BOGOR, (TB) – Wakil Menteri Energy dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot Tanjung, di dampingi Pangdam 3 Siliwangi Mayjen Dadang Arif Abdurrahman, Danrem 061 Suryakencana Brigjen Faisol, Dandim 0621 Letkol Infanteri Henggar Tri Wahono serta Pj Bupati Bogor Bachril Bakrie mengunjungi lokasi supplier gas melon terbesar di Bogor, stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Gadog Kecamatan Ciawi. Selasa 04 Februari 2025.

Dalam kunjungannya, Yuliot Tanjung menyampaikan bahwa, pasca berubahnya pengaturan rantai pasok penjualan elpiji bersubsidi telah terjadi rush atau panic buying di tengah masyarakat. Karena kata Dia, tidak dapat lagi membeli gas isi ulang di warung kelontong terdekat.

“Alhasil mereka mendatangi langsung pangkalan elpiji 3 kg dan terjadi antrian Panjang di hamper seluruh pangkalan elpiji 3 kg,”. ucapnya.

Untuk menghindari kembali terjadi nya Panic buying ditengah masyarakat dalam kebutuhan gas melon, Yuliot Tanjung memastikan bahwa stock gas di pastikan aman.

“Pedagang pengecer dan warung kelontong dapat Kembali menjual gas elpiji 3 kg dengan meningkatkan status menjadi sub pangkalan,” ujar Yuliot Tanjung.

Ditempat yang sama Yayan Sofyan, Kepala Operasional SPBE Gadog di bawah PT Mitra Harun Jasindo. Ia mengatakan, sub pangkalan dapat langsung mengisi ulang ke SPBE dengan harga yang sama dengan harga isi ulang dari Pangkalan.

“Pemangkasan rantai pasok juga di harapkan menurunkan harga jual di tingkat konsumen yang saat ini berkisar 19 ribu hingga 20 ribu rupiah per isi ulangnya ,” terang Yayan Sofyan.

Menurut nya, SPBE Gadog memproduksi isi ulang gas elpiji 3 kg terbesar di Bogo, sebanyak 50 hingga 60 ton per hari, dengan jangkauan melayani 2 wilayah. Kota dan Kabupaten Bogor .

“Naiknya status pedagang pengecer menjadi sub pangkalan memangkas rantai pasok penjualan gas elpiji 3 Kg .” tandasnya. (Wn)

BOGOR,  (TB) – Ratusan Warga Desa Karang Tengah Antri Cukup Panjang Demi Mendapatkan Gas LPG 3 Kilogram (kg). Babinkamtibmas Polsek Babakan Madang Desa Karang Tengah, Bripka Ujang Umaludin, terjun ke lapangan dalam melaksanakan monitoring dan dan pengecekan ketersediaan Gas LPG 3 Kg sekaligus memastikan penyalurannya berjalan tertib dan kondusif.

Bripka Ujang Umaludin melaporkan kegiatan monitoring dan pengecekan di Pangkalan Tabung Gas 3 kg di Kampung Landeuh Rt. 02/01 Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, pada 04 Februari 2025.

Sementara, Pemilik Pangkalan Gas LPG, Didin, menjelaskan telah tersedia sebanyak 200 tabung Gas LPG 3 kg yang telah di salurkan kepada warga masyarakat setempat. Untuk mendapatkan tabung Gas LPG 3 kg tersebut pun warga masyarakat harus antri agar penyaluran berjalan tertib dan situasi aman dan kondusif.

Salah seorang warga dari Kampung Gelewer Desa Karang Tengah, Nurlaila (36 tahun) yang ikut dalam antrian mengaku bersyukur bisa mendapatkan Gas LPG 3 kg meski harus bersabar dalam antrian cukup panjang. “Alhamdulillah saya kebagian gas buat keperluan memasak sehari-hari,” ujarnya.

Sekedar diketahui, pihak Kepolisian dari Polres Bogor pun akan terus melakukan Monitoring dan dan Pengecekan ketersediaan Gas LPG 3 Kg agar penyaluran berjalan tertib dan situasi aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Bogor. (Red)

NANGGUNG, (TB) – Kepala Desa Kalong Liud, Kecamatan Nanggung, Jani Nurjaman mengatakan hasil pembahasan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) tahun 2025 melahirkan dua kesepakatan bersama diantaranya BLT-DD dan program ketahanan pangan akan dilaksanakan BUMDes.

“Evaluasi dan finalisasi program bantuan langsung tunai (BLT) dan dan ketahanan pangan yang dialokasikan dana desa tahun 2025 berdasarkan Musdesus yang dipimpin H. Selamat Irianto sebagai Ketua BPD,” ucap Jani kepada beritasatoe.com seusai acara di aula desa, Senin (3/2/2025).

Dedengkot Apdesi Nanggung itu menyampaikan Musdesus yang dilaksanakan merujuk kepada regulasi yang ada, agar hasil kesepakatan musyawarah tepat sasaran.

“Sesuai Permen PMK 108/2024 tentang Pengalokasian Dana Desa, penggunaan dan penyaluran 2025.
Permendes/PDT No.2/2024 tentang Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa dan Keputusan Mendes/PDT No. 3/2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan,” ucapnya.

Jani menambahkan BLT-DD telah disepakati sebanyak 46 KPM selama 12 bulan untuk besaran nominal Rp300 ribu perbulan dengan sasaran KPM memenuhi kriteria desil atau kelompok persepuluhan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga, 1 hingga 4.

Sementara, program ketahanan pangan akan dilaksanakan oleh Bumdes Berkah Bersama sebagai pelaksana dan bekerjasama dengan seluruh kelompok tani dan peternak.

“Saya berharap bisa melebihi target tahun sebelumnya dari 14 hektar lahan yang dikelola bisa lebih di tahun 2025 ini,” kata dia sebagai penutup di acara Musdesus. (**)

JAKARTA, (TB) – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, terutama karena skema yang ada saat ini sudah berlangsung selama lebih dari 20 tahun tanpa perubahan signifikan. Bahlil pun menegaskan bahwa subsidi LPG yang mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.

“Diharapkan masyarakat mendapatkan harga dengan yang semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, ada di tingkat sampai tingkat masyarakat itu, dibeli sampai harga Rp25.000 per tabung. Tidak hanya itu, ada juga yang mengoplos. Ini kan sayang,” ujar Bahlil kepada awak media usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 4 Februari 2025.

Presiden Prabowo menginstruksikan reformasi subsidi LPG agar lebih tepat sasaran dan tidak lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Presiden Prabowo pun menegaskan bahwa penataan subsidi harus dilakukan agar tidak terjadi pemborosan anggaran dan kebocoran di tingkat distribusi. Sebagai solusi, pemerintah telah mengubah sistem distribusi LPG di tingkat pengecer dengan menaikkan status mereka menjadi sub pangkalan yang lebih mudah diawasi.

“Nah, dengan mereka menjadi sub pangkalan, maka kita akan menaruh fasilitas yang sama dengan di pangkalan. Supaya harganya bisa kita kontrol pakai IT. Itu maksudnya sebenarnya,” ungkap Bahlil.

Terkait kritik yang menyebut sosialisasi kebijakan ini kurang maksimal, Bahlil memastikan bahwa pemerintah terus melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha. Bahlil juga memastikan bahwa tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh sub pangkalan.

“Saya menyadari bahwa ini kan barang baru, pasti ada penyesuaian. Nanti sambil kita melihat perkembangan beberapa waktu ke depan, sudah pasti kita akan melakukan asistensi. Tapi penataan ini penting kami lakukan sebagai bentuk cinta kami kepada rakyat agar uang negara yang disubsidi itu betul-betul tepat sasaran,” ucap Bahlil.

Presiden Prabowo juga memberikan arahan agar tidak ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan LPG akibat perubahan sistem ini. Melalui reformasi distribusi LPG ini, pemerintah menargetkan efisiensi anggaran serta memastikan bahwa subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Tugas kami atas perintah Bapak Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua di tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata Bapak Presiden,” tutur Bahlil. (Red)

BEKASI, (TB) – Pimpinan Redaksi Media Update Cerita Indonesia.id (44) Firmansyah melaporkan oknum Ketua Umum LSM Perisai Kebenaran Nasional (PKN) Dikaios Mangapul Sirait ke Polres Bekasi Kota atas dugaan melanggar UU Pers No 40 Tahun 1999

Pasalnya saat melaksanakan tugas sebagai wartawan yang sedang meliput kejadian keributan antara Hotma Frieskaria Br Sirait dan Dikaios Mangapul Sirait di depan rumahnya yang beralamat Perumahan Kemang Pratama 1 Jalan Niaga 1 Blok A 16 RT 01 RW 011 Kelurahan Sepanjang Jaya Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi.

Terlapor di duga melakukan perampasan HP dan melakukan tindakan intimidasi dan mendorong pada wartawan (Pelapor) dan beberapa rekannya yang sedang meliput kejadian tersebut dan juga menyebar fitnah serta menyebar kebencian melalui akun tiktok pribadinya

“Saya melaporkan Ketua Umum LSM PKN atas (dugaan pelanggaran) tentang tindak pidana UU Pers terkait kejadian yang menimpa diri saya dan rekan-rekan saat menjalankan tugas sebagai Jurnalis meliput kejadian serta menyebarkan fitnah”, ucapnya Senin (3/2/2025)

Firman menceritakan, perlakuan tidak mengenakan tersebut dilakukan oleh seseorang oknum ketua Umum LSM Perisai Kebenaran Nasional (PKN) Dikaios Mangapul Sirait diduga merampas HP dan mendorong serta mengintimidasi.

“HP saya sempat dirampas dan di letakkan  diatas mobil lalu didorong dan diintimidasi dengan kata-kata yang tidak selayaknya dilontarkan dan itu kami anggap menghalangi-halangi, padahal itu kejadian diluar rumah”, katanya

Sebelum masuk perumahan tersebut, dirinya dan rekan-rekan sudah meminta izin kepada pihak keamanan dan RT, dan kejadian ini sangat mencederai profesi dan bertentangan dengan UU Pers.

“Kami sudah koordinasi dengan pihak keamanan dan RT sebelumnya, dan kejadian ini sangat merugikan profesi kami, atas perbuatan terlapor menghalangi dan menghambat tugas sebagai jurnalis, kami laporkan polisi agar ada efek jera”, jelasnya.

Sementara Agus Marpaung Kordinator Liputan (Korlip) dari Media Rajawali News TV membenarkan kejadian tersebut dan sangat menyayangkan sikap oknum Ketua LSM tersebut yang mana sepatutnya hal ini tidak terjadi dan itu telah melanggar UU Pers No 40 Tahun 1999.

“Kejadian tersebut benar adanya kami dihalang-halangi dan kejadian itu sangat mencederai Profesi Pers sangat disayangkan, terlebih oknum ketua Umum PKN dalam akun tiktok pribadinya menyebar fitnah dan menebar kebencian terhadap profesi wartawan seharusnya tidak terjadi, ini bagian dari menghalangi-halangi tugas jurnalis soal kejadian ini berdasarkan UU No 40 tahun 1999 Tetang Pers, Pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers di jamin sebagai hak azasi warga negara”, ucap Agus Marpaung yang juga telah melaporkan oknum ketua Umum LSM PKN lebih dulu.

Jelas kata Agus bahwa menghalangi tugas wartawan melanggar Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Pelaku dapat dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta ditambah menyebarkan fitnah serta menebar kebencian terhadap profesi.

“Siapa pun yang dengan sengaja menghalangi wartawan dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi dapat dipidana. Tindakan menghalangi wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik melanggar kebebasan pers. Kebebasan pers dijamin oleh Pasal 28F ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, jelasnya

“Kedepannya kami harap tidak ada lagi kriminalisasi terhadap wartawan, dan kepada semua pihak agar dapat membantu kelancaran tugas jurnalis, kecuali kami melakukan tugasnya tidak mengacu pada aturan jurnalis, perlu untuk diingatkan, termasuk juga berkaitan dengan etika,” tutupnya.(Red)

SENTUL, (TB) – Ketua Umum Elang Tiga Hambalang KRT.Dedy Safrizal Wirodipuro meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Pertamina (Persero) untuk menjamin stok Elpiji aman dan terkendali selama Ramadhan 2025.

“Tentu masyarakat berharap karena isu yang berkembang dan banyaknya masyarakat yang mengantri , jadi Elpiji ini merupakan komoditas yang amat sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Dedi Safrizal, dalam keterangannya di Sentul Bogor, Selasa 4 Februari 2025.

menyoroti control system yang dimiliki oleh ESDM dan Pertamina, di mana semua kebutuhan energi di seluruh daerah bisa terpantau dari Jakarta Sampai keluar daerah dari Distributor sampai ke agen dan warung Eceran.

Melalui sistem itu, kata dia jika terjadi kelangkaan stok karena tingginya permintaan, bisa langsung terdeteksi.

“Sehingga mitigasinya bisa terpantau cepat. Kami akan melakukan fungsi pengawasan kami bahwa dalam beberapa hari ke depan semuanya aman dan tidak ada wilayah yang mengalami kelangkaan Elpiji,” ucap Dedy

Pertamina juga terus meningkatkan pemanfaatan digitalisasi dengan mengawasi secara real time dan online melalui Pertamina Integrated Enterprise Digital Command Center (PIEDCC).

Kami sebagai Fungsi Kontrol sosial publik yang selalu bersinergi dengan pemerintah siap bertugas dan memantau penyaluran elpiji, serta energi lainnya. Pertamina ingin memastikan pasokan dan distribusi energi untuk masyarakat selama masa Ramadhan dan Idul Fitri berjalan aman dan lancar. (Ferdinal)

TANGSEL,-Seorang ibu rumah tangga di Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), meninggal dunia pada Senin, 3 Februari 2025, setelah berjam-jam mengantri untuk mendapatkan gas LPG 3 kilogram. Peristiwa tragis ini terjadi di tengah kelangkaan gas LPG yang melanda berbagai wilayah dalam sepekan terakhir.

Korban, yang diketahui bernama Yonih 62 tahun, dikatakan kelelahan setelah berusaha mencari gas sejak pagi hari. Ia berputar-putar mencari pasokan gas dan akhirnya mengantri berjam-jam di salah satu agen resmi.

“Dia nyari gas muter dari pagi ga dapat, dia antri di agen berjam-jam,” ujar Ramadhan, keluarga korban, kepada awak media.

Menurut keterangan keluarga, Ibu Raya, setelah kelelahan, korban sempat duduk di rumah dan merasa tidak enak badan. Kondisi korban kemudian memburuk dan ia dibawa ke rumah sakit, namun sayangnya, tim medis menyatakan bahwa korban sudah meninggal dunia.

Kelangkaan gas LPG 3 kilogram yang semakin parah disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang membatasi penjualan gas di tingkat pengecer. Hal ini membuat masyarakat harus antri panjang di agen resmi untuk mendapatkan pasokan gas yang sulit ditemukan di pasaran.

Di berbagai wilayah, terutama di Tangerang Raya banyak warga kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kilogram, terutama bagi mereka yang tidak memiliki waktu atau tenaga untuk mengantri dalam waktu lama.

Masyarakat setempat pun berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk mengatasi masalah kelangkaan gas LPG ini. “Pemerintah kalau bikin kebijakan tolong dikaji, kan bisa bikin kebijakan sambil berjalan dan perlahan. Jangan langsung eksekusi blass gas hilang dari pasaran,” ungkap salah seorang warga yang turut merasakan kesulitan.

Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bahwa kebijakan yang tidak dipertimbangkan dengan matang dapat berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, terutama bagi mereka yang bergantung pada komoditas vital seperti gas LPG.

” Rusdan “

BOGOR, (TB) – Pernyataan Penjabat (Pj) Bupati Bogor, Bachril Bakri, yang mengaitkan rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dengan banyaknya siswa yang memilih untuk melanjutkan pendidikan ke pesantren, mendapat tanggapan dari Abdul Azis Al Gifari, Koordinator Daerah Kabupaten Bogor Arus Informasi Santri Nusantara (AISNU).

Abdul Azis menilai bahwa pernyataan tersebut kurang tepat dan bisa menimbulkan kesan yang merugikan citra pesantren. Menurutnya, memilih pondok pesantren bukan berarti mengabaikan pendidikan formal atau menurunkan kualitas pendidikan seseorang. Justru, pesantren adalah lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan akhlak, selain memberikan pendidikan agama yang mendalam.

“Pernyataan Bupati yang mengaitkan rendahnya RLS dengan banyaknya siswa yang memilih pesantren, menurut kami, sangat disayangkan. Pesantren bukanlah faktor penyebab rendahnya angka RLS. Banyak pesantren yang juga memiliki program pendidikan formal yang diakui negara, bahkan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia,” ungkap Abdul Azis.

Ia menambahkan bahwa banyak pesantren kini telah berkolaborasi dengan pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang tidak hanya berbasis agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum yang seimbang. Dengan demikian, para santri tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam maupun luar negeri.

Abdul Azis juga mengingatkan bahwa setiap siswa memiliki hak untuk memilih jalur pendidikan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. “Kami berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih kepada kualitas pendidikan secara keseluruhan, tanpa mengenyampingkan lembaga pendidikan tertentu,” tambahnya.

Selain itu, Abdul Azis juga meminta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor untuk menyajikan data yang lebih detail dan komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya RLS. “Kami berharap BPS dapat memberikan data yang lebih terperinci mengenai alasan ketidakhadiran siswa di sekolah, termasuk faktor ekonomi, akses pendidikan, serta pilihan pendidikan non-formal seperti pesantren. Dengan data yang lebih lengkap, kita dapat menghindari kesimpulan yang terburu-buru dan tidak akurat,” ujarnya.

Sebagai penutup, Abdul Azis berharap agar pernyataan semacam itu tidak memperburuk persepsi terhadap pesantren, yang justru telah banyak memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, terutama dalam hal pendidikan karakter dan spiritual. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling mendukung dalam menciptakan iklim pendidikan yang inklusif dan berkualitas di Kabupaten Bogor.

PESAWARAN, (TB) – Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, TNI Angkatan Laut melalui Batalyon Infanteri 7 Marinir menggelar kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan di Markas Komando Yonif 7 Marinir, Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran, pada Senin (3/2/2025).

Kegiatan ini menghadirkan berbagai kegiatan sosial dan layanan kesehatan yang diperuntukan kepada masyarakat umum secara gratis. Diantaranya yaitu menyerahan paket sembako, pemeriksaan gigi, pemeriksaan mata, pengobatan massal, pemeriksaan stunting, donor darah, serta penyediaan apotek. Selain itu, acara ini juga menyelenggarakan program Makan Bergizi Gratis bagi ratusan siswa tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA. Program ini digelar secara serentak di 73 satuan marinir di seluruh Indonesia sebagai dukungan atas program yang digalakkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona, yang didampingi oleh Kadis Kominfotiksan, Jayadi Yasa beserta jajaran. Turut hadir dalam kegiatan ini juga Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, SE MM. Mtr. Opsla, Ketua Umum Jalasenastri Ibu Fera Muhammad Ali, Dirjen Holtikultura, Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Pimpinan Utama TNI AL, Kapolda Lampung, Kapolres Pesawaran, Forkopimda Provinsi Lampung, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Menurutnya semua pihak harus bekerja sama tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi juga memperkuat stabilitas nasional.

Laksamana Muhammad Ali mengatakan, kegiatan ini menjadi bagian dari kontribusi aktif TNI Angkatan Laut dalam mengembangkan potensi wilayah pertahanan laut dan pesisir, yang mencakup aspek geografi, demografi, sosial, serta sumber daya nasional.

“Terlebih Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi maritim dan lahan pertanian yang luas, yang jika dikelola dengan baik dan berkelanjutan, akan menjadi modal utama dalam mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Laksamana Muhammad Ali.

Selain itu, pada kegiatan bakti sosial dan kesehatan ini juga turut menampilkan berbagai program peningkatan produksi pangan yang dilakukan oleh prajurit TNI AL di wilayah Lampung. Program-program yang telah dilaksanakan antara lain Polinasi tanaman melon sebagai langkah pengembangan pertanian modern, penanaman mangrove untuk menjaga ekosistem pesisir.

Kemudian panen raya dan pengelolaan lahan tanam padi sebagai upaya peningkatan produksi pangan, serta tabur benih ikan bawal sebagai upaya diversifikasi pangan berbasis perikanan.

(Oby)

Bogor, (BS) – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Usep Nukliri sangat menyesalkan pernyataan Pj. Bupati Bachril yang terkesan mengkambinghitamkan Pesantren.

Menurut Usep, pesantren telah lama menjadi bagian dari sistem pendidikan di Indonesia meski banyak pesantren yang tidak terakreditasi dalam sistem pendidikan nasional sehingga tidak masuk dalam perhitungan RLS.

“Padahal, santri tetap mendapatkan pendidikan yang bahkan lebih mendalam dalam aspek agama, pembentukan karakter dan pengembangan life skill serta kompetensi lainya,” kata Usep dikonfirmasi Minggu (2/1/2025).

“Jika persoalannya hanya karena pesantren tidak tercatat dalam sistem pendidikan formal, mengapa pemerintah tidak mencari solusi agar pendidikan di pesantren juga diakui dalam perhitungan RSL,” lanjutnya.

Di sisi lain, rendahnya RLS juga bisa menjadi indikasi keterbatasan akses pendidikan di Kabupaten Bogor.

Banyak daerah di pelosok masih menghadapi kendala infrastruktur, biaya pendidikan, serta kurangnya sekolah lanjutan yang terjangkau.

“Dari pada sekadar menjadikan pesantren sebagai alasan rendahnya RLS, pemerintah seharusnya mencari solusi yang lebih menyeluruh,” cetus Politisi PAN ini.

Diketahui, Kabupaten Bogor masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), RLS hanya naik tipis dari 8,34 tahun pada 2022 menjadi 8,39 tahun pada 2024.

Menanggapi hal itu, Pj. Bupati Bogor, Bachril Bakri, mengaitkan rendahnya RLS dengan banyaknya anak yang melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren, yang tidak tercatat dalam sistem pendidikan formal.

Sehingga pernyataan ini menimbulkan pertanyaan, benarkah rendahnya RLS disebabkan oleh pendidikan pesantren? (Red)