Bentuk kepedulian Terhadap masyrakat Babinsa dan Bhabinkamtibmas bergotong-royong, untuk mencegah datangnya banjir

Tanggamus, (TB) -kekompakan dan kerjasama Babinsa dan Babinkantibmas dengan masyarakat pekon Sinar semendo kecamatan Talang Padang, Bergerak langsung Bergotong Royong untuk mencegah datangnya banjir bila hujan turun.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh, Kepala pekon Sinar Smendo Yulistina.H S.Pd,
Babinsa Serka Nazwardi, Babinkantibmas, Bribka Andre, dan masyarakat pekon Sinar Semendo,29 Feb,2024

Babinsa Serka Nazwardi , Menjelaskan , Dalam raka Bergotong royong bersama masyarakat pekon Sinar Semendo ini kami mengantisipasi datangnya curah hujan yang mengakibatkan banjir maka dari itu kami Babinsa bhabinkamtibmas dan masyarakat bersama-sama membersihkan sampah yang ada di gorong-gorong mau pun Di Siring Siring yang tersumbat oleh sampah maka dari itu kami siap siaga sebelum terjadi nya banjir jelasnya,

Pak Nurhayadi anggota Koramil Talang Padang juga menambahkan dengan adanya bergotong-royong ini agar aliran air dari segala penjuru bisa mengalir dengan baik dan tidak tersumbat di dalam gorong-gorong yang sering mengakibatkan banjir kami juga bekerja sama dengan elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap banjir dalam musim hujan ini ungkapnya.

Babinkantibmas, Bripka Andre Menghimbau kepada seluruh warga agar berhati hati untuk menjaga anak anak kita bila musim penghujan, sudah banyak kasus yang terjadi disaat hujan turun ,anak anak terbawa arus oleh deras nya air yg mengalir di gorong-gorong yang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa, maka dari itu kami selalu memberikan himbauan kepada warga Agar bisa menjaga anak anak kita dengan baik, ucapnya.

Kepala pekon Sinar Semendo Yulistina.H S.Pd mengucapkan banyak terima kasih dari seluruh elemen masyarakat dan Babinsa bhabinkamtibmas Talang Padang yang sudah partisipasi melaksanakan kegiatan bergotong-royong di Pekon Sinar Semendo kami sebagai pemerintah Pekon beserta aparatur Pekon akan selalu melaksanakan kegiatan gotong royong ini demi menghindari datangnya banjir bila hujan turun dan kami akan mengontrol setiap ada penyumbatan sampah yang masuk ke gorong-gorong dan kami akan siap melakukan bergotong-royong kembali ,tutupnya. (Holita)




Gelar Rapat Paripurna Sekwan Kota Depok Beberkan Strategi Rencana Kerja Berikut Uraiannya

DEPOK, (TB) – Dengan mengusung tema “Optimalisasi Pelaksanaan Tri Fungsi DPRD Kota Depok ” Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar forum rencana kerja (Renja) Tahun 2025 bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Depok.

Dalam forum tersebut, DPRD Kota Depok dan Sekretariat Dewan merumuskan strategi untuk meningkatkan kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan

Beberapa langkah konkret seperti peningkatan kapasitas staf serta pemanfaatan teknologi informasi dijadikan fokus dalam rencana kerja tersebut. Diharapkan, dengan implementasi rencana tersebut, DPRD Kota Depok dapat lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan pembangunan dan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat.

Dalam sambutannya , Ketua DPRD Kota Depok TM.Yusufsyah Putra mengungkapkan pentingnya sinergitas dengan Pemerintah Kota Depok dan segenap stakeholder terkait lainnya agar bisa menjalankan perencanaan dengan baik.

”Perencanaan adalah suatu keharusan agar apa yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik. Pada Renja kali ini kita harus tetap mengutamakan sinergitas, dan bagi anggota-anggota DPRD baru bisa menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya,” ujarnya,Selasa (27/02/2024)

Sementara itu Kania Parwanti dalam paparannya menyampaikan bahwa DPRD sudah membuat Rencana Kerja DPRD dan juga sudah dilakukan ulasan, pembahasan, dan hal ini sudah diparipurnakan sesuai dengan PP No.12 Tahun 2018 dan Peraturan DPRD No.1 Tahun 2020.

“Semua rencana kerja yang sudah diselaraskan disesuaikan juga dengan peraturan yang sudah ditentukan menjadi 2 Program yang pertama program penunjang urusan pemerintah daerah kota dan yang kedua program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD,” ungkapnya

Dikatakan Kania lagi, jumlah kegiatannya ada 15 kegiatan yaitu :perencanaan penganggaran dan evaluasi kerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi kepegawaian daerah administrasi umum perangkat daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

”Yaitu layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD, layanan administrasi DPRD, pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD untuk fungsi pembentukan Perda pembahasan kebijakan anggaran dalam mendukung fungsi penganggaran DPRD, pengawasan penyelenggaraan pemerintah dalam mendukung fungsi pengawasan DPRD dan kemudian peningkatan kapasitas DPRD. ” tutupnya ( heti)




Diduga Ada Permainan Pada Proyek Pembangunan Kantong Parkir Trayek Tambang, GPBR Minta Kadishub Kabupaten Bogor Diperiksa

BOGOR, (TB) – Aliansi yang menamakan dirinya Gerakan Pemuda Bogor Raya (GPBR) hari ini melakukan aksi demontrasi di Kantor Dishub Kabupaten Bogor, Rabu, 28 Februari 2024.

Dalam aksi tersebut GPBR menuntut Kadishub Kabupaten Bogor Agus Ridallah untuk diperiksa terkait dugaan tindak pidana Korupsi yang diduga terjadi pada proyek pembangunan Kantong Parkir trayek tambang di wilayah Kecamatan Parungpanjang.

“Kami mendapat informasi bahwa ada indikasi terjadi permainan pada proyek pembangunan kantong parkir tersebut yang terindikasi mengarah pada tindak pidana Korupsi,” kata Pace.

Lanjut Pace (koordinator aksi), pihaknya juga telah menyampaikan data-data terkait adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Pungutan Liar (Pungli) yang mereka tuduhkan.

” Tadi saat audiensi dengan Dishub sudah kita sampaikan beberapa point yang kita coba klarifikasi. Diantaranya terkait dugaan adanya permainan dan Tindak Pidana Korupsi pada proyek pembangunan Kantong Parkir di wilayah Kecamatan Parungpanjang dan dugaan pungutan liar yang berkepanjangan pada tarif parkir yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat UPT Dishub,” ungkap Pace saat dikonfirmasi usai pertemuan dengan pihak Dishub.

Menurut Pace, respon pihak dishub cukup baik, namun Dishub tidak secara tegas membantah terkait dugaan dan informasi yang mereka sampaikan.

” Pihak dishub tadi menyatakan bahwa tidak ada permainan pada proyek pembangunan kantong parkir trayek tambang tersebut. Namun kami tentu tidak lantas percaya begitu saja. Untuk itu kami akan kembali ke sekretariat untuk diskusi lagi bersama teman-teman membahas jawaban klarifikasi dishub tersebut,” ucapnya.

Sementara itu pihak Dishub Kabupaten Bogor yang dimintai tanggapannya terkait aksi demontrasi tersebut melalui Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan menyampaikan bahwa, terkait tudingan dugaan adanya permainan pada proyek pembangunan kantong parkir, itu semua tidak benar. Dan terkait dugaan adanya pungli parkir pihak dishub mengaku akan terus berbenah untuk meminimalisir terjadinya dugaan pungutan liar tersebut.

” Kita akan benahi kedepannya. Dalam artian yang biasanya berbasis tunai akan kita buat non tunai. Banyak program yang akan kita tawarkan yang nantinya akan jadi formula dalam pengelolaan perparkiran. Kasih kami waktu, kedepan dishub akan menghadirkan sesuatu yang baru terkait perparkiran di Kabupaten Bogor,” jelas Dadang Mandra Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan.

Lebih lanjut Dadang menyatakan tidak benar bahwa ada permainan pada proyek pembangunan kantong parkir trayek tambang tersebut.

” Terkait tudingan ada permainan di pembangunan kantong parkir itu, saya nyatakan itu tidak benar. Karena gini, jangankan untuk penarikan parkir, disitu saja saya bikin di gerbangnya, parkir gratis, Nol rupiah,” tegas Dadang.

Terkait pengakuan pihak GPBR yang memiliki data-data dugaan pungli dan permainan di proyek kantong parkir tersebut. Dadang mengaku belum melihat atau menerima data tersebut.

” Sampai saat ini kami belum menerima data yang dimaksud. Kalau surat-surat seperti surat pemberitahuan demo, iya itu ada. Tapi kalau data-data terkait kegiatan di kantong parkir tersebut, itu tidak ada,” beber Dadang. (Sto)




Diduga Sengaja Dibuang, Mayat Bayi Ini Ditemukan Warga di Bantaran Sungai Urip Sumoharjo

BANDAR LAMPUNG, (TB) – Sesosok mayat Bayi malang tak berdosa ditemukan oleh seorang pemuda yang bernama Eko Aji Pangestu yang sedang mencari rongsokan dibawah jembatan bantaran kali sungai Urip Sumoharjo hari Rabu (28/2/2024) pukul 10.30 Wib.

Bayi malang yang tak berdosa tersebut diduga dibuang oleh oknum kedua orang tua yang tidak menghendaki buah cintanya lahir ke dunia.

Eko kaget melihat kaki dan bayi yang masih merah lengkap dengan ari-arinya dengan baju berwarna merah terbungkus plastik berjenis kelamin perempuan yang sudah meninggal.

Eko lalu memanggil warga dan melaporkan penemuan mayat bayi ke Kepolisian Sektor Sukarame.

Motif dan pelaku pembuangan jasad bayi sudah dilaporkan ke Kepolisian dan sedang diidentifikasi, ” Ungkap Eko saat di lokasi. ( Oby/Rls )




DPD Nasdem Kabupaten Bogor Torehkan Sejarah Baru Di Pemilu 2024

BOGOR, (TB) – DPD Nasdem Kabupaten Bogor torehkan sejarah baru. Pasalnya, Partai Nasdem diprediksi kuat akan bisa menempatkan 4 wakil rakyat untuk DPRD Kabupaten Bogor.

Begitu pula dengan sejumlah caleg yang maju dalam Pemilu Legislatif DPRD Provinsi serta DPR RI dari Partai Nasdem diprediksi akan lolos dan menjadi wakil rakyat.

Ketua DPD Nasdem Kabupaten Bogor dr. Friedrich M. Rumintjap mengatakan, di Pemilu 2024 ada hasil sangat menggembirakan. Sebab setelah tidak memiliki sama sekali kursi pada Pemilu 2019 lalu, di Pemilu 2024 ini Partai Nasdem akan berhasil mendudukkan kader kader terbaiknya di parlemen.

“Insya Allah Nasdem akan dapat kursi di DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi dan DPR RI,” ucap Ketua DPD Nasdem Kabupaten Bogor dr. Friedrich M. Rumintjap, Rabu (28/2/2024).

Pria yang akrab dipanggil Frits ini menjelaskan Partai Nasdem telah mengikuti sebanyak 3 kali pemilu, mulai dari 2014, 2019, dan 2024. Pada 2014 Nasdem meraih tiga kursi DPRD kabupaten dan kosong di DPRD provinsi maupun DPR RI. Sedangkan pada 2019 tidak ada satu pun wakil di semua tingkatan.

“Tentu saja perolehan suara dan kursi wakil rakyat yang diraih Partai Nasdem di Pemilu 2024 ini sangat kami syukuri,” ujar Frits.

Ia menambahkan, angka kenaikan keterwakilan Partai Nasdem di dalam DPRD Kabupaten Bogor diproyeksikan naik sampai dengan capaian 400 persen.

Dari tidak memiliki sama sekali kursi, menjadi 4 kursi atau setara 1 fraksi di DPRD Kabupaten Bogor. Menurutnya, kenaikan ini adalah jumlah kenaikan terbesar jika di bandingkan dengan raihan partai – partai lain di Kabupaten Bogor.

“Selain itu, bisa mendapatkan 1 kursi DPRD Propinsi dan 1 kursi DPR RI, adalah prestasi yg belum pernah terjadi sepanjang sejarah Nasdem ada di Kabupaten Bogor,” tukas Frits. (Rie/Red).




634 KPM Desa Bagelen Terima Bantuan Cadangan Pangan

PESAWARAN, (TB) – Pemerintahan Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran menyalurkan bantuan beras pangan untuk 634 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada di lima dusun desa setempat, Selasa (27/2/2024).

Penyaluran Cadangan Pangan pemerintah ini untuk 634 KPM, hal itu dilakukan sebagai upaya untuk meringankan beban ekonomi warga, di tengah lonjakan harga beras yang tinggi.

Hal itu dikatakan Ramdan Ramdani selaku Kadus 2 Desa Bagelen, saat dikonfirmasi media ini di sela-sela kegiatan tersebut,

“Alhamdulillah, kita bisa bersilaturahmi dan berkumpul di sini untuk menyalurkan bantuan beras pangan kepada 624 KPM pada tahap II ini yang berarti taraf hidup masyarakat sudah mulai membaik,” katanya seraya mengatakan bahwa pembagian bantuan beras ini langsung dibagikan di setiap dusun, yang sebelumnya dibagikan di Balai Desa Bagelen.

Ia juga menyampaikan setiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapatkan 10 Kg beras yang akan disalurkan selama 6 bulan yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juni 2024.

“Saya harap Bapak/Ibu bisa terbantu dengan adanya bantuan beras di tengah kondisi harga beras yang tinggi. Jangan lihat kuantitasnya, manfaatkan sebaik-baiknya,” ucap Ramdan.

Sementara itu, Udin selalu Kaur Kesra Desa Bagelen mengatakan, sebanyak 634 KPM di lima dusun desa Bagelen telah menerima bantuan beras pada tahap II ini.

“Harapan kami penyaluran bantuan beras kali ini bisa mengurangi pengeluaran masyarakat terhadap pembelian beras, karena salah satu penyebab inflasi adalah beras. Kita tahu saat ini harga beras sedang meningkat hingga mencapai Rp 165,000 / 10 Kg, bantuan ini dari pemerintah untuk masyarakat, semoga bisa membantu,” Pungkasnya.(Oby/Rif)




Terkait Aduan Aliansi Aksi Untuk Axi, IPW Desak Polda NTT Bertindak Profesional

Sugeng Teguh Santoso Ketua IPW. (Photo/Fahri).

BOGOR, TB) – Masyarakat yang tergabung dalam aliansi “Aksi untuk Axi” seperti Lembaga Peruati Sumba, WCC Sinode GKS, KomPer Sinode GKS, BPMS GKS, Sabana Sumba, Program Studi Hukum Unkriswina Sumba, Yayasan Wahana, Pendeta GKS Se – Sumba, Lembaga Kemahasiswaan Universitas Kristen Wira Wacana mengadukan kematian tidak wajar tersebut kepada Indonesia Police Watch (IPW) sebagai bentuk rasa kemanusiaan untuk mencari dan menuntut keadilan.

Menyikapi pengaduan masyarakat itu, IPW mendesak institusi Polri khususnya Polres Sumba Besar Polda Nusa Tenggara Timur bersikap profesional sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat.

IPW mendesak agar Polda Nusa Tenggara Timur harus mendalami keberpihakan dan sikap tidak profesional anggota Polri di Polres Sumba Timur dalam penanganan kasus tewasnya Axi Rambu Kareri Toga.

“Pasalnya, oknum anggota Polres Sumba Timur diduga mengetahui latar belakang peristiwa sebelum kematian gadis berusia 16 tahun yang akhirnya disimpulkan bunuh diri oleh pihak kepolisian,” ujar Sugeng Teguh Santoso, dalam rilis resmi IPW kepada media ini, Selasa (27/2/2024).

Polres Sumba Timur sendiri, lanjutnya, saat ini telah memeriksa anggotanya yang diduga melakukan pelanggaran dalam menangani perkara kematian Axi. Padahal, sebelumnya, pihak kepolisian menyatakan kematian pekerja yang belum dewasa itu adalah bunuh diri.

Oleh karena itu, Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga mengambil alih kasus kematian Axi yang semula dikatakan bunuh diri dengan mendalami saksi – saksi sebelum dia meninggal dunia serta mendalami hasil otopsi ulang yang telah dilakukan.

“Termasuk memeriksa anggota Polri yang terlibat cawe – cawe dan berpihak dalam penanganan tewasnya Axi,” ucap Ketua IPW.

Sugeng mengungkapkan, ekshumasi dilakukan hari Selasa, 30 Januari 2024 dengan membongkar makam Axi. Axi sendiri ditemukan meninggal tergantung di shower kamar mandi Toko CK2 pada Kamis (18 Januari 2024) sekitar pukul 16.00 WITA.

Saat itu, lanjut Sugeng, posisi kakinya tertekuk menyentuh lantai dan badannya basah. Hal inilah yang menjadi bagian kejanggalan sehingga menjadi salah satu alasan bagi aliansi “Aksi untuk Axi” memperjuangkan kebenaran dan keadilan untuk dilakukan penyelidikan ulang guna memastikan penyebab kematian Axi Rambu Kareri Toga.

Pasalnya, ada latar belakang peristiwa sebelum korban meninggal dunia dituduh telah mencuri, dianiaya, kabur dan ditampung oleh warga. Semua ini harus dituntaskan oleh Polda Nusa Tenggara Timur dengan menjahit rangkaian keterangan yang disampaikan korban sebelum meninggal kepada warga serta kedekatan aparat kepolisian setempat dengan pemilik toko CK2.

“Bagaimana pun juga, kasus yang telah menjadi perhatian publik di Nusa Tenggara Timur itu harus dituntaskan oleh pihak kepolisian agar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Karenanya, Program Polri Presisi harus dikedepankan dan Polda Nusa Tenggara Timur tidak boleh main-main dalam menegakkan transparansi berkeadilan guna menciptakan kepercayaan publik,” pungkas Sugeng Teguh Santoso. (Rie).




Terkait Kekerasan Seksual Pelajar Di Bogor, Ini Kata Founder LBHP2MI

PARUNG, (TB) – Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada seorang siswi di Bogor menjadi perhatian serius sejumlah pihak yang fokus dalam upaya pencegahan tindak kekerasan seksual dan upaya perlindungan hukum terhadap pelajar.

Salah satu sorotan tajam disampaikan oleh Co Founder Rumah Konseling Psikologi Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan, Pelajar, Mahasiswa Indonesia (LBHP2MI) Harry Samputra Agus SH yang juga seorang advokat.

Ia mengatakan, bahwa tindak kekerasan seksual secara definisi adalah segala bentuk pemaksaan hubungan seksual yang dapat mengakibatkan kerugian secara fisikal, trauma emosional dan kejiwaan/psikologis kepada korbannya.

“Tindak kekerasan seksual merupakan serangan seksual yang bersifat non konsensual atau tanpa persetujuan seksual. Seperti yang terjadi di salah satu SMP Negeri di Bogor yang diduga dilakukan oknum Guru Agama dan viral di media sosial,” ungkap Harry, sapaan akrabnya.

Menurutnya, perbuatan bejat tersebut dilakukan sebagai penyalahgunaan wewenang sebagai guru dengan kekerasan fisik dan pemaksaan secara biadab. Hal ini merupakan kekerasan seksual yang difinitif.

“Saya berharap pelaporan, penuntutan dan penghukumannya atau aspek yuridis haruslah maksimal dalam yurisdiksi negara kita yang merupakan negara hukum,” tegas Direktur FAST Law Firm ini

Ia menerangkan, bahwa siswi yang telah dirudapaksa dapat mengalami trauma dan mengalami gangguan stress pasca trauma. Cedera serius dapat juga terjadi bersamaan dengan resiko kehamilan dan infeksi menular seksual.

“Perlu advokasi dan perlindungan hukum serta pendampingan psikologi terbaik. Siswi yang mengalami rudapaksa bisa jadi dan mungkin akan menghadapi kekerasan atau ancaman lain nya dari pelaku dan terkadang juga dari keluarga dan kerabat korban,” imbuhnya.

Untuk itu, lanjut Harry, maka diperlukan suatu antisipasi terhadap kompleksitas kasus rudapaksa dengan melibatkan ahli hukum dan ahli psikologi untuk bisa bersama melayani dan mendampingi korban secara profesional, kompeten dan penuh cinta kasih. Sebab diperlukan solusi yang utuh, tepat dan cepat.

“Secara paradigma seseorang laki-laki yang melakukan rudapaksa terhadap diri seorang perempuan, maka dapat diambil premis, dia sebenarnya memperkosa seluruh perempuan. Ini agar menjadi jelas dan tegas, sehingga pelaku dapat di hukum berat setimpal dengan tindak perbuatan dan dampaknya,” tukasnya.
(Rie)




Pimpin Musrenbang Di Kecamatan Negeri Katon dan Teluk Pandan, Bupati Dendi Berharap Musrenbang Hasilkan Output Skala Prioritas

PESAWARAN, (TB) – Pemerintah Kabupaten Pesawaran kembali menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di dua kecamatan di Kabupaten Pesawaran.

Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona dalam sambutannya mengatakan pelaksanaan Musrenbang diharapkan menghasilkan output yang akurat berupa daftar usulan skala prioritas kegiatan pembangunan kecamatan tahun 2025.

“Output data skala prioritas adalah sebagai penyempurnaan dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan tahun anggaran 2025 untuk diusulkan ke Kabupaten dan menyinergikan usulan prioritas desa dengan aspirasi pokok- pokok pikiran para wakil rakyat,” ucap Dendi di Pantai Mutun Kecamatan Teluk Pandan.

Ia juga menjelaskan dalam menyikapi pencapaian sasaran visi Indonesia Emas 2045, Kabupaten Pesawaran telah menyusun Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2025-2045 yaitu “Pesawaran Maju Berkilau”.

Untuk itu, disebutkan terdapat strategi dalam melaksanakan pencapaian sasaran visi Indonesia Emas 2045 dan penguatan fondasi transformasinya tersebut dijabarkan kedalam beberapa arah kebijakan, yaitu Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola.

Dan juga Pemkab Pesawaran telah menyusun Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2025-2045 yaitu PESAWARAN MAJU BERKILAU, yang merupakan manifestasi dari Kabupaten Pesawaran Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Unggul.

Selain itu, beberapa kebijakan pembangunan Kabupaten Pesawaran harus disinergikan dan dilaksanakan pada Tahun 2024 dan 2025.

“Diantaranya yaitu peningkatan iklim investasi dan berusaha yang kondusif, peningkatan kualitas SDM yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, unggul serta berdaya saing,” imbuhnya.

Juga sambung Bupati Dendi, mewujudkan desa mandiri sebagai titik berat pembangunan berbasis kemasyarakatan dan potensi lokal dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan layanan publik yang berkinerja tinggi.

Orang nomor satu di Kabupaten Pesawaran itu menekankan agar para camat lebih cepat tanggap terhadap situasi dan kejadian yang ada di wilayahnya dengan senantiasa memantau situasi dan kondisi wilayahnya masing-masing.

“Agar senantiasa menjaga kondisi yang kondusif di wilayah masing-masing, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan,” pungkasnya.

(Oby/Rif)




Sambut Bulan Suci Ramadhan, Pemdes Kebagusan Gelar Pengajian Akbar

PESAWARAN, (TB) – Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1445 H, Pemerintah Desa (Pemdes) Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran mengadakan pengajian Akbar di Dusun Triharjo Desa Kebagusan, Minggu (25/2/2024) pukul 14.00 Wib sampai dengan selesai.

Pengajian Akbar Desa Majelis Ta’lim Nurul Falah memperingati Bulan Rajab dan songsong Ramadhan dalam tema, “Mempersiapkan Hati Untuk Menyambut Tamu Istimewa Bulan Suci Ramadhan 1445 H “.

Pengajian Akbar Desa Kebagusan dihadiri oleh Kepala Desa Tohir, SE, Ustad Jefri Buari, SPd seluruh perangkat Desa Kebagusan, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tamu Undangan.

Kapala Desa Kebagusan Tohir, SE
” Saya sangat mengapresiasi kenerja panitia dalam kerjasamanya pada warga, sehingga acara tertata rapih dan jama’ah meluap banyak, mari kita dengarkan ceramah nanti yang akan disampaikan oleh pak ustadz Jefri,” Ucap Kades.

Dalam tausiahnya Ustadz Jefri Buari mengatakan,
” Dalam menyambut bulan Suci Ramadhan mari kita tingkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah SWT, kita siapkan dan ditata hati kita untuk menyambut bulan Suci Ramadhan,” Katanya.

Ustadz Jefri menambahkan,
” Didalam Bulan Puasa kita harus jaga hati dan jaga lisan supaya puasa kita diterima Alloh SWT,” Pungkas

(Oby)