Safari Ramadan di Pesawaran, Gubernur Lampung Salurkan Beragam Bantuan

PESAWARAN, (TB) – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melakukan kunjungan silaturahmi ke Kabupaten Pesawaran dalam rangka Safari Ramadan 1446 H sekaligus Tasyakuran Pelantikan Gubernur Lampung periode 2025-2030. Kegiatan ini berlangsung di Lamban Agung, Komplek Rumah Dinas Bupati pada Selasa, (11/3/2025).

Kedatangan Gubernur bersama jajaran disambut langsung oleh Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona. Acara tersebut juga turut dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, Wakil Bupati Pesawaran, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, jajaran Forkopimda Kabupaten Pesawaran, Ketua TP PKK, Dharma Wanita Persatuan, para camat dan kepala desa se-Kabupaten Pesawaran, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para tokoh adat.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lampung menyalurkan berbagai bantuan dari Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Bantuan tersebut meliputi santunan bagi 10 anak yatim piatu, bantuan Rp30 juta untuk Masjid Imaduddin, dua unit dryer pengering padi, pupuk organik cair, bantuan usaha ekonomi produktif, 8.000 batang benih kakao, serta 5.000 kg pupuk organik.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pesawaran juga menyerahkan bantuan hibah kepada Masjid Baitul Iman Dusun Il Desa Suka Banjar sebesar Rp10 juta, dua gulung ambal, serta bantuan dari Baznas Pesawaran berupa santunan bagi 80 anak yatim piatu dan paket sembako untuk 380 kepala keluarga kaum dhuafa.

Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Gubernur Lampung beserta rombongan. Ia berharap kunjungan ini dapat mempererat hubungan antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kabupaten Pesawaran serta masyarakat setempat.

“Kami berharap sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, ulama, dan seluruh lapisan masyarakat terus terjalin untuk mendukung pembangunan dari berbagai bidang di Kabupaten Pesawaran,” ujar Bupati Dendi.

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menuturkan bahwa Safari Ramadan ini bukan sekadar pertemuan formal, tetapi juga momentum mempererat tali silaturahmi dalam suasana penuh kedamaian di bulan suci ramadan.

Gubernur menyebut, bahwa Kabupaten Pesawaran adalah daerah yang berdekatan Ibukota Provinsi Lampung. Dengan segala potensi yang dimiliki baik dari sektor pariwisata maupun pertaniannya, potensi ini diharapkan dapat dimaksimalkan guna mendorong perekonomian daerah.

Pada kesempatan itu, Gubernur Mirza juga mengingatkan tentang pentingnya keamanan dan ketertiban demi mendukung investasi di daerah. Selain itu, program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden juga akan segera diwujudkan melalui pembangunan dapur yang melibatkan masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Pesawaran.

“Kami ingin Pesawaran semakin maju dengan semangat kolaborasi, kebersamaan, dan kerukunan. Jika kita bersatu, saya yakin Pesawaran akan berkembang pesat di masa mendatang,” tutupnya.(Oby)




Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan Tinjau TPA Gedong Tataan, Dorong Tata Kelola Sampah Sesuai Regulasi dan Ramah Lingkungan

PESAWARAN, (TB) – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, melakukan kunjungan kerja ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, pada Selasa (11/3/2025).

Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI dalam memastikan pengelolaan sampah yang sesuai regulasi dan ramah lingkungan.

Dalam kunjungan tersebut, Putri Zulkifli Hasan diterima langsung oleh Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Marzuki Kepala Dinas Pertahanan dan Lingkungan Hidup Linda Sari, Kepala Dinas Kominfotiksan Jayadi Yasa, serta jajaran perangkat daerah terkait.

Dalam lawatannya tersebut, Putri Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) terakhir dengan Kementerian Lingkungan Hidup, penggunaan metode pengolahan sampah dengan area pendamping sudah tidak diperbolehkan. Larangan ini berlaku tidak hanya di Kabupaten Pesawaran, tetapi juga di 343 kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

Maka dari itu, penerapan waste to energy dalam pengelolaan sampah saat ini saat ini harus terus digaungkan. Beberapa yang bisa diterapkan diantaranya dengan tersedianya mesin pencacah dan pemilahan sampah yang berfungsi untuk mengkonversi sampah organik menjadi pupuk serta gas metana yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi.

“Tentu ini memerlukan kerja keras dan kolaborasi dari berbagai pihak. Saya siap membantu dalam hal-hal yang diperlukan. Kami juga telah berdiskusi, dan ada harapan agar area di belakang TPA dapat diperluas untuk pengolahan sampah,” ujar Putri Zulkifli Hasan.

Untuk diketahui, TPA Taman Sari merupakan tempat pembuangan akhir terbesar di Kabupaten Pesawaran dengan kapasitas tampung mencapai 1,3 ton sampah per hari. TPA ini dibangun pada tahun 2011, TPA ini berdiri di atas lahan seluas 1,7 hektare.

Merespon hal tersebut, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Wakil Ketua Komisi XII DPR RI sebagai bukti nyata perhatian pemerintah pusat terhadap pengelolaan sampah di daerah.

Bupati berharap dukungan ini dapat menjadi solusi dalam meningkatkan sistem pengolahan sampah agar lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Tentu masih banyak yang harus dibenahi, maka kehadiran beliau ini menjadi salah satu solusi agar ke depannya pengolahan sampah di Kabupaten Pesawaran semakin baik dan tidak merugikan lingkungan serta ada nilai tambah untuk masyarakat,” ungkap Bupati.

Dalam kesempatan tersebut, Putri Zulkifli Hasan dan Bupati Pesawaran juga menyempatkan waktu untuk melakukan dialog dengan warga setempat yang terdampak oleh keberadaan TPA.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk segera menginventarisasi berbagai kekurangan serta melakukan pembenahan yang diperlukan guna meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Termasuk menghadirkan penerapan teknologi mutakhir yang mampu meminimalisir bau dan penyebaran lalat yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. (Oby)




Klinik Fertilitas RSUD Cibinong Hadirkan Layanan Inseminasi Buatan Untuk Pasangan Infertilitas

Bogor, (TB) – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong terus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi warga Kabupaten Bogor. Salah satu inovasi yang dilakukan ialah dengan menghadirkan Fasilitas Klinik Fertilitas.

Klinik Fertilitas ini digadang-gadang menjadi yang pertama ada di wilayah kabupaten bogor dengan menghadirkan berbagai layanan diantaranya, konsultasi dengan dokter kandungan subspesialis fertilitas. Pemeriksaan siklus menstruasi dan ovulasi
USG Transvaginal untuk pemeriksaan organ reproduksi yang lebih akurat. HSG (histerosalfingografi) untuk mengetahui kondisi rahim dan tuba falopi). Laboratorium Fertilitas (pemeriksaan hormon dan analisis sperma) Pre Marital Test
Histeroskopi untuk penilaian rongga rahim Laparaskopi dan program kehamillan dengan cara
Induksi ovulasi & stimulasi ovarium serta Inseminasi intra uterine (IUI).

Program kehamilan dengan inseminasi buatan atau Intrauterine Insemination (IUI) ialah prosedur yang ditawarkan dunia medis untuk membantu pasangan terkait masalah kesuburan pada kehamilan.

Layanan Inseminasi buatan ini di dukung oleh dokter spesialis kandungan yang tentunya profesional di bidangnya dengan alat yang
dapat mendukung meningkatkan peluang kehamilan bagi pasangan suami-istri (Pasutri) yang mengalami kesulitan memiliki keturunan.

dr. Nazif. Sp.OG. Subsp. F.E.R. spesialis kandungan RSUD Cibinong dalam keterangannya menyampaikan terkait fasilitas klinik Fertilitas yang ada di RSUD Cibinong merupakan program baru dan yang pertama ada di bogor.

“Di RSUD Cibinong kini telah hadir layanan program kehamillan dengan inseminasi. Program ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi para pasien dengan masalah infertilitas atau suatu kondisi ketika pasangan belum bisa hamil meskipun sudah melakukan hubungan seksual tanpa alat pengaman secara teratur),” ungkap dr.Nazif. Senin (10/3/25).

Lebih lanjut, dr. Nazif. Sp.OG. juga menjelaskan bahwasanya untuk mendapatkan layanan program inseminasi buatan (IUI) ini, pasien harus melalui beberapa tahapan. Dimana sebelum menjalankan tahapan tersebut, pihak Dokter ataupun ahli medis profesional akan mengawalinya dengan proses konsultasi dengan pasien guna mengetahui gejala medis yang dialami calon pasien.

” Tahap awal untuk melakukan insem itu yakni dengan melakukan konsultasi terlebih dahulu untuk mengetahui kendala- kendala dari pasien infertilitas tersebut. Lalu jika tim medis meyakini problem dari pasien infertilitas terdapat pada kualitas sperma, ataupun indikasi dari pergerakan si sperma pada jaringan sel telur (dari hasil konsultasi), termasuk bila diketahui terdapat siklus haid tidak teratur dan gejala ejakulasi dini, maka program inseminasi buatan tersebut pun kami anjurkan,” terangnya.

Untuk lengkapnya berikut tahapan program kehamillan dengan Inseminasi yang dipaparkan dr. Nazif. Sp.OG. Subsp. F.E.R

1. Ovulasi

Tahap awal teknik inseminasi buatan adalah mengetahui waktu ovulasi. Hal ini sangat penting untuk memastikan sperma yang disuntikkan waktu yang tepat sehingga mendukung kehamilan yang sehat.

2. Persiapan Sampel Sperma.

Pasien laki-laki akan diminta menyediakan sampel sperma segar pada hari prosedur untuk kemudian diproses di laboratorium.

3. Inseminasi

Dokter akan memasukkan spekulum ke dalam vagina, kemudian menyuntikkan sperma yang telah melalui proses pencucian (washing sperma) ke dalam rahim menggunakan kateter.

Menurut dr. Nazif, proses washing sperma dilakukan dalam waktu maksimal 30 menit untuk memastikan kualitas sperma terbaik yang akan digunakan dalam prosedur.

dr. Nazif. Sp.OG. Subsp. F.E.R. juga memastikan bahwa program Inseminasi buatan (IUD) ini untuk potensi resikonya sangat rendah, baik untuk pasien (Ibu) maupun calon janin (Bayi).

” Kami pastikan program kehamillan dengan Inseminasi ini untuk kemungkinan resikonya sangat rendah kemungkinan terjadi resiko itu diantaranya seperti Infeksi, sedikit pendarahan vagina, kehamilan ganda bila dikordinasikan dengan obat-obatan pemicu ovulasi. Tapi untuk resiko terhadap janin, kita belum pernah menemukan kasusnya,” tegasnya.

Namun dokter spesialis kandungan dr. Nazif. Sp.OG. Subsp. F.E.R. menyebutkan jika program Inseminasi ini tidak dianjurkan untuk calon ibu yang usianya diatas 35 Tahun. Dengan alasan  ada kerentanan resiko pada usia yang sudah tidak begitu produktiv pada proses kehamilan.

Nah karena program medik kehamillan Inseminasi ini tidak tercover oleh BPJS Kesehatan, Diakhir, dr. Nazif. Sp.OG. menjelaskan bahwa program inseminasi buatan (IUI)  di RSUD Cibinong ini untuk estimasi biayanya akan ada beberapa paket tergantung pada kondisi pasien dan permintaan pasien. Namun secara umum dr.Nazif menyebut untuk biayanya  berkisar di biaya sekitar RP. 5 hingga 6 Juta keatas. (Sto)




Bupati Way Kanan Ali Rahman Meninggal Dunia

LAMPUNG, (TB) – Kabupaten Way Kanan, Lampung, berduka. Kabar tak terduga datang dari sosok pemimpin yang selama ini dikenal dekat dengan rakyat, Bupati Way Kanan Ali Rahman, yang telah meninggal dunia pada hari Senin, 10 Maret 2025, pukul 11.00 WIB di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, Bandar Lampung.

Ali Rahman, yang lahir pada 10 Agustus 1970 di Blambangan Umpu, adalah sosok pemimpin yang sangat dicintai masyarakat.
Ia terpilih sebagai Bupati Way Kanan periode 2025-2030 bersama wakilnya, Ayu Asalasiyah, melalui perjalanan politik yang penuh dedikasi dan kerja keras. Mereka berhasil meraih kemenangan dengan 150.321 suara atau 53,50 persen, mengalahkan pasangan calon lainnya.

Dalam perjalanan hidupnya, Ali Rahman dikenal sebagai seorang politisi yang dermawan, ramah, dan selalu menjaga kedekatannya dengan berbagai elemen masyarakat. Kepemimpinannya yang penuh perhatian, serta sikapnya yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat, membuatnya dikenang sebagai sosok yang merakyat dan peduli. Kematian beliau tentu meninggalkan kekosongan yang besar, terutama bagi masyarakat Way Kanan dan Provinsi Lampung.

Kabar duka ini pertama kali tersebar melalui pesan berantai, dan segera dibenarkan oleh Bendahara Demokrat Lampung, Yozi Rizal, yang juga anggota DPRD Provinsi dari Dapil Way Kanan dan Lampung Utara.

“Saya sudah mendengar kabarnya. Kita semua sangat kehilangan,” ujarnya kepada awak media, dengan nada penuh haru.

Saat ini, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela Chalim, telah tiba di rumah sakit untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum.
” Ibu Wagub Lampung sudah datang. Untuk lebih lengkapnya, bisa dikonfirmasi ke protokol,” kata seorang sumber di rumah sakit Abdul Moeloek.

Penyebab meninggalnya Ali Rahman diduga akibat penyakit komplikasi yang dideritanya. Sebagai pemimpin yang penuh dedikasi, beliau terus bekerja meski dalam keadaan sakit, hingga akhirnya menghembuskan napas terakhir di ruang ICU rumah sakit.

Jenazah almarhum direncanakan akan dibawa ke Way Kanan untuk dimakamkan, sesuai dengan keinginan keluarga.
Di balik duka yang mendalam ini, masyarakat Way Kanan akan terus mengenang Ali Rahman sebagai seorang pemimpin yang tulus dalam mengabdi dan senantiasa bekerja untuk kesejahteraan rakyat.( * )




Pemdes Negara Saka Salurkan Dana BLT Tahap Pertama Kepada 16 KPM

PESAWARAN, (TB) – Pemerintahan Desa Negara Saka Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap pertama kepada 16 Keluarga Penerima Manfaat.
Kegiatan di laksanakan di kantor Desa setempat, Minggu (9/3/2025)

Dalan acara tersebut dihadiri oleh 16 KPM dan seluruh aparatur Desa di saksikan oleh Babinsa dari Koramil Gedong Tataan Serka Agus serta aparat lainya.

Dalam kesempatan itu Kepala Desa Negara Saka Saironi, mengatakan bantuan ini di salurkan pada KPM yang memang layak menerima, semoga bisa bermanfaat di bulan suci ramadhan ini.

” Bantuan ini kami salurkan kepada masyarakat yang benar-benar layak untuk menerima manfaat ini, Semoga dengan ada nya bantuan ini bisa bermanfaat dan membantu masyarakat yang kurang mampu untuk beribadah di bulan Puasa ini, bantuan ini kami salurkan sebanyak tiga bulan, perbulan nya tiga ratus ribu, jadi per KPM menerima sembilan ratus ribu rupiah,” Katanya.

Perwakilan warga yang menerima manfaat, Sarmi warga RT 14 mengatakan bahwa dirinya mengucapkan terima kasih pada Pemerintah Desa Negara Saka yang sangat memperhatikan kami keluarga kurang mampu, bantuan ini sangat bermanfaat dan sungguh meringankan beban kami,” Ujarnya.

Masyarakat juga mendoakan semoga Kepala Desa Saironi dan jajaran selalu diberi kekuatan kesehatan dan kesuksesan dalam memimpin Desa.(Oby)




Ngeri! Rp.75 Miliar Pengadaan Smart Tv di Disdik Kabupaten Bogor Diduga Sarat Korupsi

BOGOR, (TB) –  Proyek Pengadaan Interactiv Flat Panel (IFP) untuk bantuan kepada sekolah SD dan SMP di Dinas Pendidikan, Kabupaten Bogor, tahun anggaran 2024 menuai pertanyaan sejumlah kalangan. Pasalnya pengadaan elektronik jenis Televisi berukuran besar yang menelan biaya Rp 75 Milyar ini, dinilai tidak tepat sasaran dan diduga sarat korupsi.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Center Budget For Analisis (CBA) Uchok Sky Khadafy. Menurut Uchok, dirinya menduga ada perbuatan korupsi dalam perosesi pengadaan Smart TV untuk dibagikan disejumlah sekolah SD dan SMP tersebut. Ditambahkannya, ada beberapa alasan dirinya menduga tindakan korupsi dalam proyek pengadaan elektronik oleh Disdik itu. diantaranya, sejak perencanaannya terkesan dipaksakan lantaran smart TV ini tidak terlalu dibutuhkan masyarakat, Kabupaten Bogor. Padahal, banyak hal yang lebih dibutuhkan warga, seperti pembangunan Puskesmas, gedung sekolah dan lain – lain.

“Artinya peroyek tersebut tidak dibutuh warga. Kan masih banyak kita jumpai jalan raya yang rusak, sekolahan yang harus direnovasi dan sebagainya. Dari sini kita sudah bisa menduga ada korupsi. Coba, apa kepentingan Pemkab Bogor memaksakan adanya pembelian TV hingga 75 milyar tersebut,” tegasnya.

Selain perencanaan dipaksakan, Uchok juga menduga ada kejanggalan dalam proses pembelian elektronik yakni sejumlah TV dengan distributor elektronik tersebut. Pasalnya terlihat dari harga satuan terlalu mahal. “Kan banyak IFP dengan spesifikasi yang sama namun harga dibawah 100 juta. Tapi kenapa Disdik mencari merek yang lain dengan harga hingga 225 juta setiap unit dengan merk yang belum dikenal,” ungkap  Uchok, heran.

Temuan CBA mendapatkan data Disdik Kabupaten Bogor, menunjuk PT. Matra Pratama dan PT Dwi Abisatyo dalam pengadaan 297 unit TV untuk dibagikan kepada 297 sekolah dasar, dengan merk RO COMP 75 icnh With Cam dengan harga Rp 184 juta per unit dengan jumlah total  Rp 55. 107. 750.000. Sementata bantuan untuk SMP mendapat Flat Panel TV 86 inc merk Ice Board local harga Rp 225.000.000 jumlah total Rp 20.350.600.000 melalui PT. Turbo Perkasa.

Sementara hasil investigasi CBA setelah mewawancarai sejumlah distributor besar Smart TV dengan spek yang sama di Jakarta menemukan selisih harga yang sangat besar. Seperti distributor resmi merk iTboard 75 inc with Camera terdapat harga Rp 57 juta. Sehingga wajar saja sejumlah kalangan mencurigai ada korupsi dalam pengadaan IFP di Disdik Kabupaten Bogor tahun 2024 yang menelan biaya Rp 75 Milyard tersebut.

Selain itu ada sejumlah sumber berasal dari beberapa Pejabat Pemkab Bogor, yang minta namanya dirahasiakan bahwa pengadaan smart TV ini dianggarkan dengan memangkas anggaran infrastruktur banhkan menganulir anggaran APBD penting yang lain seperti pembangunan Puskesmas dan lain – lain. (Red)




Dugaan Mark-up Pengadaan Meubelair di DPMD Kabupaten Bogor Akhirnya Dilaporkan Ke Kejagung dan KPK

Bogor, (TB) – Dugaan Mark-up pada Pengadaan Belanja Barang dan Jasa berupa meubelair untuk Desa se-Kabupaten Bogor tahun 2024 sebesar Rp33 miliar kembali menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Kali ini, Ketua Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Cibinong (AMPC) melaporkan dugaan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) ke Lembaga Anti Rasuah dan Kejaksaan Agung.

Menurut keterangan AMPC,
laporan ini menyoroti pengadaan
meubelair yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Berdasarkan investigasi lapangan yang dilakukan oleh AMPC, indikasi kuat mengarah pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DPMD dan penyedia jasa.

“Kami tidak main-main dalam hal yang menyangkut keuangan negara. Kasus ini harus menjadi perhatian utama Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor untuk ditindak tegas,” ungkap Pras sebagai Ketua AMPC seusai melaporkan Dinas DPMD, Kabupaten Bogor ke KPK dan Kejagung, Senin (3/3/2025).

Pras menambahkan bahwa anggaran pengadaan meubel desa diduga menjadi ajang KKN berjamaah oleh oknum pejabat dan penyedia jasa.

“Kami telah memberikan laporan pengaduan kepada KPK dan Kejagung serta memberikan peringatan kepada dinas-dinas di Kabupaten Bogor agar tidak menyalahgunakan keuangan negara untuk kepentingan segelintir pejabat,” jelasnya.

Dia menegaskan, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Cibinong akan terus mengawasi kepada dinas-dinas yang bermain-main dengan korupsi di Kabupaten Bogor. “Kami akan terus ada dan menghantui mereka yang merugikan negara,” tegas Pras

Selain itu, komitmennya sebagai agen perubahan untuk mewujudkan Kabupaten Bogor yang bersih dari korupsi dan oligarki. (Red)




Alih Fungsi Lahan, Bangunan Hibisc Fantasy Puncak Dibongkar

CISARUA, (TB) – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi turun ke lokasi pasca bencana hebat, tanah longsor dan banjir bandang melanda kawasan Puncak Cisarua Kabupaten Bogor.

Dedi Mulyadi, bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Menteri Bidang Pangan, dan Pemkab Bogor.meninjau lokasi objek wisata, yang diduga melakukan alih fungsi lahan.

Sejumlah objek wisata yang dikunjungi diantaranya: Telaga Saat, Hibisc Fantasy yang dikelola PT Jaswita, milik Badan Usaha Daerah (BUMD) Jawa Barat, dan PTPN. Serta wisata Eiger Land. Di Kecamatan Megamendung. Kamis 06 Maret 2025.

Dilokasi kunjungan, Dedi Mulyadi menegaskan, tidak Tedeng Aling Aling, ketika dipastikan melanggar aturan, alih fungsi lahan di kawasan Puncak Bogor. Penertiban akan dilakukan tidak pandang bulu.

Seperti halnya Hibisc Fantasy, tempat wisata yang dikelola salah satu unit bisnis dari BUMD Jabar, penindakan harus dilakukan jika bener melanggar. “Hari ini harus dibongkar.” tegasnya.

Untuk menjadi contoh bagi siapapun, kata Dedi Mulyadi, bahwa yang melanggar harus ditindak. “Walaupun Jaswita BUMD lembaga usaha milik Provinsi Jawa Barat Saya tidak segan segan tetap harus ditindak tegas,” tandasnya.

Kepada jajaran Pemkab Bogor Dedi meminta dukungan penuh, pak Bupati,pak wakil Bupati, pak Wakil DPRD, kita dukung penuh untuk penertiban ini.

“Ini nanti nya kita kembalikan lagi ke semula, kita tanami pohon lagi, kita kembalikan lagi ke fungsi hutan,” terang nya

Ditempat yang sama, Kasat Pol PP Provinsi Jawa Barat M. Ade Afriandy, kepada Gubernur Jawa Barat menjelaskan, bahwa PT Jaswita telah mengantongi izin mengelola kawasan seluas 4.800 meter persegi. Namun faktanya, area rekreasi telah meluas mencapai 15.000 meter persegi.

“Beberapa kali teguran dan perintah untuk membongkar sendiri dari Satpol PP juga diabaikan,” ujarnya dilokasi pembongkaran objek Wisata Hibisc Fantasy Puncak. (Wan)




Bupati Bogor Tegaskan Akan Ambil Langkah-langkah Strategis Terkait Isu Perijinan dan Dampak Bencana Banjir

CISARUA, (TB) – Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan Pemerintah Kabupaten Bogor akan mengambil langkah-langkah strategis untuk menangani isu perizinan serta dampak banjir yang kerap melanda wilayah kabupaten bogor.

Hal itu diungkapkannya saat melakukan survei di wilayah Bogor Selatan bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Koordinator Pangan Zulfikli Hasan, pada Kamis (6/3/25)

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan tindak lanjut kebijakan dan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa salah satu langkah penting yang diambil adalah pemasangan plang pengawasan di beberapa lokasi sebagai tanda dimulainya proses tindak lanjut.

“Kami mendampingi para Menteri karena beberapa titik yang kami kunjungi adalah kewenangan pemerintah provinsi dan kementerian terkait. Kami ingin memastikan masyarakat dapat melihat langkah konkret yang akan diambil,” ujar Bupati Bogor.

Sebagai bagian dari upaya pengawasan dan evaluasi, Pemerintah Kabupaten Bogor baru-baru ini mengeluarkan peraturan Bupati yang mencabut pendelegasian kewenangan terkait perizinan yang sebelumnya diserahkan kepada masing-masing SKPD. Langkah ini diambil untuk mengevaluasi semua izin yang telah diterbitkan, dan untuk memastikan tidak ada pelanggaran aturan.

Bupati Bogor juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan kementerian untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada dapat dilaksanakan dengan tepat.

“Kami ingin bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk menjaga kelestarian alam. Kebijakan ini tidak hanya untuk Bogor, tetapi untuk seluruh masyarakat di wilayah Jabodetabek,” kata Rudy Susmanto.

Selain itu, Rudy juga menanggapi kemungkinan pencabutan izin yang telah diberikan pada kawasan yang melanggar aturan.

“Jika terbukti ada pelanggaran, kita akan evaluasi dan menindaklanjuti dengan langkah yang tegas, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Mengenai mitigasi dampak bencana, Rudy Susmanto juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat dalam menjaga kelestarian alam. “Kita harus bersama-sama menjaga alam ini, karena kerusakan yang terjadi tidak hanya berdampak pada Bogor, tetapi juga pada wilayah-wilayah lain di sekitar Jakarta,” tambahnya.

Selain itu, Bupati Rudy juga merencanakan silaturahmi bersama Gubernur Jawa Barat, beberapa Menteri, dan kepala daerah lainnya dalam acara buka puasa bersama yang dijadwalkan pada Kamis depan di Pendopo Kabupaten Bogor. Tujuannya adalah untuk memperkuat koordinasi antar pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup.

Ia juga berkomitmen untuk mengawal dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil akan didasarkan pada fakta dan peraturan yang berlaku, agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat.

Dengan langkah-langkah yang telah diambil, Bupati Rudy Susmanto berharap dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menjaga kelestarian alam untuk masa depan yang lebih baik. (Sto)




Dugaan Korupsi ADD Tahun 2023 Kades Sukajaya Kembalikan Kelebihan Anggaran Rp.129 Juta 

PESAWARAN, (TB) – Kades Sukajaya, Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Tarmizi akhirnya mengembalikan Angaran Dana Desa atas dugaan Korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2023, Kamis (6/3)2025).

Dikatakan kasie Pidana Khusus (Pidsus) Arliansyah Adam mewakili Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pesawaran, bahwa laporan DPD APKAN Bandar Lampung tersebut sudah kami tindaklanjuti dan sudah kami kirim ke Inspektorat Pesawaran dan sekarang sudah di kembalikan lagi ke pihak Kejari Pesawaran.

” Laporan APKAN Bandar Lampung tersebut sudah kami tindak lanjuti dan sudah kami sampaikan ke Inspektorat juga sudah di berikan kepada kami lagi,” katanya.

Dijelaskan Arliansyah Adam, adapun hasil dari pemeriksaan Kejari Pesawaran dan Inspektorat Pesawaran untuk APBDes Desa Sukajaya Kecamatan Way Rilau sudah memulangkan Kelebihan Anggaran Rp 129 juta.

” Hasil dari pemeriksaan Kejari dan Inspektorat Pesawaran Kades Sukajaya Kecamatan Way Rilau (Tarmizi) sudah mengembalikan uang kelebihan anggaran Dana Desa Tahun 2023 Rp sebesar 129 Juta,” Jelasnya.

Sementara itu, Dewan Pimpinan Daerah Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara (DPD APKAN) Bandar Lampung mengapresiasi kinerja Kejari Pesawaran dan Inspektorat Kabupaten Pesawaran atas kerja cepat dalam melaksanakan penyidikan atas dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) akhirnya Desa Sukajaya bisa cepat mengembalikan kerugian uang Negara.

” Saya sangat mengapresiasi kinerja cepat Kejari Pesawaran dan Inspektorat Pesawaran dalam mengungkap dugaan KKN Desa Sukajaya Kecamatan Way Khilau dan berhasil mengembalikan kerugian uang negara sebesar 129 Juta,” Pungkas Hartasi selalu ketua APKAN Bandar Lampung.(Oby)