PESAWARAN, (TB) – Dua tokoh pemuda Desa Purworejo dan Desa Pujo Rahayu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, Harto dan Nur Yanto siap dukung Paisaludin, SH Wakil Ketua satu DPRD Kabupaten Pesawaran maju dalam pilkada 2024 mendatang di Kabupaten Pesawaran.

Menurut kedua tokoh pemuda ini, Paisaludin sudah patut maju dalam pilkada 2024 di Kabupaten Pesawaran, Dalam pengalaman ilmu pemerintahan. Mereka menilai Paisaludin sudah berpengalaman.

” Kapan lagi putra daerah asli Pesawaran yang memimpin, karena dalam memajukan otonomi daerah adalah memberi peluang bagi putra daerah untuk memimpin,” kata dia

” Kami siap mendukung Paisaludin maju dalam pilkada 2024, demi kemajuan Kabupaten Pesawaran, dapat dilihat dari perolehan suara yang didapat. Paisaludin mendapatkan suara yang signifikan di dapil 2 Negeri Katon, dengan perolehan suara terbanyak mencapai 7500 lebih, total suara partai 10.000 lebih,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Paisaludin yang juga akrab dipanggil kanjeng Isal ini siap maju dalam pilkada 2024 mendatang.

” Demi kemajuan Kabupaten Pesawaran, saya siap maju dalam pilkada 2024, ya kita sama – sama berdoa semoga kita selalu diberikan kesehatan, sehingga apa yang kita niat kan bisa terwujud,” kata Paisaludin yang juga ketua DPD partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Pesawaran. (Oby/Rif)

LAMPUNG, (TB) – Ratusan warga di Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat membakar Kantor Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam (PPA) Resort Suoh TNBBS pada Senin (11/3/2024).

Pembakaran ini setelah adanya seorang warga yang kembali diserang oleh Harimau Sumatera yang belum juga tertangkap oleh tim dari BKSDA.

Warga menilai baik Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) maupun Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) tidak serius melakukan upaya penangkapan tersebut sehingga kembali menyerang masyarakat.

Harimau Sumatera ini sebelumnya telah menyerang dua warga dengan berakhir kematian. Dua warga ini diserang ketika berkebun.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadillah Astutik pasca kericuhan yang terjadi pada Senin sore kondisi di lokasi berangsur aman.

“Paska peristiwa sore tadi di Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat. Kondisi terkini berangsur kondusif, warga telah kembali ke rumah masing-masing,” katanya, Senin (11/3/2024).

Umi menjelaskan, ratusan massa yang berkumpul kemudian melakukan pembakaran kantor tersebut karena terpicu adanya warga yang kembali diserang Harimau.

“Jadi massa ini terpicu setelah mendapati adanya warga yang kembali diserang Harimau Sumatera.
Mereka yang marah dan kesal kemudian mendatangi kantor tersebut untuk mempertanyakan upaya yang dilakukan dalam menangkap hewan itu, tapi setelah didatangi tidak ada petugas hingga akhirnya gedung kantor dirusak dan dibakar,” jelas dia.

Ia meminta massa untuk bersabar dengan tidak melakukan tindakan serupa sehingga berujung merugikan banyak pihak.

“Kepada masyarakat kami menghimbau untuk menahan diri, jangan melakukan tindakan anarkis dengan merusak fasilitas. Permasalahan ini akan dimediasikan antara warga dengan pihak TNBBS dan BKSDA bersama TNI dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat,” tegas dia. (Oby/Rls)

PESAWARAN, (TB) – Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona meninjau lokasi tanah longsor dan banjir di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran, Senin (11/3/24) malam.

Bupati Dendi mengatakan intensitas hujan lebat sejak sore hingga malam, ditambah tersumbatnya saluran air mengakibatkan luapan air merendam rumah warga setinggi 30 centimeter.

“Luapan air di Perumahan Sukajaya Darat itu, dari adanya saluran siring yang tersumbat akibat sendimen batu dan sampah dari pegunungan saat hujan lebat serta turunnya air membawa material dan masuk ke siring-siring di Perumahan tersebut,” katanya.

Dikarenakan itu juga siring – siring yang diketahui di Perumahan tersebut tidak begitu lebar dan menutup saluran – saluran sehingga air meluap ke jalan dan masuk ke rumah warga.

Ditambah dari hilir di saluran air dari gunung ke sungai air nya tidak keluar sampai ke laut. Permasalahan ini terkait pembebasan lahan.

“Jadi setelah sungai, setelah jembatan ada sumbatan sehingga air tidak langsung ke laut, hal itu karena ada permasalahan terkait pembebasan lahan sehingga warga dan pemerintah belum bisa membuat saluran siring menuju ke laut,” imbuhnya.

Dirinya menjelaskan di depan Queen Artha, dekat Tugu Pembatas Selamat Datang Kawasan Wisata, Desa Sukajaya Lempasing, adanya aktivitas-aktivitas pembuatan badan jalan di lahan milik perorangan yang belum adanya izin hingga material masuk ke jalan.

Pemilik lahan sudah bertanggungjawab dan dengan dibantu oleh jajaran Damkar dan Tim Rescue BPBD Pesawaran yang dikerahkan bupati untuk membersihkan jalan Provinsi tersebut.

Lebih lanjut, Pria yang juga Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung itu ingin sinergitas antar perangkat desa dan juga kecamatan ditingkatkan.

“Kades, Kadus, dan RT harus saling berkomunikasi saling bersinergi. Disisi lain kepada Camat, Kades, dan warga sekitar apabila ada aktivitas yang dirasa belum ada koordinasi tolong dihentikan dulu agar bisa dikomunikasikan bersama,” tegasnya.

Ia mencontohkan, di Perumahan Sukajaya Lempasing ini akan ada perumahan lagi tentu itu harus koordinasi dahulu dengan Camat, Kades dan Kadus untuk konsep yang akan dibangun fasilitas umum (Fasum), dan fasilitas Sosial (Fasos) termasuk saluran air siring yang dialiri pada perumahan yang akan dibangun itu.

“Maka daripada itu akan kita evaluasi, sebab kalau dulu mungkin belum sepadat seperti ini kalau untuk aliran siring airnya kecil dan cukup, tapi ini mungkin karena penduduk perumahan semakin padat, terlebih tadi kita lihat ada saluran air yang ditutup, sehingga kesulitan melakukan pembersihannya. Ke depan harus sama-sama sadar, sama – sama kompak agar saluran-saluran siring tidak tertutup dengan bangunan dan mudah dibersihkan,” pungkasnya.

Pantauan di lapangan, hujan lebat sejak sore hingga menjelang sholat tarawih bulan suci Ramadhan 1445 Hijriyah melanda wilayah setempat, selain air sungai meluap, disertai sumbatan sampah, juga luapan material akibat aktivitas pembangunan di wilayah setempat.

Sebagian warga urung melaksanakan tarawih melainkan membersihkan rumahnya pasca air meluap di sejumlah titik wilayah di Desa Sukajaya Lempasing, luapan tanah terjadi di depan PPI, dan dekat Tugu Selamat Datang kawasan wisata, sedangkan air meluap ke jalan Provinsi akibat drainase kecil dan terjadi sumbatan terjadi di depan lapangan Aryo, depan halaman Masjid Fathul Hidayah, SDN 4 Teluk Pandan, dan Samping SPBU Mini.

Kemudian, di depan Rumdis TNI AL, serta di depan Kantor UPTD PKS Insan Berguna Dusun Magan Desa Hurun, selanjutnya di depan Kafe Woods, Depan Balai Desa Gebang Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan. (Oby/Rif)

PESAWARAN, (TB) – Tinggal beberapa hari lagi umat muslim akan melaksanakan puasa di bulan Suci Ramadhan 1445 Hijiriah. Hal tersebut terlintas dalam pikiran serta gagasan untuk menciptakan dagangan seperti minuman aneka Es buah juga seperti gorengan untuk sajian berbuka puasa.

Kepada media ini, Siti Rivngatin, SPd.i, MPd atau yang kerap di panggi Rifka mengaku jika dirinya baru memulai usaha ini.
” Ini baru pertama kali saya menciptakan aneka Es buah dengan harga variasi dan terjangkau dari harga Rp 5.000, sampai Rp 7.000,” Katanya, Sabtu (9/3/2024).

Dia melanjutkan, lokasi berjualan terletak di depan halaman Kantor DPD KO-WAPPI Jalan A.Yani No 39 Desa Kebagusan Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran

” Sengaja Saya memilih lokasi ini karna tidak jauh dari tempat kerja dari rumah,” Ujar Rifka yang juga sebagai Bendahara Organisasi KO-WAPPI.

” Untuk hasil di baru dua hari ini Alhamdulillah lumayan ramai, walau cuaca sedikit agak mendung, Kita juga siap mengantar sampai rumah jika ada yang minat pesan aja,” Jelasnya.

Sementara warga terdekat sagat bahagia karna ada yang berjualan Aneka Es Buah-buahan mengigat sebentar masuk bulan Puasa,

” Kami sekeluarga sudah mencicipi minuman Es Buah buatan Ibu Rifka, Ini benar-benar segar dan enak sekali, rasa buah naganya sagat segar dan manis, kalau bisa selain Es sambil jualan gorengan seperti Bakwan, Pisang Goreng, Tahu Bunting dan lain-lain,” Pungkasnya. (Oby/Rif)

PESAWARAN, (TB) – Dalam rangka membentuk jiwa dan mental serta jiwa patriotis generasi muda, Yonif 9 Marinir Laksanakan rangkain kegiatan pelatihan kepramukaan bersama pramuka penegak patriot dari SMA Insan Cendekia Madani Tangerang Selatan yang dilaksanakan di Batu Menyan, Teluk Pandan, Pesawaran Lampung, Kamis (07/03/2024)

Kedatangan rombongan dengan semangat antusias siswa pramuka mengikuti kegiatan jambore pramuka penegak patriot SMA Insan Cendekia Madani yang di balut dengan materi survival, Mountenering,Lari Lintas Alam, Fun game, Mopel dan Renang serta bongkar pasang tenda secara cepat dan tepat.

Dengan harapan dilaksanakannya kegiatan tersebut sebagai upaya memberikan wawasan dan pemahaman sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk membina serta membentuk generasi muda bangsa agar memiliki karakter dan wawasan kebangsaan yang kuat dan jiwa sosial antar sesama, sehingga memberi kontribusi positif baik untuk membina mental dan karakter jiwa muda itu sendiri yang nantinya dapat berguna untuk masyarakat.

Komandan Batalyon Infanteri 9 Marinir Letkol Marinir Fuzi Nugraha S. E., M.Tr.Opsla., menyampaikan,
” Bahwa dengan diadakannya kegiatan tersebut, Pramuka penegak patriot sebagai barometer dan profil generasi muda sekarang untuk menjadi generasi muda yang disiplin, mandiri, memiliki semangat bela negara, serta memiliki rasa kepedulian antar sesama dan bertanggung jawab,” Katanya.

(Oby)

BOGOR, (TB) – Kabupaten Bogor adalah kabupaten terluas ke-4 se-Jawa Barat dengan luas wilayah 2.710,62 Km2 yang terbagi menjadi 40 kecamatan, terdiri dari 435 desa/kelurahan, sekaligus kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 5,38 juta jiwa.

Dengan luasnya wilayah dan tingginya jumlah penduduk Kabupaten Bogor, interkonektivitas dan aksesibilitas antar wilayah tentunya dibutuhkan masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas.

Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Perhubungan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan untuk wilayah daratan, melaksanakan urusan wajib pemerintah daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar tersebut sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dengan tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi, dengan sasaran tersedianya sarana prasarana transportasi yang selamat, aman, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Dishub Kabupaten Bogor telah merancang rencana kerja untuk tahun 2024 melalui arah kebijakan dan strategi sebagai bagian dari upaya berkesinambungan untuk mendukung tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan dan beberapa isu strategis terkait transportasi di Kabupaten Bogor.

Beberapa rencana kerja dan program prioritas serta kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tahun 2024 dalam rangka peningkatan pelayanan publik adalah di sektor perhubungan sebagai berikut:

Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Perhubungan
Pada tahun 2023, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor telah merevitalisasi Terminal Bojonggede dan membangun Jalan Belakang Terminal Bojonggede untuk meningkatkan akses menuju terminal. Kemudian, Skybridge Bojonggede telah selesai dibangun dan mulai dioperasikan. Jembatan penghubung antara Terminal dan Stasiun Bojonggede sepanjang 243 meter yang dibangun atas kerja sama Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Pusat ini menjadi solusi dari masalah kemacetan yang kerap terjadi di wilayah Stasiun Bojonggede.

Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi menyampaikan, Stasiun Bojonggede adalah salah satu stasiun KRL tersibuk yang melayani 70.000 penumpang setiap harinya, dengan frekuensi perjalanan kereta api setiap 3 menit sekali saat jam sibuk. Tingginya pergerakan masyarakat Kabupaten Bogor di Stasiun Bojonggede yang akan menuju dan dari ibukota difasilitasi oleh pemerintah dengan pembangunan Skybridge Bojonggede untuk menciptakan kenyamanan dan keselamatan bagi masyarakat, utamanya masyarakat pengguna kereta.

Menteri Perhubungan RI berpesan agar masyarakat dapat memanfaatkan skybridge, kereta dan angkutan massal yang lain dengan baik. Peranan masyarakat menggunakan angkutan massal akan berdampak pada berkurangnya angka kecelakaan, tingkat kemacetan dan pencemaran udara.

“Angkutan massal berbanding lurus dengan berkurangnya kecelakaan. Angkutan massal berbanding lurus dengan berkurangnya kemacetan. Angkutan massal berbanding lurus dengan berkurangnya pencemaran,” ungkapnya.

Kemudian, direncanakan pengembangan Park n Ride sebagai lokasi parkir terpadu guna memudahkan kepada masyarakat dalam melakukan perpindahan moda dan meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum akan dibangun untuk meningkatkan aksesibilitas skybridge.

Peningkatan kualitas pelayanan transportasi juga akan ditingkatkan melalui rehabilitasi terminal yang akan dilakukan di Terminal Cileungsi, Terminal Jasinga, dan jalan belakang Terminal Cibinong pada tahun 2024.

Pembangunan Fasilitas Perlengkapan Jalan Guna menunjang lalu lintas yang tertib dan berkeselamatan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor akan menyediakan perlengkapan jalan sebanyak 1391 titik Penerangan Jalan Umum (PJU), 252 patok delineator, 233 rambu jalan, 500 unit guardrail, 50 unit cermin lalu lintas, 200 unit water barrier, 100 unit concrete barrier, 5 unit warning light, marka jalan 5967m2 yang tersebar di seluruh ruas jalan kabupaten di Kabupaten Bogor.

Disamping pemasangan baru, berbagai fasilitas perlengkapan jalan akan dipelihara pada tahun 2024 oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor melalui 5 Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Prasarana dan Perlengkapan Perhubungan pada ruas jalan kabupaten di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor.

Selain itu, akan dilakukan meterisasi titik PJU pada 2611 titik PJU di wilayah Kecamatan Cibinong, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Kemang, Kecamatan Bojong Gede, dan Kecamatan Tajur Halang. Wilayah 6 kecamatan tersebut akan menjadi pilot project dalam upaya meningkatkan efisiensi penggunaan daya listrik ini.

Reformasi Angkutan dan Pengembangan Angkutan Umum Massal Ketersediaan angkutan umum mutlak diperlukan untuk melayani mobilitas masyarakat. Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor akan melaksanakan reformasi angkutan umum melalui rerouting dan penyediaan sarana angkutan umum massal dengan skema buy the service (BTS) bekerja sama dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan, pada lintasan koridor 7 Ciparigi-Cibinong.

Pada lintasan Koridor 2 (Sentul-Bojonggede) juga akan dilayani dengan bus listrik bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Angkutan umum eksisting yang melayani dua koridor tersebut akan dilakukan rerouting dengan dialihkan ke jalur lain sebagai angkutan feeder.

Setelah pada tahun 2023 disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perhubungan menjadi acuan penataan angkutan umum di Kabupaten Bogor, reformasi angkutan yang dilakukan akan diperkuat dengan berbagai kajian, yaitu Kajian Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Rencana Induk Perkeretaapian, dan Rencana Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Kajian diatas dilaksanakan berfungsi untuk mengetahui efektivitas kinerja angkutan dan dasar perencanaan selanjutnya.

Pengendalian dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Kemacetan adalah permasalahan utama transportasi di Kabupaten Bogor, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan raya. Dinas Perhubungan telah menempatkan pengatur lalu lintas sebanyak 320 petugas, tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bogor khususnya di simpul-simpul kemacetan pada waktu krusial. Dari 81 titik kemacetan di wilayah Kabupaten Bogor, telah dilakukan penanganan yang efektif hingga tersisa 42 titik kemacetan.

Melalui Unit Reaksi Cepat (URC) Mandala yang dibentuk untuk merespon cepat permasalahan kemacetan, dan Park Ranger yang berkonsentrasi pada penanganan permasalahan lalu lintas di Kawasan Tertib Lalu Lintas, Dinas Perhubungan mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas untuk mengurai kemacetan.

Selain itu, penerapan manajemen rekayasa lalu lintas juga dilakukan melalui pemanfaatan teknologi Intelligent Transport System (ITS) yang bisa dipantau dan diatur melalui command center ITS. Saat ini ada terdapat 27 titik simpang rawan kepadatan lalu lintas di Kabupaten Bogor yang dapat dilakukan rekayasa lalu lintas melalui command center.

Momentum tingginya mobilitas masyarakat pada tiap tahunnya mencapai puncaknya pada saat mudik Idul Fitri serta Natal dan Tahun Baru. Maka, akan dilaksanakan monitoring dan pengendalian lalu lintas pada 2 hari besar tersebut.

Pemilihan Umum diselenggarakan pada 14 Februari 2024. Pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah perjalanan Bangsa Indonesia ini pun akan menjadi salah satu momen yang perlu mendapatkan perhatian. Dinas Perhubungan sebagai bagian dari pemerintah daerah membantu pengaturan lalu lintas bersama TNI dan Polri dalam mengamankan penyelenggaraan acara tersebut.

Pengawasan kendaraan angkutan tambang telah dilaksanakan berdasar pada diterbitkannya Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pembatasan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang Khusus Tambang pada Ruas Jalan di Wilayah Kabupaten Bogor. Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Perhubungan telah merealisasikan kantong parkir khusus tambang, serta membangun portal untuk membatasi kendaraan tambang yang melintas di wilayah Parungpanjang pada tahun 2023. Di tahun 2024, pembangunan portal akan dilaksanakan di 3 wilayah untuk meningkatkan keamanan masyarakat pengguna jalan dan mengurangi kemacetan.

Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Keselamatan adalah hal utama bagi masyarakat dalam melakukan mobilitas. Mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan wajib melakukan uji berkala sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hal tersebut dilakukan guna memastikan kendaraan memenuhi persyaratan teknis laik jalan untuk menjamin keselamatan masyarakat. Saat ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor melayani pengujian kendaraan bermotor di gedung uji berkala yang berlokasi di Jl. Raya Jakarta KM 50, Sukaraja Kabupaten Bogor, dengan kapasitas maksimal 250 kendaraan per hari. Melihat kebutuhan masyarakat yang belum terlayani dengan optimal karena lokasi gedung uji yang terpusat, pada tahun 2024 Dinas Perhubungan akan melakukan pengadaan alat uji portabel yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pengujian kendaraan bermotor.

Peningkatan keselamatan lalu lintas juga didukung oleh sosialisasi sebagai upaya preventif. Dinas Perhubungan akan terus mensosialisasikan keselamatan berlalu lintas melalui kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini.

Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan mengenai pentingnya tata cara dan etika berlalu lintas untuk menjaga keselamatan lalu lintas kepada anak sejak usia dini.
Audit inspeksi keselamatan pada tahun 2024 akan kembali dilaksanakan menyasar kendaraan umum di terminal, pool bus dan uji petik di jalan raya bekerja sama dengan Kepolisian. Audit inspeksi dimaksudkan untuk memastikan kendaraan umum yang beroperasi di jalan raya memiliki administrasi kendaraan yang lengkap dan memenuhi standar laik jalan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Data
Permasalahan transportasi tidak dapat diselesaikan tanpa adanya perencanaan yang matang dan kebijakan-kebijakan yang akurat. Untuk itu, pada tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor berinovasi untuk membuat suatu sistem yang berisi database sektor perhubungan dengan nama Moda (Manajemen Olah Data), agar data dapat terdokumentasi dengan baik sehingga terciptanya perencanaan yang handal dan pengambilan keputusan yang solutif berdasarkan data faktual.

Pemberlakuan Pelayanan Non Retribusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diterbitkan Surat Edaran Kepala Dinas Perhubungan Nomor 500.11.14/1549-DISHUB tertanggal 9 Januari 2024.

Seluruh pelayanan pada Dinas Perhubungan berupa pelayanan izin trayek angkutan penumpang orang dalam trayek pedesaan, pelayanan terminal angkutan penumpang orang dalam trayek perdesaan, dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor tidak dikenakan biaya retribusi (non retribusi) mulai Januari 2024.

Dengan diberlakukannya pelayanan non retribusi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, diharapkan dapat meningkatkan tertib administrasi pelayanan transportasi. Penyusunan Peraturan Bupati sebagai Turunan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perhubungan Untuk memberikan payung hukum pelaksanaan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang telah ditetapkan pada 21 Desember 2023.

Dinas Perhubungan direncanakan akan merancang 7 peraturan bupati, yaitu Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pengembangan Transportasi yang Terintegrasi di Kabupaten Bogor, Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Terminal, Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan di Kabupaten Bogor, Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Kabupaten Bogor, Peraturan Bupati tentang Pengawasan Lalu Lintas di Kabupaten Bogor, Peraturan Bupati tentang Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bogor, dan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Perhubungan.

Pembentukan peraturan diatas nantinya akan menjadi dasar hukum yang melindungi masyarakat dan pelaksanaan kebijakan sektor perhubungan di Kabupaten Bogor. (Sto/Red).

BOGOR, (TB) – Center for Budget Analysis meminta Kapolda Jawa Barat Irjen Akhmad Wiyagus untuk segera menangani dugaan kasus korupsi proyek jembatan Bomang kabupaten Bogor.

Irjen Akhmad Wiyagus sering dielu-elukan karena prestasinya terkait Kasus korupsi saat masih menjabat jadi Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Penanganan kasus cetak sawah payment gateway, kasus korupsi Pertamina, sampai kasus korupsi stadion Gedebage jadi catatan manis Irjen Akhmad Wiyagus.

CBA berharap prestasi Irjen Akhmad Wiyagus terkait pemberantasan korupsi tidak mandek bahkan melempem saat menjabat Kapolda Jabar.

Salah satu kasus yang harus jadi perhatian Irjen Akhmad Wiyagus menurut CBA adalah proyek Pembangunan Jembatan Situ Nanggerang (Jalur Lambat Arah Kemang) Pada Jalan Bojong Gede – Kemang Kecamatan Tajur Halang.

Proyek yang dilaksanakan tahun 2022 dengan nilai proyek sebesar Rp 44,7 miliar dengan pemenang tender PT. Priangan Bangun Nusantara yang beralamat di Nirwana Estate Blok I No. 6, Cibinong Kabupaten Bogor, dalam pelaksanaannya sudah banyak kejanggalan dari mulai penetapan Pagu dan HPS yang tipis menimbulkan dugaan penggelembungan dana.

” Dalam proses penentuan pemenang tendernya kami menduga ada permainan disitu. terbukti dalam pelaksanaannya bermasalah dan menjadi temuan BPK Perwakilan Jawa Barat.” Ungkap Jajang (Koordinator CBA-Red) melalui pesan tertulisnya, Jum’at (08/03/24).

Lebih mengkhawatirkan lagi lanjut Jajang, karena pelaksanaan proyek bernilai puluhan miliar ini diduga diwarnai permainan, jembatan Bomang yang digunakan publik sudah rusak meski belum genap satu tahun dibangun. Hal ini jelas merugikan publik, bukan hanya uang negara yang rugi tapi keselamatan publik juga terancam karena dugaan permainan proyek jembatan Bomang.

” Berdasarkan catatan di atas, CBA meminta Polda Jabar khususnya Irjen Akhmad Wiyagus untuk segera melakukan penyelidikan secara serius atas pelaksanaan proyek jembatan Bomang. Panggil dan periksa pihak-pihak terkait.” tandasnya. (Sto)

PARUNG, (TB) – UPT. Wilayah V Parung mengadakan Operasi Bersih (Opsih) sampah liar di pertigaan Jl. Raya Parung dengan menerjunkan 13 armada Dump Truck dan 60 petugas, pada Jum’at (08/03/24)

Pada giat tersebut sekurangnya 26 ton sampah berhasil diangkut diperkirakan 26 ton. Sampah tersebut merupakan sampah liar yang dibuang oleh oknum warga yang kurang bertanggung jawab.

Kepala UPT Kebersihan Wilayah V Parung Acep Syihabudin kepada media ini menyampaikan bahwasanya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan masih perlu ditingkatkan.

Karena menurut dia, bahayanya membuang sampah sembarangan selain dapat menimbulkan kotornya lingkungan dan pencemaran udara juga bisa menyebabkan banjir. Yang semuanya itu tentu berdampak bagi kesehatan dan keselamatan.

Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini Bidang Pengelolaan Sampah, selain rutin melakukan operasi bersih di wilayah, juga terus menghimbau kepada seluruh masyarakat kabupaten bogor untuk tidak membuang sampahnya secara liar.

“Masyarakat kita memang perlu untuk diberikan pemahaman dan kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan salah satunya dengan tidak membuang sampahnya secara sembarangan,” ucap Acep.

Karena lanjut Acep, permasalahan sampah ini adalah tanggung jawab semuanya, bukan hanya tanggung jawab dinas lingkungan hidup semata. Tapi dibutuhkan kerjasama antara semua pihak, terutama warga masyarakat.

“Kita berharap dengan masyarakat tahu dan melihat kegiatan opsih ini, kesadaran mereka akan meningkat. Sehingga kedepannya tidak ada lagi tumpukan sampah liar yang mengganggu pandangan dan mengakibatkan lingkungan tidak sehat,” tandas Kepala UPT Kebersihan Wilayah V Parung Acep Syihabudin. (Sto)

PESAWARAN, (TB) – Melalui Pemerintah Desa (Pemdes) Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran telah menyalurkan bantuan beras pangan untuk 262 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada di delapan Dusun Desa setempat.

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah ini untuk 262 KPM warga desa Gunung Sugih, hal itu dilakukan sebagai upaya untuk meringankan beban ekonomi warga, di tengah lonjakan harga beras yang tinggi.

Dikatakan Kades Gunung Sugih Syaiful Anwar, saat dikonfirmasi media ini di sela-sela kegiatan tersebut, Jum’at (8/3/2024).

” Alhamdulillah, kita bisa bersilaturahmi dan berkumpul di Kantor Desa ini untuk menyalurkan bantuan beras pangan kepada 262 KPM pada tahap ke III ini yang berarti taraf hidup masyarakat sudah mulai membaik,” katanya.

Ia juga menyampaikan setiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapatkan 10 Kg beras,
” Saya harap Bapak-Ibu bisa terbantu dengan adanya bantuan beras di tengah kondisi harga beras yang tinggi, Jangan lihat kuantitasnya, manfaatkan sebaik-baiknya,” Ucap Syaiful Anwar.

Sementara itu, Saido Rifolis selalu Sekertaris Desa (Sekdes) menyampaikan, sebanyak 262 KPM di delapan Dusun Desa Gunung Sugih telah menerima bantuan beras pada tahap III ini.

” Harapan kami penyaluran bantuan beras kali ini bisa mengurangi pengeluaran masyarakat terhadap pembelian beras, karena kita tahu saat ini harga beras sedang meningkat hingga mencapai Rp 160.000/10 Kg, bantuan ini dari pemerintah untuk masyarakat dan semoga bisa membantu warga Desa Gunung Sugih,” Pungkasnya.

(Oby)

JAKARTA, (TB) – Sumber anggaran program makan siang dan susu gratis sampai saat ini masih diperdebatkan. Belum diketahui jumlah anggaran dan asal alokasi diambil darimana. Padahal makan siang gratis adalah program andalan capres Prabowo – Gibran ( Capres Pragib)

Opini yang berkembang bahwa sumber anggaran makan siang dan susu gratis disarankan berasal dari pemotongan subsidi BBM, atau diambil dari Dana BOS, dan ada juga yang menyatakan bisa diambil dari cukai kokok.

Tetapi sampai saat ini, pihak Prabowo -Gibran juga masih bingung mau pilih atau mengambil dari mana anggaran tersebut. Malahan Program makan siang dan susu gratis mau dikelola oleh lembaga setingkat Menteri biar langsung mendapat jatah dari APBN.

Daripada capres Prabowo -Gibran bingung dan pusing tujuh keliling, akan lebih baik, sumber anggaran makan siang gratis diambil atau memotong dari anggaran Polri atau kepolisian saja. Dimana sampai saat ini, anggaran kepolisian sudah sangat besar atau Gemoy, dan pada tahun 2024 sampai Rp.117, 4 Triliun.

Alasan memotong anggaran kepolisian ini karena kinerja Kepolisian dalam menangani banyak kasus – kasus rakyat sangat buruk seperti barang yang “digadaikan”, dan tidak pernah tuntas. Apalagi mekanismenya sangat lambat, bertele – tele dan semau kepolisian saja.

Padahal anggaran sebesar Rp 117 Triliun ini Seharusnya pihak kepolisian bisa lebih gesit dan cepat dalam menyelesaikan kasus – kasus yang masuk ke kepolisian. Seperti Motto mereka “Mengayomi dan Melindungi Masyarakat”.

Malahan, banyak kasus yang ditangani kepolisian, seperti digadaikan tadi, tidak dijalankan. Selalu digantung dan tidak selesai bertahun-tahun sampai publik lupa terhadap kasus tersebut.

Tuh coba lihat di Polda Sumut, dalam kasus dugaan suap PPPK Madina 2023 terbilang sangat lambat dalam menjerat tersangka. Memang sudah ada tersangka, tetapi yang dijerat tersangka masih ikan Teri. Sedangkan ikan kakap sebagai pemegang kebijakan, Pihak kepolisian belum berani menjadikan tersangka.

Kemudian Di Polda Jambi, sudah 6 Tahun kasus penyerobotan Tanah di KM 13 – 16 Desa Sungai Gelam kecamatan Sungai Gelam kabupaten Muaro Jambi, belum selesai atau belum ada tersangka. Padahal Polda Jambi sudah mengeluarkan surat penyelidikan No.Sp.Lidik/126/II/Res.1.2/2019/Ditreskrimum, tertanggal 20 Februari 2019.

Ada Juga di Polda Jawa Barat, dimana CBA (Center for Budget Analisis) sudah Pernah meminta Polda Jabar Selidiki proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Bojonggede-Kemang (Bomang) di Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor tahun anggaran 2022 yang dibangun PT Kemang Bangun Persada dan PT Priangan Bangun Nusantara (PBN). Tapi sayang, sampai saat belum ada kabar apa apa. Meskipun Polda Jabar sudah melakukan pengecekan terhadap dua mega proyek senilai masing-masing di atas Rp 44 miliar.

Dari kasus-kasus rakyat yang ditangani kepolisian seperti di atas, sudah selayaknya alokasi anggaran kepolisian harus dipotong demi program makan siang dan susu gratis agar tidak menganggu anggaran dan program lembaga yang lain. Apalagi saat ini, kepolisian terlalu sibuk dengan sektor politik daripada sektor keamanan. (Red)

Penulis: Uchok Sky Khadafi (Direktur CBA)