Partai Gerindra Minta Pembahasan LPKj Bupati Pesawaran Diulang. Ini Alasannya

PESAWARAN, (TB) – Partai Gerindra Kabupaten Pesawaran meminta agar DPRD menghentikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Pesawaran tahun anggaran 2023 dan mengulang kembali Rapat Paripurna penyampaian LKPj. Sebab, pembahasan LKPj tersebut menyalahi aturan tata tertib yang ada, dan cacat secara hukum.

Hal itu dikatakan sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Pesawaran Lenida Putri, Kamis 25 April 2025.

“Selaku anggota DPRD Kabupaten Pesawaran kami mengaku salah atas paripurna kemarin lantaran tidak kuorum namun masih dilanjutkan, namun begitu kami tidak mencari siapa yang salah, kami hanya ingin membenahi kesalahan kami (DPRD),”kata dia.

Menurutnya, fraksi Gerindra pun merasa kena Prank atas paripurna tersebut, karena merasa sudah kuorum.

“Dan kemarin, ketua fraksi kami diundang dalam rapat pimpinan, serta menandatangani berita acara persetujuan untuk melanjutkan pembahasan, karena menurut kawan kawan lainnya, ada aturan yang membolehkan,” kata dia.

Tetapi, lanjut Sekretaris fraksi partai Gerindra DPRD Kabupaten Pesawaran itu, setelah diteliti, tidak ada aturan yang membenarkannya, sehingga partai Gerindra tidak mau membahas LKPj yang cacat secara hukum.

“Fraksi Gerindra merupakan perpanjangan tangan partai dan tentunya Partai Gerindra tidak menolak LKPj itu, namun pelaksanaannya harus sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan,”Ucapnya.

“Kita sadar, kita salah, ya jangan diteruskan dong, dan harus diperbaiki bukannya menambah kesalahan,”tambahnya.

“Dan sikap Partai Gerindra sudah jelas, Paripurna penyampaian LKPj Bupati Pesawaran tahun anggaran 2023 harus diulang, setelahnya baru kita bahas bersama,” kata dia.

(Oby/Rls)




Peringati Hari Kartini di Medan Tugas, Koops HABEMA Semarakkan Kegiatan Teritorial Bersama Kartini Papua

TIMIKA, (TB ) – PenKoopsHabema – Emansipasi wanita sebagai implementasi Hari Kartini, diwujudkan Komando Operasi TNI (KOOPS TNI) HABEMA bersama para Kartini Papua dalam peringatan yang mengusung tema “Bangkit Semangat Berjuang Membangun Indonesia, Perempuan Papua Hebat”.

Dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Kartini tahun 2024 kali ini, telah digelar kegiatan Teritorial oleh Satuan Jajaran KOOPS HABEMA di dua tempat yang berbeda pada hari Rabu (24/04/2024), meliputi Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya yang digelar oleh Satgas Pamtas Mobile Yonif Raider 509/BY Kostrad, dan Pos Batas Batu Kabupaten Nduga oleh Satgas Pamtas Mobile Yonif Para Raider 503/MK Kostrad.

Kedua lokasi kegiatan teritorial dalam rangka memperingati Hari Kartini tahun 2024, dikoordinir oleh Satgas Teritorial KOOPS HABEMA pimpinan Kolonel Arm Stefie Jantje Nuhujanan. Secara spesifik, kegiatan teritorial kali ini diwujudkan dalam bentuk pembagian baju-baju daster untuk para Mama Papua, pengobatan gratis, serta kegiatan peduli stunting melalui pemberian makanan bergizi gratis bagi masyarakat setempat, secara serentak di dua wilayah, baik Sugapa maupun Batas Batu.

Respon positif ditunjukkan oleh para Kartini Papua di kedua wilayah melalui partisipasi kehadiran yang cukup banyak mengikuti rangkaian kegiatan peringatan Hari Kartini kali ini. Bahkan saat pembagian baju daster, tidak jarang dari para Mama Papua yang langsung mencoba mengenakannya sebagai wujud sukacita menerima pemberian dari para Prajurit KOOPS HABEMA.

“Wujud penghargaan jasa Ibu RA Kartini ditunjukkan melalui kepedulian KOOPS HABEMA terhadap emansipasi wanita Papua yang berhak untuk terus berdaya secara hebat sesuai dengan keahliannya demi kemajuan pembangunan di Papua,” ucap Panglima KOOPS HABEMA pasca kegiatan. (Red)

 

 

Sumber: Penerangan KOOPS HABEMA, Letkol Arh Yogi Nugroho




Risqon Al Huda Peratin Biha Realisasikan BLT DD Tahap 1 Kepada Keluarga Penerima Manfaat

PESISIR BARAT, (TB) – Dengan mengambil tempat di Balai Pekon Biha Peratin Risqon Al Huda S.H bersama staf dan LHP, Babin Kamtibmas dan 25 KPM.

Dalam acara dimaksud Peratin merealisasikan BLT DD tahap 1 tahun 2024 pada 25 KPM, kata Peratin BLT DD ini yang akan ibu-ibu terima yaitu bulan Januari, Pebruari, Maret untuk 3 bln yang nilainya Rp.300.000,-/bln jadi jumlahnya untuk 3 bln jadi Rp.900.000.-

“Saya berharap agar bantuan ini bermanfaat dan belanjakan sesuai kebutuhan mudah-mudahan beban ekonomi ibu-ibu tertanggulangi amin.” Ucap Peratin Risqon Al Huda.  (A.Chalik)




Lepas Sambut Lurah Kedaung, Darwin Sopian : Mari Kita Majukan Kedaung Bersama Sama

TUBAS, TANGSEL–Lepas sambut lurah kedaung Kecamatan Pamulang dari Rahmat Hidayat ,S.AP kepada Darwin Sopian, S. Sos serta halal bihalal idul fitri 1445 H tahun 2024. acara berlangsung di halaman kantor kelurahan Kedaung, kamis 25/04/2024.

Acara yang di hadiri Camat Pamulang, sekretaris kelurahan, lurah se kecamatan Pamulang, Kapolsek Pamulang yang mewakili, Danramil 08 pamulang, ketua MUI Kedaung, ketua serta pengurus dan anggota forum RT dan Rw, LPM, kader PKK, Posyandu, & posbindu, jaksa, karang Taruna BKM, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh tamu undangan.

Camat Pamulang H. Mukroni menyampaikan, sebagai organisasi pemerintahan pasti akan ada yang namanya bongkar pasang pimpinan itu sudah hal biasa, jabatan adalah suatu titipan, jadi jangan heran suatu pejabat tidak lama sudah ada bergantian, namun dalam hal ini saya berpesan kepada lurah yang Baru yaitu Darwin teruskan apa program lurah Rahmat Hidayat yang kiranya baik, bahkan lebih tingkatkan lagi sehingga apa pun program untuk kebaikan lingkungan kelurahan kedaung khususnya, sebagai pelayan masyarakat kita harus lebih mendekatkan diri kepada masyarakat jangan sampai ada masyarakat tidak terlayani dengan baik selamat bekerja untuk masyarakat kedaung,” ujar nya.

Sementara, Rahmat hidayat menyampaikan terimakasih kasih kepada seluruh staf kelurahan kedaung baik RT RW maupun Kader PKK dan lain lain selama 9 bulan menjabat sebagai lurah Kedaung yang sudah membantu dalam menjalankan tugas roda pemerintahan kedaung, selama 9 bulan tentunya masih banyak program yang sudah kita rencanakan yang belum terwujud, untuk itu saya mohon maaf kepada masyarakat kedaung mungkin selama ini masih banyak program yang belum terlaksana dan saya sudah harus meninggalkan kelurahan kedaung

Namun saya yakin dan percaya kepada lurah yang baru yaitu pak Darwin, pasti beliau mempunyai program yang lebih baik lagi untuk kedepanya saya juga mohon maaf mungkin selama menjabat sebagai lurah kedaung saya pribadi maupun istri saya mungkin punya kesalahan baik sengaja maupun tidak kami mohon maaf,” ucap iya.

Kesempatan yang sama, Darwin Sopian lurah kedaung yang baru, alhamdulillah pada pagi hari inj kita bisa melaksanakan serah terima jabatan saya sebagai lurah yang baru, dia memaparkan saya di lantik sebagai kepala kelurahan kedaung sudah berjalan 1 bulan 4 hari, tetap belum lepas sambut alhamdulillah pada hari ini kita bisa laksanakan acara sakral kata dia.

Sebagai lurah kedaung saya tentunya tidak bisa apa apa tanpa bantuan dari sekertaris, staf, ketua RT, RW tokoh masyarakat, tokoh agama dan karang Taruna serta lain nya, untuk itu saya mohon bantuan dalam menjalankan tugas demi kemajuan kelurahan kedaung ini, Mari kita sama sama bekerja sama yang baik untuk jalankan program lurah Rahmat Hidayat yang baik kita lanjutkan dan tentunya saya juga akan mempunyai program yang lain juga, tanpa bantuan rekan rekan tentunya semua program ini tidak bisa saya lakukan sendiri tanpa bantuan rekan rekan.

Selain itu saya selama menjabat alhamdulillah sudah beberapa titik yang sudah saya kunjungi, mudah mudahan kedepan nya akan terus saya tingkatkan silaturrahmi dengan masyarakat, karena menurutnya tanpa kita silaturrahmi masyarakat tidak bisa mengenal kita, ( tak kenal maka tak sayang) pungkasnya.

” Rus’




PSSI Resmi Perpanjang Kontrak Shin Tae Yong Hingga 2027

JAKARTA, (TB) – Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir mengatakan dirinya bersama pelatih Shin Tae-yong (STY) sepakat melanjutkan kerja sama untuk tim nasional Indonesia hingga 2027.

“Setelah menikmati makanan khas Korea dan diskusi tentang program timnas Indonesia hingga 2027, saya dan coach Shin Tae-yong sepakat untuk melanjutkan kerja sama,” ujar Erick melalui unggahan di akun instagram pribadi: @erickthohir seperti dikutip di Jakarta, Kamis.

Kontrak STY sebelumnya berakhir pada Desember 2023. PSSI lalu memperpanjang kontrak jangka pendek untuk pelatih asal Korea Selatan itu selama enam bulan dengan target meloloskan dua timnas, timnas senior dan timnas U-23 ke babak gugur Piala Asia 2023 dan Piala Asia U-23 2024 yang dua-duanya dimainkan di Qatar.

Sebelumnya, Erick Thohir memberikan sinyal positif akan memberikan perpanjangan kontrak kepada pelatih STY setelah pelatih 53 tahun itu memenuhi target yang diberikan PSSI.

Setelah timnas Indonesia mengalahkan Jordania dengan skor telak 4-1 dalam laga yang berlangsung pada Minggu (21/4), Erick Thohir pun melempar pertanyaan kepada pemain Garuda Muda di ruang ganti.

“So coach (Shin Tae-yong) stay with us?,” ujarnya.

Pertanyaan itu disambut dengan jawaban Rizky Ridho dan kawan-kawan: “Yeah (setuju kontrak STY diperpanjang)” dan Erick merespon jawaban itu dengan memeluk STY. (Red/Ant)

 

Sumber Antara




Kejagung Utamakan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Sengketa

JAKARTA, (TB ) – Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Jamdatun berhasil menyelamatkan investasi bernilai triliunan rupiah di sektor maritim. Penyelamatan itu manakala Kejagung mampu memediasi sengketa antara PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) dan PT Karya Teruji Utama (PT KTU).

Nominal investasi di sektor maritim yang telah diselamatkan Kejagung mencapai Rp 4,6 triliun. Adapun polemik antara PT KBN dan PT KTU terkait dengan kepemilikan PT Karya Citra Nusantara (PT KCN) dan pengelolaan pelabuhan dengan nilai investasi sebesar Rp 4,6 Triliun. Kejagung melalui Jamdatun melakukan mediasi selama 4 bulan untuk menyelesaikan sengketa antar keduanya yang telah berlangsung selama 12 tahun.

Seperti diketahui, PT KCN merupakan perusahaan patungan yang dibangun dengan non APBN/APBD untuk mengelola usaha bidang kepelabuhanan di batas sisi utara lahan C-01 kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara dan sahamnya dimiliki oleh PT KBN sebagai subholding Danareksa sebesar 17.5% dan PT KTU sebagai pihak lain di luar pemerintah sebesar 82.5%.

Eks Kasubdit Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Direktorat Pertimbangan Hukum Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejagung Irene Putrie mengatakan, keberhasilan penyelesaian sengketa antara PT KTU dan PT KBN terkait PT KCN berdampak pada keberhasilan Kejaksaan Agung sebagai institusi pemerintahan di bidang hukum.

Menurutnya, capaian kesepakatan antara PT KTU dan PT KBN tentang PT KCN memberikan kepastian hukum dalam iklim investasi di sektor maritim, khususnya dalam pelaksanaan pengelolaan pelabuhan pier I, II, dan III yang keseluruhan pembangunan ditargetkan selesai dalam tahun 2026.

“Sengketa antara PT KTU dan PT KBN tentang PT KCN telah diselesaikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi tanggal 17 Maret 2022. Berita Acara Mediasi tersebut disusun dan ditandatangani setelah melalui proses perundingan dan perumusan kesepahaman awal serta identifikasi masalah untuk menyepakati hal-hal yang menjadi sengketa atau perselisihan serta cara penyelesaian yang diinginkan,” ujar Irene Putrie.

“Dengan demikian, melalui proses tersebut Jaksa Pengacara Negara sebagai mediator menerapkan mitigasi risiko yang dituangkan dalam kesepakatan mediasi dengan harapan sengketa serupa tidak akan terjadi kembali,” paparnya. (Red)




Pemkab Bogor Gaungkan Ekonomi Hijau Pada Peringatan Hari Otda ke-XXVIII

CIBINONG, (TB ) – Peringati Hari Otonomi Daerah (Otda) ke XXVIII yang jatuh pada 25 April 2024, Pemerintah Kabupaten Bogor gelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXVIII tingkat Kabupaten Bogor tahun 2024 yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin di Gedung Tegar Beriman, pada Kamis (25/4/24)

Sekretaris Kabupaten Bogor Burhanudin mengatakan, momentum peringatan Hari Otda ini jadi salah satu sarana untuk membumikan dan mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terutama dalam mendorong terwujudnya transformasi ekonomi melalui program ekonomi hijau. Hal itu sejalan dengan tema Otda ke XXVIII tahun 2024 yakni “ Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan Yang Sehat”.

“Untuk mewujudkan program nasional yakni ekonomi hijau, pemerintah daerah termasuk Kabupaten Bogor berkewajiban menyukseskannya melalui berbagai program meliputi penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, peningkatan pelayanan publik yang berkualitas melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan proses pemulihan perekonomian nasional maupun daerah serta lingkungan yang sehat,” jelas Burhanudin.

Lanjut Sekda menerangkan, melalui desentralisasi program ekonomi hijau ini pemerintah pusat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan. Melalui transformasi produk unggulan dari yang semula berbasis produk yang tidak dapat diperbaharui seperti industri pengolahan pertambangan, menjadi produk dan jasa yang diperbaharui dengan tetap memperhatikan potensi daerah, seperti pertanian, kelautan dan pariwisata.

Menurutnya, eksperimentasi kebijakan di tingkat lokal untuk mendorong implementasi teknologi hijau antara lain, penggunaan energi terbarukan seperti energi matahari (solar panel), penggunaan mobil listrik yang menggantikan eksistensi mobil berbahan bakar fosil, pengolahan limbah yang ramah lingkungan sampai desain green building yang memperhatikan efisiensi energi. Kemudian, penggunaan material konstruksi ramah lingkungan dan manajemen limbah bangunan.

“Tentunya dengan menggabungkan kebijakan otonomi daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau, untuk menciptakan dampak positif bagi lingkungan, masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan,” ungkap Sekda Burhanudin.

Sebagaimana diketahui, bahwa perjalanan otonomi daerah telah mencapai tahap kematangan untuk melahirkan berbagai terobosan kebijakan bernilai manfaat dalam rangka identifikasi dan perencanaan wilayah-wilayah yang berpotensi dikembangkan secara terintegrasi, yang kemudian membentuk aglomerasi kegiatan perekonomian dan terhubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

“Untuk itu, implementasi pengembangan wilayah perlu dilakukan melalui pendekatan kebijakan yang berkelanjutan dan implementasi regulasi Ekonomi Hijau, dimana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperhitungkan aspek keadilan sosial dan pelestarian lingkungan,” tuturnya. (Red)




Pemkab Pesawaran Peringati Hari Otonomi Daerah Ke-28

PESAWARAN, (TB) – Perjalanan kebijakan otonomi daerah selama lebih dari 28 tahun telah memberikan dampak positif berupa meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan Fiskal Daerah.

Demikian dikatakan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran Wildan pada upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) Ke – 28 di Lapangan Pemkab Pesawaran pada Kamis ( 25/04/2024).

Mengusung Tema ” Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat”, memberikan makna memperkokoh komitmen, tanggung jawab dan kesadaran seluruh jajaran pemerintah daerah akan amanah serta tugasnya.

“Tugas untuk membangun keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal serta mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang,” katanya.

Wildan menyampaikan dalam konteks ekonomi hijau yang merupakan salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai visi 2045, kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan.

Ia mengajak semua pihak untuk memaknai kembali arti, filosofi dan tujuan dari otonomi daerah. Otonomi daerah dirancang untuk mencapai 2 (dua) tujuan utama termasuk diantaranya tujuan kesejahteraan dan tujuan demokrasi.

“Dari segi tujuan kesejahteraan, desentralisasi diarahkan untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat secara efektif, efisien dan ekonomis melalui berbagai inovasi kebijakan pemerintahan yang menekankan kepada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) serta pemanfaatan potensi sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan (sustainable),” terangnya.

Dari segi tujuan demokrasi lanjutnya, kebijakan desentralisasi menjadi instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau civil society.

Hal ini mendorong percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam konteks ekonomi hijau, pemerintah daerah secara eksisting dihadapkan pada hambatan dan tantangan dalam pembangunan daerah untuk mendorong program pembangunan nasional.

“Meliputi penanganan stunting, pemerintah pusat menargetkan tahun 2024 angka stunting anak turun menjadi 14 persen secara nasional. Kemudian penurunan angka kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, peningkatan pelayanan publik yang berkualitas melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan proses pemulihan perekonomian nasional maupun daerah serta ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat,” sambungnya.

Ia pun mengharapkan dari peningkatan PAD dan kemampuan fiskal agar dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

“Sehingga dapat meningkatkan angka IPM, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas serta akses infrastruktur yang baik dan lain-lain,” pungkasnya. (Oby)




Polres Tangsel Amankan Kunjungan Presiden RI Ke ICE BSD

TUBAS, TANGSEL–Ratusan personel Polres Tangerang Selatan (tangsel) laksanakan pengamanan di ICE BSD Pagedangan, Kab. Tangerang pada rabu 24 April 2024.

Pengamanan yang dimulai pukul 07.00 Wib tersebut terkait adanya kunjungan presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo dalam rangka pembukaan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) Tahun 2024 dengan tema “Transformasi Kesehatan: Melesat Menuju Indonesia Emas”.

Saat dikonfirmasi, Kasi Humas Polres Tangsel AKP M. Agil Sahril menjelaskan bahwa dalam pengamanan kunjungan presiden Republik Indonesia tersebut, Polres Tangsel menerjunkan 268 personel pengamanan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Tangsel AKBP Ibnu Bagus Santoso, S.I.K.

“hari ini sebanyak 268 personel Polres Tangsel dan Polsek jajaran melaksanakan pengamanan kunjungan presiden RI ke Ice BSD dalam rangka pembukaan Rakerkesnas Tahun 2024”terang AKP Agil.

Lebih lanjut Kasi Humas menerangkan bahwa pengamanan dilaksanakan bersama instansi terkait seperti Pom TNI, Kodim 0510 Tigaraksa, Yonkav 9, Brimob dan Samapta Polda Metro Jaya dengan jumlah sebanyak 490 personel pengamanan.

Adapun Rakernas tersebut akan diselenggarakan selama dua hari yakni 24-25 April 2024 dan dihadiri oleh perwakilan seluruh dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota, RSUD, Bappeda provinsi/kabupaten/kota, UPT Kemenkes, perwakilan kementerian/lembaga, dan para mitra pembangunan kesehatan.

( rus )




Pemkab Bogor Raih Penghargaan Terbaik Standar Pelayanan Minimal (SPM) Awards Tahun 2024 Tingkat Nasional

JAKARTA, (TB ) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor meraih juara pertama pada penganugerahaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Awards tahun 2024 Kategori Kabupaten dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Penghargaan diterima langsung oleh Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (24/4).

Penghargaan diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo. Pada ajang SPM Awards 2024, Pemerintah Kabupaten Bogor dinilai berkinerja terbaik dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal pada tahun anggaran 2023.

Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu mengungkapkan, penghargaan ini menjadi semangat, pemicu dan pemacu bagi aparat yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang berkeadilan.

“Ini adalah bagian dari upaya dan ikhtiar bersama. Tentunya capaian peringkat pertama SPM Awards tahun 2024 ini akan semakin meningkatkan pelayanan kami kepada masyarakat Kabupaten Bogor,” ungkap Asmawa.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menjelaskan, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana pada pasal 130 ayat 1 mengamanatkan bahwa Dana Alokasi Umum Atau DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian SPM berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan daerah.

“Selanjutnya pada pasal 141 ayat 1 dan pasal 144 ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah dan belanja daerah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pencapaian SPM,” jelas John Wempi.

Ia menambahkan, pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan melalui SPM diharapkan akan menjamin terwujudnya hak-hak individu masyarakat serta dapat menjamin akses untuk mendapatkan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

“Saya menyampaikan selamat kepada pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi yang menerima penghargaan SPM Awards hari ini. Semoga ini menjadi spirit, dorongan, dan motivasi mewujudkan komitmen kita bersama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait urusan wajib pelayanan dasar. Selanjutnya saya minta terus tingkatkan strategi dan inovasi dalam pencapaian SPM,” kata Wamendagri John Wempi Wetipo.

Pj. Bupati Bogor, Aswama Tosepu hadir menerima penghargaan didampingi oleh Kepal Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor. (Hms)