JAKARTA, (TB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2020 di Lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan ini diselenggarakan di Kantor BPK di Jakarta (29/06).

Sekretaris Jendral KPK, Cahya H Harefa yang hadir menerima laporan tersebut menyambut baik opini WTP dari BPK tersebut. “KPK terus melakukan evaluasi sehingga perbaikan dapat selalu dilakukan dalam mengelola keuangan,” sebutnya.

“Sebelumnya tahun 2019 KPK juga mendapatkan opini WTP setelah melakukan berbagai perbaikan yang direkomendasikan BPK. ]KPK berupaya maksimal dalam mengelola uang yang dipergunakan karena bersumber dari rakyat,” jelas Cahya.

Sementara itu Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Hendra Susanto menyebut semua hasil pemeriksaan LKKL Tahun 2020 dilingkungan AKN I mendapat opini WTP.

“Ini lebih baik dibanding tahun 2019. Pada tahun 2019 lalu, masih ada 3 LKKL yang mendapat opini di luar WTP. Opini disclaimer untuk Bakamla, dan 2 opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan KPU,” ungkap Hendra.

Dia menambahkan WTP bukan berarti bebas sama sekali dari masalah. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK terdapat sejumlah temuan, diantaranya terkait kepatuhan seperti pengelolaan kas di bendahara pengeluaran yang tidak sepenuhnya sesuai ketentuan, terdapat realisasi pendapatan dan belanja di luar mekanisme APBN sehingga terjadi penyimpangan pelaksanaannya.

“Temuan tersebut mengakibatkan terjadinya pemborosan keuangan negara, kelebihan bayar atau kerugian keuangan negara, barang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukan, penerimaan negara dari pajak negara dan PNBP kurang diterima. Sehingga total temuan pada 12 kementerian atau lembaga minimal sebesar Rp 18,48 Milyar. Selama proses pemeriksaan, pihak kementerian atau lembaga telah menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan penyetoran ke kas negara,” jelas Hendra.

Dalam penutupan acara tersebut, Hendra menyampaikan harapannya agar kementerian atau lembaga berkomitmen untuk memantau dan menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK, serta meningkatkan komitmen untuk pengelolaan keuangan negara.

Selain KPK terdapat 11 kementerian atau lembaga yang masuk dalam ranah AKN I yang mendapat WTP dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LKKL Tahun 2020 , yaitu Kemenko Polhukam, Wantannas, Lemhanas, BNPT, Bakamla, Komnas HAM, BSSN, Bawaslu, KPK, BNN, BMKG, dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). (Red)

CIBINONG, (TB) – Bupati Bogor, Ade Yasin menerima bantuan dari pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bogor dalam rangka membantu penanganan kasus Covid-19. Bantuan berupa 10 tabung oksigen dan 50 peti jenazah diserahkan Ketua Kadin Kabupaten Bogor Sintha Dec Shintawaty kepada Bupati Ade Yasin di halaman Pendopo Bupati, Cibinong, Rabu (30/6).

SULTENG, (TB) – Pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan pada kondisi ekonomi, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi global. Presiden Joko Widodo meyakini bahwa untuk menyelesaikan persoalan ekonomi nasional, maka caranya adalah dengan menekan angka Covid-19 hingga sepenuhnya hilang dari Indonesia.

“Kunci dari urusan ekonomi yang kita hadapi ini adalah bagaimana Covid ini dikurangi, ditekan agar hilang dari Bumi Pertiwi ini,” ujar Presiden saat memberikan sambutan pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tahun 2021 yang digelar di halaman Masjid Al-Alam, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu, 30 Juni 2021.

Menurut Presiden, jika dilihat secara detail maka kenaikan kasus Covid-19 selalu memiliki pengaruh pada Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK). Ketika pembatasan secara ketat dilakukan sehingga mobilitas masyarakat turun, maka kasus Covid-19 pun ikut turun yang berdampak pada naiknya angka IKK.

Kenaikan kasus Covid-19 juga turut memengaruhi Indeks Penjualan Ritel di mana hal ini terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara lain seperti Thailand. Sementara itu, dari indikator perekonomian lainnya seperti Purchasing Manager Index untuk manufaktur, Kepala Negara sendiri melihat ada geliat optimisme dari para pelaku usaha.

“Kalau melihat angka-angka, misalnya Purchasing Manager Index untuk manufaktur, dibanding sebelum pandemi, sekarang ini berada pada posisi yang tinggi sekali. Sebelum pandemi, itu 51. Sekarang pada posisi 55,3 di bulan Mei kemarin, tinggi sekali. Artinya ada optimisme di situ,” jelasnya.

Dari sisi suplai juga sama, di mana produksi mulai menggeliat. Ekspor juga tumbuh 58 persen yang dibarengi dengan tumbuhnya impor bahan baku sebesar 79 persen. Sementara impor barang modal tumbuh 35 persen.

“Konsumsi listrik untuk industri juga tumbuh 28 persen. Ini optimisme ada, tetapi problem-nya ada di Covid yang belum bisa kita tekan, kita kurangi, dan kita selesaikan,” imbuhnya.

Dari sisi permintaan atau demand, optimisme juga terlihat tumbuh di mana konsumsi terus menguat. Salah satu indikatornya, Indeks Kepercayaan Konsumen yang dulu di Februari berada pada angka 85 persen, sekarang sudah mencapai 104,4 persen. Demikian halnya dengan mobilitas bulanan yang naik dari minus dua persen di bulan Februari, sekarang sudah berada di angka 5,2 persen.

“Indeks Penjualan Ritel juga tumbuh 12,9 persen. Konsumsi semen juga tumbuh 19,2 persen. Penjualan kendaraan niaga tumbuh 783 persen. Ini angka-angka yang menurut saya sangat fantastis kenaikannya,” jelasnya.

Melihat situasi-situasi yang telah dipaparkan tersebut, Presiden memandang bahwa kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro darurat harus dilakukan untuk menekan angka Covid-19 sebanyak-banyaknya sehingga persoalan ekonomi bisa diselesaikan. Presiden optimistis bahwa angka pertumbuhan ekonomi nasional bisa tumbuh positif di kuartal kedua tahun 2021.

“Sekali lagi, seperti tadi disampaikan juga oleh Ketua Kadin, kita semua masih optimistis bahwa di kuartal kedua, dari yang sebelumnya kuartal satu minus 0,74 persen, di kuartal kedua kita masih optimistis akan tumbuh insyaallah kurang lebih 7 persen,” tandasnya. (Red)

PESAWARAN, (TB) – Dengan Judul Beras Marno, Bagain Protokol Pemerintah Daerah (Pemda) Pesawaran Raih juara II lomba Film Pendek Tingkat Nasional. Lomba Kreatif dalam rangka memperingati hari Bhayangkara ke-75.

Kepastian tersebut di sampaikan Juri melalui Virtual Zoom yang dilaksanakan Ccic Div humas mabes Polri. Kepala Bagian Protokol Jayadi mengatakan,berkat kerja keras tim, sekaligus mengeksplor keindahan Wisatanya, Sehigga Kabupaten Pesawaran Mampu menyisihkan Ratusan peserta dari Seluruh Indonesia,

“Alhamdulilah tadi pukul sebelas Pengumumannya. Ya ini berkat kerja sama tim saya Yaitu Orion, ada Rahmat,Anton, bung Fajar serta Risendi,kami bisa meraih juara 2,sekali lagi Terima kasih.”Ujarnya rabu (30/6/2021)

Lebih Lanjut dia menjelaskan, Dalam kategori film pendek terkait pandemi covid 19. Sementara Dalam pembuatan film sendiri dilakukan di desa gebang yang bertempat di wisata mangrove pentenggoran teluk pandan.

“Judulnya beras sumarno, ini di perankan oleh rahmat melibatkan kades gebang dan seluruh talent yang ada di sekitar wilayah wisata dan juga anghota polri dalam pembuatan film ini”Terang Jayadi.

Dalam rangka memeriahkan HUT bhayangkara ke 75 tahun, Polri menyelenggarakan lomba film pendek terkait masa pra dan pasca pandemi covid19, fotografi dan aransemen lagu.

“Pemda Pesawaran melalui bagian Prokopim mengikuti seluruh lomba yang di selenggarakan oleh polri melalui ccic divhumas polri. Ini dalam rangka berpartisipasi HUT bhayangkara ke 75 tahun,”Kata Jayadi

Menurutnya,kegiatan ini di dukung sepenuh oleh Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona.

“Bupati mengharapkan kedepannya kita semakin menunjukan kreatifitas dan inovasi dari segala lini. Beliau berpesan jadikan momentum ini sebagai Motivasi dan semangat,” pungkasnya.( Oby / Rif )

JAKARTA, (TB) – Center for Budget Analysis (CBA) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun ke Kota Cilegon. Hal ini berkaitan dugaan jual beli jabatan dan praktik mafia proyek dalam internal pemerintahan kota Cilegon.

Melalui press release yang diterima media ini, Selasa (29/06) Direktur CBA Ucok Sky Kadhafi meminta KPK melakukan pendalaman atas dugaan praktik jual beli jabatan yang dilakukan oleh oknum ASN berinisial F. Oknum ASN ini diduga memiliki hubungan dengan salah pejabat di pemerintahan kota Cilegon sehingga berani melakukan praktik kotor tersebut.

Di mana diduga semua ASN kota Cilegon yang mau naik pangkat atau pengen jabatan basah harus melalui seorang pejabat berinsial F. Tampa melalui F, kemungkinan susah mendapat jabatan yang diinginkan meskipun ASN tersebut sangat berpretasi.

Selain dugaan praktik jual beli jabatan tersebut menurut Ucok KPK juga harus segera melakukan penyelidikan atas dugaan mafia proyek oleh pelaku berinisial AA. AA diduga sebagai orang kepercayaan Walikota Cilegon sehingga berlagak jawara ia datang ke setiap OPD Kota Cilegon meminta jatah proyek.

Dan Praktik preman minta jatah proyek sangat merugikan APBD kota Cilegon, karena APBD kota Cilegon, bukan punya insial AA. APBD kota Cilegon adalah punya rakyat Cilegon. CBA juga mengingatkan dengan jargon dan cita-cita Walikota Cilegon yang selalu didengungkan yakni “mencanangkan Cilegon Baru dan bermartabat”, sayangnya jargon dan praktif di lapangan ternyata berlawanan, terang Ucok.

“Maka untuk itu, adanya dugaan mafia proyek APBD dan Jual beli jabatan, sudah sebaiknya KPK untuk segera mengirim Tim pemtauan di Kota Cilegon,” tukasnya (Sto/)

JAKARTA, (TB) – Presiden Joko Widodo menanggapi kritik yang dilontarkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) kepada dirinya. Menurut Presiden, kritik para mahasiswa tersebut merupakan bentuk ekspresi mahasiswa yang diperbolehkan di negara demokrasi seperti Indonesia.

“Ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi jadi kritik itu ya boleh-boleh saja. Universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi,” ujar Presiden saat memberikan keterangan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 29 Januari 2021.

Namun demikian, Kepala Negara mengingatkan bahwa bangsa Indonesia memiliki budaya-budaya tata krama dan sopan santun. Presiden juga memandang kritik para mahasiswa kepada dirinya sebagai suatu hal yang biasa.

“Mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat, tapi yang saat ini penting kita semuanya bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi Covid-19,” ungkapnya.

Untuk diketahui, sebelumnya BEM UI pada Sabtu, 26 Juni 2021, melontarkan kritik kepada Presiden Joko Widodo yang disampaikan melalui unggahan di akun Twitter resmi @BEMUI_Official. Dalam unggahan tersebut, BEM UI menyebut Presiden Joko Widodo sebagai “The King of Lip Service”. Kritik serupa sebelumnya pernah juga diterima Presiden dari sejumlah kalangan.

“Itu kan sudah sejak lama ya. Dulu ada yang bilang saya ini klemar-klemer, ada yang bilang juga saya itu plonga-plongo, kemudian ganti lagi ada yang bilang saya ini otoriter, kemudian ada juga yang ngomong saya ini ‘bebek lumpuh’, dan baru-baru ini ada yang ngomong saya ini ‘Bapak Bipang’, dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai ‘The King of Lip Service’,” jelasnya. (Sto/Red)

TANGSEL, (TB) – Yayasan Wonderfood menggelar Kegiatan Bhakti Sosial pada hari ini Selasa 29/06/2021 di Jln.Mesjid annur RT 011 Rw 09 Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan bersama dengan Laskar Merah Putih Maran Ciater.

Benny Selaku Perwakilan dari yayasan Wonderfood mengatakan “yayasan kami setiap hari berbagi kasih kepada masyrakat yang membutuhkan seperti ini adapun harapan saya yaitu berkat menjadi berkah untuk semua orang semoga bermanfaat untuk sesama dan berkah juga. “Ujarnya”.

Total setiap harinya ada 300 box yang siap dibagikan kepada masyarakat yang saat ini. Adapun Donasi Bhakti Sosial sendiri yang akan dibagikan yaitu berupa nasi box dan kue kering.

Ditempat yang sama pun Maran LMP Ciater Ahmad Mugeni Misar mengucapkan Terima kasih kepada yayasan Wonderfood dan Laskar Merah Putih beserta jajaran , dan pihak kelurahan setempat yang sudah mengizinkan untuk pembagian kontribusi ini , dengan pembagian nasi box ini saya sangat bersyukur dan dapat terbantu, harapan kedepanya semoga bisa bersinergi terus dari pihak yayasan wonderfood berjalan dan mau membantu menyalurkan Kegiatan Berbagi Kasih ini. “Ujarnya di sela akhir wawancara.

(Hendrik)

NTT, (TB) – Kementerian Komunikasi dan Informatika mempercepat pembangunan infrastruktur digital di Indonesia, pada saat bersamaan menargetkan Program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) bisa menjangkau 12,5 juta masyarakat secara nasional di tahun 2021. Di Nusa Tenggara Timur, Menkominfo menargetkan GNLD bisa menjangkau 200 ribu masyarakat terliterasi.

“Untuk Nusa Tenggara Timur sambil membangun infrastruktur digitalnya, sambil membangun BTS-nya, tahun ini saya berharap ada 200 ribu setidaknya masyarakat NTT harus mengambil bagian di dalam Gerakan Nasional Literasi Digital atau basic skills digital,” ujarnya dalam kegiatan Literasi Digital bersama pemuda Gereja Masehi Injil di Timor, Kabupaten Kupang, Senin (28/06/2021).

Menteri Johnny menyatakan GNLD Siberkreasi pernah mendapatkan penghargaan internasional WSIS Prize di United Nation International Telecommunication Union (ITU) PBB.

“Juara satu di dunia yang dapat winner itu Program Gerakan Nasional Literasi Digital ini. Kalau dunia saja mengakui itu sebagai gerakan yang hebat, jangan sampai kita tidak manfaatkan. Kalau Indonesia menggunakannya, jangan sampai kampungnya Menteri dan kampungnya Gubernur NTT tidak manfaatkan,” jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, GNLD menjadi penting bagi generasi muda. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo menerapkan program tersebut dengan fokus pada empat prioritas, yaitu keamanan digital, etika digital, masyarakat digital, dan budaya digital.

“Di empat prioritas program ini, saya harapkan nanti masyarakat itu dilibatkan agar kita menguasai dan paham apa itu digital,” tandasnya.

Sebelumnya,  dalam  Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Base Transceiver Station  dan Program Literasi Digital di Provinsi NTT, Menkominfo menyatakan mempercepat penyelesaian 421 dengan target tuntas di tahun 2022. Hal itu ditujukan untuk meningkatkan jangkauan sinyal telekomunikasi dan internet dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara optimal.

On Boarding UMKM

Menkominfo menjelaskan Program GNLD juga memberikan manfaat kepada para pelaku UMKM dan ultra mikro. Bahkan Menteri Johnny meyakini pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur NTT Viktor Laiskodat memiliki harapan yang sama.

“Maka UMKM kita, ultra mikro dan kegiatan-kegiatan harian yang berkaitan dengan ekonomi kita masuk dan on boarding ke dalam digital UMKM, digital ultra mikro,” ujarnya.

Selama mengunjungi kota dan kabupaten Kupang, Menkominfo melihat potensi produk-produk lokal yang perlu didukung untuk on boarding ke ekosistem digital.

“Produk-produk hasil karya kita langsung masuk di marketplace secara digital, maka pasarnya tidak lagi pasar di Kupang atau di mana saja, tapi pasarnya di wilayah cross border atau wilayah dunia,” jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, makanan khas Kupang seperti Se’i tidak hanya dijual di pasar-pasar nasional, tetapi juga di dunia tanpa batas dengan memanfaatkan ruang digital.

“Kita dihubungkan melalui market place dan untuk bisa itu kita harus on boarding. Saya tentu berharap adik-adik GMIT mengambil hal-hal yang secara khusus dan spesifik, masuk ke dalam kegiatan itu, bukan untuk bahan diskusi kita saja, bukan untuk diobrol sambil minum kopi saja, tapi mengambil bagian secara nyata di dalam kegiatan literasi dan produk-produknya nanti. Itu yang paling basic,” ujarnya.

Menkominfo mengharapkan setiap tahunnya Provinsi NTT menghasilkan lebih banyak talenta digital melalui Program GNLD ini. Hal itu menurutnya sebagai arena baru bagi generasi muda.

“Ini arena baru kita, ini akan menghantar masyarakat kita untuk meloncat. Jangan kita tonton, jangan kita pandangnya, tapi kita ikut dan mengambil bagian secara aktif dalam program ini, tandasnya.

Kementerian Kominfo dengan semua kemampuan, keterampilan dan ekosistem mitra kerja, termasuk global teknologi company, mengajak dan secara bersama-sama menyukseskan program GNLD untuk seluruh masyarakat di Indonesia.

“Secara khusus Nusa Tenggara Timur, model yang dilaksanakan di sini harus menjadi model yang nanti diterapkan secara nasional, gagasan datang dari Nusa Tenggara Timur, model datang dari Nusa Tenggara Timur, dan capaiannya juga harus dimulai di Nusa Tenggara Timur, itu yang kita harapkan tingkat dasar,” tuturnya.

Menteri Johnny menyatakan masyarakat dapat berpartisipasi dalam program ini dengan mengakses informasi terkait kelas-kelas literasi digital melalui akun Instagram Siberkreasi dan melalui tautan event.literasidigital.id.

Selain itu, para Jemaat maupun Pengerja Gereja juga dapat memanfaatkan Panduan Kurikulum dan Seri Modul Literasi Digital yang telah disusun oleh Kementerian Kominfo dan Mitra Pegiat Literasi Digital melalui tautan literasidigital.id.

Adapun modul literasi digital terdiri dari empat tema, yaitu Budaya Bermedia Digital, Aman Bermedia Digital, Etis Bermedia Digital, dan Cakap Bermedia Digital. “Kesemuanya disusun berdasarkan dengan empat pilar kurikulum literasi digital, yaitu Digital Skills, Digital Safety, Digital Ethics, dan Digital Culture,” imbuhnya.

Selain menghadiri kegiatan literasi digital, di tempat yang Menkominfo juga menghadiri kegiatan Musyawarah Pelayanan ke IV Gereja Masehi Injil di Timor (GMIT).

Dalam kegiatan yang dilakukan secara hybrid itu, Menteri Johnny didampingi Gubernur NTT Viktor Laiskodat, juga dihadiri Bupati Kabupaten Kupang Korinus Masneno, Wakil Bupati Kabupaten Kupang Jerry Manafe, serta Jajaran Pengurus Sinode Grup. (**)

LAMPUNG, (TB) – Terkait peristiwa pemukulan awak media di kabupaten majalengka provinsi Jawa barat menuai bermacam tanggapan keras dari berbagai organisasi/insan pers di berbagai daerah.Salah satunya dari datang dari KO-WAPPI Kabupaten Pesawaran.

Dahron selaku Ketua DPP Kowappi sangat geram melihat vidio yang beredar luas di sosial media, menurutnya apakah organisasi tidak di ajarkan ber etika. Memakai seragam Ormas di depan Babinsa TNI sangat berani memukul.

“Demi melihat rekaman vidio yang beredar di grup terkait intimidasi dan pemukulan sampai mengakibatkan luka itu jelas kriminal murni. Dan saya mengutuk keras peristiwa yang dilakukan oknum salah satu Ormas di Majalengka tersebut,” ucap Dahron kepada Tugasbangsa.com, Selasa (29/06).

Dirinya mengaku langsung menghubungi korban intimidasi pemukulan via tlp seluler ke Soleman dan membenarkan vidio tersebut apa adanya.

Dari rentetan kejadian intimidasi kejadian di Simalungun Sumatra Utara Wartawan Di tembak sampai meninggal dunia. Serta di gorontalo Wartawan di bacok Sekarang menimpa satu profesi kita di majalengka Jawa barat yang menurut vidio beredar persekusi intimidasi pemukulan di depan seorang Babinsa TNI berseragam yang  menimpa (Soleman–Red) Wartawan dari Media Tabloid “Cetak dan Online” Fokus Berita Indonesia (FBI) dan Wartawan Warta Jabar.

Peristiwa tersebut terjadi di Kantor Desa Mekar wangi, Kecamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ketika Wartawan akan melakukan Klarifikasi terkait tentang pemberitaan, namun hal yang terjadi malah di intimidasi oleh beberapa Oknum Ormas, bahkan terlihat di video terjadi pemukulan kepada wartawan, hingga menyebabkan luka di bagian wajah, dan keluar kata kata Binatang yang di ucapkan oleh oknum Ormas kepada wartawan.

Menanggapi kejadian tersebut, N. Mujianto selaku Pimpinan Media Tabloid FBI ” cetak & online ” ketika dikonfirmasi awak media menyampaikan, kalau dirinya baru tahu kejadian tersebut setelah korban atas nama suleman anggota wartawan FBI via telephone menyampaikan kalau dirinya dapat persekusi , intimidasi , penganiayaan sampai pemukulan oleh orang tak dikenal yang datang ke desa tersebut,

saat dirinya ingin melakukan konfirmasi sambil silaturahmi ke desa tersebut dan akibat kejadian tersebut korban langsung mendatangi Polres Majalengka melaporkan penganiayaan ke pihak penegak hukum .dan sudah dalam penanganan pihak Kepolisian Polres Majalengka, dan informasi dari korban pihaknya lagi menjalani visum, kami juga menghormati proses hukum dan biarkan para penegak hukum bekerja sesuai hukum yang berlaku terkait Undang–Undang Pers NO.40 Tahun 1999 tentang tugas pokok pers.

“Informasinya sudah melakukan Visum dan pelaporan ke Polres Majalengka, Kami dari Redaksi menunggu langkah – langkah yang akan di lakukan oleh Polres Majalengka dalam menangani kejadian yang menimpa wartawan kami, dan kami juga menghormati proses hukum dan biarkan para penegak hukum bekerja sesuai hukum yang berlaku terkait Undang–Undang Pers NO.40 Tahun 1999 tentang tugas pokok pers,” Jelas Mujianto, Senin (28/06/2021)

Dan dirinya berharap kepada Jajaran Polres Majalengka untuk sigap dan menindaklanjuti kejadian ini, menindak oknum ormas dan siapa aktor intelektual yang mengundang oknum ormas tersebut, dan tetap mengacu kepada undang–undang Pers No 40 Tahun 1999, yang menghalang – halangi tugas Wartawan dalam melaksanakan kejurnalistikan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Pers. Tambah Mujianto

Video kejadian tersebut kini sedang Viral di berbagai Group WhatsApp Insan Pers di Nusantara, dan sangat mengecam atas tindakan oknum ormas tersebut, dan meminta Aparat Penegak Hukum, khususnya Polres Majalengka agar segera menindaklanjuti kejadian tersebut, agar tidak terulang kembali dan menyakiti hati Insan Pers di Indonesia. (Red)

CIBINONG, (TB) – Pada masa pandemi Covid-19 saat ini BPJS Kesehatan sebagai Badan Hukum Publik yang ditunjuk pemerintah untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dituntut untuk terus berinovasi dalam hal kemudahan dan simplifikasi pelayanan.

Kepuasan peserta menjadi fokus keberlangsungan Program JKN-KIS selama ini. Pelayanan prima diberikan kepada peserta baik itu di fasilitas kesehatan mau pun di kantor cabang. Selama masa pandemi, pelayanan administrasi memanfaatkan teknologi untuk pelayanan tanpa tatap muka demi menjaga satu sama lain.

Salah satu informasi yang disampaikan masyarakat harus memahami bahwa seluruh penduduk Indonesia wajib terdaftar Program JKN-KIS. Termasuk bayi baru lahir yang diberikan kesempatan selama 3 (tiga) bulan setelah kelahiran untuk terdaftar dengan NIK yang sudah aktif. Apabila penduduk sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) maka wajib mendaftarkan sebagai peserta Program JKN-KIS.

Penjaminan bayi baru lahir mengikuti jaminan ibu aktif JKN dengan didaftarkan sebagai bayi nyonya ibu dan melakukan pembayaran iuran paling lambat 28 hari sejak bayi dilahirkan yang dibuktikan dengan surat keterangan lahir dari rumah sakit/bidan atau akte kelahiran.
Pada kegiatan acara Media Gathering Wartawan Kabupaten Bogor yang dihadiri 17 (tujuh belas) media berbeda Kabupaten Bogor, Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta (KPP) Betty Parapat memberikan paparan terkait Pelayanan Administrasi Kepesertaan di masa Pandemi.

“Berbagai inovasi dilakukan untuk meningkatkan kepuasan peserta yang selama ini telah menjadi fokus berlangsungnya Program JKN-KIS. Kami memberikan solusi untuk pelayanan agar selama masa pandemi masyarakat tidak memiliki kendala pelayanan terutama pelayanan administrasi. Pelayanan non tatap muka yang ditawarkan antara lain Aplikasi Mobile JKN, PANDAWA (Pelayanan Administrasi Melalui Whatsapp), BPJS Kesehatan Care Center 1500 400, VIKA (Voice Interactive JKN), CHIKA (Chat Asistant JKN),” Ujar Betty.

Layanan PANDAWA sendiri merupakan layanan yang dijawab langsung oleh petugas, masing-masing kantor cabang memiliki layanan PANDAWA dengan nomor yang berbeda, maka dari itu untuk mengetahui nomor PANDAWA masing-masing wilayah domisili silahkan akses informasi melalui sosial media resmi BPJS Kesehatan atau bisa dapatkan informasi melalui layanan CHIKA (Chat Asistant JKN) dinomor 08118750400.

Dalam penutupannya Betty mengatakan sudah seharusnya di masa pandemi ini masyarakat memanfaatkan aplikasi Mobile JKN untuk mendapatkan kemudahan pelayanan. BPJS Kesehatan terus berfokus pada pengembangan inovasi dalam peningkatan mutu layanan yang akan berdampak pada tingkat kepuasan peserta. Hal tersebut didukung peran awak media dalam fungsi menyalurkan informasi kepada masyarakat akan salah satu kemudahan layanan. (Sto)