CIAWI, (TB) – SM bayi berumur 11 Bulan dari keluarga terpaksa  harus tertahan, tidak di perbolehkan pulang dari ruang rawat inap selama 12 hari di RSUD ciawi Kabupaten Bogor, gara – gara tidak memiliki Kartu BPJS Kesehatan.

Menurut salah seorang keluarga pasien, keterlambatan kartu BPJS tersebut disebabkan karena keluarganya harus memproses kartu keluarga terlebih dahulu selama 7 hari, mulai dari Desa Kecamatan hingga ke BPJS Cabang Cibinong Kabupaten Bogor.

Pihak keluarga pun berusaha melakukan pembuatan BPJS, namun pihak keluarga mengeluhkan proses administrasinya yang berbelit belit, dan melelahkan.

“Kami tidak bisa memproses administrasi BPJS ini disebabkan datanya tumpang tindih, silakan saja proses di BPJS Cabang Cibinong”, ucap Ibu – ibu muda di bagian pelayanan Dinkes.

Hal yang sama, kepengurusan administrasi berbelit -belit juga terjadi di BPJS cabang Cibinong, sehingga baru hari ke- 7 (18/10) kartu BPJS tersebut dapat  diterbitkan.

Sementara iitu, Kasubag TU RSUD Ciawi, H. Mardani yang di dampingi Kabag Umum Heri, Saat di konfirmasi di ruang kerjanya mengatakan, Pasien harus bayar sesuai sesuai dengan rawat inap umum, sesuai ketentuan Rumah Sakit, kalau mau minta di gratiskan semua, bangkrut dong Rumah Sakit, ketusnya.

terpisah, Lilis staf bagian keuangan ketika di hubungi mengatakan, disebabkan pasien ini tidak bisa menunjukkan Kartu BPJS-l nya selama 3 X 24 jam, pasien harus bayar selama rawat inap 12 hari X Rp. 300 ribu/ hari =Rp 3, 6 juta lebih dan di bayar DP terlebih dahulu Rp, 500 ribu/ bln sesuai kemampuan keluarga pasien, sisanya di cicil selama 6 bulan, tegas Lilis.

Sebelumnya hal yg sama di konfirmasikan ke bagian BPJS RSUD Ciawi, Riky, pihaknya tidak bisa mentolelir bagi pasien tidak mampu pun harus bayar layaknya pasien umum, sebab dalan ketentuan aturan rumah Sakit, bagi pasien yang tidak memiliki kartu BPJS selama 3 X 24 jam, sebab BPJS tidak mau menanggung biaya pasien rawat inap selama di RSUD Ciawi, ujarnya.

Oleh sebab itu, Masyarakat pasien tidak mampu khususnya, meminta Kemensos, Kemenkes, kepala BPJS Pusat dan instansi terkait Pemkab. Bogor supaya segera melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) dan turun kelapangan supaya melakukan evaluasi tentang hak – hak masyarakat kurang mampu untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, dan warga tidak mampu dipaksakan harus bayar tunai, sehingga di kelak kemudian hari, tidak lagi terjadi kasus seperti ini. (Muz/Red)

CIBINONG, (TB) – Pengadaan barang berupa CCTV (Closed Circuit Television) di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor patut dipertanyakan.

Pasalnya pengadaan barang dengan pagu anggaran senilai Rp72 Juta dengan metode pengadaan langsung tersebut ditengarai ada praktik mark-up dalam anggarannya, serta ditemukan alamat pemenang yang tidak sesuai dengan di website resmi layanan pengadaan secara elektronik.

Dugaan tersebut berdasarkan investigasi dan pengamatan wartawan media ini terhadap unit cctv yang telah terpasang di beberapa titik pada kantor dinas DPKPP.

Sementara itu Sekretaris Dinas (Sekdis) tidak bisa menyebutkan secara pasti spesifikasi /merk dari cctv di kantornya tersebut. Dirinya hanya menjelaskan jika pengadaan cctv itu berbentuk paketan.

” Ini ada 16 titik, dia 1 paket di masing-masing ruangan ada, semuanya 16 kamera tapi satu remote. Mereknya atau spesifikasinya saya gak hafal nanti saya harus lihat dulu, saya gak hafal ada di dokumen,” kata Irma kepada wartawan di Cibinong, Jumat (29/10).

Kenapa emangnya? unitnya bisa dilihat diluar ada kan, kenapa kita pasang cctv, karena pengamanan kantor juga,” terang Sekdis.

Irma melanjutkan waktu itu rusak kita harus memperbaiki, baru diadakan lagi di tahun 2021 ini. Itu pertimbangannya karena dari 2018 alatnya rusak. Spek CCTV kita biasa, satu paket untuk 16 kamera. Itu pilihannya termasuk CCTV gitu, bukan maunya saya.

Ditanya spesifikasi, Irma berdalih belum bisa mengatakan karena harus mengecek dulu di dokumen, ” Nanti saya cek ya, saya cek dulu,” ucapnya. (Sto)

PESAWARAN, (TB) – Team Tekab 308 Polsek Gedong Tataan Polres Pesawaran berhasil mengamankan lima tersangka warga Kecamatan Kedondong yang  sedang bermain judi jenis kartu Remi, di dusun Cidadi Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Minggu (31/10/2021).

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / A-  310 / X / 2021 / Polda Lampung / Res Pesawaran / Polsek Gedong Tataan tanggal 31 oktober 2021 Ttg di duga telah terjadinya TP. Perjudian jenis kartu Remi, Team tekab 308 polres pesawaran Polsek Gedong Tataan  berhasil mengamankan lima Warga Kecamatan Gedong Tataan.

Kapolsek Gedong Tataan Kompol Hapran mewakili Kapolres Pesawaran AKBP Vero Aria Radmantyo mengatakan,
” Identitas Pelaku yang diamankan MS (31) warga Desa Cipasang, SM (47) Warga Desa Pampangan, IS (42) Warga Cipadang, MW (35) Warga Cipadang dan MJ (64) Warga Cipadang, Kelimanya warga Kecamatan Gedong Tataan” Kata Kapolsek Gedong Tataan.

Kapolsek menuturkan,
” Berdasarkan laporan masyarakat, kemudian tim tekab 308 polsek Gedong Tataan Polres Pesawaran melakukan penggerebekan, di dapatkan lima orang yang sedang bermain judi jenis kartu Remi” Ujarnya.

Selanjutnya,
“ Team tekab 308 polsek Gedong Tataan Polres pesawaran mengamankan pelaku dan Barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku dan barang bukti dibawa ke Polsek Gedong Tataan” Pungkasnya.

Ke lima pelaku melanggar pasal tentang perjudian sebagai mana di maksud dalam pasal 303 KUHP. (Red)

Sumber: Humas Polres Pesawaran

KTT G20, (TB) – Pemulihan ekonomi global akibat pandemi Covid-19 di seluruh dunia saat ini tengah terjadi, namun tidak merata. Salah satu penyebabnya adalah karena akses vaksin yang tidak merata di seluruh dunia.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam keterangannya di Hotel Splendide Royal, Roma, Italia, pada Sabtu, 30 Oktober 2021, seusai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam KTT G20 di La Nuvola.

“Ada negara-negara yang sampai hari ini bahkan jumlah vaksinasinya dari penduduknya kurang dari 3 persen, di negara-negara Afrika. Rata-rata yang di negara-negara miskin baru 6 persen dari penduduknya, sementara negara-negara maju sudah melakukan vaksinasi di atas 70 persen atau bahkan mendekati 100 persen dan mereka sudah melakukan _boosting_,” ujar Menkeu.

Selain akses vaksin yang tidak merata, pemulihan ekonomi dunia juga terancam oleh dua hal lain, yaitu terjadinya inflasi kenaikan energi dan disrupsi dari suplai. Menurut Menkeu, hal tersebut terjadi di seluruh negara yang pemulihan ekonominya sangat cepat namun mengalami komplikasi dalam bentuk kenaikan harga energi dan disrupsi suplai.

“Artinya apa? Waktu permintaan pulih dengan cepat dan kuat, ternyata suplainya tidak mengikuti,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa kenaikan energi yang terjadi sangat cepat karena investasi di bidang energi terutama yang _non-renewable_ itu sudah merosot tajam dihadapkan pada permintaan energi yang melonjak akibat pemulihan ekonomi. Hal tersebut yang kemudian mendorong inflasi yang tinggi di berbagai negara.

“Ini menjadi ancaman pemulihan ekonomi global. Indonesia perlu juga tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya rembesan hal tersebut,” ungkap Menkeu.

Menkeu mengatakan, karena Covid ini adalah ancaman nyata terhadap perekonomian dunia, maka di dalam pembahasan antara menteri keuangan dengan menteri kesehatan negara-negara G20 disepakati untuk membangun membangun sebuah mekanisme yang disebut pencegahan pandemi atau _pandemic preparedness_.

“Hari ini dunia tidak siap menghadapi pandemi. Nyatanya (pandemi) telah menyebabkan biaya sampai USD12 triliun, 5 juta orang meninggal, dan lebih dari 250 juta orang yang terkena pandemi ini, maka dunia harus menyiapkan lebih baik,” jelasnya.

Di dalam KTT G20 kali ini disepakati akan ada _joint finance health task force_ atau satuan kerja antara menteri keuangan dan menteri kesehatan di bawah G20 yang tujuannya adalah untuk menyiapkan _prevention, preparedness,_ dan _response_ atau PPR dari pandemi.

“_Task force_ ini dipimpin oleh Menteri Keuangan Indonesia dan Italia. Indonesia sebagai tuan rumah atau presidensi mulai Desember dan Italia yang sekarang ini menjadi presidensi,” ujarnya.

“Tentu peran Indonesia menjadi penting karena Indonesia adalah negara yang besar dan kita juga punya komitmen terhadap vaksinasi kita,” tandas Menkeu. (Sto)

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

JAKARTA, (TB) – Di sela-sela rangkaian acara KTT G20 yang digelar di La Nuvola, Roma, Italia, pada Sabtu, 30 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Kedua Presiden membahas sejumlah hal, antara lain rencana kunjungan Presiden Erdogan ke Indonesia.

Terkait rencana kunjungan Presiden Erdogan ke Indonesia, Presiden Jokowi telah menerima laporan hasil kunjungan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Turki. Presiden Jokowi juga telah menerima hasil pembicaraan dengan Presiden Erdogan, termasuk rencana kunjungannya ke Indonesia.

“Saya menantikan kunjungan Yang Mulia ke Indonesia sekitar bulan Januari atau Februari 2022. Saya yakin kunjungan Yang Mulia akan makin mempererat hubungan Indonesia-Turki. Kita tugaskan Menteri Luar Negeri kedua negara untuk mempersiapkan kunjungan dengan baik,” ungkap Presiden.

Selain itu, kedua pemimpin juga menugaskan kedua Menlu untuk mempersiapkan kunjungan termasuk diluncurkannya mekanisme strategis tingkat tinggi atau _high level strategic mechanism_.

Kedua, mengenai rencana pembentukan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Turki atau IT-CEPA. Presiden Jokowi meyakini bahwa IT-CEPA akan lebih memperkokoh kerja sama ekonomi kedua negara.

“Saya sarankan agar kita menugaskan Menteri Perdagangan masing-masing untuk segera mempercepat perundingannya. Tentu akan sangat baik jika IT-CEPA menjadi salah satu _deliverable_ dari kunjungan Bapak Presiden tahun depan,” ujar Presiden.

Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan dengan Presiden Turki. (Red)

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

PESAWARAN, (TB) – KL (69) Tahun seorang Ibu rumah tangga warga Dusun Karang Sari Desa Begelen Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, tewas bunuh diri dengan cara menegak racun serangga, Sabtu (30/10/2021).

Nuriana anak kandung korban yang pertama kali mengetahui peristiwa tersebut mengatakan, ” Pada saat jam 11.15 wib saya  melihat ke kamar korban dan mendapati korban sudah tergeletak lemas dengan mulut berbusa di dalam kamar korban dengan botol racun serangga sudah dalam posisi terbuka dan isi cairan racun serangga tersebut tersisa sedikit,”  kata Nuriana.

Selanjutnya Anak korban tersebut meminta bantuan untuk membawa korban ke RSUD Pesawaran, korban di bawa menggunakan ambulan Desa Bagelen. Dan setelah sampai di RSUD Pesawaran, karena keterbatasan alat pihak rumah sakit menyarankan untuk di bawa ke RS Mitra Husada Pringsewu.

Setibanya Korban Di RS Mitra Husada kemudian langsung mendapatkan pertolongan medis akan tetapi Nyawa Korban sudah tidak bisa  diselamatkan, dan dinyatakan meninggal dunia sekira Pukul 13.00 Wib” Jelasnya.

( Oby / Rif )

BANDAR LAMPUNG, (TB) – Dewan Pengurus Pusat Serikat Tukang Gigi Indonesia ( DPP STGI) kembali menegaskan pentingnya keanggotaan organisasi demikian disampaikan Wasekjen DPP STGI Imam Buchori, M.pd.,M.Si saat di  konfirmasi media ini via telpon seluler, Sabtu (30/10/2021)

Menurutnya, pengakuan dan legalitas keanggotaan organisasi menjadi sangat penting, karena selain di organisasi dapat perlindungan, anggota juga akan dapat legalitas yang di akui oleh Negara,
“ STGI ini adalah satu satunya serikat tukang gigi yang di akui Negara,” Katanya.

Di samping itu lanjutnya, keanggotaan STGI juga merupakan bukti bahwa tukang gigi telah terdaftar di organisasi,
“ Pertama, tukang gigi harus mempunyai Kartu Tanda Anggota KTA (STGI) dan di situ tertera nomor anggota nasional dan barcode, dan di belakang KTA tersebut juga di cantumkan visi misi STGI,” Ujarnya.

Kedua, sambung Wasekjen Dpp STGI, tukang gigi harus mempunyai Surat Tanda Registrasi Anggota (STRA) sesuai AD-ART, dan STRA ini juga menggunakan barcode supaya tukang gigi lebih mudah mengetahui keasliannya,
“Didalam STRA jelas tertulis nama lengkap, Nik Ktp dan tempat dimana tukang gigi menjalankan pekerjaannya” Tandasnya.

” Ini penting bagi semua tukang gigi yang tergabung di organisasi serikat tukang gigi indonesia (STGI) wajib mendaftarkan diri melalui aplikasi online sisfo.stgi.or.id Dan memiliki kartu tanda registrasi (STRA)” Pungkasnya.

( Oby / An )

LAMPUNG UTARA, (TB) – Sumeri (40) warga Desa Karang Sakti Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara, mengeluhkan harga jual hasil pertanian terong sayur dan terong lalapan yang anjlok yaris tidak ada harganya, Sabtu ( 30/10/2021 ).

Hal ini disampaikan Sumeri yang di dampingi oleh istrinya Nurhayati (32) keluarga yang di karuniai dua orang anak ini mengatakan,

” Saya menanam terong ini baru tiga bulan dan dua bulan ini sudah kita panen, namun sayang harganya sagat murah sekali karena mungkin bersamaan panen juga di daerah-daerah lain ” Kata sumeri.

Dijelaskannya terong sayur dan terong lalapan di lokasi ini hanya seribu rupiah dan bulan kemaren tidak laku dijual sampai di buang, sementara harga pupuk naik dan sangat mahal,

” Bulan kemaren sempat di pulangkan tujuh karung karena gak laku sama sekali, penjualan ini hanya sebatas Kota Bumi dan sekitarnya” Ujarnya.

Ditempat yang sama Nurhayati berharap kepada pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten agar memperhatikan agar membantu dan menggiatkan pertanian di bidang budidaya petani sayur mayur seperti Rampai, cabe, timun, terong dan lain-lain,

” Semoga pemerintah Desa dan pemerintah daerah mensejahterakan petani, terutama di bidang penjualan hasil petani, agar banyak pembeli nya, pupuk bisa murah ” Tambahnya.

Sumeri adalah salah satu petani terong di muara sungkai dan berencana akan membuat kebun cabe dan rampai,

” Ini baru pertama kali saya membuat kebun terong di muara sungkai ini, dan saya akan membuat kebun cabe di lahan sebelah, ” Pungkas Sumeri kepada Awak media tugasbangsa.com.

( Dr )

PESAWARAN, (TB) – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokasi Indonesia (DPC PERADI) Kabupaten Pesawaran Dr (Can) Nurul Hidayah, SH.MH. bersama empat pengurus menghadap Kapolres Pesawaran, AKBP Vero Aria Radmantyo dalam rangka Audensi, Jum’at (29/10/2021).

Koordinator DPC- PERADI
Kabupaten Pesawaran M. Hamidi, SH. dan Haris Kurniawan, SH.MH. mewakili dua rekanya untuk mendampingi ketua dalam rangka Audensi dengan Kapolres Pesawaran.

Ada beberapa item yang disampaikan Nurul Hidayah, terkait kehidupan masyarakat yang beraneka ragam pelanggaran hukum, yang semestinya selaku penasehat hukum dapat memberikan haknya selaku warga masyarakat yang tersandung hukum” Kata Nurul Hidayah.

Kapolres Pesawaran didampingi Kasatreskrim Supriyanto, SH.MH  menyambut baik kehadiran ketua Peradi Kabupaten Pesawaran, yang berkenan untuk Audensi bersama anggotanya,

” Kapolres berharap untuk bekerja sama dalam menanggulangi pelanggaran hukum yang terjadi ditengah masyarakat, jika ada jadwal waktu untuk penyuluhan hukum, Peradi akan dilibatkan ” Ujar Kapolres.

Dilanjutkannya, bukan pihak PERADI saja yang Audensi, tapi kami dari Polres pesawaran juga ingin sowan di Kantor Peradi di Jl..A. Yani Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan, untuk bertatap muka dengan seluruh pengurus Peradi Kabupaten Pesawaran” Pungkas Kapolres Pesawaran.

( Oby / Rif )

BANTEN, (TB) – Ada yang berbeda dalam kunjungan ke luar negeri Presiden Joko Widodo ke tiga negara yakni Italia, Inggris Raya, dan Persatuan Emirat Arab. Presiden dan rombongan menggunakan pesawat berbadan lebar milik maskapai penerbangan Garuda Indonesia dalam kunjungan kerja tersebut.

Menanggapi hal ini, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memberikan penjelasan jelang keberangkatan menuju Roma di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat, 29 Oktober 2021.

Heru menjelaskan bahwa pemilihan pesawat maskapai nasional ini telah dipertimbangkan secara matang, seperti pertimbangan efisiensi waktu, penghematan anggaran, dan juga protokol kesehatan.

“Dengan menggunakan pesawat berbadan lebar ini, perjalanan menuju Roma selama 13 jam ini bisa dilakukan langsung tanpa perlu transit. Bila kita menggunakan Pesawat Kepresidenan BBJ, kita harus transit. Dan ingat, ini adalah kunjungan kerja pertama Bapak Presiden ke luar negeri di masa pandemi, kami harus sangat berhati-hati dalam menjalankan protokol kesehatan, termasuk pertemuan tatap muka di saat transit,” ucap Heru.

Apabila Presiden dan rombongan harus transit, ucap Heru, maka persiapan pelaksanaan protokol kesehatan harus dijalankan dengan baik, seperti sterilisasi ruang tunggu, tes PCR untuk pramusaji di tempat transit, dan juga makanan dan minuman yang disajikan harus dipastikan dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Hal lain yang menjadi pertimbangan Heru adalah efisiensi anggaran dimana semua menteri yang hadir dalam kunjungan tersebut, turut serta dalam rombongan Presiden di pesawat ini.

“Tentunya penggunaan anggaran juga menjadi perhatian kami. Setelah kami hitung jauh lebih hemat dengan turut sertanya para menteri dalam rombongan ini, dibandingkan para menteri ini menggunakan pesawat komersial. Total ada enam menteri yang ikut dalam pesawat ini, Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman dan Investasi, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Sekretaris Kabinet,” kata Heru.

Memang para Menteri ini tidak semuanya bergabung sejak di Jakarta, karena adanya pertemuan yang harus diikuti sebelum bergabung dengan rombongan Presiden.

“Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri misalnya, beliau harus berangkat terlebih dahulu ke Roma, karena ada pertemuan tingkat menteri dan juga mempersiapkan kedatangan Presiden. Namun setelah itu, dari Roma menuju Glasgow, kemudian lanjut Abu Dhabi dan Dubai, Menlu akan bergabung terus,” ujar Heru.

Penghematan lainnya adalah semua rombongan yang tergabung dalam tim pendahulu ke Abu Dhabi dan Dubai, kepulangan ke Tanah Air akan bergabung dengan pesawat tersebut.

“Semua pegawai yang bertugas sebagai tim pendahulu di Abu Dhabi dan Dubai akan ikut bersama kami dalam kepulangan ke Tanah Air. Jadi mereka tidak membeli tiket pesawat komersial untuk kembali ke Tanah Air,” tutur Heru.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya di masa pandemi ini, ucap Heru, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M Tonny Harjono menerapkan aturan protokol kesehatan dalam penerbangan ke luar negeri ini.

“Ini penerbangan jarak jauh dan kita tahu Covid ini masih ada, bahkan di Eropa terjadi peningkatan. Oleh karena itu Pak Sesmil menerapkan aturan yang ketat di dalam penerbangan ini, seperti harus menggunakan masker dan antar penumpang minimal berjarak satu kursi,” ucap Heru.

Adapun rencana pesawat yang akan digunakan oleh Presiden dan rombongan adalah menggunakan tipe Boeing 777-300ER. Selama digunakan Presiden dan rombongan, pesawat ini akan diberi lambang dan tulisan Republik Indonesia di badan pesawat. Sebab secara protokoler, pesawat itu akan menjadi Pesawat Kepresidenan RI. (Red)

Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden