BOGOR, (TB) – Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengatur ambang batas partai untuk pencalonan Kepala Daerah menjadi minimal 7,5 persen, Konstelasi perpolitikan baik di pusat dan di daerah terjadi banyak perubahan.

Di Kabupaten Bogor saja contohnya. Untuk Pilkada yang sudah memasuki tahap pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati di KPU, di pembukaan pendaftaran perdana hari ini, Selasa 27 Agustus 2024 belum satu partai politik pun yang mendaftarkan calon yang diusungnya.

Beberapa partai politik masih belum memastikan siapa bakal calon Bupati dan wakil Bupati yang akan mereka usung di Pilkada Kabupaten Bogor Tahun 2024 ini.

Bahkan dua kandidat kuat Calon yang sudah lama mendeklarasikan diri untuk jadi calon Bupati Bogor yakni Ade Ruhendi atau Jaro Ade dari Partai Golkar dan Rudy Susmanto dari Partai Gerindra pun belum memastikan diri untuk mendaftar di KPU Kabupaten Bogor.

Belakangan justru beredar isyu kedua kandidat tersebut akan dipasangkan sebagai Cabup dan Wabup Bogor.
Sepertinya lobi-lobi politik masih terus berjalan.

Sebelumnya 7 partai politik yakni Gerindra, PKS, PPP, PKB Demokrat, PDIP dan PAN telah sepakat mendukung Calon Bupati dari partai Gerindra Rudy Susmanto.

Namun koalisi gemuk tersebut dikabarkan bubar pasca keputusan MK terkait aturan pilkada.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, kini di detik-detik terakhir jelang pendaftaran ke KPU, ada wacana beberapa partai politik di Kabupaten Bogor untuk membuat poros baru dengan mengusung Kandidat Calon Bupati sendiri.

Menurut sumber tersebut ada 5 gabungan partai politik yang jika digabungkan memiliki cukup banyak kursi di DPRD Kabupaten Bogor yang masih melakukan lobi-lobi politik untuk membuat apa yang mereka sebut dengan Poros Baru. Kelima Partai tersebut diantaranya, PPP, PKS, PKB, PDIP dan Nasdem.

Nah dengan masih begitu dinamisnya lobi-lobi yang dilancarkan petinggi partai politik di Bumi Tegar Beriman tersebut, teka-teki siapa calon Bupati dan Wakil Bupati dan partai mana pengusungnya masih terus dinantikan bukan cuma oleh para pendukungnya tapi juga oleh seluruh warga kabupaten bogor. (Santo)

LAMPUNG TIMUR, (TB) – Pengurus dan Anggota Dewan Pimpinan Daerah Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (DPD KO-WAPPI) Kabupaten Lampung Timur Periode 2024-2028 resmi dilantik, Selasa pagi (27/8/2024).

Acara Pelantikan dihadiri Bupati Lampung Timur yang di wakili oleh camat Sekampung Udik Putu Ardiana, Polres Lampung Timur, Kodim Lamtim, Kepala Desa Bojong Ismail, Ketua KO-WAPPI DPW Lampung H. Hasan Efendi S Nage. Turut hadir juga Ketua DPD KO-WAPPI Pesawaran Dahron Sungkai Serta seluruh Organisasi Pers, LSM dan Forum serta tokoh Adat juga para tamu Undangan.

Putu Ardiana Mengatakan, Kepada Ketua dan Pengurus DPD KO-WAPPI Lampung Timur yang baru dilantik, menekankan pentingnya peran serta wartawan dan organisasi wartawan dalam membangun Kabupaten Lampung Timur dan mencerdaskan masyarakat.

Putu Ardiana juga menyampaikan Pemerintah Kabupaten selalu membuka diri untuk bekerja sama, terutama jika ada gagasan dan ide kreatif demi Kabupaten Lampung Timur yang lebih maju.

“Selamat atas dilantiknya Ketua DPD KO-WAPPI Kabupaten Lampung Timur Saudara Hustanmar beserta anggota-anggotanya,” Katanya.

“Peran pers sebagai kontrol sosial sangat diperlukan untuk kemajuan Kabupaten Lampung Timur, khusus pengurus yang baru dilantik semoga selalu memberikan informasi dan Publikasi kepada pemerintah Kabupaten Lampung Timur,” tambahnya.

Ditempat yang sama dalam sambutan Ketua DPD KO-WAPPI Kabupaten Lampung Timur mengucapkan,” ” Saya sangat berterima kasih kepada seluruh Anggota KO-WAPPI yang telah mempercayakan Saya untuk memimpin organisasi KO-WAPPI yang di Lampung timur ini, Saya akan bekerja bersama dengan pengurus dan anggota untuk mengibarkan bendera KO-WAPPI serta menjaga nama baik Organisasi KO-WAPPI ” pungkasnya.

Diketahui penyerahan bendera petaka KO-WAPPI, Diserahkan langsung oleh Ketua 1 DPW KO-WAPPI Lampung Raju Marecar.

(Oby)

NANGGUNG, (TB) – Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu bersama Rombongan melaksanakan prosesi pengembalian bendera pusaka merah putih ke eks-Pendopo Bupati Bogor di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Senin (26/8/24). Kegiatan tersebut disambut meriah oleh para tokoh dan masyarakat Desa Malasari.

Turut hadir pada kegiatan tersebut perwakilan Forkopimda, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra), perwakilan Universitas Pertahanan (Unhan), Kadin Kabupaten Bogor, Baznas, PT. Antam, Bank BJB Cabang Cibinong, jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, BUMD Kabupaten Bogor, Camat Nanggung Ae Saefulloh, seluruh kades se-Kecamatan Nanggung, Manager CSR PT Antam UBPE Pongkor Arif Rahman Beserta Jajaran, Kapolsek Nanggung AKP Ade Kamsa beserta Anggota, Danramil Nanggung Kapten CBA Sahril Beserta Anggota, Lintas elemen Masyarakat serta tamu Undangan lainnya.

Pada kesempatan tersebut Pj. Bupati Bogor menyerahkan sembako untuk masyarakat Desa Malasari. Usai penyerahan bendera pusaka di eks-Pendopo Bupati Bogor di Desa Malasari, Asmawa Tosepu mengikuti beberapa prosesi kegiatan budaya. Di antaranya membelah kelapa, menanam padi, menebar benih ikan, tutunggulan, dan terakhir manggul pare ka leuit.

Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menjelaskan, setelah pada tanggal 15 Agustus lalu kami menjemput bendera pusaka yang ditempatkan di eks-Pendopo Bupati Bogor, kami pinjam dan kami bawa ke Cibinong untuk disandingkan dengan bendera duplikat yang dikibarkan pada upacara 17 Agustus. Hari ini kami memenuhi janji untuk mengembalikan bendera pusaka yang kami pinjam untuk disimpan kembali dan dijaga, karena ini adalah bendera pusaka kita.

“Oleh karena itu atas nama Pemkab Bogor saya menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Desa Malasari Kecamatan Nanggung yang sudah menjaga dengan baik bendera pusaka merah putih peninggalan bersejarah, yang merupakan pemersatu kita semua,” jelas Asmawa.

Asmawa mengungkapkan, kehadiran kami di tempat ini juga merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan kita kepada para pendiri Kabupaten Bogor, para pejuang dan para pemimpin bangsa.

“Saya titip, mari kita jaga warisan sejarah pemimpin kita, insya Allah eks-Pendopo Bupati Bogor ini akan terus kita lakukan perbaikan, sehingga bisa terus dijadikan tujuan wisata sejarah di Kabupaten Bogor. Dan masyarakat Desa Malasari juga harus siap menjadi tuan rumah bagi para wisatawan yang akan berdatangan.

Sementara itu, Manager CSR PT Antam UBPE Pongkor Arip Rahman mengatakan, pada kegiatan hari ini PT Antam support 250 paket sembako untuk di bagikan ke masyarakat.

“Itu bagian dari sinergitas PT Antam dengan Pemda kabupaten Bogor dan dimana desa malasari merupakan inisiatif nya PT. Antam sehingga kita turut bersinergi dengan Pemda untuk melestarikan sejarah bangsa kita yang ada di desa malasari. Mudah mudahan ini menjadi agenda tahunan dan apa yang sudah di rencanakan oleh Pemda bisa terwujud dengan baik, sehingga masyarakat khususnya di malasari agar lebih baik lagi.” Pungkasnya. (Hendi)

Cibinong, (TB) – Sebanyak 6 kader DPC Partai Persatuan (PPP) Kabupaten Bogor hari ini resmi dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor untuk periode 2024-2029 di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Selasa 27 Agustus 2024.

Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor, Hj. Elly Rahmat Yasin mengucapkan selamat kepada ke 6 kader terbaiknya yang kini resmi duduk di DPRD Kabupaten Bogor sebagai perwakilan rakyat dari partai berlambang Ka’bah tersebut.

” Saya ucapkan selamat kepada 6 kader PPP yang hari ini telah resmi dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bogor. Semoga menjadi wakil-wakil rakyat yang amanah,” ucap Elly Rahmat Yasin saat memberikan sambutan di sekretariat DPC PPP, Selasa (27/08/24).

Sebagai Ketua DPC PPP, saya sangat bangga dengan capaian ini. Karena apapun yang terjadi di pusat, alhamdulillah di kabupaten bogor tetap bertahan dengan 6 kursi. ini sangat membanggakan, ujarnya.
Apalagi sekarang ada perwakilan perempuan dari PPP. Tambahnya.

” Jadilah anggota Dewan yang bertanggungjawab kepada negara sesuai sumpah janji jabatan dan mensejahterakan rakyat terutama di dapilnya. Jangan sampai lupa dengan konstituen yang kemaren mendukung,” tegas Elly.

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Bogor terpilih Sugara menyampaikan terimakasihnya kepada seluruh jajaran pengurus partai mulai dari DPC hingga PAC atas dukungannya terhadap pencalegan dirinya di Pemilihan Legislatif (Pileg) kemarin sehingga hari ini dirinya bisa dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor.

” Terimakasih saya ucapkan kepada seluruh jajaran pengurus Partai PPP juga Kep semua kader hingga tingkat PAC yang telah sama-sama berjuang di Pileg kemarin,” ungkap Sugara. (Sto)

CIBINONG, (TB) Hari ini, Selasa 27 Agustus 2024, sebanyak 55 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor terpilih diambil sumpah dan janjinya di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Bogor.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 1570 tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Bogor dalam Pemilu 2024

Pengambilan sumpah dan janji 55 anggota DPRD Kabupaten Bogor terpilih tersebut dipandu langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Sugeng.

Berikut Nama-nama para anggota DPRD Kabupaten Bogor yang hari ini dilantik:

1.Rudy Susmanto, Gerindra
2.Riefky Pranata, Gerindra
3. Beben Suhendar
4. Ansori Setiawan
5.Muhammad Irvan Maulana, Gerindra
6.Nurunnnisa Setiawan, Gerindra
7.Heri Aristandi, Gerindra
8. Andi Permana Gerindra
9. Arif Rochmawan Gerindra
10.Sastra Winara Gerindra
11. Sarni Gerindra
12. Heri Gunawan Gerinda.

13.Junaidi Samsudin, PPP
14 Siti Aisyah PPP
15.M.Hasani PPP
16.Ferry Roveo Checanova, PPP
17. H. Usup PPP
18.Sugara PPP.

19. Agus Salim PKS
20. H. Sutoto PKS
21. H.Wasto PKS
22.Sulaeman, PKS
23.Achmad Fathoni, PKS
24.M.Irvan Baehaqi Tabrani PKS.
25.Ading Ahmad Nadzir, PKS.

26.Wawan Hikal Kurdi, Golkar
27. Ridwan Muhibi Golkar
28.Ismail, Golkar
29.Amin Sugandi, Golkar
30.Aan Triana Al Muharom Golkar
31 Achmad Maulana, Golkar
32.Okke Fauzi Golkar.

33.Robinton Sitorus, PDIP
34.Egi Maulana Wibhawa PDIP
35.Mu’ad Khalim, PDIP
36.Slamet Mulyadi, PDIP
37. H Barkah, PDIP.

38.Edwin Sumarga, PKB
39.Lukmanudin Ar Rasyid PKB
40.Fuad Al Ansori PKB
41.Nurodin Jaro Peloy PKB
42.Nunur Nurhasdian, PKB
43. Ahmad Yaudin Syogir PKB

44.Ade Senjaya, Demokrat
45.Abdul Djalil, Demokrat
46.Ruhiyat Sujana Demokrat
47.Irman Nurcahyan Demokrat
48.Dede Suhendra Demokrat
49. Cahya Kusuma, Demokrat

50.Rudi Sabana, Nasdem
51.Fahirmal Fahim, Nasdem
52.Santi Nur Sadiman Nasdem
53.Azwar Anas Nasdem
54.Sutisna PAN
55. Usep Nukliri PAN.

(Sto)

PESAWARAN, (TB) – Puncak memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) Ke 79, keluarga besar Dewan Pimpinan Daerah Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (DPD KO-WAPPI) Kabupaten Pesawaran, bagikan hadiah hiburan kepada pemenang perlombaan yang di gelar pada tanggal 22,23 Agustus 2024.

Kegiatan memeriahkan HUT RI ke 79 diadakan di sekretariat DPD KO-WAPPI Jalan raya A. Yani no 39 Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Senin (26/8/2024) Pukul 10.00 wib sampai selesai.

” Kita mengadakan perlombaan dua hari 22 dan 23, hari ini adalah hari Puncaknya yaitu pembagian hadiah hiburan pada anak-anak peserta yang berhasil mendapatkan hadiah hiburan,” kata Iwan Samsuria.

Ditempat yang sama Ketua Organisasi Dahron Sungkai mengucapkan terima kasih atas partisipasi anggota KO-WAPPI yang telah berusaha menyelenggarakan acara HUT RI ke 79 dengan aman dan lancar,

” Saya mengapresiasi kinerja anggota semua terutama ketua panitia yang telah mengkoordinir semua anggota dan pengurus KO-WAPPI agar berpartisipasi mengumpulkan dana serta menyita waktu semua kawan-kawan,” Ucapnya.

” Acara ini dengan
Tujuan menghibur masyarakat dalam nuansa Dirgahayu Republik Indonesia Ke 79 dengan tema “Nusantara Baru Indonesia Maju” dengan semangat kemerdekaan RI ke 79 kita jadikan momentum kebersamaan, persatuan dan kompakan buat Negara RI, khusus kepada Anggota ko-wappi “sekali bendera dikibarkan pantang diturunkan, sekali merdeka tetap merdeka,” Pungkasnya.(Oby)

LAMPUNG, (TB) – Presiden Joko Widodo meresmikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, pada Senin, 26 Agustus 2024. Peresmian ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat di daerah.

Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa pembangunan SPAM ini telah dikerjakan oleh pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak tahun 2020.

“Hari ini akan kita resmikan sistem penyediaan air minum di Kota Bandar Lampung. Ini merupakan salah satu proyek strategis nasional di Provinsi Lampung yang sudah dikerjakan sejak tahun 2020,” ucap Presiden.

Presiden mengatakan bahwa SPAM yang dibangun dengan nilai investasi sebesar Rp1,3 triliun tersebut dapat memasok air bersih untuk 60 ribu rumah tangga di wilayah tersebut. Menurut Presiden, kapasitas SPAM yang besar tersebut menyediakan air yang sangat jernih dan bagus.

“Yang disampaikan Bu Dirjen katanya lebih bersih, lebih bagus dari air kemasan karena NTU (Nephelometric Turbidity Unit)-nya 0,278 padahal standar dari Kemenkes itu 3, kalau air kemasan itu 0,8. Jadi lebih bagus,” lanjutnya.

Untuk itu, Presiden Jokowi mendorong jajaran pemerintah daerah untuk memastikan rumah tangga sekitar dapat memiliki sambungan dari SPAM. “Saya titip Bu Wali Kota, Pak Bupati agar sambungan ke rumah tangga betul-betul didorong agar makin banyak rumah tangga kita yang memiliki sambungan dari SPAM yang kita bangun ini,” ujarnya.

Turut mendampingi Presiden dalam peresmian tersebut yakni Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Pj Gubernur Lampung Samsudin, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, dan Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto.(Oby/Rls)

PESAWARAN, (TB) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pesawaran menggelar Media Gathering bersama media baik cetak, elektronik dan online dengan tema “Peran Media Masa dalam Pilkada 2024″ di Hotel Golden Tulip Springhill Kota Bandar Lampung, pada Senin (26/08/2024).

Ketua KPU Pesawaran Yatin Putro Sugino dalam sambutannya sekaligus membuka menyampaikan ucapan terimakasih kepada para peserta yang notabene merupakan pegiat media semua.

” Publikasi sangat kami harapkan, sebab kawan-kawan media sebagai penyambung lidah bagi masyarakat pemilih. KPU merasa ringan jika kerja-kerja KPU didukung oleh kawan-kawan media ini, sebab kami juga tidak bisa masuk ke ranah terkait publikasi ini,” ucapnya.

Lanjut Yatin Putro Sugino, bahwa peran Media sangat menentukan akan suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar pada Bulan November mendatang.

“Kami berharap dengan media Gathering ini, peran kawan-kawan media ini sangat penting terkait pelaksanaan Pilkada dalam memberitakan Pilkada agar berjalan lancar, aman dan kondusif, ” imbuhnya.

” Kami berharap dengan pemberitaan dari rekan-rekan media dapat tersampaikan dan diketahui oleh hampir 500 ribu masyarakat pemilih di Pesawaran. Sebab kami dari KPU Pesawaran tidak mungkin untuk mengetuk pintu satu persatu, “ujarnya.

Sementara itu Indah Murni Komisioner KPU Pesawaran menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak sudah dimulai.

” Kami sudah mulai melaksanakan sosialisasi dibantu oleh tim Ad Hoc, dan sosialisasi ini sudah kami laksanakan jauh sebelum tahapan Pemilu dimulai,” Pungkasnya.

(Oby)

CISARUA, (TB) – Sedikitnya 196 bangunan tak berizin di kawasan wisata puncak diruntuhkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor, dengan dalih guna untuk penataan, jenis bangunan yang dibongkar berupa warung yang berjejer di sepanjang jalan mulai dari titik gantole hingga ke Warfat. Senin 26/08/2024.

Fajar Setiawan, sebagai Pedagang juga Warga Cisarua, mengaku kecewa tidak adanya komunikasi baik, antara pemerintah dengan Masyarakat, sehingga sempat melakukan aksi penghadangan pada laju alat berat saat mengeksekusi bangunan warung di sekitar.

“Ini bentuk kekecewaan kami pada Pemerintah, tidak ada komunikasi baik dua arah antara masyarakat dengan pemerintah, dan saya sendiri coba WhatsApp ketua dewan hingga saat ini tidak ada balasan, kalau masyarakat dituntut sadar hukum, pemerintah seharusnya harus lebih dulu sadar itu,” tandasnya.

Fajar, menegaskan, bukan bertujuan menghalang halangi tugas pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsinya, namun kata Dia, sebagai Masyarakat menginginkan ada komunikasi dulu dengan baik.

“Mereka melayang kan tiga kali surat teguran pada kami, surat seharusnya ada balasan, dan kami melakukan pembongkaran secara mandiri kami nurut pada aturan, pemerintah seharusnya berikan contoh sesuai aturan evaluasi semua perizinan,” tegasnya.

Dari jumlah bangunan warung warga yang di bongkar, Dia juga mencontohkan bahwa, pemerintah tidak taat pada aturan, membiarkan bangunan Astro tetap berdiri menjulang, walau tanpa izin PBG.

“Tanpa miliki Izin persetujuan bangunan gedung (PBG), petugas Satpol PP hanya memasang police line di sekitar bangunan. Namun, saat pelaksanan penertiban, Asep Stroberi lolos dari pembongkaran. Seharusnya perlu dipikirkan juga keselamatan pengunjung , dari ketinggian ribuan kaki kenapa bangunan Astro tetap dibiarkan, berdiri menjulang.” imbuhnya.

Ditempat yang sama. Kasat Pol PP Kabupaten Bogor Cecep Iman mengatakan, dalam penataan kawasan Puncak tahap kedua, sesuai tugas dan fungsi (tupoksi), pihak nya melakukan penertiban berdasarkan jumlah limpahan data yang diterima nya dari pihak Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan (DPKPP).

“Sebanyak 196 bangunan jenis warung, target eksekusi tahap ke dua, untuk penataan kawasan puncak selesai satu hari ini,” Katanya di lokasi pembongkaran Senin 26 08/2024.

Bangunan yang dibongkar, sambung Cecep Iman, mulai dari titik kawasan Gantole sampai ke Warfat, “sebelum pembongkaran tahap kedua ini kami telah tempuh secara administrasi sesuai SOP.” Pungkasnya. (Wan/Red)

CISARUA, (TB) – Yayasan Darul Quran yang berdiri sejak puluhan tahun lalu, ramai diperbincangkan, pasca Sekretaris Indonesia Morality Wacht (IMW) Bogor Raya AR.Sogiri buka suara di beberapa Media, terkait dugaan terjadi penyelewengan Dana Bos.

Dari informasi yang dapat di himpun di beberapa sumber, indikasi penyelewengan dana BOS Mts Darul Quran di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor itu , diduga adanya pemalsuan tanda tangan dilakukan Ketua Yayasan.

Dalam data Kementerian Agama Kabupaten Bogor bahwa pokok sekolah nasional nomor 20277491 merupakan milik Yayasan Darul Quran. Namun modus operandi  untuk mengelabui anggaran BOS, para oknum mencantumkan nomor AHU atas Nama Yayasan Darul Quran Cisarua dari tahun 2010 hingga 2024.

Hal itu dibuktikan dengan adanya dokumen pengajuan dana BOS tahun 2023 dan dokumen yang di upload dalam sistem pendidikan di Kementrian Agama Kabupaten Bogor oleh Operator yang merupakan pengurus sekolah Mts Darul Quran.

Terkait hal tersebut, Kuasa Hukum Yayasan Darul Quran, Edison SH, secara rinci menjelaskan, berkaitan dengan pengajuan dan penggunaan dana Operasional Sekolah Daerah (Bosda). diatur dalam peraturan bupati nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bantuan Operasional sekolah Daerah. Dalam pasal 14 ayat 5 poin a sampai dengan e merupakan persyaratan untuk mendapatkan dana Bos Daerah.

“Syarat tersebut pihak sekolahan harus memiliki akta pendirian satuan pendidikan,  Nomor rekening atas nama satuan pendidikan, Izin operasional satuan pendidikan, Jumlah guru honorer, serta besaran gaji guru honorer.” ungkap Edison.

Edison menjelaskan, dari persyaratan di maksud di verifikasi dilakukan pengkajian dan Verifikasi ketentuan ayat 7. Ayat 8 nya hasil dari kajian Kepala Kantor Kementrian  Agama, merekomendasikan pencairan dana bos daerah kepada kepala dinas Pendidikan.

” Pada pasal 15  disebutkan bahwa di transfer langsung ke rekening kepada masing masing guru honorer secara non tunai.dan tidak diperkenankan melakukan potongan dari pihak mana pun”, jelas Edison, kepada wartawan, Jum’at (22/08/24).

Dia juga mengungkapkan, pelanggaran hukum yang terjadi di lingkup sekolah Darul Quran, berawal ada komplain dari beberapa guru menanyakan penyaluran dana Bosda pada siapa saja?, karena tidak ada transparansi, kata Dia, dan juga ada temuan dokumen bahwa dana di berikan kepada guru terpilih  yang sudah bersepakat dengan oknum sekolah.

“Operandinya,  guru tersebut diberikan 3 juta rupiah dan setelah di berikan di ambil lagi 2 juta rupiah oleh oknum sekolah ( cashback ) dan setelah itu oknum mengambil anggaran tersebut ( cashback ) dan sisa anggaran dialokasikan tidak sesuai aturan bahkan Guru sertifikasi dan kepala madrasah juga mendapatkan dana tersebut yang seharusnya Tidak berhak mendapatkan.” Ungkapnya.

Menurutnya, kaitan dengan yang terjadi di MTS Darul Quran tentang pengajuan untuk dana bos dengan memakai akta yayasan Darul Quran yang di dirikan tahun 80 , yang menandatangani proposal pengajuan dana bos itu oleh kepala sekolah MTS. yang menjabat di tahun 2023.Dan  tanda tangan ketua yayasan nya yang sudah meninggal dunia red (pemalsuan) tanda tangan itu suatu yang melanggar hukum.

” Sesuatu peristiwa yang dilakukan melanggar hukum maka hasil nya juga merupakan pelanggaran. Berkaitan dengan AHU yang di sisipkan, itu merupakan indikasi  tindakan perampasan pengelolaan/naungan yayasan MTS Darul Quran. Tindakan ini masuk dalam kategori tindak pidana pemalsuan,” ujarnya.

Edison menambahkan, Sebagai mana di atur dalam ketentuan KUHP, pasal  263 ayat 2 berbunyi ditentukan bahwa diancam dengan pidana yang sama. ” Barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.” Imbuhnya.

Sementara Itu, Ketua Yayasan Darul Quran Cisarua, Dadang saat dikonfirmasi melalui sambungan selular belum memberikan jawaban, hingga awak media mendatangi lokasi kerja Ketua Yayasan Darul Quran Cisarua tersebut namun saudara Dadang tidak ada. (Red)