HAMBALANG, (TB) – Pemerintah Desa Hambalang,Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor merealisasikan program Bantuan Keuangan (Bankeu) Satu Miliar Satu Desa atau Samisade dari Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2024 Tahap I dengan membangun Jalan Desa berupa Hotmix dengan panjang 1.155 meter yang berlogo di lokasi RT 015 RW 005.

Kepala Desa (Kades) Hambalang Wawang Sudarwan kepada media ini mengatakan media bahwa pembangunan hotmix Jalan Desa dengan Volume Panjang 1.155 Meter, Lebar 2,5m dengan ketebalan 0,05 metee tersebut dikerjakan langsung oleh TPK dan masyarakat Hambalang.

tersebut, yang bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Kabupaten Bogor tahap I tahun 2024 di wilayah Desa Hambalang.

“Alhamdulillah Bantuan Keuangan (Bankeu) Kabupaten Bogor tahap I tahun 2024 di wilayah Desa Hambalang sudah kita realisasikan dengan membangun jalan desa di dua titik lokasi,” ungkap Kades Hambalang Wawang Sudarwan, Rabu 21 Agustus 2024.

Lebih lanjut Wawang menerangkan jika dengan adanya Program Bankeu Satu Miliar Satu Desa (Samisade) dari pemerintah kabupaten bogor, Desa sangat terbantu terutama untuk percepatan pembangunan infrastruktur, imbuh Wawang.

Selaku Kepala Desa, kami berharap dengan terbangunnya infrastruktur yang baik, masyarakat dapat merasakan dan menikmatinya secara langsung.

” Tadinya jalannya kurang bagus ini berlubang dan bergelombang, kini sudah rata dan rapih. Semoga transportasinya warga masyarakat menjadi lebih lancar, sehingga dapat mendorong peningkatan perekonomian warga,” harap Kades Wawang.

Kami juga sangat berterimakasih dengan adanya Program Bankeu ini. Harapannya program ini terus berlanjut dan agar lebih ditingkatkan lagi supaya pembangunan di setiap desa yang ada di kabupaten bogor lebih cepat tercapai, ujarnya.

“Pembangunan jalan ini sudah sangat lama dinantikan oleh warga kami, Alhamdulillah baru ini bisa direalisasikan sekarang berkat Program Bankeu Pemda Kabupaten Bogor.” pungkas Wawang Sudarwan. (Sto)

BOGOR, (TB) – Ketua Umum Front Rakyat Revolusioner Anti Korupsi (FRRAK), Doelsamson Sambarnyawa, SH, MH, meminta kepada Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) untuk mencoret Dr. Ketut Sumedana, SH, MH yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali sekaligus Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI dari kontestasi.

Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada pimpinan redaksi media cetak dan sosial serta para aktivis anti korupsi, Doelsamson menyoroti tindakan Sumedana yang dinilai melanggar kode etik. Tindakan ini merujuk pada foto yang menunjukkan Sumedana bersama eks Bupati Buleleng, seorang yang telah dilaporkan dalam kasus korupsi di Kejaksaan Tinggi Bali pada 5 Oktober 2023. Dimana photo tersebut diambil sehari setelah eks Bupati Buleleng itu dilaporkan.

“Hal ini sangat melukai rasa keadilan dan mengindikasikan adanya upaya melindungi koruptor. Kasus korupsi ini telah setahun ‘ditidurkan’ oleh Kejaksaan Tinggi Bali, padahal temuan awal oleh BPK RI tahun 2019 mengungkap kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp 20-30 miliar,” ujar Doelsamson melalui rilisnya yang diterima media ini, Rabu 21 Agustus 2024.

“Pertemuan tersebut menurut Doelsamson dinilai sebagai bentuk “show of force” yang seharusnya dihindari oleh institusi hukum.” tambahnya.

Menurut Doelsamson, tindakan Sumedana bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain:

1.UU Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 mengenai pelanggaran kode etik.

2.UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang penyalahgunaan wewenang jabatan/korupsi.

3.UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

4.UU No. 28 Tahun 1999 tentang peran serta masyarakat dalam pengawasan pemerintah yang sehat dan bersih dari unsur KKN.

Untuk itu FRRAK meminta media massa untuk mengawal kasus pelanggaran kode etik ini dan mendesak Ketua Komisi Kejaksaan untuk memanggil dan memeriksa Ketut Sumedana. Laporan BPK RI 2019 yang berkaitan dengan kasus ini serta foto yang dimaksud telah dilampirkan sebagai bukti.

“Saatnya hukum menjadi panglima transparansi, objektivitas, integritas, akuntabilitas, kredibilitas, dan kapabilitas,” tegas Doelsamson.

Rakyat diharapkan merapatkan barisan dalam melawan segala bentuk pelanggaran hukum yang mencederai keadilan. (Red)

Cibinong, (TB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor sukses lakukan uji coba hari pertama penerapan parkir on the street di Jalan Raya Tegar Beriman dengan metode pembayaran non tunai pada Senin 19 Agustus 2024 kemarin.

Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih mengatakan, uji coba pemberlakukan pembayaran parkir secara non tunai menggunakan QRIS resmi dimulai pada 19 Agustus 2024 kemarin. Terpantau hari pertama pemberlakukan pembayaran parkir secara non tunai di Jalan Tegar Beriman ini masyarakat sudah dengan baik melakukan pembayaran non tunai QRIS.

“Alhamdulillah hari pertama uji coba penerapan pembayaran parkir non tunai ini lancar dan masyarakat sudah mulai familiar, karena kami sebelumnya sejak 7 Agustus 2024 lalu telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan pemberlakukan pembayaran parkir secara non tunai dengan menggunakan QRIS di seputaran Jalan Tegar Beriman. Melalui spanduk, membuat konten di media sosial, dan pembuatan tayangan videotron,” tegasnya.

Ia juga menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya yang akan menuju dan melakukan parkir di Jalan Tegar Beriman. Parkir tepi Jalan Tegar Beriman sudah menerapkan pembayaran parkir secara non tunai.

“Kemudian ketika ingin meninggalkan area parkir, dihimbau sebelumnya sudah menyiapkan kamera QRIS di handphone-nya masing-masing untuk mempercepat proses pembayaran dan mempercepat proses keluar dari area parkir,” ungkap Dadang.

Ia juga menegaskan, sebelum melaksanakan tugas, pihaknya bersama seluruh petugas parkir Dishub Kabupaten Bogor melakukan apel pagi di depan Gerbang Tegar Beriman dan dilakukan pembagian atribut rompi, topi, dan barcode QRIS bagi seluruh petugas parkir Dishub Kabupaten Bogor yang berjumlah 30 orang. (**)

PESAWARAN, (TB) – Penemuan mayat pria tanpa identitas oleh seorang marbot Masjid di bawah jembatan Desa Way Layap, Kecamatan Gedong tataan, Kabupaten Pesawaran, membuat gempar warga, Selasa (20/8/2024) sekira pukul 08.30 WIB.

Saman (33) orang yang pertama kali menemukan mayat mengaku, saat itu jalan kaki dari arah Pemkab Pesawaran ke rumahnya dan melihat ke arah bawah jembatan ada mayat.

Kemudian ia melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Dusun (Kadus) setempat.

Kadus Desa Way Layap Udin mengatakan, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk menindak lanjuti penemuan mayat tanpa identitas tersebut.

“Kami langsung koordinasi dan menindaklanjuti laporan warga,” kata Udin.

Untuk proses identifikasi selanjutnya, mayat tanpa identitas telah ditangani pihak Polres Pesawaran dan dibawa ke RS Bhayangkara.(Oby/Rls)

PESAWARAN, (TB) – Sebanyak 40 anggota DPRD Kabupaten Pesawaran periode 2024 – 2029 mengucapkan sumpah janji dalam agenda Rapat Paripurna Istimewa yang digelar di Ruang Sidang DPRD Pesawaran, Selasa, (20/08/2024).

Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Zoya Haspita disaksikan Rohaniawan perwakilan agama Islam dan Katholik memimpin pengambilan sumpah pada agenda rapat paripurna tersebut. Turut hadir pula Pj Gubernur Lampung yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, Bupati dan Wakil Bupati, Ketua dan Wakil DPRD Pesawaran periode 2019 – 2024, serta tamu undangan lainnya.

Setelah dilakukan pengambilan sumpah, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah jabatan dan penyematan PIN Anggota oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Zoya Haspita.

Dalam rapat paripurna tersebut juga turut ditunjuk ketua dan wakil ketua sementara yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilu 2024. Keduanya yaitu Achmad Rico Julian dari Partai Gerindra sebagai Ketua dan M. Nasir dari Partai NasDem sebagai Wakil Ketua. Keduanya mendapat amanah sebagai pimpinan sementara sebelum pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran terbentuk secara definitif.

Adapun nama-nama Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Periode 2024 – 2029 yang dilantik yaitu.

Dapil 1

Arif Munandar, S.H (Partai Golkar)
Atut Widiarti, S.Sos (PKS)
Maya Afrida Yuska, S.E., M.M (NasDem)
Bumairo (Demokrat)
Evi Susina, S.H (Gerindra)
Harianto (PAN)
Aria Guna, S.Sos.I., M.M (PDIP)
Devita Sahara, S.Kom (PKB)
Herlan (PPP)

Dapil 2

Paisaludin, S.H (PAN)
H. Teguh Santoso, S.E (PKB)
Sarwoko (PDIP)
Yusak, S.H., M.H (Golkar)
Lenida Putri, S.I.P (Gerindra)
Jatu Prima Widia Saputri (NasDem)

Dapil 3

M. Nasir, S.Kom., M.M (NasDem)
Eko Saputra (Gerindra)
Rahmatullah, S.P., M.M (PPP)
Wanda Arista, S.H (PDIP)
Zulkarnain (PKB)

Dapil 4

Suprapto (PDIP)
Fahmi Pahlevi, S.Pd (NasDem)
Muhammad Rinaldi (Gerindra)
Saifudin, S.H (PAN)
M. Teguh Santoso (PKB)

Dapil 5

Yasser Syamsurya Ryacudu (Partai Demokrat)
Achmad Rico Julian (Gerindra)
Yulian Nursasongko (PDIP)
Drs. Sumaryono (NasDem)
Yuhedi (Golkar)
A. Gunawan (PKS)

Dapil 6

Rudianto, S.E (Gerindra)
Dedi Wahyudi (Golkar)
Trisna Mahardika (NasDem)
Hendra Gunawan, S.E (PPP)
Harno Irawan (PDIP)
Subhan Wijaya, S.Kom (Demokrat)
Rudi Adriansyah, A.Md (PKB)
Saptoni, S.H (PAN)
Riza Fahlevi (Gerindra).

Ketua DPRD sementara, Achmad Rico Julian dalam sambutannya mengatakan bahwa jabatan sebagai anggota DPRD adalah sebuah amanat besar yang diberikan masyarakat.

Oleh karena itu, ia mengajak kepada para anggota DPRD terpilih untuk bisa tanggung jawab terhadap amanah besar tersebut.

“Atas nama DPRD Kabupaten Pesawaran kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah bekerja secara maksimal menyukseskan Pesta Demokrasi 2024. Sinergi dan dukungan dari semua pihak tentu sangat diharapkan untuk kita bersama-sama memajukan Kabupaten Pesawaran,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona dalam sambutannya mewakili Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian meminta kepada anggota DPRD yang dilantik untuk dapat menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan golongan. Sebab dalam menjalankan tugasnya, para anggota dewan diawasi oleh penegak hukum serta lembaga pengawas seperti KPK, BPK, BPKP dan lain sebagainya.

“Perlu digaris bawahi bahwa sebesar apapun kepentingan partai politik asal saudara, hendaknya tempatkan lah kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan,” kata Bupati saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian.

Pada kesempatan itu, Bupati juga turut mengajak para anggota dewan untuk memaknai kembali fungsi DPRD sebagaimana amanat Pasal 96 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa ada tiga fungsi yang dimiliki DPRD, yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah (Perda), fungsi penyusunan anggaran, dan Fungsi pengawasan.

“Hal tersebut perlu dipahami bersama oleh anggota DPRD, sehingga fungsi pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik dan menciptakan checks and balances pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” ungkap Bupati Dendi.

Terakhir, Bupati Dendi memberikan selamat kepada para anggota DPRD yang dilantik dan terima kasih kepada semua pihak penyelenggara yang terlibat, baik Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Daerah, Pihak Keamanan, serta seluruh masyarakat yang telah berkolaborasi dan bekerja sama mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.

“Saya ucapkan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak konstitusionalnya di dalam pemungutan suara pada tanggal 4 Febuari 2024 yang lalu,” kata Bupati.

Acara diakhiri dengan ucapan selamat dari para hadirin kepada anggota DPRD yang baru dilantik, serta sesi foto bersama.

Bupati berharap seluruh rangkaian proses pelaksanaan pemilihan umum dan pelantikan anggota DPRD menjadi sarana penguatan demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam tatanan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(Oby/Rls)

CIBINONG, (TB) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025.

Penandatanganan dilakukan secara langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto dan Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Cibinong, Selasa (20/8). Hadir jajaran Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Pj. Sekretaris Daerah beserta jajaran Pemkab Bogor.

Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menjelaskan, alhamdulillah hari ini Pemkab Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor bersama-sama menandatangani nota kesepakatan KUA-PPAS untuk anggaran APBD tahun 2025. Penandatanganan ini sudah melalui pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD. Maka telah dihasilkan beberapa kesepakatan.

“Di antaranya, prioritas pembangunan adalah optimalisasi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bogor. Dengan tiga prioritas utama, yakni stabilitas ekonomi, peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam rangka pelayanan publik, dan pemenuhan sarana prasarana infrastruktur di Kabupaten Bogor,” jelas Asmawa.

Asmawa menambahkan, inilah yang menjadi dasar diturunkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ke masing-masing perangkat daerah atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025 yang sudah disepakati ini.

“Selanjutnya para kepala perangkat daerah segera menindaklanjuti dengan menyusun RKA-SKPD tahun anggaran 2025, untuk menjadi bahan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2025, yang kemudian akan dibahas kembali oleh pemerintah daerah bersama DPRD,” tandas Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu.( ** )

PESAWARAN, (TB) – Dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-79 tahun, Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu (FMPB) mengadakan hiburan rakyat Kuda Lumping, Senin (19/8/2024).

Acara yang digelar di kantor sekretariat FMPB tersebut turut dihadiri ketua Tim Penggerak PKK kabupaten Pesawaran ibu Hj. Nanda Indira, Ketua Umum Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu (FMPB) Mursalin, Ketua Harian Sumara, Sekretaris Dedi Arpani, Ketua KO-WAPPI Dahron, LSM Galak Aliaman, Ketua LPKAN RI Projamin Hermawansyah dan para anggota.

Dalam kesempatan itu, juga jadi momentum silahturahmi yang baik bagi Ketua Tim Penggerak PPK kabupaten Pesawaran Hj. Nanda Indira dengan Lembaga Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu.

Hj Nanda Indira berharap Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu bisa bersinergi dengan baik dengan Pemerintah Daerah dan berpesan untuk menjaga ketentraman agar Bumi Andan Jejama ini aman tentram dan damai.

“Semoga kedepannya Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu bisa bersinergi dengan pemerintah daerah dan bisa menjaga ketentraman di Bumi Andan Jejama ini melalui rekan-rekan media dengan berita-berita yang baik,” ujar Nanda.

Sementara Ketua Umum Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu Mursalin MS mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada ibu Nanda yang sudah menyempatkan diri bisa hadir di kantor sekretariat Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu.

“Kami ucapkan terimakasih kepada Ibu Nanda yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan silaturahmi ke keluarga besar FMPB,” ucap ketua umum FMPB. (Oby)

Ketua DpdDendi Albar Diberhentikan, Ketua Baru S. Ramelan Diberi Mandat Untuk DPD Grib Jaya Lampung

LAMPUNG, (TB) – Sekjen DPP GRIB JAYA Hi. Zulfikar, Wakasek, Waka Harian dan jajarannya melakukan Press Conference Penyampaian Surat Keputusan Badan Pengurus DPP GRIB JAYA pada Minggu (18/8/2024) Malam.

Surat keputusan tersebut dibacakan oleh Sekretaris Jendral Grib Jaya Hi. Zulfikar, dan didampingi oleh Ketua Harian Yuddi Firman, Wakil Ketua Harian, dan Wakil Sekretaris Jendral, yang mana surat keputusan tersebut adalah tentang Pemberhentian Ketua DPD GRIB JAYA Provinsi Lampung dan pemberian mandat Ketua yang baru.

Keputusan Badan Pengurus DPP GRIB Jaya :

Memberhentikan Dendi Albar Sebagai Ketua DPD GRIB JAYA Provinsi Lampung dan memberhentikan keanggotaannya, sekaligus menggugurkan kepengurusan yang dibentuk sebelumnya, kemudian Surat Mandat yang pernah dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas nama Dendi Albar dinyatakan tidak diperpanjang.

Untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di DPD GRIB JAYA Provinsi Lampung, maka Dewan Pimpinan Pusat memberikan mandat dan mengangkat S. Ramelan sebagai Ketua DPD GRIB JAYA Provinsi Lampung, serta berhak membentuk kepengurusan secara struktural dan fungsional.
Sekretaris Jendral DPP GRIB JAYA Hi. Zulfikar menginstruksikan kepada seluruh kader GRIB Jaya di Provinsi Lampung, untuk tetap tenang, kondusif, dan segera berkomunikasi dengan Ketua yang baru.

“Kepada S. Ramelan sebagai Ketua DPD GRIB JAYA Lampung yang baru untuk segera membenahi dan menyusun ulang kepengurusan ditingkat DPD maupun DPC dengan cara musyawarah, mufakat, tegas, dan bijaksana” tambah Hi. Zulfikar.(Oby/Rls)

PESAWARAN, (TB) – Masyarakat Desa Suka Jaya mulai mempertanyakan kinerja Kepala Desa Suka Jaya Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran.

Pasalnya salah satu warga menceritakan kepada Tim Investigasi DPD KO-WAPPI Kabupaten Iwan Samsuria masalah Desa Suka Jaya tentang kegunaan Dana Desa (DD) di Desa Suka jaya yang diduga kurang transparan.

” Kepala Desa yang sekarang seperti tukang sate, potong sendiri, tusuk sendiri, bakar sendiri makan sendiri,
tanpa melibatkan aparatur atau LPMD dan masyarakat desa suka jaya ini,” Ditirukan oleh Iwan Samsuria, Senin 19/08/24.

Saat ditanyakan tentang pembagunan desa setempat, warga tersebut mengatakan bahwa semua pekerjaan yang ada di desa Suka Jaya di tangani oleh Kapala desa sendiri,

” Semua pekerjaan yang ada di desa ini di pegang oleh kepala desa (Tarmizi) sendiri, kami sebagai warga sagat kecewa, Karna sudah bisa di lihat semua pekerjaan asal asalan. Mustinya kami warga tau besarnya angaran dana desa suka jaya, Seharusnya ada terpampang Banner APBdes di Kantor Desa, Ini tidak ada sama sekali, yang di duga terkesan di tutupi,” Katanya.

Untuk memastikan cerita dari Warga Desa Suka Jaya Tim Investigasi KO-WAPPI melihat langsung pembangunan dan Kator desa suka jaya,

” Saya memang melihat tidak ada Banner atau baleho APBdes di kantor desa tersebut, Kemudian saya melakukan pengecekan pembagunan pisik gorong-gorong yang ke arah sekolahan SMP, memang pekerjaannya asal jadi,” Kata Iwan Samsuria kepada media ini.

Untuk mengkonfirmasi keterangan warga tersebut, Kepala Desa Suka Jaya (Tarmizi) saat dihubungi Via whatsApp dengan nomor 08217803xxxx handphone berdering namun tidak di jawab. (Oby)

CISARUA, (TB) – Ribuan peserta pawai ta’arup peserta Musyabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) dari wilayah Kecamatan dan seluruh desa di Kabupaten Bogor, padati Rest Area Gunung Mas Puncak, Kecamatan Cisarua, Senin 19/08/2024.

Pawai Ta’aruf diawali dari lapangan Gunung Mas dan finish di Rest Area. Sebagai bentuk kelengkapan menyambut Pembukaan Musyabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ).

Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Suryanto Putra yang secara resmi membuka MTQ Tingkat Kabupaten Bogor itu mengatakan, Kecamatan Cisarua di tahun 2024 menjadi tuan rumah MTQ ke 46. Tingkat Kabupaten Bogor Tahun 2024, merupakan suatu momentum bersejarah, baru terjadi selama 40 tahun.

“Kafilah MTQ dari seluruh nya 40 Kecamatan antusias mengikuti pawai dan kegiatan ini, berlangsung di Puncak ini merupakan sejarah, sebab dalam kurun waktu 40 tahun baru dilaksanakan disini,” ucap nya seusai membuka acara.

Di tempat yang sama, sebagai tuan rumah Camat Cisarua, Heri Risnandar menyampaikan, penyelenggaraan MTQ di Cisarua, banyak dampak positif dirasakan warga, dan merupakan suatu keberhasilan yang tidak lepas dari dukungan semua unsur lapisan Masyarakat.

“Kecamatan Cisarua kali pertama, menjadi tuan rumah MTQ tingkat Kabupaten Bogor ini, penantian panjang selama 40 tahun, ini Momentum sangat bersejarah MTQ dilangsungkan di rest area Puncak ,” ungkapnya.

Menurutnya, dampak positif sangat dirasakan warga salah satu di antaranya adalah perekonomian para pedagang serta penginapan sedikitnya bisa terdongkrak.

“Puncak Cisarua bukan hanya terkenal sebagai destinasi wisata, tetapi juga banyak terdapat tokoh agama. Oleh karena itu, syiar agama Islam ini sangat relevan dilakukan di daerah wisata. Selain itu, tentunya kegiatan ini bermanfaat juga mendorong perekonomian masyarakat di Cisarua,” ujar Heri.

Senada dikatakan Camat Cijeruk, M. Sobar, saat mendampingi kafilah wilayah tugasnya, kegiatan MTQ tingkat Kabupaten Bogor ke 46 tahun 2024 yang digelar pertama kalinya di Kecamatan Cisarua menjadi momentum baik dan positif tentunya.

“Kita mengapresiasi langkah dan upaya Pemkab Bogor terutama Forkopimcam Cisarua bersedia menjadi tuan rumah kegiatan MTQ tingkat Kabupaten, ini salah satu bagian dari promosi wisata yang turut terangkat, juga seperti geliat UMKM dan pedagang Puncak yang beberapa waktu lalu ditertibkan untuk pindah ke area ini.” pungkasnya. (Wn)