PLH Sekda Kabupaten Bogor Hadiri Rakornas Bersama KPK RI

JAKARTA, (TB) – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Suryanto Putra hadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Monitoring Center For Prevention (MCP) Tahun 2024.

Acara berlangsung di Gedung Juang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Rabu (20/3). Hadir mendampingi Plh. Sekda Kabupaten Bogor, Inspektur Kabupaten Bogor dan jajaran Inspektorat Kabupaten Bogor.

Wakil Ketua KPK RI, Alexander Marwata mengungkapkan, untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik di negeri ini KPK selalu berupaya menciptakan budaya anti korupsi salah satunya melalui strategi Trisula Pemberantasan Korupsi. Pertama pendekatan pendidikan kepada masyarakat untuk merubah mindset dan kultur segenap elemen bangsa agar tidak ingin berbuat korupsi. Kemudian yang kedua pendekatan melalui pencegahan ini diharapkan akan memperkecil peluang dan kesempatan untuk melakukan korupsi setelah perbaikan sistem.

Sebab katanya korupsi muncul karena adanya corruption by system. Dengan sasaran adanya perbaikan, penguatan dan koreksi sistem yang ada serta pembangunan baru tidak akan ada kesempatan untuk korupsi. Ketiga adalah pendekatan penindakan dengan penegakan hukum yang tegas dan efektif tentu akan menimbulkan kesadaran untuk taat dan patuh pada hukum.

“Bukan hanya sekedar membuat rasa takut akan sanksi yang berat, jika hanya menimbulkan rasa takut maka koruptor akan melakukan inovasi dan berkreasi untuk menemukan cara-cara modus operasi supaya tidak tertangkap. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat menimbulkan kesadaran dan memberikan efek jera,” jelas Ketua KPK RI.

Menurutnya, Monitoring Centre for Prevention (MCP) juga menjadi alat untuk mendiagnosa terjadinya potensi korupsi di daerah. Sehingga bisa melakukan langkah-langkah perbaikan untuk menutup sekecil apapun celah terjadinya korupsi di daerah.

“Kemudian dibutuhkan komitmen dari seluruh elemen di daerah mulai dari Kepala Daerah, DPRD dan seluruh ASN untuk terlibat dan berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi. Kemudian melakukan tata kelola pemerintahan daerah terutama pelayanan publik di daerah sebagai upaya pencegahan korupsi. Terakhir adalah perkuat koordinasi dengan Kemendagri, KPK, dan BPK jika terdapat permasalahan dalam tata Kelola penyelenggaraan Pemerintah Daerah,” tandasnya. (Red)




Keren.! Melalui Proyek LARAS, RSUD Cibinong Pangkas Waktu Tunggu Layanan Rawat Jalan

BOGOR, (TB) – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong terus berupaya meningkatkan mutu layanannya. Salah satunya kini RSUD Cibinong berhasil memangkas waktu tunggu pelayanan rawat jalan melalui project LARAS.

Program pelaksanaan optimalisasi waktu tunggu ini berkolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Direktur RSUD Cibinong, Yukie Meistisia Satoto pada acara sharing session dan sosialisasi implementasi LARAS, di Ole Suites Hotel and Cottage, Babakan Madang, Rabu (20/3), menyampaikan bahwa program pelaksanaan optimalisasi waktu tunggu ini berkolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Untuk diketahui, program LARAS merupakan metode yang digunakan untuk mewujudkan pelayanan yang mudah dan cepat. Masyarakat bisa mengoptimalkan antrian online, sehingga penumpukan di rumah sakit dapat terurai. Tujuannya untuk percepatan waktu pelayanan rawat jalan di rumah sakit, sehingga peningkatan mutu betul-betul bisa dirasakan

Direktur RSUD Cibinong, Yukie Meistisia Satoto juga menjelaskan, dalam rangka memberikan dukungan adanya transformasi pelayanan kesehatan yang dicanangkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan pelaksanaan program JKN yang semakin baik, maka diperlukan inovasi yang berorientasi dalam peningkatan mutu layanan salah satunya adalah kemudahan dan kecepatan dalam mengakses pelayanan rawat jalan rumah sakit.

“Menindaklanjuti project LARAS sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Cibinong dibentuk tim pelaksanaan optimalisasi waktu tunggu pelayanan rumah sakit. Dari semula lamanya waktu antrian rawat jalan di RSUD Cibinong yakni 4 jam 44 menit 23 detik menjadi 1 jam 50 menit, bahkan ada yang sampai 1 jam 21 menit”, jelas Yukie.

Lebih lanjut Yukie menerangkan, RSUD Cibinong membentuk tim pelaksanaan optimalisasi waktu tunggu pelayanan rumah sakit yang akan membantu memantau proses pelaksanaan kegiatan rumah sakit tersebut. Tugas tim pelaksanaan antara lain, melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan Cabang Cibinong terkait pelaksanaan kegiatan, melakukan pengumpulan data dan informasi terkait kegiatan, melakukan identifikasi masalah terhadap objek pelaksanaan bersama BPJS Cabang Cibinong. Melakukan analisis masalah dan penentuan solusi terhadap identifikasi masalah yang ditemukan dan yang terakhir melakukan implementasi dan monitoring evaluasi solusi yang ditetapkan.

“Monitoring dan evaluasinya kita lakukan secara ketat, sehingga kita bisa bekerja sesuai dengan target yang ditentukan, jadi tantangan apapun bisa kita hadapi,” terang Yukie.

Yukie menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPJS Kesehatan atas bimbingan dan pendampingannya dalam project LARAS yang dilakukan sebagai upaya membantu optimalisasi waktu tunggu pelayanan rawat jalan di rumah sakit. Harapannya bersama BPJS kita semakin bisa meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat khususnya untuk layanan rujukan dan juga bisa menggulirkan inovasi-inovasi lain.

“Bagi RSUD Cibinong sebagai rumah sakit rujukan regional bisa melayani seluruh masyarakat kabupaten Bogor termasuk kota/kabupaten di sekitarnya. Jadi masyarakat yang menjadi peserta BPJS semakin dipermudah saat antre. Bisa menggunakan JKN Mobile untuk registrasi secara online di aplikasi tersebut,” tandas Yukie.

Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cibinong, Ichwansyah Gani mengungkapkan, project LARAS yang diimplementasikan di RSUD Cibinong membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Ini bukan hanya jadi prestasi di Kabupaten Bogor tapi juga di tingkat Jawa Barat. Karena RSUD Cibinong dijadikan pilot project mewakili seluruh Jawa Barat.

“Hasilnya mampu memotong waktu lebih dari 60 persen, tentunya hal ini sangat memberikan dampak positif pada peningkatan layanan peserta JKN karena sudah sesuai dengan tagline kami yakni “Mudah, Cepat dan Setara”.

Ichwansyah menambahkan, dari keberhasilan ini kami sudah prioritaskan ada 14 lagi rumah sakit yang akan mengimplementasikan sistem LARAS. Sesuai dengan target yang kami tentukan yakni dari datang sampai dapat obat waktunya selama 2 jam 30 menit, dan 60 menit dari datang sampai mendapat layanan di Poli.

“Harapannya semua rumah sakit di Kabupaten Bogor bisa melayani sesuai dengan standar waktu yang sudah ditentukan. Sehingga ketika orang berobat ke rumah sakit tidak lagi khawatir dengan waktu tunggu yang lama” kata Ichwansyah Gani.

Pada kegiatan atau acara tersebut, turut hadir, Direktur RSUD Ciawi, perwakilan RSUD Leuwiliang dan RSUD Cileungsi, serta beberapa rumah sakit di wilayah Kabupaten Bogor. (Sto/Red)




Polsek Padang Cermin Amankan Dua Tersangka Pencuri Dinamo Diesel

PESAWARAN, (TB) – Tim Tekab 308 presisi Polsek Padang Cermin berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Desa Durian, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran.

Kejadian ini melibatkan pencurian mesin dinamo diesel yang digunakan untuk penerangan saat aktivitas mencari ikan di bagan milik korban.

Korban, Dedi Suseno, melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 19 Maret 2024, setelah menemukan mesin dinamo diesel miliknya hilang pada hari Sabtu, 16 Maret 2024. Dia bersama dengan saksi, Sukowiyono dan Agus Susanto menyaksikan bahwa mesin dinamo diesel milik mereka juga turut hilang.

” Berbekal laporan korban serta keterangan dari saksi, Tim Tekab 308 Polsek Padang Cermin langsung menuju lokasi yang diketahui merupakan sarang dari para pelaku.
Dua tersangka, M.A. dan R.A., ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024 oleh Tim Tekab 308 presisi Polsek Padang Cermin di Desa Durian, Kecamatan Padang Cermin bersama dengan penangkapan tersebut, barang bukti berupa tiga unit mesin dinamo diesel dan dua unit HP Android berhasil diamankan,” Jelas Kapolsek.

” Kedua tersangka beserta barang bukti telah dibawa ke Polsek Padang Cermin untuk proses penyelidikan lebih lanjut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” Pungkas Kapolsek mewakili Kapolres Pesawaran.

( Oby )




Bahaya.! Warga Desa Tanjung Rejo Was-was, Kabel PLN Bertahun Dibiarkan Terurai di Tanah

Desa Tanjung Rejo Minta PLN Pringsewu Segera Benahi Kabel Yang Terurai di Tanah

PESAWARAN, (TB) – Masyarakat Dusun Sidodadi dan Sridadi Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran menuntut agar pihak PT PLN Persero Pringsewu, segera benahi kabel yang terurai di tanah yang bertahun tahun tidak ada penanganan dari pihak PLN

Kabel PLN yang terurai sampai menyentuh tanah hampir lebih 50 M di Dusun Sidodadi Desa Tanjung Rejo membikin was-was masyarakat, apa lagi sekarang ini cuaca lagi musim penghujan, sedangkan kabel tersebut sudah terkelupas cuman di balut oleh solasiban di sini terlihat pihak PLN memang tidak adanya keseriusan menanggapi permasalahan tersebut.

Sanjaya SH, selaku Kepala Desa Tanjung Rejo saat dikonfirmasi oleh pihak media ini, Selasa (19/03/2024), membenarkan apa yang di keluhkan oleh masyarakat terkait kabel PLN yang ada di tanah dan kurangnya tiang sehingga kabel terjuntai.

” Memang benar, apa yang di sampaikan masyarakat terkait kabel tersebut, Saya selaku Kepala Desa Tanjung Rejo telah berupaya melaporkan ke pihak terkait dan setahun yang lalu pihak PLN sudah ada yang datang, dan berjanji akan segera memperbaiki namun hingga sampai saat ini belum ada pembuktian dari pihak PLN ” Katanya.

Juari salah satu tokoh masyarakat Dusun Sidodadi
” Kami meminta agar pihak PLN segera mengatasi masalah kabel tersebut, Ujarnya.

Warga Dusun Cilutung Kelurahan Negeri katon, sebagai penggarap lahan mengaku tidak nyaman dengan adanya kabel yang terurai sampai ke tanah di areal lahan nya.

” Saya meminta kepada pihak PLN agar segera membenahi kabel kabel ini, sebab sangat berbahaya sekali, Saya khawatir saat bekerja, apa lagi saya udah mau membajak lahan ini,” Pungkasnya.

(Oby)




Camat Cibinong Gelar Tarling Perdana di Masjid Al-Muttaqin Karadenan

CIBINONG, (TB) – Camat Cibinong, Drs.Acep Sajidin, Msi bersama Wakil Kepala Kepolisian Resor (Waka Polres) Bogor, Jawa Barat, melaksanakan Tarawih Keliling (Tarling) hari pertama (perdana) tingkat Kabupaten Bogor, yang dilaksanakan di masjid Al-Muttaqin, Kampung Kaum Pandak, RT 02 RW 13 Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, pada Senin (18/3/2024) malam.

Dalam sambutannya, Camat Cibinong, mengatakan, jika pelaksanaan Tarling di masjid Al-Muttaqin kali ini adalah yang perdana. Menurutnya, bahwa tarling tingkat Kabupaten Bogor ini digaungkan oleh pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang dipimpin Penjabat (Pj) Bupati Bogor, Asmawa Tosepu.

“Ini adalah kegiatan Tarling tingkat kabupaten Bogor yang pertama, dan ketua timnya adalah Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro,” ujar Camat Acep Sajidin, saat ditemui di lokasi.

Acep Sajidin menjelaskan, pelaksanaan Tarling di masjid kaum pandak Karadenan itu, dihadiri oleh seluruh Lurah se-Kecamatan Cibinong yang terdiri dari 13 pemangku kebijakan wilayah tersebut.

“Pada kesempatan pada hari ini, kita Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Cibinong sebagai tuan rumah di Tarling pertama ini. Sehingga kita forum muspika Cibinong termasuk para lurah serta tokoh masyarakat yang berada di sekitaran masjid Al-Muttaqin Karadenan ini, kumpul semua,” ungkapnya.

Menurutnya, penunjukkan masjid Al-Muttaqin untuk mewakili kecamatan Cibinong, dipilih bukan tanpa sebab. Dimana, masih kata Acep Sajidin, sarana ibadah bagi umat muslim itu dilihat belum sekali pun diikut sertakan dalam program bergengsi tingkat Kabupaten Bogor.

“Penunjukkan masjid Al-Muttaqin ini adalah saya sendiri yang menunjuknya sebagai Camat, kenapa saya pilih masjid ini karena dari sekian masjid yang ada dengan lokasi strategis, juga masjid Al-Muttaqin ini belum pernah sekali pun kita ikut sertakan di kegiatan seperti ini. Makanya saya pilih masjid Al-Muttaqin Karadenan sebagai masjid yang mewakili Kecamatan Cibinong di Tarling tingkat Kabupaten Bogor dihari pertama,” terangnya.

“Dan kalau nggak salah juga, pelaksanaan Tarling tingkat Kabupaten Bogor pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah malam kedelapan ini, dilakukan serentak di lima kecamatan berbeda,” sambungnya.

Selain itu, lanjut dia, kegiatan baik di bulan suci Ramadhan tidak hanya dilakukan tingkat Bumi Tegar, melainkan juga akan dilakukan tingkat Kecamatan Cibinong yang diinisiasi dirinya selaku pemimpin di wilayah ibukota dari Kabupaten Bogor tersebut.

“Nanti selanjutnya, untuk Kecamatan Cibinong juga akan melakukan tarling tingkat Kecamatan yang diinisiasi saya sendiri selaku Camat Cibinong,” aku Acep Sajidin.

Dia juga menerangkan, tujuan dari diselenggarakannya kegiatan itu bertujuan sebagai ajang menjalin tali silaturahmi antara alim ulama dan Umaroh, maupun pertemuan antara masyarakat dengan para pejabat pemerintahannya hingga pihak kepolisian republik Indonesia yakni dari jajaran Polres Bogor.

“Dengan adanya Tarling ini, kan kita jadi bisa saling bertemu bahkan untuk kita saling bertemu antara kita di pemerintahan Kabupaten Bogor dengan warga masyarakatnya di momentum yang baik pada malam hari ini,” imbuhnya

Masih ditempat sama, Waka Polres Bogor, Kompol Adhimas Sriyono Putra menyampaikan, bila tarawih keliling yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor itu, merupakan hal baik dan patut dicontoh oleh wilayah di pemerintahan di daerah manapun.

Baginya, jajaran Polres Bogor yang diamanahkan untuk ikut serta dalam program ramadhan 1445 Hijriah untuk pertama kalinya bertempat di masjid Al-Muttaqin Karadenan, merespon baik dan mengapresiasi atas amanah yang diberikan terhadap lembaga yang dinaunginya tersebut.

“Dari polres Bogor yang kebetulan diamanahkan untuk yang pertama kali dalam melaksanakan tarawih keliling di masjid Al-Muttaqin ini, alhamdulillah dengan suasana yang baik. Dan di kesempatan tarling perdana di masjid wilayah Kecamatan Cibinong, saya juga di dampingi oleh Pejabat Utama (PJU) dari Polres Bogor, Kapolsek Cibinong Kompol Waluyo, beserta Bhabinkamtibmas kelurahan Karadenan,” ungkap Kompol Adhimas

Lebih lanjut pria angkatan STIK ke-64 tahun 2014 ini mengharapkan, dengan hadirnya anggota kepolisian Republik Indonesia di tengah-tengah masyarakat, warga masyarakat diharapkan bisa merasakan kehadiran polisi serta dapat menumbuhkan kepedulian dan kepercayaan warga masyarakat lebih jauh lagi terhadap sesama.

“Dengan kami hadir disini, masyarakat juga bisa merasakan kehadiran polisi, dan kita juga bisa menumbuhkan kepedulian masyarakat lebih jauh lagi terhadap sesama khususnya dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, ketua RT 02 RW 13 Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Suratno mengaku senang dan bangga atas terpilihnya masjid Al-Muttaqin di wilayah Rukun Tetangga yang ia pimpin, sebagai tempat ibadah yang mewakili kecamatan Cibinong di program Tarawih Keliling tingkat Kabupaten Bogor di bulan Ramadhan 1445 Hijriah.

“Tentunya, saya selaku ketua RT sangat senang atas dipilihnya masjid kebanggan bagi warga RT 02 RW 13 Kelurahan Karadenan ini. Karena dari sekian yang ada di wilayah Kecamatan Cibinong khususnya, masjid kami ini lah yang ditunjukan oleh Camat Cibinong dalam melaksanakan tarling perdana yang digaungkan oleh pemerintah kabupaten Bogor,” pungkasnya. (Sto/Red)




Rektor Unila Bakal Dilaporkan ke Kejati, Ini Penyebabnya

LAMPUNG, (TB) – Rektor Universitas Lampung (Unila), Prof. Lusmeilia Afriani, bakal dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Senen (18/3/2024). Terkait tender pekerjaan CWU Pembangunan RSPTN, IRC, dan WWTP.

Laporan itu buntut adanya dugaan indikasi persekongkolan dan perbuatan merugikan negara dengan memilih pemenang tender proyek RSPTN Unila tersebut.

Ketua Dewan Pembina Gapeksindo Lampung, Doni Barata, mengatakan, pihaknya yang akan melaporkan Rektor Unila ke Kejaksaan Tinggi Lampung terkait dugaan persengkokolan Rektor beserta pemenang lelang.

“Iya, saya selaku ketua dewan pembina Gapeksindo Lampung akan melaporkan langsung indikasi persekongkolan dan perbuatan merugikan negara yang dilakukan oleh Rektor Unila selaku KPA dan saudara Andius selaku PPK Proyek RSPTN Unila,” kata Doni Barata, Minggu (17/3/2024).

Untuk itu kata dia, saat ini pihaknya tengah menyiapkan bukti–bukti dugaan indikasi persekongkolan dan perbuatan merugikan negara sekitar Rp 18 miliar.

” Baik bukti dalam bentuk hard copy, soft copy, dan bukti rekaman audio akan kami serahkan di Kejati,” Ujarnya.

Selain itu sambung dia, indikasi persekongkolan ini mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat, bahkan penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, PPK, PA/KPA.

” Kami sudah menyiapkan alat bukti yang mengindikasikan adanya upaya penyalahgunaan wewenang oleh pokja pemilihan, Semua alat bukti yang kami miliki akan diserahkan ke aparat Kejati saat laporan nanti,” Tambahnya.

Diketahui selain Rektor Unila, Prof. Lusmeilia Afriani, akan turut dilaporkan juga Andius Dasa Putra selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan RSPTN UNILA.

Sebelumnya viral pernyataan PPK Proyek RSPTN Unila yang menyebut, pemenang tender ditentukan oleh Rektor Unila selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek pembangunan RSPTN, IRC, dan WWTP Universitas Lampung senilai lebih dari Rp 200 miliar itu.

Pernyataan PPK RSPTN Unila tersebut mengkonfirmasi foto pertemuan antara Rektor Unila dengan utusan peserta lelang PT Nindya Karya sebelum proses tender dilaksanakan sebagai bagian dari persekongkolan.

Dalam riwayat chat PPK kepada salah satu anggota asosiasi, Andius selaku PPK menyebut, pemenang lelang ditentukan oleh Rektor Unila selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Dirjen.
Hal ini karena proyek RSPTN menggunakan dana pinjaman.

” Yang menentukan ini (pemenang lelang) KPA bersama Dirjen, ini loan pa,” ucap Andius, PPK Proyek RSPTN Unila dalam chat nya di WhatsApp kepada salah satu anggota asosiasi, Kamis (14/3/2024) silam. (Oby/Rls)




5 Orang Diduga Pelaku Pembakaran Kantor PPA TNBBS Suoh Diperiksa Polres Lampung Barat

LAMPUNG, (TB) – Polres Lampung Barat dibantu Tim Tekab 308 Ditreskrimum Polda Lampung mengamankan 5 orang warga yang diduga terlibat dalam pembakaran Kantor Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam (PPA) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Resort Suoh. Mereka adalah AF, S, T, B serta M. Kelimanya saat ini masih diperiksa di Polres Lampung Barat.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadillah Astutik mengatakan kelima orang yang diamankan ini diduga terlibat dalam aksi pembakaran Kantor PPA TNBBS Resort Suoh yang terjadi pada Senin (11/3/2024) lalu.

“Ditkrimum Polda Lampung telah mengamankan 5 orang diduga terlibat dalam pembakaran Kantor PPA TNBBS. Saat ini kelimanya masih dilakukan pemeriksaan di Polres Lampung Barat,” kata dia, Sabtu (16/3/2024).

Menurut Umi, kelima orang yang diamankan ini setelah sebelumnya melakukan pemeriksaan dari 11 saksi.

“Sebelumnya penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 11 saksi baik dari warga maupun pihak kantor tersebut, dan berdasarkan hasil penyelidikan 5 orang ini diduga terlibat,” ungkapnya.

Umi menerangkan, status kelimanya masih terperiksa dan belum ditetapkan menjadi tersangka.

“Belum tersangka, mereka masih terperiksa,” jelas dia.

Sebelumnya pada Senin (11/3/2024) lalu, ratusan warga melakukan pengerusakan dan pembakaran Kantor PPA TNBBS Resort Suoh. Pembakaran dilakukan setelah seorang warga kembali diserang Harimau Sumatera.

Pembakaran kantor ini merupakan kemarahan warga karena hingga peristiwa tersebut terjadi Harimau Sumatera yang telah mengakibatkan dua warga tewas belum juga tertangkap.

(Oby/Rls)




Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu Ikuti Rakor Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2024

JAKARTA, (TB) – Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu mengikuti rapat koordinasi (rakor) persiapan pengadaan ASN tahun 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan yang dibuka langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas.

Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menerangkan, hari ini mengikuti rakor persiapan pengadaan ASN tahun anggaran 2024. Rakor kali ini fokusnya adalah bagaimana reformasi birokrasi baik di tingkat pemerintah pusat maupun di daerah menjadi prioritas dan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat.

“Kemudian hari ini juga Pemerintah Kabupaten Bogor secara resmi menerima formasi untuk tahun 2024, yang pengajuannya tentunya berdasarkan kebutuhan daerah,” terang Asmawa.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan formasi dalam rangka penyelesaian CPNS maupun tenaga non ASN. Kemudian beliau juga sering mengingatkan untuk kita semua untuk bergerak demi kepentingan reformasi birokrasi yang berdampak.

“Kita boleh sibuk tapi harus juga menghasilkan dampak yang bermanfaat bagi masyarakat. Kita tidak boleh terjebak di tumpukan kertas yang kadang kita sibuk dengan laporan tapi dampaknya belum besar dirasakan masyarakat,” ungkap Azwar Anas.

Presiden juga berharap, kita bisa masuk pada fase lincah melayani rakyat sehingga program digitalisasi nanti akan menjadi program yang penting untuk kita lanjutkan. Birokrasi ke depan harus semakin professional maka rekrutmen SDM tahun ini sangat penting.

“Agar mendorong birokrat yang profesional salah satunya terkait talenta digital, untuk membantu percepatan birokrasi yang lincah dan berdampak,” Pungkasnya. (Red)




Pemkab Bogor dan Perwakilan Transporter Angkutan Tambang Sepakati 8 Hal Ini

CIBINONG, (TB ) – Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor bersama pelaku angkutan (transporter) khusus angkutan tambang akhirnya menyepakati bersama delapan point terkait operasional transporter tambang yang beroperasi di wilayah kabupaten bogor.

Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam audiensi yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan para transporter angkutan tambang, di Ruang Kerja Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu pada Kamis (14/3/24).

Pj. Bupati Bogor Asmawa Tosepu menerangkan bahwa, pertemuan hari ini dilakukan untuk mencari solusi dan menghasilkan delapan poin yang disepakati bersama antara Pj. Bupati Bogor dengan para transporter.

“Ada delapan poin yang disepakati dari hasil audiensi hari ini. Kita sama-sama mencari solusi dan tentunya harus mengakomodir semuanya antara kepentingan masyarakat, transporter, juga pemerintah yang paling penting adalah penegakan hukum jangan sampai ada demo lagi karena semua bisa didiskusikan,” ungkap Asmawa Tosepu.

Menurutnya, delapan poin tersebut dapat disepakati bersama, misalnya tidak boleh lagi ada pengemudi ugal-ugalan, pengemudi dibawah umur, kendaraan tidak layak tidak boleh beroperasi, tidak boleh ada kendaraan yang melebihi muatan.

“Semua disepakati, untuk pengawasan juga semua sepakat, APH akan menjalankan itu semua dan akan menjalankan hasil kesepakatan kita hari ini,” tegasnya.

Selanjutnya, Perwakilan Transporter Ahmad Gozali menyatakan, sepakat atas delapan poin yang dihasilkan melalui audiensi hari ini.

“Kami akan selalu menghormati, menghargai, dan mentaati aturan atau ketetapan yang dibuat melalui kesepakatan bersama ini,” tandas Gozali.

Berikut 8 (Delapan) poin yang disepakati antara Pj. Bupati Bogor Asmawa Tosepu dengan para transporter khusus angkutan tambang tersebut;

1. Pemberlakukan kembali uji coba jam operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang kosongan dari arah Tangerang menuju Kabupaten Bogor mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Pemberlakukan uji coba tersebut dilaksanakan mulai tanggal 14 Maret hingga 15 April 2024 untuk kemudian dievaluasi.

2. Jam operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang mengikuti Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2023 tentang Pembatasan Waktu Jam Operasional Kendaraan Khusus Tambang pada ruas jalan di wilayah Kabupaten Bogor dari pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB

3. Untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang dengan beban muatan 8 ton dan/atau sumbu 2 (Colt Diesel) diperbolehkan untuk melintas diluar jam operasional, muatan tidak melebihi kapasitas daya angkut.

4. Setiap pengemudi angkutan barang khusus tambang wajib mematuhi aturan yang berlaku dan apabila terdapat pelanggaran akan dilakukan tindakan oleh Aparat Penegak Hukum.

5. Kelaikan kendaraan angkutan barang khusus tambang beserta pengemudi wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Keenam kendaraan angkutan barang khusus tambang dilarang beroperasi pada saat H-7 hingga H+7 Hari Raya Idul Fitri.

7. Kesepakatan yang timbul dari berita acara audiensi hari ini berlaku terhitung mulai tanggal 14 Maret 2024, dan
8.,Masing-masing pihak bertanggungjawab atas pelaksanaan dari kesepakatan ini.

Turut hadir dalam kegiatan ini yakni, Kapolres Bogor, Dandim 0621 Kab. Bogor, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Dishub, Kepala Satpol PP, Kepala UPT Dishub Prov. Jabar, Kepala Cabang Dinas ESDM Prov. Jabar, Kepala UPT Bina Marga Prov. Jabar, Camat Parung Panjang, Camat Rumpin, Camat Cigudeg, Kapolsek Parung Panjang, Kapolsek Rumpin, ?Kapolsek Cigudeg, Danramil Parung Panjang, Danramil Rumpin, Danramil Cigudeg dan Ketua Transporter truk tambang wilayah Parungpanjang. (Sto)




Kurangi Dampak Inflasi, Pemkab Pesawaran Gelar Aksi Gerakan Pangan Murah

PESAWARAN, (TB) – Pemerintah Kabupaten Pesawaran melakukan Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Halaman Kantor Camat Punduh Pedada, Kamis (14/3/24).

Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona mengatakan GPM ini dalam rangka mengendalikan dan mengurangi dampak inflasi sekaligus sebagai bagian dari upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Selain itu, GPM juga bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok baik di tingkat produsen maupun konsumen dan meningkatkan keterjangkauan dan daya beli pangan pokok bagi masyarakat.

Komoditas pangan pokok strategis yang dijual pada GPM ini adalah adalah komoditas pembentuk inflasi (volatile foods).

“Jenisnya seperti Beras, Gula, Minyak Goreng, Tepung, Bawang Merah, Bawang Putih, Daging Ayam dan pangan lainnya,” ucapnya.

Dendi menjelaskan pada saat kondisi inflasi terjadi, kenaikan harga-harga pangan pokok strategis cukup mempengaruhi daya beli masyarakat.

Hal ini sambungnya, tentu mengurangi keterjangkauan pangan masyarakat terhadap pangan pokok strategis yang tetap harus dipenuhi agar masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif.

Ia menambahkan kegiatan Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan pada hari ini melibatkan beberapa Instansi Pemerintahan dan Swasta serta Asosiasi Peternak dan Asosiasi Petani.

“Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat, atas kerjasama dan koordinasi yang baik, sehingga kegiatan ini berjalan lancar dan sukses,” pungkasnya.

Dirinya pun berharap, kegiatan GPM ini dapat bermanfaat bagi masyarakat kalangan menengah dan bawah sekaligus sebagai upaya menjaga Stabilisasi Ketersediaan dan Harga Pangan di Kabupaten Pesawaran. (Oby)