BOGOR, (TB) – Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia.(BPC PHRI) Kabupaten Bogor. Menggelar event Puncak Fest disetiap ahir tahun, di ahir tahun 2024 direncanakan bakal digelar di Hotel Mars. Kecamatan Megamendung.

Adanya Puncak Fest telah dapat dukungan diberbagai pihak. Seperti dinyatakan karang taruna dari tiga Kecamatan, yakni Cisarua, Megamendung, dan karang taruna Ciawi.

“PHRI adalah organisasi yang bertujuan untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kepariwisataan.” kata wakil ketua karang taruna Cisarua A Gafher. Jumat 20 Desember 2024.

Dan PHRI juga lanjut Dia, berperan sebagai wadah yang mewakili anggotanya dalam industri perhotelan dan restoran, “kegiatan itu adalah salah satu bentuk upaya PHRI dalam memajukan dunia pariwisata perhotelan ,jadi kami sangat dukung event ini,” ujarnya

Gelaran Puncak Fest di kawasan Cipayung dinilainya sangat cocok. Sebab kata Dia, berada ditengah akses mudah ditempuh oleh pengunjung.

“Kami sangat mendukung rencana PHRI, gelar Puncak Fest di Hotel Mars, alasan menurut kami sangat tempat, tempat itu sangat mudah dijangkau oleh tiga wilayah, yaitu cisarua- megamendung dan Ciawi,” ucap A Ghafer.

Selain ketua karang taruna Cisarua, lilis suryani panjaitan ketua krang taruna Kecamatan Megamendung mengaku, selama tiga tahun berjalan karang taruna selalu menjadi bagian dari gelaran Puncak Fest.

“Kami dari tiga karang tauna tingkat Kecamatan Cisarua, Megamendung dan Ciawi dalam tiga tahun ini selalu menjadi bagian di kepanitian event ini, karena memang kami sangat butuh keterlibatan nya,” terangnya.

Menurutnya event tersebut, sangat bermanfaat dan cukup tepat sasaran dalam merangkul, bisa menjadi wadah. Mulai dari Pelaku Seni dan Budaya, dan komunitas musik, bahkan sampai ke para Pelaku UMKM mandiri.

“Event ini kami jadikan ajang Promosi khususnya di wilayah selatan, dan rangkulan tersebut diatas adalah program yg emang kami inginkan. Bagi Kami selaku organisasi sosial dikarang taruna sangat minim wadah bahkan fasilitas event,” ujar Lilis Panjaitan.

Senada dikatakan, Desrino Guruh Pramudya Ketua karang taruna Kecamatan Ciawi, menyatakan, sangat sepakat mendukung Puncak Fest, di kawasan Cipayung.

“Kami rasa alasan Kami sangat tepat, kawasan Cipayung tempat nya sangat strategis, sangat terjangkau bagi tiga wilayah,” ungkapnya.

Ia menuturkan, berdasarkan dari pendapat rekan para talenta muda anggota karang taruna tingkat desa RT/RW yang jadi binaan dari karang taruna, dalam melakukan hal yang bertujuan baik, untuk masyarakat itu harus adil dan bijaksana.

“Kami setuju dan mendukung Puncak Fest 2024 di wilayah megamendung yang akan dilaksanakan pada tgl.30-31 Desember 2024 karena pada intinya tempat itu sangat strategis dan mudah dijangkau.” tuturnya. (Red)

BOGOR (TB) – Bentuk rasa syukur di usianya yang genap satu tahun, diimplementasikan oleh Ketua Umum (Ketum) Ormas Garuda Nusantara Bersatu Indonesia (GNBI) dengan melaksanakan tasyakuran bersama jajaran pengurus dan masyarakat

Kegiatan rohani itu dilaksanakan di Sekretariat 2 GNBI, di Kampung Muara Darul Ulum, RT 03 RW 04, Desa Ciburuy, kecamatan Cigombong, Bogor, Jawa Barat, Jum’at (19/12), malam.

“Kegiatan Ini sebagai bentuk rasa syukur kami kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat sehat lahir bathin kepada kami beserta jajaran, memberikan kelancaran dalam segala kondisi yang dihadapi organisasi kami selama setahun terakhir, hingga sampai pada hari ini organisasi kami tetap eksis dan bertahan diusia ke satu tahun”, papar Ade Syarief Hidayatullah, Ketum GNBI yang akrab disapa Bang Ade Batik.

Perayaan hari lahir GNBI ke satu tahun ini, lanjut Ketum, akan dilanjutkan besok dengan kegiatan silaturahmi lintas organisasi di Kafe Dapur Ulin, di kawasan jalur alternatif tenjoayu. Akan hadir pada kesempatan itu. Para pengurus ormas, Lsm serta organisasi lainya.

“Untuk kegiatan besok kami titik beratkan untuk mempererat tali silaturahmi dengan lintas organisasi, demi terciptanya kondusifitas dan sinergitas antar organisasi”, tandasnya. (Res)

CITEUREUP, (TB) – Pemerintah Desa (Pemdes) Tarikolot, Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, melalui Program Bantuan Keuangan Desa (Bankeu) atau biasa disebut Program Samisade telah melaksanakan pembangunan infrastruktur betonisasi dan hotmix jalan desa di beberapa titik lokasi.

Kepala Desa (Kades) Tarikolot H.Kurniawan, S.Sos, M.Si kepada media ini menyampaikan bahwa dengan adanya Program Bantuan Keuangan Infrastuktur Desa (Bankeu) tersebut sangat membantu pemerintah desa dalam program pembangunan infrastruktur desa

” Kami bersyukur dengan adanya Bantuan Keuangan dari Pemkab Bogor ini, pembangunan infrastruktur di desa kami bisa terlaksana. Hal ini tentunya akan sangat berdampak bagi warga masyarakat kami untuk memperlancar mobilitas warga dan peningkatan ekonomi masyarakat desa tarikolot,” ucap Kades Tarikolot yang akrab dipanggil Kang WK ini, Jum’at 20 Desember 2024.

Senada dengan Kades, Muhammad Yusup S.Pd, Selaku Sekdes (Sekretaris Desa) Tarikolot saat di konfirmasi juga mengatakan, “Alhamdulilah berkat adanya Bantuan Keuangan Infrastuktur Desa (Bankeu) ini, pengerjaan betonisasi jalan dan perbaikan drainase bisa terealisasikan,” ujarnya.

Yusuf menambahkan, “Alhamdulillah jalan yang di bangun sekarang ini sudah bisa di akses jalan roda empat karena dari swadaya masyarakat, dimana ada penambahan lebar badan jalan 10 meter sehingga menjadi lebih lebar lagi,” Terangnya

Kami selaku Pemerintah Desa sambung Yusuf berharap agar warga masyarakat Desa Tarikolot bisa bersama-sama merawat Infrastruktur yang sudah terbangun tersebut. “Kan kalau dijaga dan dirawat, tentu Infrastruktur itu bisa berumur panjang, sehingga untuk bantuan di tahun yang akan datang Pemerintah Desa bisa menganggarkan pembangunan di wilayah lainnya.” Ujar Yusuf.

Terpisah Sofian (50th) salah satu warga menyampaikan ungkapan terima kasihnya kepada Pemerintah Desa Tarikolot terutama kepada Kepala Desa yang telah melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan drainase di wilayahnya.

” Sebagai warga kami bersyukur dengan adanya pembangunan jalan ini yang tadinya cuma bisa di akses kendaraan roda dua, kini sudah bisa dilalui roda empat. Ini tentu sangat bermanfaat bagi kami sebagai warga”.ujarnya

Untuk diketahui kegiatan Pembangunan Infrastruktur desa yang anggarannya bersumber dari Bankeu Pemerintah Kabupaten Bogor yang diterima Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup senilai Rp 1Miliar sepenuhnya akan direalisasikan untuk pembangunan infrastruktur baik jalan ataupun saluran air (Drainase).

Berikut beberapa titik lokasi dan volume kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Pemdes Tarikolot dari anggaran Bankeu Tahun 2024 Tahap 1 diantaranya:

1. Betonisasi Jalan lingkungan Kp. Babakan RW.002 = P 180 m x L 3 m x T 0.1 m = Tahap II
2. Betonisasi Jalan Lingkungan Kp. Babakan RW.005 = P 120 m x L 3 m x T 0.1 m = ✅(selesai)
3. Hotmix Jalan lingkungan Kp. Sabur = 400 m x 3 m x 0.03 m = ✅(selesai)
4. Drainase Kp. Tangkolo RW.008 = P 360 m x L 1 m x 1 m = Tahap I dan Tahap II. (Red)

CITEUREUP, (TB) – Pemerintah Desa Pasir Mukti, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor realisasikan Bantuan Keuangan (Bankeu) Infrastruktur Desa atau Program Samisade (Satu Miliar Satu Desa) Tahun Anggaran 2024.

Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Bogor senilai Rp 1Miliar tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemdes untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur di beberapa titik.

” Untuk realisasi Samisade tahun 2024 ini, alhmdulillah kami Pemerintah Desa bisa melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur di tiga titik,” ucap Kamaludin Kades Pasir Mukti kepada tugasbangsa.com, Jum’at 20 Desember 2024.

Diantaranya, sambung Kamaludin adalah pembangunan jalan desa di wilayah Kampung Rawabogo RW 05 sepanjang 505 meter dengan anggaran Rp 350 juta dan di wilayah RW 06 sepanjang 470 meter dengan anggaran yang sama yakni Rp 350 juta.

Selain itu kami juga melaksanakan jalan dan drainase di Kampung Pasir Angin RW 003 sepanjang 210 meter dan
pemasangan U-Ditch sepanjang 66 meter dengan anggaran Rp 300 juta rupiah.

” Alhamdulillah semua sudah terlaksana dengan baik oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa bersama warga masyarakat setempat. Semoga dengan adanya pembangunan jalan dan drainase tersebut warga bisa merasakan dampak positifnya untuk memperlancar mobilitas warga serta bisa mendorong peningkatan perekonomian warga setempat,” ujar Kamaludin.

Ucapan terimakasih kami selaku Pemerintah Desa, kepada perangkat desa (TPK) dan seluruh warga masyarakat yang telah bekerjasama demi terlaksananya kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut. Harapan kami agar seluruh warga bisa bersama-sama menjaga dan memelihara Infrastruktur tersebut. Tandas Kamaludin. (Red)

PESAWARAN, (TB) – Diduga Ketua Persatuan Guru Honorer Murni (PGHM) Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Maksum, alergi terhadap awak media yang hendak mengkonfirmasi gaji honorer yang sudah tertunda 5 Bulan.

Pasalnya, saat awak media melakukan konfirmasi melalui WhatsApp 3 kali berdering namun tidak di angkat dan chat tidak di balas walau sudah centang dua tanda terkirim setengah jam kemudian nomor telepon media tersebut sudah di blokir oleh ketua PGHM Kabupaten Pesawaran Maksum.

Hal tersebut disesalkan oleh Ketua DPC Peradi Pesawaran Dr (Can) Nurul Hidayah, S.H M.H, menyayangkan perbuatan Ketua PGHM Kabupaten Pesawaran tersebut yang memblokir nomor media,
” Seharusnya orang nelpon atau chat itu di balas jelaskan apa yang terjadi tentang Gaji Honorer sampai nunggak lima bulan,” Katanya.

Nurul juga meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran untuk segera menindak tegas Ketua PGHM Maksum yang alergi dengan wartawan tersebut.

” Gaji Honorer tiga ratus lima puluh ribu (350) perbulan sampai nunggak, benar-benar tidak kasihan kepada pahlawan tanpa tanda jasa di Kabupaten Pesawaran ini (Guru Honorer),” Imbuhnya.

Dilanjutkannya,
” Saya meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) Kabupaten Pesawaran agar bisa memproses Ketua PGHM Kabupaten Pesawaran karena di duga ada nepotisme ketua PGHM Kabupaten Pesawaran Maksum dan Ketua PGHM Kecamatan Gedong Tataan Siti Muawanah adalah Istri dari Maksum itu sendiri, yang setiap pencairan PGHM di Kabupaten Pesawaran seluruh Guru Honorer di wajibkan untuk iuran 20 ribu sampai 30 ribu, lalu uang itu di peruntukan buat apa?,” Jelas Nurul Hidayah kepada media, Jum’at (20/12/2024)

Diberitakan sebelumnya, ribuan tenaga honorer di Kabupaten Pesawaran mengeluh di karenakan sudah lima bulan ini insentif mereka para guru honorer belum dibayar, yang tergabung di Persatuan Guru Honorer Murni (PGHM) dan Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) semuanya masih tertunggak, Selasa (17/12/2024).

Dikatakan salah satu tenaga guru honorer di Kecamatan Gedong Tataan SF bahwa sudah lima bulan belum dibayarkan oleh pihak dinas Pendidikan,

” Sudah jalan lima bulan ini insentif kami di PGHM belum di bayarkan dan sebentar lagi tahun 2024 sudah mau habis, memang tidak banyak nominalnya tapi itu adalah hak saya jadi harus di bayar,” Katanya.

Hal yang sama juga di keluhkan oleh salah satu tenaga honorer FTHSNI di Kecamatan Negeri Katon NS bahwa mereka kalau insentifnya tidak keluar mereka akan menggelar Demo,

” Kami akan Demo kalau sampai belum di bayarkan,” Tegasnya.

Saat meminta konfirmasi kepada ketua Forum PGHM Kabupaten Pesawaran Maksum sampai tiga kali di telp lewat Whatsap 08526908XXXX namun tidak di angkat walaupun berdering dan di chat juga tidak di balas walaupun sudah centang dua.

Diceritakan oleh para tenaga guru honorer setiap pencairan pada bulan-bulan lalu harus mengumpulkan iuran wajib sebesar 20 ribu hingga 30 ribu dengan dalih untuk iuran,

” Iya betul Mas, kalau sudah cair kami di suruh untuk iuran sebesar 20rb sampai 30 ribu untuk perbulan dan kami tidak tau kegunaannya,” Tutupnya.(Oby)

BOGOR,  (TB) – Pembagian raport sekolah dasar negeri di Kabupaten Bogor dipungut biaya, orang tua murid salah satu SDN protes minta guru kelas di mutasi, diantara desak Disdik tegas memutasi oknum guru ke Pulau Seribu (Kepulauan Seribu).

Pengurus (Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Babakan Madang imbau sekolah dilarang melakukan pungutan tidak resmi yang memberatkan orang tua / wali murid.

Bermula dari laporan dan protes sejumlah orang tua murid yang berkeberatan adanya pungutan pengambilan raport siswa di sekolah. Protes itu juga menyinggung adanya pungutan – pungutan lainnya, diantaranya adanya sumbangan untuk pondasi sekolah, ada pula siswa harus ikut kegiatan out school ke luar kota, yang memberatkan orang tua / wali murid.

“Kudu di demo teh sekolahan eta mah, ngadoreksaken, dimana mana ge nyokot raport teh seikhlas na, ie diktator empat puluh rebu?, diktator empat puluh rebu (Rp40 Ribu -Red) seorang, ampun ah. Hayuu gas ken sok, tuman. Ker nyokot raport ge di menta “pekgow” (Rp150 Ribu -Red) buat pondasi ,” protes salah seorang orang tua murid, (nama dirahasiakan- Red), Rabu (18/12/2024).

Protes juga terungkap ketika Emak-emak orangtua murid sedang kumpul di samping sekolah. “SD eta mah nyokot raport teh kudu empat puluh rebu. Bagi urang mah sakitu ngarasa kebaratan. Guru SDN eta mah Kitu wae, kahayang urang sih guru eta dilaporkan ka dinas pendidikan. Lamun te ngawarco wae mah guru eta teh di mutasi .eh atuh, ngaheseken kanu te boga. Cenah arek jalan jalan ka Bandung eta kudu milu kabeh murid teh. Kan ai orangtua murid teh aya nu boga, aya nu te boga. Lamun te milu ka Bandung di rapatkan cek guru na kudu bawa buah empat macam lain hiji hiji eta,” keluh Emak-emak wali murid, Kamis (19/12/2024).

Temuan lainnya, SMPN di Megamendung dilaporkan oleh awak media kepada Camat Megamendung lantaran memberlakukan pungutan saat pengambilan raport siswa. Camat pun minta tidak dimuat berita, karena langsung melakukan penindakan teguran tegas untuk membatalkan pungutan tersebut.

Dikonfirmasi, Pengurus K3S Kecamatan Babakan Madang, Sutisna mengimbau sekolah dilarang melakukan pungutan tidak resmi yang memberatkan orang tua / wali murid.

Dihubungi Kamis (19/12) pagi, DR.Nina Nurmasari, S.Pd., M.Pd., selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten pun quick respon bahwa yang bersangkutan segera dimintai klarifikasi. Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor belum merespon konfirmasi awak media melalui pesan singkat. Sedangkan, Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, dan Camat Babakan Madang dan Ketua PGRI Kecamatan Babakan Madang pun belum memberikan tanggapan. (Red)

PESAWARAN, (TB) – Tiga organisasi wartawan PWDPI, JWI dan PWRI kolaborasi akan lakukan investigasi PULDATA PULBAKET terkait realisasi penggunaan anggaran dana Desa Dantar Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

Tiga organisasi Wartawan tersebut diantaranya ialah PWDPI – Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia DPC Pesawaran (Arman) JWI – Jajaran Wartawan Indonesia (Rudi Sapari As) dan juga PWRI – Persatuan Wartawan Indonesia DPC Pesawaran (Mahmudin), mereka menjelaskan dalam waktu dekat ini akan melakukan pengumpulan data dan pengumpulan keterangan, terkait realisasi penggunaan Anggaran Dana Desa, Desa Dantar, dan setelah semua itu selesai dan lengkap akan melanjutkan melaporkan pengaduan kepada pihak inspektorat Pesawaran untuk melakukan pemeriksaan, Rabu (18/12/2024).

Arman, Mahmudin dan Rudi Sapari menjelaskan kepada media ini, “Terkait yang akan kami lakukan puldata pulbaket terkait realisasi penggunaan anggaran dana Desa Dantar yang akan kami lakukan penelusuran-nya, serta hingga pelaporan ialah terkait beberapa kegiatan yang direalisasikan di anggarkan pada realisasi tahun 2024 ini yang diperuntukkan untuk,

1.Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Rp 5.950.000

2.Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) Rp 21.150.000

3.Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa Rp 9.800.000

4.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Rp 10.250.000

5.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Rp 114.660.000

6.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** Rp 25.000.000

7.Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp 7.540.000

8.Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) Rp 28.785.000

Selanjutnya Arman, Mahmudin dan Rudi Sapari menambahkan, ” Setelah laporan kami masuk, kami akan kawal dan meminta kepada pihak Inspektorat agar pihaknya melakukan pemeriksaan secara detail, dan cross cek langsung di lapangan serta melibatkan masyarakat setempat, agar proses pemeriksaan terkesan transparan terhadap masyarakat selaku penerima manfaat, jangan juga libatkan masyarakatnya yang di pilih pilih oleh pemerintah Desanya, agar tidak terkesan menjadi tanda tanya bagi kami serta masyarakat lainnya. Pungkasnya.(Oby/Rls)

PESAWARAN, (TB) – Konsolidasi organisasi rakyat yang bergerak di isu reforma agraria berlangsung dengan penuh semangat di Sekretariat Bersama Kelompok Tani, Posko Bela Negara Tanjung Kemala, Desa Tamansari, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran.

Kegiatan ini melibatkan berbagai organisasi seperti KPA Korwil Lampung, FORMASTER, STKGB, SUKAPURA, LBH BKU, Aliansi Masyarakat Menggugat, serta dihadiri oleh Kepala Desa Tamansari, Fabiyan Jaya.

Dalam kesempatan tersebut, Sugiyanto, Koordinator Wilayah KPA Lampung, menekankan pentingnya sinergi lintas organisasi, lembaga, dan individu untuk memperkuat gerakan reforma agraria di Lampung.

“Kita telah melihat praktik baik dari kawan-kawan di Tanjung Kemala, yang menunjukkan bahwa ketika rakyat terorganisir, mereka mampu mewujudkan impian mengakses sumber-sumber agraria yang selama ini hanya dikuasai segelintir orang,” ungkap Sugianto.

Ia juga mengkritisi pendekatan pemerintah yang cenderung legalistik dalam menjalankan reforma agraria. Menurutnya, kebijakan yang hanya fokus pada pembagian sertifikat agraria belum menyentuh substansi mendasar, yakni redistribusi tanah untuk rakyat.

“Kita berharap gubernur Lampung yang akan datang benar-benar berpihak pada rakyat dan memiliki visi yang jelas untuk mensejahterakan masyarakat melalui distribusi sumber-sumber agraria sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945,” tambah Sugianto.

Fabiyan Jaya, Kepala Desa Tamansari, menyambut baik kegiatan ini dan menyebut Tanjung Kemala sebagai pilot project atau percontohan reforma agraria di Provinsi Lampung. “Kami bangga Tanjung Kemala menjadi rujukan nasional untuk kegiatan reforma agraria. Ini menunjukkan bahwa kerja keras masyarakat adat, ahli waris, serta para aktivis telah memberikan dampak besar,” ujar Fabiyan.

Ia juga mengapresiasi perjuangan kolektif dalam mengembalikan tanah ulayat adat Buay Nyurang Marga War Semah kepada pemilik haknya. “Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesawaran yang mendukung peningkatan status hak atas tanah ini menjadi bukti keberhasilan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah desa,” lanjutnya.

Acara ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi gerakan reforma agraria di lampung, dengan semangat kebersamaan dan rendah hati, para peserta berkomitmen memperjuangkan distribusi agraria yang adil demi kesejahteraan rakyat.

Gerakan reforma agraria tidak hanya soal redistribusi tanah, tetapi juga membangun sistem agraria yang inklusif dan berkeadilan. Apa yang terjadi di Tanjung Kemala menjadi contoh nyata bahwa mimpi rakyat dapat terwujud melalui solidaritas dan organisasi yang kuat. (Oby)

BOGOR, (TB) – Anggota DPR RI Komisi 9 Daerah Pemilihan (dapil) Kabupaten Bogor Achmad Ru’yat menggelar forum silahturahmi dengan beberapa kelompok wartawan se-Bogor Raya, Selasa (17/12/2024).

Giat yang berlangsung di resto Kampung Kecil, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor ini dihadiri oleh Ketua PWI Kabupaten Bogor terpilih Dedy Firdaus, Ketua PWI Kota Bogor Aldo Herman, Ketua Pokwan DPRD Kabupaten Bogor Saiful Ramadhan, Ketua APMI Iman Rahman, Pengurus PWI Jabar Mochamad Yusuf beserta para tokoh pers Kabupaten Bogor.

Aspirasi pertama datang dari Dedy Firdaus dimana dirinya berharap kedepan, Ru’yat bisa menggelar sarasehan bagi wartawan-wartawan Kabupaten Bogor.

“Jumlahnya sekitar 200 hingga 300 orang peserta, kami rasa jumlah tersebut cukup untuk membangun para insan pers di Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Ketua PWI Kota Bogor, Aldo Herman juga menyampaikan harapannya agar Ru’yat bisa mendorong program-program yang berkaitan dengan komisi kerjanya yaitu komisi IX agar bisa dimanfaatkan oleh awak media dan masyarakat Bogor Raya.

“Tentu kami sebagai mitra kerja beliau bakal secara amanah bersinergi dengan program-program yang nanti bisa didorong ke Bogor Raya,” kata Aldo.

Kemudian Ketua Pokwan DPRD Kabupaten Bogor Saiful Ramadhan juga mengungkapkan aspirasinya dimana kehadiran Ru’yat di DPR RI mampu mempercepat proses pembangunan di Kabupaten Bogor.

“Contohnya soal RSUD Parung yang belum lengkap fasilitasnya, kemudian penyelesaian jalan Bomang serta kejelasan pembangunan jalur Puncak 2,” sebut Saiful.

Selanjutnya dari Ketua APMI , Iman Rahman berharap sinergitas antara DPR RI dengan media-media di wilayah Bogor Raya bisa dikonkritkan dalam bentuk kerjasama nyata untuk membangun Kabupaten Bogor dari sisi media.

Merespon beberapa aspirasi tersebut Ru’yat bakal memprioritaskan satu per satu apa yang menjadi harapan para wartawan di Bogor Raya.

“InshaAllah saya akan menjabat selama 5 tahun, tentu satu persatu kami akan coba advokasi apa yang menjadi harapan rekan-rekan media di Kabupaten maupun Kota Bogor,” pungkasnya. (Sto)

Ciawi, (TB) – Sejumlah anggota Barisan Relawan Nusantara Raya (BRNR) Cabang Ciawi dapat Bimbingan Teknis (Bimtek), untuk mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlangsung di Cotage Sawo, Camp Hulu Cai. Desa Cibedug Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Selasa 17 Desember 2024.

Adam Saputra Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC. BRNR) Ciawi menyampaikan, dari lima ribu lebih anggota BRNR Kabupaten Bogor. Diantaranya 200 anggota dari Kecamatan Ciawi sudah bergabung di BRNR yang tersebar di wilayah Desa dengan koordinator masing -masing, siap mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibekali bimbingan teknis terlebih dahulu, untuk melaksanakan kerjanya.

“Tugas dan fungsi anggota, untuk mengawal keberlangsungan program agar validasi data dengan melakukan pencatatan, selanjut nya melaporkan pada kordinator tingkatan masing masing wilayah tugasnya,” kata nya usai acara Bimtek, Selasa 17 Desember 2024.

Ia menjelaskan, BRNR telah melakukan nota kesepakatan atau (MoU) Memorandum of Understanding, bersama pihak yang berkaitan dengan pengelola program Makan Gizi Gratis (MBG). Diantaranya lima poin penting tugas fungsi kerja BRNR.

“Kami sudah MoU dengan pihak MBG, kami akan mengawal kerja mereka, dengan melakukan pengawasan dari mulai tata kelola ,akuntabilitas, alokasi sumber daya, untuk tepat guna dan tepat sasaran,” jelas Adam Saputra.

Menurutnya, BRNR dalam pengawasan nya terhadap program tersebut, dari mulai pemasokan bahan baku, gudang transaksi, hingga dapur olahan dan distribusi ke pihak penerima.

“Pengawasan dalam program MBG ini, kami akan melakukan nya, dari mulai siapa pemasok bahan baku, hingga pengelola dapur olahan, akan terus kami kawal. Agar sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan.” tegasnya

Ditempat yang sama , Ocid anggota BRNR dari Desa Cibedug mengaku, sebagai peserta Bimtek, bisa memahami tugas dan fungsi kerjanya, dari apa yang telah disampaikan narasumber dari pengurus BRNR tingkat Kabupaten Bogor.

“Intinya, program MBG perlu peran serta semua pihak, agar program berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan, jangan sampai ada yang gagal faham.” Imbuhnya. (Wn)