BOGOR, (TB) – Perbedaan profesi dapat menyebabkan terjadinya konflik. Karena masing-masing profesi memiliki budaya yang berbeda. Biasanya budaya profesi dipengaruhi oleh budaya organisasi, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di suatu organisasi.

Selain itu juga dipengaruhi oleh standar operating procedure (SOP) yang menjadi kerangka acuan bagi suatu pekerjaan tertentu. Apalagi, kalau jenis pekerjaan tersebut memiliki kode etik yang harus dipatuhi oleh orang-orang yang bekerja di bidang tersebut.

Nah Salah satu konflik karena perbedaan jenis pekerjaan dalam bidang komunikasi adalah antara wartawan dengan humas. Padahal para wartawan memerlukan orang-orang humas, sama seperti orang-orang humas memerlukan wartawan.

Keduanya saling membutuhkan, untuk kepentingan pekerjaannya masing-masing. Namun kedua profesi tersebut sering terlibat dalam konflik, ketika mempertahankan, memperjuangkan, atau membela kepentingannya masing-masing. Ruslan (1999) mengatakan bahwa secara umum pers berfungsi memberikan informasi, penyebaran pengetahuan, unsur mendidik dan menghibur bagi pembacanya. Selain itu fungsi khusus pers adalah kemampuan untuk mempengaruhi opini masyarakat, melaksanakan sistem kepengawasan sosial.

Hal tersebut memiliki pertentangan dengan fungsi PR yang justru berkaitan dengan publikasi bersifat positif, dengan penyebaran informasi atau pesan untuk meningkatkan pengenalan (awareness), mendidik, menciptakan citra dan opini masyarakat kepada sesuatu yang positif serta menghindarkan unsur-unsur pemberitaan atau publikasi yang bersifat negatif, sensasional, polemik atau kontroversial di masyarakat.

Secara lebih jelas perbedaan antara fungsi PR dan wartawan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Seringkali hubungan antara humas dan media menjadi inti dari konflik etis pada profesi masing-masing. Karena baik humas maupun wartawan memiliki kode etik profesi yang bisa saling bersinergi atau bertentangan.

Dua isu besar yang kerap muncul dalam hubungan humas dengan media adalah kejujuran dalam komunikasi dan akses baik akses humas ke media maupun sebaliknya. Kedua isu yang berpotensi menjadi masalah ini dapat mempengaruhi hubungan antara humas dan media, serta hubungan antara organisasi dan masyarakat yang menggunakan media sebagai saluran informasi.

Padahal menurut Parsons (2007), 40-50 persen atau lebih dari semua berita yang dilaporkan setiap hari berasal dari departemen humas dari pemerintah, bisnis, dan organisasi nirlaba. Maka hubungan media merupakan salah satu strategi yang penting dan tentu saja memiliki profil paling tinggi yang digunakan oleh humas untuk mengkomunikasikan dan mengembangkan hubungan dengan masyarakat.

Ini berarti bahwa hubungan antara humas dan media sebagai publik yang penting sangat signifikan, akan tetapi, ada dilema etis yang tak terpisahkan dari hubungan ini.

Membangun hubungan dengan media juga dapat diibaratkan menyatukan dua kepentingan yang berbeda. Karena kepentingan perusahaan dengan media bisa jadi saling membutuhkan dan menguntungkan, tetapi dalam situasi tertentu bisa menjadi dua hal yang saling bertentangan.

Humas jelas membawa pesan dan kepentingan perusahaan. Sedangkan media membawa kepentingan yang berbeda pula, kepentingan perusahaan pers maupun kepentingan individu wartawan. Karena itulah loyalitas keduanya secara konkret pasti berbeda.

Jadi sangat jelas dan tegas bahwa produk humas sangat jauh berbeda dengan karya jurnalistik (wartawan). (Red)

Sumber: researchgate.net

BANDAR LAMPUNG, (TB) – Wakil Gubernur Lampung bersama Ketua DPRD Provinsi Lampung menemui langsung ratusan massa demonstran yang tergabung dalam Aliansi Lampung Memanggil, di depan gerbang pintu masuk Komplek Perkantoran Pemprov Lampung, Kamis (15/9/2022).

Aliansi Lampung Memanggil menyampaikan enam tuntutan dalam aksi unjuk rasa tersebut, diantaranya yaitu:

1. Menolak kenaikan harga BBM

2. Mencabut UU Nomor 11 tahun 2020

3. Menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)

4. Memberikan jaminan sosial bagi rakyat

5. Transparansi RUU Sisdiknas

6. Menolak represivitas aparat keamanan terhadap gerakan-gerakan rakyat dan mahasiswa.

Aliansi Lampung Memanggil menuntut DPRD Provinsi Lampung untuk menindaklanjuti 6 poin tuntutan tersebut dan kemudian meneruskannya ke DPR RI.

Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay, dalam Sidang Rakyat bersama ratusan massa demonstran menyatakan bahwa aspirasi dan tuntutan massa demonstran telah menjadi perhatian dan akan dicermati dengan seksama.

Mingrum Gumay kemudian menyampaikan bahwa DPRD Provinsi Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung akan menindaklanjuti tuntutan demonstran tersebut dan DPRD Provinsi Lampung akan meneruskannya ke DPR RI.

Bersama Pemprov, Ketua DPRD juga mengatakan akan mengawasi distribusi dan ketersediaan BBM di Provinsi Lampung. Selain itu DPRD bersama Pemprov juga akan memastikan kebijakan pusat terkait Jaring Pengaman Sosial agar terlaksana dengan baik di daerah.

Seusai menemui ratusan demonstran, kepada awak media, Wagub Chusnunia menyampaikan bahwa bantuan sosial yang berasal dari APBD Provinsi Lampung akan secepatnya disalurkan kepada masyarakat sesuai mekanisme dan prosedur yang ada.

Terkait BLT BBM, Wagub menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo menugaskan pemerintah daerah untuk mengawasi pelaksanaan dan penyalurannya.

Selain itu Wagub menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung bersama seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota serius dalam menangani dampak kenaikan harga BBM dan inflasi daerah.

“Kita bahkan sudah refocussing untuk menangani dan mengantisipasi dampak kenaikan BBM, seperti Tulang Bawang Barat dan beberapa kabupaten/kota.
Bapak Gubernur bahkan sangat intensif dalam menangani inflasi dan dampak kenaikan bbm,”Kata Wagub Chusnunia.

( Dr / Rls )

MALUKU, (TB) – Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya desain pertahanan dan keamanan negara di titik-titik terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Provinsi Maluku, pada Kamis, 15 September 2022.

“Kabupaten Maluku Barat Daya ini adalah termasuk kabupaten terluar sebelah timur, paling timur selatan. Setelah kita melihat Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya, kemudian Kabupaten Kepulauan Aru, kemudian Kota Tual, Saumlaki, kita melihat perlunya sebuah desain untuk pertahanan dan keamanan negara, di titik mana kira-kira yang paling tepat. Ini penting karena memang ini potensi yang ada di sini perlu dilihat secara detail,” ungkap Presiden dalam keterangannya di daerah Tiakur, Kabupaten MBD.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Keduanya melihat salah satu titik terluar NKRI yakni Pulau Leti yang berbatasan dengan Timor Leste. Pulau Leti tersebut terlihat dari seberang Pantai Tiakur, tempat Presiden dan rombongan melakukan keterangan pers.

“Hari ini saya dengan Pak Menhan, Pak Menteri KKP, dan Menteri PU melihat titik-titik yang tadi saya sebutkan dalam rangka sekali lagi pertahanan dan keamanan negara,” imbuhnya.

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa 2,5 tahun yang lalu Presiden Joko Widodo telah memerintahkan pihaknya untuk membuat suatu desain besar pertahanan negara. Hal tersebut termasuk juga bagaimana pengamanan jalur-jalur laut kepulauan di Indonesia yang menjadi jalur bagi 60 persen perdagangan laut dunia.

“Kekayaan kita sangat besar di wilayah ini, sangat-sangat besar, tidak hanya kekayaan ikan, tetapi juga kekayaan mineral di bawah laut, gas dan minyak bumi di bawah laut,” ujar Menhan Prabowo.

Lebih lanjut, Menhan Prabowo menyebut bahwa masa depan kekayaan Indonesia sebagian besar akan ada di Indonesia timur. Untuk itu, Menhan menegaskan bahwa pulau-pulau terluar di kawasan tersebut harus dirancang untuk menjadi bagian dari pertahanan negara.

“Pulau-pulau terluar di kawasan ini memang harus sudah kita rancang untuk menjadi bagian dari pertahanan kita. Tentunya ini akan kita lakukan dengan teliti dan mengikutsertakan semua lembaga terkait,” tandas Menhan.

Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. (**)

BEKASI,(TB) – Tim Kantor Hukum Antinomi Law Office menyambangi jalan Niaga Raya Mekarmukti di Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara untuk melaksanakan pemasangan plang atas objek sengketa yang termasuk dalam wilayah Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis 15 September 2022.

Ditemui di lokasi Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H., menyampaikan bahwa objek tanah ini merupakan hak Almarhum Sariman Bin Mariin yang mana saat ini sedang berperkara di Pengadilan Negeri Cikarang dengan Register No: 197/Pdt.G/2022/Pn. Ckr tanggal 12 Agustus 2022. Adapun pengurusan sengketa a quo ini dilakukan oleh ahli waris dari Alm. Sariman Bin Mariin yakni Kaman Bin Sadan.

“Dengan telah dipasangnya plang ini, kami peringatkan agar siapapun tidak melakukan peralihan hak atas tanah yang bersengketa ini tanpa izin dari prinsipal kami selaku subjek hukum yang berhak, ada konsekuensi pidana apabila dilakukan,” kata Musa.

Masih menurut Musa Darwin, “Semua pihak harus menghargai segala proses hukum yang sedang berjalan, Taat asas! taat etika! dan taat hukum. Karena objek tanah ini telah menjadi objek sengketa di pengadilan, maka kami himbau pihak manapun untuk tidak melakukan peralihan hak dalam rangka menghormati proses hukum perdata yang sedang berjalan” tegasnya.
( damanik )

MALUKU, (TB) – Presiden Joko Widodo didampingi Ibu meresmikan Jembatan Gantung Wear Fair, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, pada Rabu, 14 September 2022.

Presiden menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur berupa jembatan penting untuk mempercepat mobilitas orang dan barang.

“Jembatan Wear Fair ini penting sekali dalam rangka mobilitas orang maupun mobilitas barang,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya usai peninjauan.

Presiden juga menuturkan bahwa peresmian jembatan yang menghubungkan dua pulau kecil, Pulau Fair dan Pulau Kei Kecil, tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur secara merata hingga ke seluruh pelosok Tanah Air. Bahkan, dalam satu tahun pemerintah membangun sekitar 200 jembatan serupa sebagai akses konektivitas warga, baik antarkecamatan, antardesa, maupun antarpulau.

“Yang kita bangun itu bukan hanya jalan tol yang gede-gede, atau pelabuhan yang gede-gede, atau airport yang gede-gede, tapi jembatan antardesa, jembatan antarpulau yang seperti ini juga ini setahun kita bangun kurang lebih 200-an jembatan gantung seperti ini antardesa, antarkecamatan, antarpulau yang kecil-kecil,” ungkap Presiden.

Sementara itu, Direktur Pembangunan Jembatan Kementerian PUPR, Yudha Handita Pandjiriawan, dalam keterangan terpisah mengatakan bahwa Jembatan Gantung Wear Fair memiliki panjang 120 meter dengan lebar 1,8 meter. Jenis jembatan gantung dipilih karena proses pembangunan yang cepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

“Satu, pelaksanaan cepat, karena ini dulu sudah ada jembatan, dan ini dibongkar dengan segera supaya lebih manfaat dan masyarakat yang di seberang pulau masih belum banyak memerlukan kendaraan yang besar sehingga masih cukup difasilitasi kendaraan roda dua dan penyebrangan,” ujar Yudha.

Di sisi lain, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Jon Sudiman Damanik berharap masyarakat dapat menjaga dan memelihara dengan baik Jembatan Gantung Wear Fair ini sebagai salah satu aset negara yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Harapan kami, kami minta supaya sama-sama dengan masyarakat juga harus menjaga karena ini aset ya. Jadi ini harus kita jaga, masyarakat harus jaga, supaya dapat dipelihara dengan baik,” ucap Jon.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam peresmian tersebut adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Maluku Murad Ismail, Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun, Wakil Bupati Maluku Tenggara Petrus Beruatwarin, dan Wali Kota Tual Adam Rahayaan. (**)

PESAWARAN, (TB) – Bupati Pesawaran H. Dendi Ramadhona hadiri acara dalam rangka pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang berlangsung di Aula Pemkab Pesawaran, Rabu (14/9/2022).

Dalam sambutan Bupati menyampaikan bahwa pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 87 bahwa,

” Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah atau janji menurut Agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sumpah atau janji sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal (87) bahwa sumpah atau janji jabatan diambil oleh pejabat pembina kepegawaian di lingkungannya masing-masing.

” Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional yang dilaksanakan pada hari ini diikuti sebanyak 141 pejabat fungsional yang terdiri dari 64 orang pejabat fungsional di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, 72 orang pejabat fungsional di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 3 orang di Inspektorat dan 2 orang di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran” Kata Bupati.

“Pelantikan jabatan fungsional ini tidak hanya melaksanakan kebijakan nasional, namun yang lebih utama adalah memperkuat kompetensi dan pengembangan aparatur dalam mengakselerasi percepatan pembangunan dan pelayanan di Kabupaten Pesawaran” Ucapnya.

” Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh ASN yang telah diangkat, dilantik dan diambil sumpah jabatan fungsional agar segera melaksanakan kewajiban dan tugas yang melekat pada jabatan fungsional masing-masing, saya berharap kepada seluruh pejabat fungsional untuk meningkatkan kinerja dan berkontribusi maksimal bagi pembangunan daerah Kabupaten Pesawaran Bumi Andan Jejama” Tutupnya.

Diahir sambutannya Bupati Pesawaran juga mengucapkan selamat bertugas untuk melaksanakan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara secara baik.

(Oby/Rif)

PESAWARAN, (TB) – Pengurus Brantas Narkotika Maksiat (BNM) Republik Indonesia (RI) Kabupaten Pesawaran periode 2022 -2027 resmi dikukuhkan, pelantikan pengurus dilaksanakan di Aula Pamor Persada Polres Pesawaran, Rabu (14/9/2022). pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai

Pelantikan dihadiri Kapolres Pesawaran, Bupati Pesawaran, Ketua Umum DPP BNM RI, Camat dan sejumlah Kepala Desa, perwakilan organisasi masyarakat, LSM dan seluruh pengumuman BNM RI Pesawaran.

Dalam sambutannya ketua DPC BNM RI Pesawaran Hoiri mengatakan, dirinya siap mengibarkan BNM di Kabupaten Pesawaran dengan merangkul semua stakeholder dan masyarakat untuk bersama melakukan pencegahan bahaya narkoba dan maksiat.

” Terima kasih bapak Ketua Umum atas kepercayaannya menjadikan saya ketua DPD BNM Kabupaten Pesawaran, saya dan seluruh anggota siap mengibarkan BNM dalam pencegahan narkoba dan maksiat” Ucapnya.

Ditempat yang sama dalam sambutan, Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo berharap dengan dibentuk dan dilantiknya pengurus BNM RI bisa berkontribusi dalam upaya pencegahan narkoba.

” Partisipasi seluruh anggota agar dapat berperan aktif dalam menjaga kamtibmas, didukung semua pihak dan kami dari Polres Pesawaran mendukung dan menyambut baik kehadiran BNM Pesawaran ” Pungkasnya. ( Oby / Rif )

PESAWARAN, (TB) – Kecelakaan lalu lintas antara Kereta Api Penumpang dengan Mobil Pajero Sport, terjadi di persimpangan perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Desa Gedung Gumanti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, Rabu (14/9/2022) sekitar pukul 07.08 Wib.

Kasat Lantas Polres Pesawaran AKP Martoyo mengatakan, kecelakaan terjadi disaat kendaraan Pajero Sport nomor Polisi BE 7777 UM berjalan dari arah Gedong Gumanti menuju arah Bumi Agung Kecamatan Tegineneng.

” Saat tiba di tempat kejadian perkara tepatnya di perlintasan sebidang Kereta Api di Dusun Induk Desa Gedong Gumanti Kecamatan Tegineneng, pada saat bersamaan datang Kereta Api S6A Kualastabas dari arah Bandar Lampung menuju Lampung Utara, maka terjadilah laka lantas tersebut,” Kata Martoyo, Rabu (14/9)

Dijelaskannya, dari kejadian tersebut satu penumpang yang berada di kendaraan Pajero Sport yang ringsek terdapat satu penumpang meninggal dunia.

” Dalam mobil Pajero itu terdapat empat penumpang, satu diantaranya meninggal dunia atas nama Faiz (35) warga Desa Gedong Gumanti Kecamatan Tegineneng, kemudian dua penumpang atas nama Umi Sanah (32) dan Totok Andriyanto (37) mengalami luka berat, dan satu penumpang atas nama Ainun (6) mengalami luka ringan,” Pungkasnya. (Oby / Rls)

JAKARTA, (TB) – Sehubungan dengan maraknya pemberitaan di berbagai media online belakangan ini terkait dengan adanya kebijakan dari PT. KAI yang hanya memberikan diskon tiket kereta api untuk 5 (lima) Universitas Negeri yaitu UNS, UNPAD, UI, UGM dan ITB, mendapatkan tanggapan dari Zentoni, S.H., M.H., selaku Direktur Eksekutif LBH Konsumen Jakarta.

Zentoni menilai kebijakan PT. KAI yang hanya memberikan diskon tiket kereta api untuk 5 (lima) Universitas Negeri yaitu UNS, UNPAD, UI, UGM dan ITB, tersebut sangat diskriminatif dan berpotensi melanggar Hak Azasi Manusia (HAM).

Menurut Zentoni sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) disebutkan bahwa,

“diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”.

Bahwa untuk itu LBH Konsumen Jakarta meminta kepada Direksi PT. KAI agar meninjau ulang kebijakan tersebut dan selanjutnya memberikan diskon tiket kereta api kepada seluruh Mahasiswa Indonesia demi untuk menghargai Hak Asasi Manusia (HAM) dan demi kemajuan pendidikan di Indonesia, kata Zentoni;

Bahwa apabila pihak PT. KAI tetap bersikukuh dengan kebijakan sangat diskriminatif dan berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut maka LBH Konsumen Jakarta akan membawa persoalan diskon tiket kereta api ini kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tutup Zentoni. (Sto)

MESUJI, (TB) – Penjabat (PJ) Bupati Mesuji Sulpakar di dampingi beberapa Kepala OPD Pemkab Mesuji melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Mesuji, Selasa (13/9/2022).

Kunjungan kerja menyambangi lima desa terpencil ini diantaranya, Desa Tirtalaga, Desa Sumber Makmur, Desa Tanjung Serayan, Desa Mulya Sari, Desa Suka Maju yang lebih dikenal dengan sebutan Mesuji Atas.

Dalam kesempatan tersebut Penjabat Bupati Mesuji Sulpakar menyampaikan dihadapan masyarakat terkait insfratruktur terutama akses jalan.
Bahkan Sulpakar melihat langsung persoalan terkait kondisi jalan rusak yang berada di wilayah Mesuji Atas.

“Terkait persoalan kondisi jalan rusak, akan segera diatasi oleh Pemkab Mesuji dalam waktu dekat. Tapi semua butuh analisis, proses perencanaan yang tepat dan matang. Saya yakin apabila kita sudah lihat, Insya Allah tidak lama lagi kami akan atasi persoalan kondisi jalan ini,” kata Sulpakar

Dikatakan Sulpakar, dirinya selalu berkomitmen dan akan selalu berkunjung ke semua wilayah di Mesuji.

“Ini menjadi kewajiban kami untuk memantau ke setiap desa. Karena saya yakin tidak akan mampu melaksanakan fungsi tanpa tahu tempat, salah satunya mengunjungi ke setiap desa,” ujarnya

Sulpakar menambahkan, suatu daerah tidak mungkin maju jika hanya karena pemerintah, tapi butuh kepedulian masyarakat. Dan masyarakat harus semangat untuk kerja, paling tidak bagaimana hidup kita sejahtera dan terpenuhi serta bisa dicapai dengan bekerja yang bersungguh sungguh.

“Bangkitkan semangat gotong royong untuk perangkat desa, bangkitkan semangat aparatur desa untuk membangun bersama. Dan untuk kepala desa, gunakan dana desa sebaik – baiknya dalam pengelolaannya,” harapnya

Selain itu Sulpakar, terkait pendidikan, menyemangati kepada warga untuk menyekolahkan anak anaknya.

‘Saya berharap orang tua memperhatikan
pendidikan anak anaknya. Jangan sampai ada anak yang putus sekolah. Jika ada segera laporkan kepada pemerintah,’ ucapnya (**)