Anggota Dewan Komisi IV DPRD Usep Nukliri Sesalkan Pernyataan Pj Bupati Bogor

Bogor, (BS) – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Usep Nukliri sangat menyesalkan pernyataan Pj. Bupati Bachril yang terkesan mengkambinghitamkan Pesantren.

Menurut Usep, pesantren telah lama menjadi bagian dari sistem pendidikan di Indonesia meski banyak pesantren yang tidak terakreditasi dalam sistem pendidikan nasional sehingga tidak masuk dalam perhitungan RLS.

“Padahal, santri tetap mendapatkan pendidikan yang bahkan lebih mendalam dalam aspek agama, pembentukan karakter dan pengembangan life skill serta kompetensi lainya,” kata Usep dikonfirmasi Minggu (2/1/2025).

“Jika persoalannya hanya karena pesantren tidak tercatat dalam sistem pendidikan formal, mengapa pemerintah tidak mencari solusi agar pendidikan di pesantren juga diakui dalam perhitungan RSL,” lanjutnya.

Di sisi lain, rendahnya RLS juga bisa menjadi indikasi keterbatasan akses pendidikan di Kabupaten Bogor.

Banyak daerah di pelosok masih menghadapi kendala infrastruktur, biaya pendidikan, serta kurangnya sekolah lanjutan yang terjangkau.

“Dari pada sekadar menjadikan pesantren sebagai alasan rendahnya RLS, pemerintah seharusnya mencari solusi yang lebih menyeluruh,” cetus Politisi PAN ini.

Diketahui, Kabupaten Bogor masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), RLS hanya naik tipis dari 8,34 tahun pada 2022 menjadi 8,39 tahun pada 2024.

Menanggapi hal itu, Pj. Bupati Bogor, Bachril Bakri, mengaitkan rendahnya RLS dengan banyaknya anak yang melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren, yang tidak tercatat dalam sistem pendidikan formal.

Sehingga pernyataan ini menimbulkan pertanyaan, benarkah rendahnya RLS disebabkan oleh pendidikan pesantren? (Red)