JASINGA, (TB) –  Kebakaran lahan  terjadi di wilayah kampung Garisul, Desa Garisul, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Pada Kamis, 28 September 2023.

Kobaran api menghanguskan lahan perkebunan seluas sekitar 4 hektar. Kondisi lahan yang sangat kering di wilayah tersebut mengakibatkan api dengan cepat menjalar ke lokasi sekitarnya.

Kapolsek Jasinga Polres Bogor AKP Jony Handoko menjelaskan bahwa dalam peristiwa kebakaran lahan tersebut tidak sampai menelan korban jiwa namun hanya menimbulkan kerugian materiil yang belum dapat ditaksirkan.

Kobaran api yang bersumber dari 7 titik api, sendiri berhasil dipadamkan sekitar pukul 17.00 Wib, atau berselang kurang lebih 4 jam dari waktu kejadian api baru bisa di padamkan oleh masyarakat setempat dibantu oleh BPBD Kabupaten.

” Dari hasil penyelidikan yang kita lakukan, sumber api masih belum bisa di pastikan dari mana asalnya karena masih dalam penyelidikan,” ungkap AKP Jony Handoko. (Sto)

BOGOR, (TB) – Aktivis Bogor Raya, Putra Nur Pratama mengkritisi pembangunan rumah hunian tetap (Huntap) di Kampung Kopo, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung tidak mengunakan
aplikator baja ringan. Menurut Putra, permasalahan tersebut agak ambigu juga.

“Di satu sisi Pemerintah Kabupaten Bogor lewat PUPR sudah mengeluarkan list rekomendasi aplikator baja ringan namun di sisi lain ada pembangunan yang dibangun melalui anggaran pemerintah (APBD) malah membeli baja ringan yang di luar rekomendasi PUPR tersebut,” ucap Putra dalam keterangannya, Senin, (25/9/2023).

Dia mengatakan belum ada aturan yang jelas bila mana ada pembangunan yang tidak sesuai dengan rekomendasi instansi terkait.

Namun logika sederhananya, sambung Putra, jika PUPR sudah mengeluarkan rekomendasi baik itu soal aplikator baja ringan atau pun yang lainya, pastinya sudah melalui proses yang panjang, makanya rekomendasi itu muncul.

“Sebaiknya sih apapun itu pembangunannya haruslah sesuai dengan ketetapan pemerintah.
Karena yang dikhawatirkan kalau beli di tempat lain takutnya spesifikasi kekuatan tidak terlalu bagus dan nanti akan merugikan masyarakat,” sarannya.

Putra meminta Pemkab Bogor melakukan pengawasan yang
ekstra terhadap pembangunan tersebut.

“Harus memberi pengawasan yang ekstra, karena dikhawatirkan akibat pembanguan yang mengunakan baja ringan yang di beli di luar dari rekomendasi PUPR itu kualitasnya buruk lalu berakibat fatal buat masyarakat kedepannya,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor menanggapi ramainya pemberitaan di media online terkait dugaan kejanggalan pada proyek pembangunan rumah hunian tetap (Huntap) di Kampung Kopo, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung.

Melalui Kepala Bidang Perumahan DPKPP, Dede Armansyah kepada wartawan memberikan beberapa jawaban.

“Akan kami cek terlebih dahulu melalui pengawas, apakah memang demikian,” kata Dede melalui pesan singkat elektronik, Sabtu, (24/9/2023).

Perihal pengecekan barang (baja ringan-red) sebut Dede, tentunya pengawas.

“Yang melakukan pengecekan tentunya pengawas yang sudah kami tugaskan,” sebut dia.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek Huntap di Kampung Kopo ini menambahkan tentunya dikembalikan pada ketentuan yang berlaku.

Terpisah, Hery Mulyana sebagai konsultan pengawas membenarkan penggunaan baja ringan di proyek Huntap tidak menggunakan aplikator. Menurutnya, harga pasaran yang mahal.

“Kan pasarannya itu satu meter itu kan hampir 150 ya, karena ini swakelola saya bikin RAB-nya hanya 90 ribuan,” kata Hery kepada wartawan melalui sambungan telepon, Jumat (21/9/2023).

“Enggak ada aplikator itu langsung, kita nggak pakai aplikator kalau pakai aplikator mahal enggak pada mau, harga segitu mah. Itu mah terserah Pokmas, mau beli dimana,” tegasnya.

Berdasarkan penelusuran wartawan di lokasi, (21/9) terlihat penggunaan baja ringan yang tidak menggunakan daftar aplikator baja ringan yang lolos rekomendasi dari Dinas PUPR melalui Bidang Jasa Konstruksi.

Selain itu, tulisan kode Aluminium Seng (AS) dan Logo SNI tidak terlihat pada bagian baja ringan yang digunakan. Hanya terlihat ukuran baja ringan sebesar C. 75 x 35 x 6m dan merk produk.

Diketahui, berdasarkan surat
Nomor: 600.2.10/7285 Jaskon – DPUPR yang ditandatangani Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor, Ir. Bambang Widadi terdapat sebanyak 6 aplikator baja ringan yang lolos rekomendasi.

Sementara, berdasarkan informasi yang diterima, pihak Dinas PUPR menambah satu aplikator yang tertulis dalam surat nomor: 600.2.10.4/9732-Jaskon-PUPR, 07 September 2023 yang ditandatangani Kepala Dinas PUPR Ir.R. Soebiantoro. (Sto/Red)

PESAWARAN, (TB) – Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri 38 Gedong Tataan Kabupaten pesawaran, mengklarifikasi terkait kesalahan dari salah satu dewan gurunya yang mengadakan les didalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), Jum’at (29/9/2023)

Kepala sekolah SDN 38 Gedong Tataan Betty Ita Asmara, SPd, mengatakan,

” Saya selaku kepala sekolah berterima kasih atas masukan dan kritikan dari kawan media tentang sekolahan dan dewan guru yang ada di sekolah ini,” Katanya.

Dia akan memperbaiki kinerja dewan guru dalam kegiatan belajar mengajar,

” Akan kita tegur kalau ada dewan guru yang melakukan kesalahan dalam kegiatan sekolah, sebab kita berusaha agar anak murid kita semua tampil lebih pintar dan cerdas,” Ujar Kepsek.

Ditempat yang sama ketua komite SDN 38 Gedong Tataan Muslimin Menjelaskan,

” Saya selaku alumni dan komite di sekolah ini selalu berharap agar semua permasalahan bisa di musyawarahkan dengan baik,” ucapnya.

” Kedepannya kami dari komite akan selalu memantau kegiatan belajar mengajar di sekolahan ini,” Pungkasnya.

(Oby/Rif)

CIBINONG, (TB) – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor, Asnan menegaskan tidak ada praktik jual beli jabatan dalam proses pengangkatan dan promosi mutasi jabatan di instansi yang dia pimpin.

“Saya pastikan tidak ada jual beli jabatan di Dispora,” tegas Asnan kepada wartawan di kegiatan Bogor Keliling (Boling) di Kecamatan Leuwiliang, Rabu (27/9/23).

Asnan juga menyatakan bahwa, adanya isu salah satu pegawai Dispora melakukan tindakan indisipliner dengan tidak pernah menjalankan tugas dan masuk kantor selama dua tahun adalah tidak benar.

Menurutnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kini menjabat sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian Dispora Kabupaten Bogor sebelum dimutasi merupakan kepala UPT Pusat Pembinaan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa (PPOPM) Kabupaten Bogor. Namun pada 2021-2022 selain menjabat sebagai kepala UPT PPOM juga berikan tugas tambahan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dispora Kabupaten Bogor, karena yang bersangkutan memiliki kualifikasi terkait dengan pengadaan barang dan jasa

“Karena di Dispora tidak punya pegawai dengan kualifikasi tersebut, kesibukan itu yang dia lakukan meski demikian tugas dan fungsinya di UPT tetap ia dijalankan. Saya pastikan yang bersangkutan masuk dan tercatat dalam sistem aplikasi SICANTIK, tiap hari di apel pagi juga ada karena apelnya di kantor Dispora, karena setiap saya pimpin apel pagi yang bersangkutan ada,” terangnya.

Terpisah, Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM Kabupaten Bogor, Ratih Purnamasari mengungkapkan, dipastikan jual beli jabatan di lingkup Pemkab Bogor itu tidak ada. Proses mutasi merupakan hal yang biasa didalam Pemerintahan Daerah.

“Semuanya sudah berdasarkan hasil pertimbangan dari tim penilai kinerja yang dilakukan secara selektif. Kami pastikan tidak pernah ada jual beli jabatan,” jelas Ratih. (Sto)

BOGOR, (TB) – Bupati Bogor Iwan Setiawan Instruksikan tim Perumda Pasar Tohaga untuk segera lakukan penanganan dampak bencana kebakaran yang terjadi di Pasar Leuwiliang Kabupaten Bogor pada pukul 22.00 WIB Rabu malam, (27/9/23).

“Kami saat ini terus berkoordinasi dengan tim Perumda Pasar Tohaga berkenaan dengan rencana penanganan dampak kebakaran, pengkajian rencana relokasi sementara dan pengkajian penanganan dampak bencana kebakaran,” ungkap Bupati Bogor.

Berdasarkan sumber informasi dari Pusdatin Damkar Kabupaten Bogor ada sekitar 16 unit mobil pemadam kebakaran yang terdiri dari Sektor Leuwiliang 3 unit, Sektor Ciawi 2 unit, Sektor Ciomas 2 unit, Sektor Citereup 2 unit, Sektor Parung 1 unit, Sektor Cibinong 2 unit, unit Rescue 1 unit, perbantuan damkar kota Bogor 1 unit dan perbantuan air BPBD 2 unit.

Serta menerjunkan puluhan petugas Damkar yang terdiri dari 50 orang anggota damkar, 6 orang rescue dan 10 orang relawan damkar untuk memadamkan api yang membakar puluhan kios di Pasar Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu malam.

Peristiwa kebakaran yang terjadi pada kios yang menyediakan sembako, sayuran dan buah-buahan itu dilaporkan sekitar pukul 20.00 WIB saat pasar tersebut sedang tidak beroperasi dan tidak menimbulkan korban jiwa. Api berhasil dijinakan oleh tim dari pukul 20.30 WIB hingga pukul 12.00 WIB Kamis (28/9/23). Meski demikian hingga saat ini 3 unit armada Damkar Kabupaten Bogor standby di lokasi kejadian untuk berjaga.

Untuk jumlah kios yang terbakar, berdasarkan informasi yang dihimpun dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Bogor untuk jumlah kios yang terbakar antara lain, dari total 590 kios yang ada sebanyak 550 kios yang terbakar, untuk los dari total 641 lokal, yang terbakar sebanyak 580 lokal. Sementara dari total 835 Auning, yang terbakar berjumlah 450 lokal dan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebanyak 35 lokal. (Red)

BOGOR, (TB) – DPD (Dewan Pengurus Daerah) KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Kabupaten Bogor mengatakan bahwa Pemerintah Daerah Bogor tidak mampu membina pemuda lantaran anggaran hibah 2023 dengan total Rp. 1.7 milyar tidak kunjung realisasi.

Menurut keterangan Ketua DPD KNPI Bogor Fuad Kasyfurrahman, dirinya bersama pengurus berkali-kali sudah merampungkan persyaratan, namun, tetap ditolak dengan berbagai macam alasan.

“Pemerintah daerah Kabupaten Bogor gagal membina pemuda, uang hibah Rp. 1,7 milyar tidak kunjung realisasi, persyaratan sudah kami rampungkan, apalagi sebentar lagi 28 Oktober 2023 Organisasi Kepemudaan (OKP), Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) hingga pengurus DPD KNPI Bogor membutuhkan anggaran untuk memperingati hari itu,” ungkapnya Fuad Kasyfurrahman saat rapat Koordinasi dengan DPK dan OKP Se Kabupaten Bogor, di Gedung Pemuda Jalan Tegar Beriman, Selasa malam (26/09/2023).

Bahkan, Fuad menginstruksikan kepada seluruh pengurus DPD KNPI, OKP, DPK se Kabupaten Bogor, jikalau tidak ada respon dari Pemerintah Daerah, dalam waktu dekat akan melakukan orasi dan membirukan Bumi Tegar Beriman.

“Kita tunggu dalam waktu dekat jikalau tidak ada respon dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor saya instruksikan, kepada seluruh pengurus DPD, DPK dan OKP untuk turun ke jalan kita tuntut untuk perhatian pergerakan kita, karena organisasi ini harus tetap berjalan dan tegak dalam kondisi apapun! karena kita adalah bagian dari tonggak sejarah untuk mengembalikan marwah DPD KNPI Kabupaten Bogor!,” ujar Fuad Kasyfurrahman secara lantang dengan suara keras dalam rapat.

Di dalam rapat koordinasi, Fuad menjelaskan hormat kepada pengurus DPK maupun OKP yang mengkitik dirinya, karena satu hal DPD KNPI Kabupaten Bogor harus segera bersinergi untuk merealisasikan program-program.

“Rapat koordinasi hari ini bukan DPD KNPI Bogor alergi dengan kritikan, justru saya angkat topi kepada teman-teman ketua dan pengurus DPK maupun OKP! bahwa keberadaan kita disini bicara untuk pemuda di Kabupaten Bogor dan saya buka ruang demokrasi disini, bahkan saya jelaskan mengenai program DPD KNPI Bogor harus segera disinergikan karena teman-teman pengurus adalah bagian dari sejarah,” jelas Fuad Kasyfurrahman.

Lantas, Fuad Kasyfurrahman bercerita Kadispora (Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga) Asnan angkat bicara bahwa sudah memberikan anggaran hibah dengan total Rp. 1,7 milyar, namun, sampai saat ini tidak ada realisasinya sama sekali.

“Kemarin Kadispora sudah angkat bicara bahwa memberikan anggaran 1,7 Milyar di tahun 2023, realisasinya mana sampai hari ini tidak ada? sedangkan kita sudah mau memasuki hari sumpah pemuda dimana saya yakin teman-teman di DPK maupun OKP akan melaksanakan kegiatan itu bahwa kita sampaikan KNPI Kabupaten Bogor akan menyatukan kesolidan hingga persatuan pemuda di Kabupaten Bogor sampai menjadi pemuda yang berintegritas, jangan sampai anggaran hibah digunakan oleh kepentingan-kepentingan politis,” tegas Fuad Kasyfurrahman.

Dengan suara lantang, Fuad Kasyfurrahman menuturkan dirinya sah terpilih secara konstitusi di dalam Musda (Musywarah Daerah) XV 2022, dan tidak adanya pelanggaran sesuai AD/ART KNPI.

“DPD KNPI Bogor organisasi yang menaungi 40 DPK, dan 94 OKP yang dihasilkan dari Musda (Musyawarah Daerah) dan saya terpilih secara konstitusi dan sah! bukan hasil lotre atau hibah mungkin dari musda sebelumnya, saya sah dilakukan dengan pemilihan dan saat ini KNPI Kabupaten Bogor tidak adanya pelanggaran sesuai AD/ART,” tutur Fuad Kasyfurrahman.

Lebih lanjut Fuad, dirinya yakin teman-teman pengurus DPK dan OKP terbawa isu politik karena mendekati Pemilu 2024. Namun, Fuad pasti akan mendorong teman-teman kepemudaan yang memiliki mimpi menjadi anggota legislatif.

“Karena saya yakin teman-teman DPK maupun OKP yang sedang menjalankan program terbawa isu, karena yang mungkin saat ini mendekati tahun-tahun politik, saya sampaikan bahwa kita dari berbeda-beda tapi kita mempunyai mimpi bersama karena Bicara KNPI adalah kepemudaan, karena teman-teman yang mempunyai mimpi menjadi anggota legislatif kita akan dorong untuk sampai kesana dan DPD KNPI Bogor bisa memberikan manfaat khususnya kepemudaan,” bebernya Fuad Kasyfurrahman.

Fuad menambahkan, teman-teman pengurus DPD KNPI Kabupaten Bogor adalah kader terbaik di dalam kepemudaan.

“Saya tekankan, teman-teman di dalam kepengurusan DPD KNPI Bogor adalah kader-kader terbaik di dalam kepemudaan. Dan di rapat kordinasi ini adalah sebuah kritikan bagi kita semua untuk berkembang secara cepat dan untuk lebih dewasa,” tambahnya Fuad Kasyfurrahman.

Di akhir sambutan dalam rapat koordinasi, Fuad Kasyfurrahman tegaskan, bahwa sebagai pucuk pimpinan DPD KNPI Kabupaten Bogor akan tegas dalam mengambil keputusan.

“Sejauh mana Pemda Bogor membina Pemuda, karena saya sebagai pimpinan DPD KNPI Bogor akan tegas dalam mengambil keputusan dan secara pribadi kita akan bersahabat sampai akhir hayat,” pungkasnya Fuad Kasyfurrahman. (Hari)

LAMPUNG SELATAN, (TB) – Upaya pencegahan stunting harus dilakukan sejak dini, yakni sejak masa remaja, saat akan menikah, hamil, sampai anak berusia 5 tahun. Upaya pencegahan ini sangat penting dilakukan sehingga anak yang dilahirkan dalam kondisi sehat dan tidak stunting.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Bidang Anak Jalanan dan Anak Terlantar KNPI Provinsi Lampung, Farah Nuriza Amelia dihadapan ratusan peserta saat menjadi pemateri dalam acara sosialisasi stunting di Lampung Selatan (Lamsel), Selasa (26/9).

Dihadapan ratusan peserta, Mbak Farah sapaan akrabnya menyampaikan bahwa Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. “Jadi yang pendek belum tentu stunting. Tapi kalau stunting pasti pendek,” kata dia.

Mbak Farah juga menyatakan dampak stunting pada anak yakni rendahnya kemampuan kognitif/kecerdasan pada anak, anak mudah sakit, lambat dalam mengikuti pelajaran. “Dan anak-anak yang stunting akan mengancam masa depan bangsa,” kata dia.

Menurutnya, stunting terjadi diantaranya disebabkan asupan gizi yang kurang pada masa 1000 hari pertama kehidupan dan juga faktor faktor lain. “Seperti pola asuh, dan juga karena 4T yakni terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak,” kata dia.

Untuk itu, kata dia, perlu ada upaya untuk mencegah stunting dengan cara konsumsi makanan yang mengandung protein hewani setiap hari. Seperti telor, ikan, daging sapi, daging ayam dan lain sebagainya. “Kemudian rutin melakukan penimbangan ke Posyandu, dan berikan ASI Eksklusif pada bayi 0 – 6 bulan
ASI mengandung zat gizi lengkap dan mudah diserap dengan sempurna terutama ASI yang pertama keluar dan berwarna kekuningan,” kata dia.

Sementara itu, pengamat sosial Ahmad Salasi yang hadir juga sebagai pemateri mengatakan, persoalan stunting telah menjadi agenda pembangunan nasional, di mana Lamsel menjadi salah satu kabupaten prioritas lokus stunting sejak tahun 2020

“Ternyata yang didapati stunting bukan hanya terjadi pada masyarakat yang tergolong tidak cukup secara sosial ekonomi. Salah satu kendalanya adalah pemahaman dan kemauan kuat untuk menjalankan gaya hidup sehat,” katanya.

Lanjutnya, pengentasan masalah stunting dan kesehatan merupakan kunci untuk menekan ketimpangan sosial. Dan orang tua harus punya andil mengubah pola konsumsi sehat dirinya dan masyarakat seiring dengan pengembangan sektor-sektor ekonomi di lingkungannya. “Jadi jangan ekonomi tumbuh, atau pariwisata berkembang, namun orang miskin tetap banyak. Itu artinya ekonomi tidak menetes,” tukasnya.(Oby)

JAKARTA, (TB) – Ketidaknetralan ASN termasuk sumber kerawanan yang rentan terjadi di pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan, maka dari itu pemetaan kerawanan netralitas ASN penting dilakukan sebagai upaya pencegahan agar ketidaknetralan ASN tidak terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Berikut daerah paling rawan pelanggaran netralitas AS pada pemilu 2024 versi Bawaslu RI.

Pemilu adalah milik kita. Mari jaga integritasnya. Cegah tangan-tangan yang hendak merusaknya, demi pesta demokrasi yang berkualitas.

Dimulai dari kita, dari kamu. Ayo ikut awasi pemilu, laporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu. Untuk pesta demokrasi yang bersih dan damai.

#AyoAwasiBersama
#RakyatAwasiPemilu
#AyoAwasiBersama
#PemiluSerentak2024

Sumber: Bawaslu RI

LAMPUNG, (TB) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya mengeluarkan SK Pj Bupati Tanggamus Mulyadi Irsan menggantikan Dewi Handajani yang telah habis masa jabatannya pada 20 September 2023.

Selama tiga hari, jabatan Kepala Daerah yang telah ditinggalkan Dewi Handajani sempat diisi Sekdakab Tanggamus Hamid Heriansyah Lubis. Terhitung mulai Sabtu (23/9/2023), Mulyadi Irsan menjadi Penjabat Bupati Tanggamus.

Rencana, pelantikan Mulyadi Irsan disesuaikan agenda Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang rencana di Balai Keratun dan Ketua TP PKK dan Dekranasda Tanggamus di Gedung Pusiban Pemprov Lampung.

Sebelumnya, beredar enam pimpinan tinggi pratama (PPTP) atau eselon II dari lingkup Pemprov Lampung, tiga usul DPRD Tanggamus dan tiga usul Pemprov Lampung ke Kemendagri.

DPRD Tanggamus mengusulkan:
1. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Agus Nompitu.
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mulyadi Irsan.
3. Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber daya Air (PSDA) Budhi Dharmawan.

Pemprov Lampung mengusulkan:
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) Zaidirina.
2. Kepala Dinas Kehutanan Ruhyansyah .
3. Kasat Pol-PP Zulkarnain.

(Oby/Rls)

Oleh: Junaidi Ismail

KONGRES XXV PWI di Bandung, Jawa Barat membuka lembaran sejarah baru, Hendry Ch Bangun terpilih menjadi Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) periode 2023-2028, setelah meraih suara terbanyak mengungguli petahana Atal S Depari Rabu (27/9/2023) dini hari.

Pasca terpilih, Hendry tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pendukungnya. Meski begitu, dengan tegas Hendry menyatakan bahwa hal tersebut hanyalah sebuah proses yang harus dilalui dalam sebuah kontestasi. Saat ini dirinya dan PWI adalah milik semua anggota PWI dari 38 Provinsi se-Indonesia.

“Saya berterima kasih kepada seluruh pendukung saya. Tapi, itu hanya proses. Sekarang, PWI milik kita semua, 38 provinsi memiliki PWI,” kata Hendry dalam sambutannya usai terpilih.

Pemilik nama lengkap Hendry Chaerudin Bangun itu mengajak seluruh anggota PWI, untuk terus bersinergi membangun kejayaan organisasi tersebut.

“Tentu, saya memiliki ambisi untuk menjadikan PWI sebagai organisasi terbesar, tertua, dan paling banyak intelektualnya. Kita harus manfaatkan semaksimal mungkin, agar kita kembali memiliki kejayaan, sebagaimana terjadi di masa-masa lalu,” tuturnya.

Kongres ini juga mendaulat Sasongko Tedjo, sebagai Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat.

Hendry yang juga sebagai pemimpin tim formatur, diberi waktu satu bulan untuk menyusun pengurus PWI masa bakti 2023-2028.

Dalam prosesnya, Pemilihan Ketua Umum PWI yang memperebutkan 88 suara dari 38 provinsi, diramaikan oleh tiga nama: petahana Atal Sembiring Depari, Hendry Ch Bangun, dan Zulmansyah Sakedang.

Sebelum pemilihan, ketiga calon tersebut menyampaikan visi dan misi, apabila terpilih sebagai Ketua Umum PWI, di hadapan peserta kongres.

Di putaran pertama yang berlangsung cukup sengit, Atal mengantongi 40 suara. Unggul satu angka dari Hendry, yang meraup 39 suara. Sedangkan Zulmansyah, hanya sembilan.

Atas hasil tersebut, pimpinan sidang memerintahkan peserta kongres kembali melakukan pemilihan suara, dengan mekanisme putaran kedua.

“Dari hasil penghitungan suara, ada dua calon yang mendapatkan suara terbesar yaitu Atal Sembiring Depari dan Hendry Ch Bangun. Sesuai aturan yang telah disepakati, akan ada pemilihan putaran kedua,” kata pimpinan sidang Lutfil Hakim.

Di putaran kedua, Hendry memperoleh 47 suara. Mengungguli Atal, yang hanya meraup 41 suara.

Hendry pun dinyatakan terpilih menjadi Ketua Umum PWI Pusat, dan langsung disahkan oleh pimpinan sidang.

Diketahui, Hendry yang lahir di Medan Sumatera Utara, pada 26 November 1958, sebelumnya pernah menjabat Sekretaris Jenderal PWI periode 2008-2013 dan 2013-2018.

Alumnus Fakultas Sastra Universitas Indonesia tahun 1982 ini juga pernah mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Dewan Pers Periode 2019-2022. Hendry menjadi Anggota Dewan Pers, mewakili Unsur Wartawan.

Karier jurnalistik Hendry dimulai pada tahun 1982, sebagai wartawan Majalah Sportif Jakarta.

Dua tahun bekerja untuk Majalah Sportif Jakarta, Hendry banting setir ke Harian Kompas.

Tahun 1987, Hendry bergabung dengan PWI.

Banyak sudah tugas besar yang telah terselesaikan dengan baik dan membanggakan oleh petahana Atal S Depari di PWI selama menjabat sebagai ketua umum.

Keluarga besar PWI juga tentu sepakat dengan ajakan Hendry, untuk terus bersinergi membangun kejayaan organisasi wartawan terbesar dan tertua di NKRI tersebut.

Terimakasih Bang Atal.. Selamat bekerja Bang Hendry.. Jaya selalu PWI..!! (*)

Penulis adalah:
– Anggota biasa PWI
– Pengurus JMSI Provinsi Lampung
– Wartawan Utama Dewan Pers