Ini yang kita harus terus tingkatkan,” tuturnya

Ditegaskan Erick, vaksinasi merupakan bagian penting dalam upaya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang saat ini terus dilakukan.

“Vaksinasi justru ini membantu kita mencegah penularan [COVID-19], mencegah dari kematian. Dan yang terpenting juga untuk ekonominya sendiri kita bisa mengurangi tadi, pelepasan dari pengurangan tenaga kerja supaya kita bisa mempercepat ekonomi kita balik. Pemerintah sejak awal konsisten dengan program Indonesia sehat, Indonesia bekerja, Indonesia tumbuh,” ujarnya.

Namun, Menteri BUMN mengingatkan, meskipun vaksinasi terus ditingkatkan, disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan harus terus dilaksanakan.

“Vaksinasi game changer, tetapi vaksinasi tanpa didukung oleh protokol kesehatan, oleh masyarakat, ini menjadi sesuatu yang tidak bisa sustainability atau berkelanjutan,” tegasnya.

Dengan adanya percepatan pelaksanaan vaksinasi yang dibarengi dengan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan tersebut, Erick optimistis perekonomian Indonesia dapat bangkit dan tumbuh kembali.

“Tentu dengan kerja keras pemerintah, kami berharap rakyat Indonesia juga bisa bergotong-royong. Kita berharap juga dengan tadi percepatan vaksinasi ini kita mengharapkan Indonesia secara ekonomi bisa tumbuh lagi. Kami berharap juga dukungan dari pada masyarakat segala golongan, kembali tadi disiplin dari pada protokol kesehatan (memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan),” ujarnya.

Dalam keterangan persnya, Erick juga menyampaikan bahwa pihaknya terus bekerja keras dan bekerja sama dengan sejumlah pihak dalam mengembangkan vaksin Merah Putih.

“Kita terus bekerja keras untuk mendapatkan vaksin Merah Putih yang sekarang kita bekerja sama dengan lima universitas, dengan dua lembaga penelitian,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Erick menambahkan, pemerintah juga terus membuka diri untuk bekerja sama dengan pihak-pihak lain dalam upaya mengembangkan vaksin produksi dalam negeri.

“Insyaallah, kerja keras ini kita bisa lihat nanti di akhir tahun dan awal tahun depan apakah kita bisa ada kemajuan dengan vaksin Merah Putih ataupun vaksin kerja sama dengan pihak lain. Saya mengucapkan terima kasih,  kerja sama yang luar biasa dari Menteri Kesehatan, dari pihak Kementerian Keuangan yang selama ini bersama BUMN berjibaku untuk memastikan vaksinasi bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya. (Red)

CIBINONG, (TB) – Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akan terus meningkatkan potensi Desa Wisata di wilayahnya. Menurutnya, kita punya peluang banyak sekali, karena dari 436 desa/kelurahan, ada sebagian besar desa yang bisa dikelola potensi pariwisatanya, maupun sumber potensi ekonomi lainnya. Salah satunya adalah Desa Wisata Tugu Selatan, Cisarua yang belum lama ini dikunjungi Menteri Parawisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Sandiaga Salahuddin Uno. Hal ini dikatakannya kepada sejumlah awak media di Setu Plaza Cibinong, Senin (31/05).

“Kita baru punya 35 desa wisata, dan akan terus meningkatkan potensi itu, salah satunya dengan menyelenggarakan lomba desa wisata. Kita butuh kerjasama, tidak hanya dengan pihak desa, tapi juga dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pengelolaan oleh BPD lebih baik daripada diserahkan ke swasta. Jadi bisa oleh BPD atau lembaga desa lainnya, karena itu berpengaruh pada pendapatan desa,” ujar Ade.

Ade Yasin menambahkan, kita juga bisa melibatkan semua masyarakat seperti kader PKK, pemuda-pemudi yang kreatif yang kebetulan kita juga sedang menggalakkan ekonomi kreatif. Kita tingkatkan kemauan dan keinginan mereka untuk meningkatkan perekonomian di desa. Pertama kita tingkatkan infrastruktur, kita benahi melalui Samisade, termasuk infrastruktur ke akses pariwisata. 
“Kita harus lebih meningkatkan potensi ini tanpa merusak alam. Kalau desa wisata ini tidak merusak alam, hanya ditata dan dikelola saja. Jadi kita ingin setiap desa itu meningkatkan potensinya dan terlihat lebih indah ketika kita terus selenggarakan lomba desa wisata ini,” terang Ade.

Bupati Ade menjelaskan, saat pandemi ini, wisata alam yang paling diminati. Orang mulai jenuh dengan aktivitasnya di dalam ruangan yang dibatasi, kalau di alam kan udara terbuka, namun tetap kami batasi dengan protokol kesehatan yang ketat, dengan menerapkan maksimal 50% dari kapasitas, wajib menjaga jarak dan memakai masker, sehingga lebih aman ketika berwisata di alam terbuka.(sto)

Bogor, (TB) — Antisipasi lonjakan pengunjung dampak  ditutupnya Giant Supermarket,  Polsek Cileungsi bersama satgas Covid 19 Kecamatan Cileungsi gelar rapat koordinasi Senin (31/5/2021)

“Jelang akan di lakukan Cuci Gudang oleh gerai Giant yang berada di wilayah Cileungsi. Maka Polsek Cileungsi bersama Satgas Covid 19 Kabupaten Bogor rapat Koordinasi,” kata Kapolsek Cileungsi Kompol Andri Alam.
Andri mengungkapkan, dengan dilaksanakan rapat koordinasi, antisipasi kemungkinan terjadi menjelang cuci gudang yang di lakukan gerai Giant.
“Jangan sampai di massa Pandemi ini, antusias warga ingin berbelanja tinggi, malah mengakibatkan kerumunan dan menjadi sumber penyebaran Covid 19,” kata Andri.
Menurutnya, Satgas Covid  akan terus melakukan pemantauan serta Koordinasi dengan Pihak Giant, jangan sampai apa yang menjadi perhatian di masaa pandemi Covid 19. Jangan sampai penerapan protokol kesehatan diabaikan. 
“Bila mana pelaksanaannya nanti terjadi pelanggaran protokol kesehatan kita pun akan langsung lakukan penutupan,” tegas Andri Alam. (Den/Red)

Ket.photo: Hendar Kepala Desa Cipelang Kecamatan Cijeruk

CIJERUK, (TB) – Warga Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor mempertanyakan pengelolaan dana BumDes di desa mereka yang dinilai tidak transfaran bahkan diduga dana penyertaan modal yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian masyarakat serta peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa) itu telah raib lantaran dinikmati oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

” Jelas kami mempertanyakan kemana dana BumDes yang telah dikelola para pengelola BumDes dan diawasi oleh Pemdes, BPD dan anggota karena tidak transparan dalam pengelolaanya. Selama ini, warga yang berpenghasilan rendah saat mengajukan pinjaman permodalan untuk meningkatkan kreatifitas wira usaha tidak pernah ditanggapi,” ujar Asep (40) salah seorang warga kepada wartawan, pada Kamis (27/05).

Karena hingga saat ini tidak ada transparasi dan kejelesan terkait usaha yang dijalankan pengelola BumDes, tambahnya, warga meminta para pihak yang terlibat baik dalam pengelolaan maupun pengawasan dana BumDes segera memberikan informasi kepada masyarakat sehingga isu yang berkembang saat ini bahwa dana tersebut dinikmati oknum-oknum tidak bertanggung jawab alias raib segera terjawab.

” Kami minta pengelola BumDes segera memberikan informasi yang sebenarnya baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah desa yang baru menjabat kaitan pengeloaan dana tersebut,” tambahnya.

Sementara itu Kepala Desa (Kades) Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kiki Sukiwan mengaku hingga saat ini belum menerima laporan dari Ketua BumDes kaitan pengelolaan dana maupun bidang usaha yang dijalani karena dirinya baru menjabat tiga bulan sebagai Kepala Desa (Kades). Terkait adanya desakan warga, kata dia lagi, sebaiknya pengelola BumDes segera memenuhinya agar tidak terjadi kekisruhan di masyarakat.

” Saya belum menerima laporan apapun dari ketua BumDes karena baru 3 bulan menjabat, saat ini sedang membenahi sistem pelayanan agar warga merasa nyaman saat membutuhkan pelayanan. Harusnya desakan itu segera dipenuhi, demi menjaga keharmonisan di masyarakat,” jelas Kades Cipelang.

Dikonfirmasi, Ketua BumDes Desa Cipelang, Hendar mengakui telah menerima dana penyertaan pada 2018 lalu sebesar Rp207 juta dan dipergunakan untuk usaha alat tulis kantor dan membeli beberapa ekor sapi. Dari dana tersebut, kata dia, jumlah berkurang menjadi Rp130 juta karena digunakan untuk renovasi kantor BumDes.

“Memang saya selaku ketua Bumdes sudah menerima dana penyertaan modal senilai Rp207 juta pada 2018, namun dana itu telah berkurang karena digunakan untuk rehabilitasi kantor,” kata Hendar.

Dana yang tersisa senilai Rp130 juta, sambungnya, berupa tiga ekor sapi namun telah dijual dan uang hasil penjualannya telah terpakai sedangkan dana lainnya berceceran di beberapa desa yang belum membayar tagihan alat tulis kantor. Hingga saat saldo yang ada direkening bendahara pun dirinya tidak mengetahui secara pasti.

” Saya sendiri pusing pak dengan hal ini karena banyak pihak yang menggunakannya, memang selama saya menjabat sebagai Ketua BumDes tidak melayani pengajuan pinjaman warga yang membutuhkan permodalan kaitan usaha mikro,” ungkapnya. ( Egy/sto)

PESAWARAN, (TB) – Menindaklanjuti pemberitaan sebelumnya kejadian intimidasi dan pengancaman yang dilakukan Kepada Desa (Kades) Bagelen Merdi Pramanto kepada beberapa awak media yang hendak mengkonfirmasi permasalahan pungutan liar kepada petugas pengaturan air ke sawah/ili ili memasuki babak baru.

Berdasarkan No Laporan Polisi ( LP/B/360/SPKT/POLRES PESAWARAN /POLDA LAMPUNG) Yang di laporan beberapa organisasi kewartawanan dan Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) FPII, FKW-KP, LSM LIRA, LSM GML, LSM GMBI hari ini (kamis 27-05-2021) Dilakukan pemanggilan saksi-saksi oleh Reskrim Polres Pesawaran, guna meminta keterangan pada saat terjadinya intimidasi dan pengancaman terhadap awak media yang hendak mengkonfirmasi kepada Kades Bagelen.

Menurut keterangan yang kami himpunan Dari Reskrim Polres Pesawaran dalam hal ini di wakili Brigpol Gustiansyah Wijaya selaku penyidik dalam kasus ini, mengatakan,
” Hari ini kami meminta keterangan saksi-saksi
Pada saat kejadian tersebut, di jadwalkan tiga orang yang kami minta keterangannya yakni saudara Yuliansyah,Samsudin dari LSM LIRA dan satunya lagi Haroni dari Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pesawaran (FKW-KP)” Katanya.

Dalam pemanggilan ketiga saksi tersebut yang di dampingi oleh kuasa hukum DR (Can) Nurul Hidayah berserta team pengacaranya mengatakan “bahwa kasus ini harus mendapatkan perhatian khusus agar kedepan nya tidak ada lagi kejadian seperti ini, dan bunda Nurul sapaan akrab nya mengucapkan terimakasih kepada pihak Kepolisian Resort Pesawaran yang telah bekerja keras agar kasus ini bisa di ungkap secepatnya”. Ujarnya.

Pada pemanggilan saksi-saksi tersebut turut mengawal ketua forum pres independent Indonesia (FPII) Korwil Pesawaran Sufiawan berserta anggotanya, Feri Darmawan dari Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pesawaran (FKW-KP) Berserta anggotanya, anggota LSM GML, LSM GMBI, Serta LSM LIRA.

Dalam keterangannya Sufiawan meminta kepada pihak kepolisian Resort Pesawaran agar kasus ini segera di selesaikan supaya tidak terulang lagi kejadian intimidasi dan pengancaman terhadap para awak media dalam melakukan kegiatan jurnalisnya,
“kita ikuti proses hukum yang ada di negara kita ini, biarkan pihak kepolisian bekerja ungkap Sufiawan” Ucap Supiawan.

Hal senada juga di ungkap Feri Darmawan selaku ketua FKW-KP Kabupaten Pesawaran, agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi di Kabupaten Pesawaran, kita sama-sama saling menjaga keharmonisan antara awak media dan Kades-Kades yang ada di Kabupaten Andan Jejama ini, “intinya biarkan pihak Kepolisian bekerja dan Segera Menyelesaikan kasus ini secepatnya” Pungkasnya. (Robby)

Cibinong, (TB) – Bupati Bogor, Ade Yasin mengingatkan kepada para Camat dan tim verifikasi kecamatan, perannya sangat penting dan ikut menentukan berhasil tidaknya program Samisade. Hal ini dikatakannya pada Kegiatan Bimbingan Teknis Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa secara daring dan luring, bersama Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor di Auditorium Sekretariat Daerah, Cibinong, Kamis (27/5).

“Peran Camat dan tim verifikasi kecamatan sangat penting dan ikut menentukan berhasil tidaknya Samisade. Mengingat mulai dari penyampaian proposal, pencairan keuangan, pelaksanaan sampai pelaporan dan pertanggungjawaban, tim verifikasi kecamatan memiliki peran yang cukup besar,” ujar Ade Yasin.

Maka, lanjut Ade, tim verifikasi kecamatan agar segera melakukan verifikasi untuk 60 desa yang akan masuk dalam perubahan, paling lambat bulan Juni, untuk diinput dalam SIPD bulan Juli. Dalam proses perencanaan, Camat dan tim verifikasi kecamatan harus cermat dalam melakukan verifikasi atas usulan desa.

“Dalam tahap pencairan, lakukan verifikasi sesuai ketentuan. Selanjutnya apabila memenuhi syarat agar difasilitasi pencairannya. Dalam tahap pelaksanaan, pastikan bahwa kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku serta menerapkan pola padat karya,” jelas Ade.

Selanjutnya, kata Ade, lakukan monitoring, pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan fisik oleh Kepala Desa. Jalin koordinasi dengan stakeholders tingkat desa dan kecamatan, DPMD, Bappedalitbang, BPKAD, Inspektorat dan pihak berkompeten lainnya.

“Asisten, DPMD, BPKAD dan para Camat agar terus memantau dan mendampingi para Kepala Desa. Semua harus bergerak cepat dan cermat, Samisade harus sukses tanpa ekses,” tandas Bupati Bogor Ade Yasin. (Sto/Red)