JAKARTA, (TB) – PT. PLN (Persero) mengapresiasi kerja sama dan dukungan yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada pihaknya dalam upaya pencegahan korupsi. Program pencegahan korupsi yang dilakukan KPK melalui perbaikan tata kelola telah memberikan manfaat bagi PLN, salah satunya dalam percepatan sertifikasi aset-aset PLN.

Hal ini dikemukakan Direktur Utama PT. PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dalam audiensi dengan KPK pada Rabu (2/2).

“Proses yang tadinya berbelit, kompleks, dan membutuhkan beragam izin, dengan kerja sama dan dukungan KPK bisa diringkas, disederhanakan. Sehingga, dari 25% sekarang hampir 70% aset PLN telah disertifikasi,” ujarnya.

Ia mengakui sempat menyerah untuk melakukan sertifikasi sebagai upaya penertiban dan penyelamatan seluruh aset PLN yang mencapai Rp1.600 Triliun. Namun, katanya, perbaikan tata kelola yang dilakukan KPK telah mendorong transparansi, akuntabilitas dan menutup potensi KKN.

Selain itu, Darmawan juga berharap KPK tetap mendukung dan mendampingi PLN ke depan. Saat ini, katanya, PLN terus memperbaiki tata kelola dan proses bisnis internal khususnya terkait proses pengadaan, kontrak dan transformasi digital dalam berbagai aspek operasional bisnis PLN.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyambut baik  upaya perbaikan tata kelola dan digitalisasi yang dilakukan PLN. Menurutnya, tata kelola yang baik akan mencegah potensi kerugian negara.

“Tata kelolanya harus prudent dan juga tidak menimbulkan kerugian negara,” tegas Ghufron.

Ghufron juga memastikan jajarannya akan terus mengawal perbaikan dan upaya pencegahan korupsi di internal PLN.

Terakhir, Ghufron berpesan agar PLN menerapkan praktik bisnis yang bersih sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik dengan membangun iklim bisnis yang antikorupsi, transparan dan adil.

“Kami berharap PLN juga memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk tidak berperilaku korup dengan menjalankan bisnis yang bersih, baik dalam tata kelola layanan kepada masyarakat maupun keuangannya,” tutup Ghufron. (***)

JAKARTA, (TB) – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik dalam penanganan serta penegakan hukum tindak pidana dengan korban perempuan dan anak-anak.

Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Kapolri saat menerima audiensi Komnas Perempuan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (4/2/2022).

“Jadi pertama terkait dengan concern kita terhadap masalah dan isu perempuan serta anak khususnya. Itu memang menjadi salah satu program yang kemudian saya ingin ditangani serius. Itu juga yang saya sampaikan saat fit and proper test di DPR,” kata Sigit dalam audiensi tersebut.

Dari segi kelembagaan, Sigit mengungkapkan bahwa, saat ini, Polri mengembangkan unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi Direktorat tersendiri di tingkat Bareskrim Polri dan Polda. Hal itu merupakan wujud keseriusan Korps Bhayangkara dalam rangka menangani kasus kejahatan dengan korban perempuan dan anak.

“Karena itu saya sudah sampaikan, sekarang sedang berproses. Dari sisi penanganannya kita ingin ada Direktorat sendiri. Direktorat yang khusus menangani itu. Sehingga kemudian di tingkat Mabes ada bintang satu. Maka di Polda akan ada Direktorat tingkat Polda. Sampai di bawah,” ujar mantan Kapolda Banten itu.

Eks Kabareskrim Polri ini menyatakan, nantinya akan disiapkan personel Polri yang mampu dan mumpuni untuk mengawaki Direktorat tersebut. Dengan diisi jajaran yang profesional dan berintegritas, kata Sigit, hal itu akan menghindari perempuan dan anak mengalami peristiwa menjadi korban dua kali.

“Manakala yang menginterogasi, kemudian yang menangani beda jenis kelamin, akan membuat masalah baru. Sehingga mereka merasa menjadi korban dua kali. Ini kedepan kita proses. Prosesnya memang sedang berlangsung oleh Kemenpan RB,” ucap Sigit.

Meskipun tak keseluruhan diisi wanita, dikatakan Sigit Direktorat PPA itu, nantinya akan didominasi oleh para Polisi Wanita (Polwan). Sehingga secara paralel, menurut Sigit, hal itu akan semakin membuka ruang dan kesempatan bagi para Polwan untuk mengisi jabatan di internal Polri.

“Juga anggota-anggota yang bisa di rekrut mulai dari taruna dan bintara. Sehingga ruang-ruang itu bisa diisi untuk pengembangan karier juga lebih bagus. Dan kita punya bibit ke depannya secara bertahap akan diberikan posisi strategis. Ini bisa diisi jika ada bibit yang banyak. Karena kompetensinya penting. Ini konsep kita secara kelembagaan,” tutur Sigit.

Lebih dalam, Sigit melihat sejauh ini terkait kasus kejahatan dengan korban perempuan dan anak, masih adanya sumbatan komunikasi. Sigit pun memberikan solusi untuk memecah permasalahan tersebut dengan membentuk Liaison Officer (LO) di Komnas Perempuan.

Dengan adanya pendamping itu, Sigit menyebut, kedepannya apabila ada pengaduan yang mengharuskan ditangani oleh Kepolisian maka LO tersebut yang menjadi penghubung informasi antara Komnas Perempuan maupun pihak Kepolisian.

“Kalau memang setuju akan kami siapkan dan kirimkan. Jika ada pengaduan dan ingin meninjau satu tempat, maka LO ini membantu menghubungi Kapolda atau Kapolres. Saya harapkan dari sisi kepolisian bisa merespons isu-isu yang terjadi. Karena kita serius terhadap isu-isu perempuan dan anak,” jelas Sigit.

Lebih dalam, terkait proses peradilan, Sigit juga mengedepankan perlindungan dan kehati-hatian terhadap suasana kebatinan dari para korban.

“Terkait proses peradilan mungkin sangat sensitif memang kita harus melindungi. Disatu sisi hal itu harus diselesaikan secara tuntas. Namun disisi lain suasana kebatinan korban harus dijaga,” ujar Sigit.

Tak hanya itu, Sigit juga mempersilahkan kepada Komnas Perempuan untuk memanfaatkan aplikasi yang telah disediakan oleh Polri dalam rangka perbaikan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat luas.

“Kita tentunya di Propam ada Propam Presisi dan ada Dumas Presisi. Bisa diintegrasikan ke Komnas. Kalau mau dibuat MoU, kita siap,” tutup Sigit.

(Damanik)

TULANG BAWANG BARAT, (TB) – Massa Masyarakat Adat 5 (lima) Keturunan Bandardewa Tiyuh Bandardewa, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat, Provinsi Lampung mengamuk, pohon karet PT HIM di areal lahan mereka Pal 137,770-139 diluar HGU PT HIM ditebangi, Jumat (4/2/2022).

Massa meminta anak perusahaan PT Bakrie Sumatera Plantations milik pengusaha Aburizal Bakrie (ARB) itu, untuk menunjukkan bukti kepemilikan jika areal tersebut memang masuk ke dalam hak guna usaha (HGU) atas nama PT HIM tidak kunjung dipenuhi selama kurun waktu 40 tahun belakangan. Sedangkan, menurut mereka, dalam RDP dengan Komisi I DPRD Tulangbawang Barat baru-baru ini, perusahaan ini menganggap klaim masyarakat adat 5 keturunan Bandardewa hanyalah ilusi semata.

Massa diperkirakan sebanyak 700 orang datang dari 7 tiyuh (desa) yakni, Bandardewa, Menggalamas, Panaragan, Penumangan, Menggala, Bujungtenuk serta Pagardewa. Secara bergantian mereka menebangi pohon karet PT HIM yang berada di tanah Adat 5 Keturunan Bandardewa. Informasi terakhir yang berhasil dihimpun, penebangan telah mencapai satu hektar lebih.

“Kami ingin mengelola lahan milik kami,” Kata seorang pria, salah satu dari massa di lapangan yang tidak bersedia identitasnya disebutkan.

Pria ini menganalogikan kepemilikan sepeda motor seseorang saat mengalami kehilangan dan diklaim sebagai milik orang lain, jika memang benar kita sebagai pemiliknya tentu bisa menunjukkan bukti kepemilikan yang sah dihadapan pihak yang mengklaim.

“Ketika kita motor kita hilang, tentu kita harus bisa menunjukkan bukti kepemilikan bahwa motor tersebut betul milik kita,” lanjut dia.

Dihubungi terpisah, pimpinan PT HIM, Juarno, hingga berita ini ditayangkan belum memberikan respon.

Sementara itu, Kasat Intel Polres Tulangbawang Barat, AKP Tora Egen Sitompul membenarkan peristiwa penebangan pohon karet PT HIM tersebut.

“Iya benar,” kata AKP Tora Jumat (4/2/2022).

Dari tempat berbeda, Kuasa ahli waris 5 Keturunan Bandardewa, Ir Achmad Sobrie MSi mengatakan, bahwa Penebangan terhadap pohon karet PT HIM lantaran telah menyerobot tanah 5 keturunan Bandardewa dan tidak segera diselesaikan oleh Gugus Tugas Reforma Agraria.

“Meskipun (Gugus Tugas Reforma Agraria) telah kami surati secara resmi pada tanggal 21 Januari 2022, agar masalah ini tidak berlarut-larut,” kata Sobrie.

Pada sisi lain, imbuhnya, masyarakat 5 keturunan Bandardewa sangat kecewa kepada aparat kepolisian setempat karena tidak segera menindaklanjuti laporan pengaduannya sebagaimana mestinya, padahal sudah berulangkali disampaikan.

“Pihak PT HIM telah sengaja melecehkan eksistensi Masyarakat 5 Keturunan Bandardewa. Bahkan menunjukkan sikap yang tidak terpuji dalam hearing bersama Komisi I DPRD Tubaba, dengan tidak bersedia menandatangani kesimpulan rapat 19 Januari 2022. Namun, hanya membacakan sikap pihak perusahaan yang tetap memaksakan kehendaknya tanpa memperhatikan proses berlangsungnya rapat,” kecamnya.

“Saya sarankan, Gugus Tugas Reforma Agraria harus bergerak cepat sebelum jatuhnya korban, bila masalah ini tidak segera diselesaikan,” Tandasnya.

( Dr )

JAKARTA, (TB) – Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Sekjen Kemenkumham) Komjen Andap Budhi Revianto mengatakan, Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Selain itu harus terdapat kesesuaian data dan tidak ada penyelewengan anggaran agar tidak terjadi temuan dikemudian hari.

Hal tersebut disampaikan Komjen Andap Budhi Revianto saat membuka sekaligus memberi arahan melalui virtual pada acara Rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan dan BMN Kemenkumham Semester II TA 2021 Tingkat Kantor Wilayah.

Andap mengatakan, manfaat dari kegiatan ini adalah menghasilkan data-data yang mutakhir dan akuntabel. Menurutnya, anggaran harus tepat guna dan harus dapat dipertanggung jawabkan. “Intinya adalah jangan sampai ada kerugian negara.“ ucap Andap di Lounge Pengayoman, Kamis (03/02/2022).

Andap menambahkan, Rekonsiliasi dalam rangka pembahasan anggaran keuangan dan Barang Milik Negara di Kemenkumham yang mana keluarannya nanti dapat menghasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Laporan keuangan Kemenkumham bagus, karena datanya sudah bagus. Ini semua menjadi tugas kita sebagai implementasi dari apa yang sudah di tetapkan oleh kementerian” tambah Andap.

Sebagai pimpinan, Sekjen selalu mengingatkan agar pimpinan selalu memberi arahan dan memantau pekerjaan agar supaya dari tahun ke tahun ada perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk itu ia meminta agar pengelola keuangan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dan dalam pelaksanaannya harus ada tingkat kesesuaian perencanaan, pelaksanaan dan laporannya.

Terkait pandemi Covid-19, Sekjen Kemenkumham mengingatkan agar selalu menggunakan alokasi anggaran yang tepat dan sesuai peraturan yang berlaku.

“Sepanjang tidak ada penyimpangan pasti tidak ada suap. Jika ada alokasi anggaran yang diperuntukan untuk covid, maka pergunakan sebaik mungkin dan semua dapat dipertanggung jawabkan,”tambahnya.

Untuk pengelolaan BMN di lingkungan Kemenkumham, Andap meminta agar para pengelola mengikuti aturan yang berlaku, mulai dari perencanaan sampai dengan penyelesaiannya, Selain itu kualitas barang juga harus sesuai.

“Dalam pengelolaan BMN semua harus dicatat, diregister, dilengkapi administrasinya dan dicek apakah barangnya rusak atau tidak. Sudah seharusnya kita amanah dalam mengemban tugas,”lanjut Sekjen.

Kegiatan yang di prakarsai Biro Keuangan Kemenkumham ini dilaksanakan mulai tanggal 1 s.d 5 Februari 2022, bertempat di Hotel Grand Mercure Jakarta dan diikuti oleh 220 orang peserta yang hadir langsung maupun virtual. Peserta terdiri dari Pejabat dan Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang Milik Negara di Lingkungan Kemenkumham.  Dalam kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari perwakilan Dirjen  Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan RI. (Red)

PESAWARAN, (TB) – Dewan Pimpinan Daerah Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (DPD KO-WAPPI) Kabupaten Pesawaran memberikan ucapan kepada Polres Pesawaran, Kapolres Pesawaran dari AKBP Vero Aria Radmantyo kepada penggantinya AKBP Pratomo Widodo, Kamis (3/2/2022).

Dahron Sungkai ketua organisasi ko-wappi Pesawaran mengatakan banyak berterima kasih kepada AKBP Vero Aria Radmantyo, yang telah mengabdi di kabupaten pesawaran selama kurang lebih 20 bulan di Polres Pesawaran, Kini akan kembali berlayar di Polda Lampung,

“ Kami organisasi ko-wappi sagat mengapresiasi selama kepemimpinan Bapak Vero Aria Radmantyo sebagai Kapolres Pesawaran, terutama didalam penanganan Covid 19, Sekarang sudah menyelesaikan target 70 persen vaksinasi Covid-19 di Wilayah Pesawaran” Kata Dahron.

Dahron juga menyampaikan,
” Selamat datang kepada Kapolres Pesawaran yang baru AKBP Pratomo Widodo, semoga lebih menciptakan situasi  Kabupaten Pesawaran lebih aman, damai, tenteram dan berkeadilan” Ucapnya.

Harapan Organisasi ko-wappi kepada Bapak Kapolres baru AKBP Pratomo Widodo selalu bersinergi kepada Insan Pers terutama wartawan Kabupaten Pesawaran,

” Ya, kita sagat berharap Kapolres kita yang baru Bapak AKBP Pratomo akan selalu bersinergi dan bekerja sama dengan baik kepada wartawan Pesawaran ” Pungkas Dahron di kantor ko-wappi, jalan A. Yani no: 39 Desa Kebagusan Kecamatan Gedongtataan

( Oby / Rif )

MAJALENGKA, (TB) – Kapolres Majalengka AKBP Edwin Affandi didampingi Pju Polres Majalengka hadiri anev pelaksanaan vaksinasi covid-19 dan situasi kamtibmas terkini bertempat di ruang vidcon sindangkasih polres majalengka,kamis (3/02/2022) kemarin.

Dipimpin Kapolda jawa barat Irjen Pol. Suntana pelaksanaan vidcon anev pelaksanaan vaksinasi covid-19 & situasi kamtibmas terkini di wilayah hukum Polda jawa barat.

Kapolda jabar menghimbau kepada para kapolres yang berada di wilayah hukum polda jabar agar bertindak tegas bila ada kegiatan masyarakat yang akan menimbulkan kerumunan serta tindak tegas kegiatan-kegiatan premanisme terhadap masyarakat.

Dan juga laksanakan antisipasi karena cuaca hujan dihimbau untuk siap siaga dan edukasi kepada masyarakat yang berada di daerah rawan longsor maupun banjir,dan berikutnya berikan edukasi kepada masyarakat agar pada saat ada kejadian laka lantas bisa teranalisasi dan dicegah.

Penetapan level kab/ kota di wilkum polda jabar Inmendagri no. 06 tahun 2022 terdapat 10 kota di level 1 dan 14 kota di level 2, agar di seluruh kab/kota menutup tempat tempat hiburan.

Terkait perkembangan covid-19 ,meminta rekan rekan mengaktifkan kembali kegiatan vaksinasi 1,2,3 dan vaksinasi anak,dan melaksanakan prokes 3T 5M.

Viralogi merupakan sebuah ilmu untuk viral yang digunakan untuk menekan,apapun peristiwa yang bisa di viralkan akan direkam oleh masyarakat untuk menekan salah satu pihak,tambah Kabid Humas Polda Jabar.

(Damanik)

PESAWARAN, (TB) – Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona menghadiri kegiatan Bhakti Sosial Donor Darah dan santunan anak yatim yang dilakukan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kabupaten Pesawaran dalam rangka perayaan Imlek 2573.

Kegiatan tersebut dilakukan di Gedung TK little Eagle Dusun Penengahan Desa Gedongtataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Lampung, Jumat 4 Febuari 2022.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Dendi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas apa yang telah dilakukan oleh PSMTI Kabupaten Pesawaran.

“Tentu kita sangat mendukung dan mensupport atas kegiatan hari, ya semoga kegiatan yang dilakukan PSMTI berjalan dengan lancar,” kata dia.

Sementara itu, Ketua PSMTI Kabupaten Pesawaran, Darmawan mengatakan, dalam kunjungannya, Bupati Dendi juga memberikan ucapan kepada para warga yang sedang merayakan Imlek.

“Beliau tadi hadir untuk meninjau para warga yang melakukan donor darah dan sekaligus menyerahkan bantuan secara simbolis kepada 5 anak yatim,” kata dia.

Dirinya menjelaskan, dalam kesempatan tersebut Bupati Dendi juga meninjau bangunan Gedung Serba Guna (GSG) milik warga Tionghoa atau PSMTI yang sedang dalam proses pembangunan.

“Kalau untuk bantuan memang belum, namun tadi pak Bupati sudah bilang apa yang perlu ia bantu dalam pembangunan itu, tentu kalau untuk sekarang kami membutuhkan sumur bor,” ungkapnya.

“Ya mungkin untuk kedepan Bupati Dendi akan menganggarkan untuk sumur bor, karenakan di GSG ini belum ada sumur bor,” tandasnya.

Diketahui dalam kegiatan tersebut, dihadiri oleh Ketua PMI Kabupaten Pesawaran Nanda Indira Dendi, anggota DPRD Kabupaten Pesawaran fraksi PDIP Aria Guna, Camat Gedong Tataan Syukur, Kabag Kesra Ahmad Wasani, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran Media Apriliana.

( Oby / Rif )

KOTA BOGOR, (TB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menyepakati tiga Raperda saat Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Bogor, Kamis (3/2/2022).

Tiga Raperda terkait Perubahan Ketiga Retribusi Perizinan Tertentu, Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Raperda tentang Perubahan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor.

Ketiga Raperda ini telah disampaikan Wali Kota Bogor, Bima Arya dan langsung mendapat tanggapan dari fraksi-fraksi di DPRD. Tanggapan fraksi-fraksi di DPRD kemudian dijawab sekaligus disepakati bersama.

“Kami sepakat tujuan penarikan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagai upaya penertiban bangunan dan gedung untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi penghuni dan lingkungannya sesuai ketentuan tata ruang wilayah yang berkontribusi pada penambahan PAD,” ujar Wali Kota Bogor, Bima Arya.

Dia mengatakan, pihaknya juga sepakat dalam hal penggunaan tenaga kerja asing, perlunya warga Kota Bogor sebagai tenaga pendamping guna alih kemampuan, keahlian dan teknologi. Serta pentingnya fasilitasi pelatihan Bahasa Indonesia dan pembinaan serta pengawasan terhadap tenaga kerja asing sesuai ketentuan perundangan.

Ia melanjutkan, Pemkot Bogor juga sependapat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko harus terintegrasi dengan RTRW dan RDTR Kota Bogor. Dan ia menegaskan, harus tetap memperhatikan visi, misi serta kebijakan sosial, budaya dan ekonomi Kota Bogor.

“Terkait penyelesaian masalah dan sanksi, tentunya Raperda ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 dan 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah,” imbuhnya.

Dalam hal peningkatan kualitas SDM layanan perizinan, telah melantik semua pejabat struktural eselon III dan IV DPMPTSP menjadi pejabat fungsional yang berbasis kepada fungsi dan kinerja untuk menciptakan birokrasi perizinan yang sederhana, dinamis dan profesional.

Sementara, Raperda Perubahan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor mengacu kepada Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum. Penetapan tarif air minum ini dilakukan Bupati/Wali Kota dengan mempedomani Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah yang ditetapkan Gubernur.

“Melalui mekanisme penyampaian usulan tarif Direksi kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas setelah dilakukan proses evaluasi Dewan Pengawas dan telah dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi,” katanya.

Ia melanjutkan, pihaknya pun sepakat Direksi Perumda Tirta Pakuan agar melakukan pencatatan aset secara berkala, akuntabel, dan transparan. Serta inventarisir aset yang didapat dari Penyertaan Modal dan dari Hasil Usaha sebagai Penjaminan dalam hal Direksi melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian atau melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Di sisi lain, perubahan RPJMD Kota Bogor 2019 – 2024 karena penetapan status Bencana Nasional Covid-19 serta perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran di tingkat Nasional dan Jawa Barat.

Wali Kota menegaskan, perubahan ini tidak mengubah Visi dan Misi Pembangunan Kota Bogor, fokus pada penyesuaian konsideran, strategi dan arah kebijakan serta pembaruan data dan target program yang ditetapkan. Pasalnya, telah disepakati juga beberapa poin penting di bidang Pendidikan, Kesehatan dan indikator makro pembangunan yang disesuaikan akibat Pandemi Covid-19.

“Kami optimis, Perda perubahan RPJMD ini dapat mewujudkan Bogor sebagai kota yang ramah keluarga dengan dukungan DPRD Kota Bogor,” katanya. (Sto)

LAMPUNG, (TB) – Kapolda Lampung, Irjen Pol. Hendro Sugiatno, pimpin langsung Upacara serah terima jabatan (Sertijab) Kapolres Lampung Tengah, Kapolres Way Kanan, dan Kapolres Pesawaran di Lapangan Mapolda Lampung, Kamis (3/2/2022) pagi.

Dalam Upacara Sertijab kali ini, turut dihadiri oleh Wakapolda Lampung, Brigjen Pol. Subiyanto beserta seluruh pejabat utama (PJU) Polda Lampung.

Promosi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor Surat ST/166/I/KEP/2022, yang diterbitkan pada 24 Januari 2022.

“Promosi jabatan adalah hal yang biasa dalam rangka regenerasi dan tour of duty organisasi, untuk diberikan kesempatan yang sama kepada seluruh personel Polri dengan tetap mengacu pada penilaian dan kompetensi,” Kata Hendro saat upacara serah terima jabatan di lapangan Mapolda Lampung.

Adapun Kapolres yang mendapatkan promosi dalam kegiatan ini diantaranya Kapolres Way Kanan, AKBP Daniel Binsar Manurung yang jabatannya naik satu tingkat menjadi Irbid pada Itwasda Polda Kalimantan Tengah. Jabatan Kapolres Way Kanan saat ini ditempati oleh AKBP Teddy Rachesna.

Kemudian Kapolres Lampung Tengah, AKBP Oni Prasetya ditugaskan sebagai Kabagda Rolog Polda Metro Jaya. Jabatan Kapolres Lampung Tengah saat ini ditempati oleh AKBP Doffie Fahlevi Sanjaya.

Setelah itu, Kapolres yang mendapatkan promosi lainnya adalah Kapolres Pesawaran, AKBP Vero Aria Radmantyo yang ditugaskan sebagai Irbid pada Itwasda Polda Lampung. Jabatan Kapolres Pesawaran digantikan oleh AKBP Pratomo Widodo.

Lebih lanjut, Kapolda menyampaikan, ucapan terimakasih dan penghargaan kepada rekan-rekan kapolres atas kinerja dan loyalitas, dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan kepada Polda Lampung.

“Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada AKBP Daniel Binsar Manurung, AKBP Vero Aria Radmantyo, dan AKBP Oni Prasetya atas loyalitas, dedikasi, pengabdian dan pencapaian yang telah di berikan kepada Polda Lampung,” Ucapnya.

Dalam hal ini, Jenderal bintang dua tersebut menambahkan, untuk seluruh personel Polda Lampung agar selalu mematuhi protokol kesehatan (Prokes) selama menjalankan tugasnya.

“Selalu patuhi protokol kesehatan karena meskipun kita sudah di vaksin, kita masih bisa tertular virus Covid-19 walaupun efeknya tidak separah kalau kita tidak divaksin,” Pungkasnya.

( Red )

PESAWARAN, (TB) – Polres Pesawaran menggelar temu pamit Kapolres Pesawaran dari AKBP Vero Aria Radmantyo kepada penggantinya AKBP Pratomo Widodo, di Aula Pamor Persada Polres setempat, Kamis ( 3/2/2022 ).

AKBP Vero Aria Radmantyo mengatakan, dirinya telah berlabuh 20 bulan mengabdi di Polres Pesawaran. Kini akan kembali berlayar di Polda Lampung.

“ Saya apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Forkopimda Pesawaran yang telah menciptakan situasi yang aman,” Kata Vero dalam sambutannya,

Banyak suka duka selama dirinya menjabat sebagai Kapolres Pesawaran, karenanya, Ia mengaku sangat berkesan selama memimpin Polres Pesawaran.

“Tidak bisa secara parsial tugas siapa tugas siapa, namun tugas bersama dan saya lega telah menyelesaikan target 70 persen vaksinasi Covid-19,” ujarnya.

Sementara, Kapolres Pesawaran yang baru AKBP Pratomo Widodo mengucapkan rasa terima kasih kepada Kapolres Pesawaran yang lama AKBP Vero Aria Radmantyo, yang telah menyambut dengan hangat.

“Saya ucapkan terimakasih kepada Pak Vero dan jajaran yang telah menyambut dengan hangat, kedepan saya mengajak kepada seluruh rekan-rekan Forkopimda bersama menciptakan Kabupaten Pesawaran yang aman, damai, dan berkeadilan” Ucap Pratomo.

Pesawaran memiliki daya tarik pariwisata yang sudah diakui oleh semua kalangan.

“ Tagline Pesawaran Aman, Damai, dan Berkeadilan tersebut saya usung untuk menunjang potensi Pesawaran” Ujarnya.

AKBP Vero Aria Radmantyo diangkat dalam jabatan baru sebagai Irbid Itwasda Polda Lampung.

Acara temu pamit tersebut juga dihadiri Bupati Kabupaten Pesawaran Dendi Ramadhona dan Ketua Ibu PKK Kabupaten Pesawaran Nanda Indira Dendi, beserta sejumlah Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Organisasi Kepemudaan, dan Insan Pers yang ada di Kabupaten Pesawaran.

( Oby / Rls )