TANGSEL (TB)- Kontes pemilu 2024 akan dihelat dalam hitungan bulan, partai-partai sudah menyiapkan caleg muda terbaiknya salah satunya yaitu Partai Demokrat. Partai Demokrat memiliki kader muda dan berprestasi yang baru saja berusia 22 tahun bernama Christopher Adrian Persadanta Ginting, S.E.. Akrab disapa Topher Ginting.

Ia yang memiliki latar belakang ekonomi kini mulai menapaki panggung politik. Topher menjadi Caleg DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil II dengan alokasi 11 kursi, meliputi Kecamatan Pamulang, yaitu Kelurahan Pondok Benda, Benda Baru, Bambu Apus, Kedaung, Pamulang Barat, Pamulang Timur, Pondok Cabe Udik dan Pondok Cabe Ilir.

Sosok Topher Ginting Menuju Kursi Politik 2024 Topher merupakan seorang pebisnis muda yang kini menjabat sebagai CEO Ricastro Waterzone yaitu taman rekreasi air yang terletak di Tangerang Selatan.

Dalam dua tahun terakhir, ia telah berhasil mengembangkan bisnisnya dan mentransformasi Ricastro Waterzone menjadi salah satu tempat rekreasi air terfavorit di Tangerang Selatan.

Topher merupakan alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Sebelumnya, ia menempuh pendidikan di SMA Negeri 2 Tangerang Selatan. Sejak SMA Topher menoreh berbagai prestasi, salah satunya menjadi perwakilan Provinsi Banten dan memenangkan Medali Perunggu dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Ekonomi.

Prestasi ini membuat Topher mendapatkan kesempatan untuk berkuliah di Universitas Indonesia melalui jalur undangan. Masa kuliah Topher juga diisi dengan kegiatan berprestasi mulai dari tingkat nasional hingga tingkat Internasional.

Prestasi pertamanya semasa kuliah didapatkan setelah menyelesaikan masa orientasi kampus dengan berhasil meraih Juara 1 dan predikat Best Paper dari Universitas Airlangga yang membahas mengenai UMKM.

Pada akhir masa kuliah, Topher juga mewakili Indonesia dalam kompetisi Mondelez International Business Challenge dan berhasil meraih posisi 1st Runner-up mengalahkan 600 tim dari berbagai negara. Selain aktif dalam berbagai kompetisi, Topher juga telah menginisiasi berbagai proyek sosial yang berdampak bagi masyarakat.

Pada tahun 2019, Topher mendirikan ParaJuara yang merupakan komunitas belajar soft skill seperti public speaking dan problem solving untuk siswa/i SMA melalui program mentoring. “Sejauh ini, ParaJuara sudah membantu lebih dari 2000 siswa/i dan puluhan diantaranya berhasil memenangkan berbagai lomba tingkat nasional bahkan masuk perguruan tinggi favorit mereka,” ungkap Topher.

Pada masa pandemi COVID-19 yang lalu, Topher menggerakkan upaya vaksinasi massal di Ricastro Waterzone yang berhasil membantu lebih dari 1000 masyarakat setempat mendapatkan vaksinasi gratis.

Vaksinasi massal ini melihat kebutuhan akan sarana publik untuk vaksinasi bagi masyarakat Tangerang Selatan, Topher menceritakan alasan kuat yang mendorongnya untuk terjun ke dunia politik, yakni untuk mengembangkan gagasan-gagasan yang lebih luas dan mewakili generasi Gen-Z dan milenial di Kota Tangerang Selatan.

“Saya berkomitmen untuk memperkuat Peran Partai Demokrat di Tangerang Selatan untuk menjadi suara dan perwakilan aspirasi generasi Z dan milenial,” ujar Topher.

Dalam gelaran Pemilu 2024 ini, Topher Ginting mengedepankan pentingnya interaksi tatap muka langsung dengan masyarakat, yang didasarkan pada ikatan organik yang kuat. “Saya meyakini bahwa pendekatan seperti blusukan, nongkrong dengan pemuda, dan berdialog langsung dengan warga sekitar merupakan langkah terbaik.

Hal ini untuk membangun kepercayaan di kalangan masyarakat Tangsel, sehingga saya bisa menjadi suara mereka di dalam parlemen,” imbuhnya.

Berlandaskan gagasan tentang pembangunan yang adil dan inklusif serta pemberdayaan pemuda dalam dunia politik dan ekonomi, Topher yakin bahwa ia akan berhasil meraih dukungan yang substansial dari kalangan Gen-Z dan Milenial di Tangerang Selatan.

Dalam visinya, suara-suara ini diharapkan dapat membentuk pondasi yang lebih kuat bagi perubahan yang diidamkan dan masa depan yang lebih cerah,” tutupnya.
(Rus)

BOGOR,(TB)
Kepala desa Ciareteun ilir kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Pandi , aspresiasi program – program pemkab bogor yang sudah berjalan maupun yang sedang berjalan seperti Hal nya dengan program 1 milyar satu desa ( SAMI SADE ) Ini yang sesuai dengan program pancakarsa yakni bogor bangun tentunya program tersebut bisa diterima oleh pemerintahan desa agar bisa dirasakan oleh warga masyarakat Ciareteun ilir kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor dan PLT bupati bogor telah mungucuncurkan Dana bantuan , Sami Sade itu untuk membangun suatu desa wilayah dari berbagai bidang sektor pembangunan agar Tidak ada lagi desa – desa tertinggal yang sesuai dengan program pancakarsa yaitu bogor membangun tutur kades Ciareteun ilir Pandi

Sedangkan dengan adanya Sami Sade Ini yang anggarannya diserahkan ke desa untuk mengantur yang terfokus pada tiga Titik tiga kegiatan yang ada di desa Ciareteun ilir yaitu Dua TPT dan pengaspalan Jalan

Jalan yang berada di wilayah desa Ciareteun ilir, Dua titik TPT yaitu TPT Kp. Munjul Dan Tpt Wangun jaya serta satu titik pengaspalan Jalan dengan tiga titik tiga kegiatan harapan dari kades Ciareteun ilir Pandi, kedepannya dengan kegiatan telah dilaksanakan Dua Tpt dan Satu pengaspalan jalan,untuk menjaga terjadinya rawan longsor dan akan meningkatkan roda perekonomian masyarakat akan lancar baik akses jalan masuk ataupun akses keluar masyarakat setempat Serta sebagai akses jalan penghubung desa Ciareteun ilir tutur kepala desa Ciareteun ilir Pandi, atas Nama warga desa Ciareteun ilir mengucapkan Terima kasih kepada pemkab bogor yaitu PLT bupati bogor beserta jajarannya.

Semoga program pancakarsa dapat tercapai sesuai dengan yang diharpakan dan Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten termaju diindonesia tutur Pandi lounching Sami Sade desa Ciareteun ilir dihadiri , Camat, Sekcam , kades Pandi, Kapolsek, sekdes , Bhabinkantibmas , babinsa , ketua MUI, BPD, LPM, Kadus, Rw , Rt , dan tokoh masyarakat setempat.

( RIVAL )

PESAWARAN, (TB) – Bupati Pesawaran berharap kegiatan Jambore Kader PKK Tingkat Kabupaten Pesawaran dapat menambah wawasan, pengetahuan dan persahabatan yang dapat memotivasi para kader untuk menunjang terciptanya keluarga sehat dan sejahtera, sehingga upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pesawaran dapat diwujudkan.

Demikian disampaikan Bupati Pesawaran Dr. H. Dendi Ramadhona didampingi Ketua TP-PKK Kab. Pesawaran Hj. Nanda Indira Dendi saat membuka kegiatan Jambore Kader PKK Tingkat Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 di Taman Wisata Bukit Cendana Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, Lampung pada Kamis (24/08/2023).

Bupati Dendi menyampaikan kegiatan tersebut merupakan gerakan sosial masyarakat yang tumbuh dan berkembang dari dan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga sangat wajar Jambore ini dilaksanakan karena merupakan wujud kebersamaan untuk para kader PKK, kader KB dan kader kesehatan saling berbagi pengalaman dan pengetahuan yang dikemas dalam suasana kegembiraan dan menciptakan ikatan kelembagaan yang kuat serta berdampak pada efektifnya pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

“Kegiatan ini dilaksanakan terpadu dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat Kabupaten, kecamatan dan Desa yang berkontribusi positif dan mampu mempercepat terwujudnya keluarga yang berkarakter dan menjadi sumbangsih dalam mewujudkan Kabupaten Pesawaran maju, makmur dan sejahtera,” kata Orang Nomor Satu di Kabupaten berjuluk Bumi Andan Jejama.

Harapannya agar setiap program kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, sesuai kebutuhan masyarakat serta dapat dirasakan secara nyata. Kader PKK, kader KB dan kader kesehatan adalah mitra utama pemerintah, sehingga program-program unggulan harus dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sejalan dengan program prioritas Pemerintah Kabupaten Pesawaran, sehingga dapat dilaksanakan bersinergi dengan Dinas Instansi terkait.

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Bung Dendi itu mengharapkan pelaksanaan Jambore ini dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan, motivasi dan peran serta kader PKK, kader KB dan kader kesehatan dalam pemberdayaan dan pembinaan masyarakat ke depan.

“Untuk itu, saya berpesan kepada seluruh kader PKK, kader KB, kader kesehatan dan peserta jambore agar kegiatan ini dapat dijadikan wadah memupuk kebersamaan dan ajang silaturahmi, saling berbagi pengalaman sekaligus sebagai ajang meningkatkan kemampuan yang ada pada setiap kader”,pungkasnya.

Sementara, Ketua TP-PKK Kab. Pesawaran Hj. Nanda Indira Dendi mengatakan kegiatan yang bertemakan “Melalui Jambore kader PKK kita tingkatkan kualitas kader dan kita mantapkan kerjasama dalam rangka percepatan penurunan stunting menuju Kabupaten Pesawaran yang Sejahtera” disadarinya tidak akan terlaksana dengan baik dan sukses tanpa peran serta masyarakat dan berbagai pihak khususnya Pemerintah Kabupaten Pesawaran, seluruh Dinas Instansi baik ditingkat kabupaten, kecamatan dan desa serta dukungan dari DPRD Kabupaten Pesawaran.

“Untuk itu saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus dan anggota PKK yang ada di Bumi Andan Jejama serta terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas partisipasi, peran aktifnya dan dedikasi terhadap PKK dan program program yang mendukung kemajuan bagi Pemkab Pesawaran,” ucap Nanda.

Turut hadir, Para Pejabat Struktural di lingkup Pemkab. Pesawaran, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pesawaran, Ketua Pokja I s.d. 1V Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesawaran beserta anggota, Plt. Camat Way Ratai beserta Jajaran, Kepala Desa Harapan Jaya, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se- Kabupaten Pesawaran, Para Penyuluh KB se- Kabupaten Pesawaran, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, LSM dan Insan Pers dan Ketua PKK desa, Para Kader PKK, KB, Kader Kesehatan dan para Mitra kerja.

(Oby/Rif)

JAKARTA (TB)| Berawal dari kepedulian terhadap budaya betawi, berkumpullah para Ketua atau pengurus dari 41 organisasi atau komunitas masyarakat Betawi dan terbentuklah KOPABB yaitu Koalisi Ormas Penyelamatan Aset Bamus Betawi di bulan Agustus 2023 tepatnya pada hari kemerdekaan Republik Indonesia ke 78 Tahun pada tanggal 17 Agustus 2023.Semangat Kebersamaan & Kepedulian ini mendorong KOPABB lahir dan mengamanahkan kepemimpinan organisasi KOPABB kepada H. Bardata sebagai ketua dan Febi sebagai sekretaris, ujar rizki dari Siberani sambil mengenalkan awak media kepada kepada Bardata & Febi.

Febi & Bardata menyambut ramah awak media saat acara Ngobras alias ngobrol sambil ngopi santai di Betawi Store yang bertempat di kawasan Monas di Jl. Medan Merdeka Selatan RT.5/RW.2 Lenggang Jakarta MONAS, Gambir – Jakarta Pusat (Rabu, 23/08/23).

Febi membuka acara Ngobras KOPABB dengan doa bersama dan memperkenalkan kuasa hukum KOPABB yaitu Haryo Adiyatman Wicaksono SH. MKN. Alhamdulillah pada hari rabu sore ini kita bisa berkumpul kembali untuk menindaklanjuti langkah – langkah KOPABB ke depan, ujar febi dan mempersilakan Ketua KOPABB – H. Bardata untuk jadi pembicara pembuka pertemuan.

H. Bardata mengulas sejarah awal berdirinya Betawi Store sebagai salah satu aset Bamus Betawi yang harus kita bersama selamatkan bersama. Betawi Store diresmikan pada 23 Maret 2017 dan menunjuk Bamus Betawi untuk menjadi pengelolanya. Waktu berjalan pada tahun 2017 sampai akhir tahun 2019 semuanya berjalan baik Betawi store menjadi salah satu tempat pusat oleh – oleh khas budaya Betawi DKI Jakarta mulai dari pernak pernik seni budaya, kuliner Betawi sampai menjadi tempat pusat informasi pariwisata dan ukm di DKI Jakarta. Tapi datangnya pandemi covid 19 menjadi dampak sepinya kunjungan dan pembelian oleh – oleh di Betawi Store hingga tutup sampai awal 2023 dimana mulai berubahnya kebijakan pemerintah dari masa pandemi covid berubah jadi masa endemi dimana geliat semua aktivitas dan keramaian sudah mulai diperbolehkan. Nach inilah yang menjadi salah satu pemicu awal kepedulian dimana Betawi Store sudah berubah pengelolaannya menjadi perorangan atas nama PT . Sudah tidak ada lagi pernak pernik oleh – oleh seni budaya khas budaya Betawi yang dijual di BETAWI STORE, ujar H. Bardata menutup pembicaraan dan menyerahkan kembali ke Febi sebagai moderator acara.

Febi mengatakan hari ini menjadi bukti bahwa Betawi Store perlu kita segera selamatkan. Ya saat ini saja Betawi Store tutup dan digembok padahal kita semua paham dan Bamus Betawi sudah diberitahukan serta diundang dalam acara Ngobras hari dan akan memakai ruangan dalam Betawi Store, tapi nyatanya sekarang dikunci dan tidak diketahui siapa yang memegang kuncinya. Febi pun mempersilakan kuasa Hukum KOPABB – Haryo Adiyatman Wicaksono SH. MKN untuk mengomentari permasalahan penyelamat Betawi store sebagai salah satu aset Bamus Betawi DKI Jakarta.

Haryo pun meminta kepada ketua – ketua Ormas yang hadir dan telah menjadi pengurus maupun anggota KOPABB untuk dapat memberikan berkas – berkas tertulis dan bukti – bukti otentik untuk bisa saya pelajari dan segera memberikan solusi langkah – langkah apa saja nantinya yang dapat kita lakukan bersama secara resmi dan mempunyai landasan hukum yang baik dan benar, tutup Haryo dan mengembalikan kembali kepada febi.

Febipun meminta masukan dan saran kepada semuan pengurus dan anggota KOPABB yang telah hadir sambil mengumpulkan berkas yang diperlukan oleh kuasa hukum KOPABB. Dan setelah berkas terkumpul, febi dan para anggota KOPABB yang hadir sepakat memberikan pernyataan sikap bersama yaitu :
1. Meminta kepada semua pihak yang terlibat untuk mengembalikan pengelolaan Betawi Store kepada Bamus Betawi DKI Jakarta untuk difungsikan sebagaimana peruntukannya.
2. Meminta Kepada Pengurus Bamus Betawi DKI Jakarta untuk melibatkan Ormas pendukung Bamus Betawi dalam pengelolaan Betawi Store.
3. Kami – Koalisi Ormas Penyelamat Aset Bamus Betawi (KOPABB) akan terus berjuang menyelamatkan seluruh aset Bamus Betawi DKI Jakarta.

Setelah pernyataan sikap bersama KOPABB selesai, Ketua KOPABB – H. Bardata menyerahkan semua berkas yang dibutuhkan kepada kuasa hukum KOPABB yaitu Haryo Adiyatman Wicaksono SH. MKN untuk dapat dipelajari dan diberikan solusi langkah hukum yang baik dan benar sebagai take action KOPABB ke depan karena ini merupakan kepedulian kita bersama untuk menyelamatkan aset Bamus Betawi DKI Jakarta kepada seluruh masyarakat Jakarta dalam bentuk pertanggungjawaban bersama khususnya seni dan budaya serta pariwisata ekonomi kreatif yang ada dan melekat didalamnya. Acara di akhiri dengan foto bersama dan ramah tamah santai sambil makan malam bersama.

(Rus)

PARUNGPANJANG, (TB) – Masyarakat Somang Rt 03, Rw 03, Desa Parungpanjang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat geruduk datang bersama-sama untuk menghentikan dan menolak keras pengecoran Yayasan Solideo Gracias School (SDS) yang merupakan sekolah kristen yang dibangun di wilayah mayoritas Islam.

Kurang lebih hampir ratusan orang datang untuk memberhentikan secara paksa pengecoran ini, yang hadir dari laki-laki hingga perempuan, bahkan, banyaknya anak sekolah yang menyaksikan penolakan keras ini.

Menurut keterangan salah satu tokoh masyarakat di Somang Parungpanjang Kyai Muhammad Hilman Fauzi, dirinya yang paling lantang mengatakan menolak keras pembangunan sekolah berstandar internasional ini.

“Kami Warga Somang Parungpanjang menolak keras pembangunan Yayasan Solideo Gracias School, karena adanya dugaan rekayasa dan pemalsuan tanda tangan oleh salah satu oknum masyarakat, karena sesuai pasal 263 KUHP, pemalsuan tanda tangan ini dapat dipidana 6 tahun penjara!,” jawab keras Kyai Hilman di tempat pengecoran, Rabu siang (23/08/2023).

Kyai Hilman menuturkan, setelah melalui perdebatan yang sangat panjang, semua masyarakat tetep menolak keras pengecoran ini, walaupun pengecoran tetap dilakukan dengan jaminan dari jiwa ‘Doni’ dan ‘Sulaeman’.

“Saya tetap satu jalan yaitu menolak keras! tidak ada kata lain, yaitu menolak keras, apapun itu konsekuensinya!,” tuturnya.

Sebelumnya, Kyai Hilman menegaskan, dirinya dan tokoh masyarakat merasa ditipu oleh salah satu oknum masyarakat dengan inisial ‘KK’ pada tahun 2020 lalu dengan meminta tanda tangan tanpa menjelaskan secara rinci untuk apa pembangunannya.

“Saya dulu dimintai tanda tangan oleh salah satu oknum masyarakat inisial ‘KK’ pada Desember 2020, didatangi bersama Ardana Ketua Rt 03, dia tidak menjelaskan secara rinci baik lisan maupun tulisan akan dibangun apa, hanya saja kata dia untuk pembangunan sekolah negeri, namun saat pembangunan terjadi, ternyata akan dibangun sekolahan berorientasi pendidikan dengan nilai-nilai agama Kristen, sebagaimana tercantum dalam website resmi yayasan tersebut,” tegas Kyai Hilman.

Sementara itu, salah satu masyarakat somang mewakili semuanya, sebut saja “Doni”, dirinya mengatakan bersikukuh tetap akan melakukan pengecoran ini, dengan dalih Ia adalah jaminannya.

“Saya bersikeras kepada masyarakat somang, saya mohon masyarakat somang lihat saya, hargai saya, saya minta untuk lanjutkan pengecoran ini, saya jaminannya, karena dasar ini saya sudah memperhitungkan apa yang akan dirugikan dan dilakukan, salah satu orang masyarakat kita dengan inisial ‘KK’,” bersikukuh untuk melanjutkan pengecoran.

Bahkan, Doni menjelaskan tidak mengetahui keberadaan ‘KK’, usul punya usul ‘KK’ ini menikah dengan saudaranya, jadi dirinya membela saudaranya.

“Bang ‘KK’ saya tidak tau keberadaannya bagaimana, karena pihak masyarakat dan perusahaan dirugikan saya juga dirugikan, tanda tangan saya yang tidak saya tandatangani ada di dia dipalsukan, cuman disini tanda tangan tokoh itu sudah ada sampai pembangunan ini, karena pihak Yayasan ini sudah melakukan MoU dengan saudara saya mengenai pengecoran, akan tetapi akhirnya saya sebagai masyarakat harus mengambil solusi,” jelas Doni.

Doni mengharapkan, dirinya siap menjadi jaminan untuk menyelesaikan pengecoran saat ini dan harus selesai, setelah pengecoran selsai, pembangunan tidak akan dilanjutkan dengan dibuatkan Mou.

“Harapan saya dsini, saya akan bertanggung jawab jikalau pembangunan terjadi lagi didepan saya siap dijadikan tumbal dan jaminan,” harap Doni.

Sementara itu, ‘KK’ merespon sambungan telepon wartawan, kata dia sudah tidak ikut campur tangan mengenai hal ini dan sedang berada di Cileungsi Kabupaten Bogor.

“Saya lagi di Cileungsi bang, belum bisa dijadwalkan bang nanti saya kabarin ya bang, saya sebetulnya sudah tidak ikut campur masalah sekolahan, terakhir kita mediasi di desa sudah 2 kali, dari kedua belah pihak sudah menandatangani surat kesepakatan, antara masyarakat dan yayasan, untuk lebih lanjut, tanyakan ke ketua yayasan aja bang,” ujarnya ‘KK’ saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu siang (23/08/2023).

Bahkan, Ketua Yayasan Pendidikan Solideo Gracias Timson Simanullang, memberikan hak jawabnya, kata dia sudah melalui prosedur yang ada dalam pembangunan Yayasan Solideo Gracias dan kalau penolakan adalah hal sepele.

“Saya rasa setiap proses pembangunan apa-apa selalu saja ada kerikil ya, walaupun kita secara teknis dan prosedural sudah memenuhi semua persyaratan, termasuk izin lingkungan, mungkin itu ada miskomunikasi aja itu, tapi sekarang sudah kondusif setelah dijelaskan oleh orang-orang yang saya perintahkan untuk menjelaskan begitu, buat saya penolakan biasa saja ya, bahkan saya sudah ketemu dengan Kepala Desa dan akan diberikan waktu 15 hari, sampai sekarang belum ada titik temu, jadi saya ikuti kata dari tokoh masyarakat sekitar,” respon cepat Timson kepada wartawan melalui sambungan telepon, Rabu siang (23/08/2023).

Dirinya membeberkan terkait adanya dugaan penipuan tanda tangan oleh salah satu oknum masyarakat ‘KK’, dan dipersilahkan untuk melalui jalur hukum.

“Jadi gini kalau ada disinyalir penolakan penipuan atau penyalahgunaan tanda tangan oleh seseorang silahkan itu dilakulan proses hukum ya gitu, itu tidak ada kaitannya dengan kami, silahkan lewat jalur hukum, kalau ada delik aduan kita akan respon,” cetus Timson.

Timson juga menceritakan betul keberadaan Yayasan Pendidikan Solideo Gracias School adalah sekolah berstandar internasional dengan memperkaya kepandaian berbahasa Inggris.

“Jadi solideo gracias school adalah sekolah nasional berstandar internasional, kita menggunakan 2 model kurikulum di jenjang kurikulum TKA, TKB, kelas 1 SD dan kelas 2 SD, kita menggunakan kurikulum berstandar internasional dengan bahasa pengantar utama bahasa inggris, kemudian dimulai dari kelas 3 sampai saat ini kelas 9, kita menggunakan kurikulum nasional yang diperkaya dengan penggunaan dua bahasa ya, jadi kita tidak ada berorientasi pendidikan agama, kita hanya fokus pelayanan pendidikan berstandar internasional dan sekolah ini bukan sekolah yang dimodali pemerintah dan ini adalah sekolah tunggal saya pemiliknya” beber Timson.

Sementara itu, Camat Parungpanjang Icang Aliudin enggan merespon pertanyaan wartawan dan mengalihkan untuk bertanya kepada Kepala Desa Parungpanjang.

“Jangan ke saya ke Kepala Desa aja tanyanya,” jawab Camat Parungpanjang di Desa Cikuda dengan memilih masuk ke mobil untuk meninggalkan wartawan, Rabu sore (19/08/2023).

Saat wartawan menghubungi Kepala Desa Parungpanjang H. M. Syahlan atau yang sering disapa Robin mengatakan, semuanya diberikan kepada hasil musyawarah masyarakat.

“Ya tergantung komunikasi masyarakat ya, dalam menyikapinya, kan awalnya di desa itu tidak setuju dengan adanya sekolah solideo di somang karena disinyalir akan mengajarkan agama kristen atau nasrani, karena berdiri di mayoritas masyarakat adalah beragama Islam, namun ternyata tidak mengajarkan pelajaran agama,” tambahnya.

Bahkan, Ketua BPD Desa Parungpanjang TB Ule Sulaeman, mengatakan, masalah ini terjadi karena tidak ratanya masyarakat yang mendapatkan koordinasi (Uang).

“Sekarang masih bergulir ya, tidak ada pemalsuan tanda tangan, pertemuan sudah 2 kali ya, kalau saya mah sesuai aturan pemerintah saja, kan boleh aja semua beragama, yang jelas mah itu tanda tangan kan ada banyak waktu awal (2020), kenapa waktu awal tanda tangan hingga Pak Camat memberikan tanda tangannya karena semua sudah setuju dan di bawah sudah oke, masalahnya sekarang ada orang yang mempersalahkan apakah tidak kebagian duit (Uang) atau apa pokoknya gitu, kita akan menunggu hasil pembicaraan masyarakat,” pungkasnya TB Ule, di Kantor Kecamatan Parungpanjang, Selasa (01/08/2023).

Di dalam aksi tersebut hadir pula Babinsa dan Bhabinkamtibmas Desa Parungpanjang, hingga Kasi Pol PP Parungpanjang beserta jajarannya. (Red).

DEPOK, (TB) – Center for Budget Analysis (CBA) dengan tegas mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi dan melakukan penyelidikan mendalam terkait pelaksanaan proyek pembangunan alun-alun dan taman hutan kota Depok yang mencurigakan.

Mega proyek dari Pemerintah Kota Depok, yang dikerjakan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, diduga memiliki berbagai penyimpangan yang patut diinvestigasi, dan CBA ingin menguraikan beberapa poin penting terkait masalah ini.

1. Ketidakcermatan dalam Penyusunan Anggaran

CBA menyoroti bahwa dalam penyusunan anggaran oleh Pemerintah Kota Depok, terdapat ketidakcermatan yang mencemaskan. Mengingat nilai proyek yang mencapai puluhan miliar, perbedaan yang signifikan antara pagu dan harga perkiraan (sekitar Rp 33,7 juta) sangat membingungkan.

2. Keterbatasan Peserta Tender: Terkait pelaksanaan tender.

Kami (CBA-red) prihatin dengan keterbatasan jumlah perusahaan yang berpartisipasi. Dari 44 perusahaan yang berpartisipasi dalam tender, hanya satu perusahaan yang mengajukan penawaran. PT. Damaean Jaya Mandiri adalah satu-satunya peserta yang mengajukan penawaran, yang kami yakini disebabkan oleh kurangnya pesaing yang seharusnya hadir.

3. Catatan Buruk PT. Damaean Jaya Mandiri.

Merupakan hal yang mencemaskan bahwa PT. Damaean Jaya Mandiri memiliki rekam jejak buruk terkait proyek-proyek sebelumnya. Keberhasilan dalam melaksanakan proyek di masa lalu menjadi pertanyaan, diketahui perusahaan ini pernah gagal melaksanakan proyek Pemprov Jawa Barat di tahun 2016, yakni proyek pembangunan kawasan Gasibu tahap II. Akibatnya perusahaan ini masuk dalam daftar hitam dari 28 Agustus 2017 hingga 27 Agustus 2019.

” Kuat dugaan bahwa ada peluang praktik tidak sehat dalam seluruh proses proyek pembangunan alun-alun dan taman hutan kota Depok tersebut. Mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan tender. Oleh karena itu, kami mendesak KPK untuk segera memulai penyelidikan menyeluruh atas proyek ini, dengan panggilan dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat, terutama Walikota Depok, Mohammad Idris.” beber Koordinator CBA Jajang Nurjaman melalui rilisnya, Rabu 23 Agustus 2023. (Sto/Red)

PESAWARAN, (TB) – Dewan Pimpinan Daerah Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (DPD KO-WAPPI) Kabupaten Pesawaran, membagikan hadiah dan Doorprize kepada para peserta lomba dalam rangka memeriahkan Dirgahayu Republik Indonesia ke 78 dengan tema” Terus melaju untuk indonesia maju”.

Acara Pembagian hadiah berlangsung di sekretariat DPD KO-WAPPI Jalan raya Ahmad Yani no 39 Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Rabu (23/8/2023) Pukul 14.30 Wib Sore hari sampai dengan selesai.

Acara hadir Dewan penasehat DPD KO-WAPPI H. Rudi Iskandarsyah, S.sos. Ketua KO-WAPPI Dahron Sungkai, Ketua KO-WAPPI DPW lampung yang di wakili oleh Siti Maymunah, Ketua LSM GALAK Aliyaman bersama rekan, tokoh masyarakat dan seluruh peserta lomba.

Dalam sambutan yang disampaikan Dewan Penasehat KO-WAPPI H. Rudi Iskandarsyah, S.Sos sagat mengapresiasi para peserta lomba yang telah ikut memeriahkan HUT RI Ke 78,

” Saya sangat bangga melihat Anak-anak dan Ibu-ibu serta Bapak-bapak, yang telah ikut memeriahkan Kemerdekaan RI Ke 78 ini,” Katanya.

Wanhat KO-WAPPI Pesawaran ini berpesan kepada seluruh masyarakat agar selalu mencintai Negara Republik Indonesia,

” Saya berharap kita selalu mencintai Negara kita RI ini, sesuai dengan tema kita “Terus melaju untuk indonesia maju” jadi kita harus benar-benar menjaga NKRI, Merdeka-Merdeka-Merdeka,” Ucapnya.

Sementara itu ketua DPD KO-WAPPI Kabupaten Pesawaran Dahron Sungkai mengucapkan,
” Saya berterimakasih kepada masyarakat dan Anak-anak Sekolah Dasar yang telah mengikuti perlombaan selama tiga hari ini,” Ujarnya.

” Disini ada hadiah juga ada door prize yang di sumbang dari HOFAGI yaitu Saudara kita Andi Junaidi, Saya berharap kepada peserta lomba jagan liat hadiahnya karna ini semata-mata kita memeriahkan HUT RI ke 78,” Pungkasnya.

Acara berlangsung dengan meriah pembagian hadiah dan doorprize  berjalan dengan lancar, damai dan aman yang di selenggarakan oleh Organisasi Wartawan. (Oby/Rif )

JAKARTA, (TB) – Center for Budget Analysis/CBA  mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan penyimpangan dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di sektor pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

CBA mencurigai bahwa pelaksanaan DAK Fisik dalam sektor Pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada tahun anggaran 2023, dengan total alokasi lebih dari Rp 25 miliar, telah mengalami berbagai penyimpangan.

“Kami mendapati adanya modus yang dicurigai dilakukan oleh pihak-pihak di dalam Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Salah satu modus yang terdeteksi adalah memecah paket pekerjaan agar nilai anggaran tiap paket tetap di bawah batas Rp 200 juta, kemudian melaksanakan pengadaan melalui metode penunjukan langsung.” beber Uchok Sky Khadafi CBA melalui rilis tertulisnya kepada media ini, Rabu 23/08

Dugaan modus lainnya lanjut Uchok adalah adanya perusahaan-perusahaan favorit di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang diduga mendapatkan proyek-proyek pengerjaan DAK fisik secara tidak adil. Salah satu contoh perusahaan yang dicurigai sebagai favorit adalah CV. Mandiri Pratama yang beralamat di Jl. Lodaya No. 2B, Kelurahan Nagri Tengah, Kabupaten Purwakarta.

CV. Mandiri Pratama diketahui telah memperoleh sejumlah paket pekerjaan pada tahun 2023, termasuk proyek rehabilitasi ruang kelas senilai Rp198.983.000 di SMPN 9 Purwakarta, serta rehab ruang kelas senilai Rp 99,3 juta di SDN 1 Cipaisan. Kedua paket pekerjaan ini diduga telah dengan mudah dimenangkan oleh CV. Mandiri Pratama melalui metode penunjukan langsung, dan potensi adanya kasus serupa diyakini masih berlanjut hingga saat ini.

Apabila situasi ini dibiarkan terus berlanjut, penggunaan DAK Fisik dalam sektor pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta dapat mengakibatkan kerugian negara yang signifikan, tulis Uchok.

Maka dari itu, CBA menekankan kepada KPK agar segera mengambil tindakan nyata di Kabupaten Purwakarta dengan menginisiasi penyelidikan mendalam terkait penggunaan DAK Fisik dalam sektor pendidikan.

” Panggil dan periksa H. Purwanto, M.Pd., yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dalam rangka menjalankan proses investigasi yang adil.”  Pinta Uchok Sky Khadafi. (Sto/Red)

PESAWARAN, (TB) – Bupati Pesawaran Dr. Dendi Ramadhona mengucapkan selamat kepada kepengurusan APDESI Pesawaran yang baru.

“Saya lihat kepengurusan saat ini telah mempresentasikan setiap Kecamatan, pengkaderannya berhasil, saya berharap APDESI bisa menjadi wadah dengan filosofinya kolektif kolegial, jadi saya ucapkan selamat bertugas kepada pengurus yang baru,” kata Bupati saat menghadiri pelantikan pengurus DPC APDESI Kabupaten Pesawaran periode 2023-2028, di GSG Kabupaten Pesawaran, Selasa (22/08/2023).

Bupati Pesawaran juga mengatakan pengelolaan BUMDes di Kabupaten Pesawaran belum berjalan maksimal. “Per tanggal 17 Agustus 2023 setidaknya dari 142 BUMDes yang terdata, hanya 63 BUMDes yang telah memenuhi persyaratan badan hukum dan telah terdaftar,” ucapnya.

Ditempat yang sama, Ketua DPD APDESI Provinsi Lampung Suhardi Buyung menerangkan APDESI Pesawaran beruntung memiliki Bupati yang perhatian.

“Di Provinsi Lampung mungkin hanya Bapak Dendi yang perhatian luar biasa terhadap Kepala Desa, dimana dari pelaksanaan Muscab hingga pelantikan Bapak Dendi selalu hadir, ini bentuk Bapak yang perhatian terhadap anaknya, jadi kita sebagai anak jangan sampai durhaka kepada bapak kita,” pesan dia.

Suhardi juga berpesan, kedepannya APDESI Pesawaran bisa lebih solid dan melahirkan program yang baik untuk masyarakat.

“Saya minta kepada Kepala Desa saat ini untuk menghindari adanya persoalan hukum, apalagi nantinya Dana Desa juga akan naik, semua harus sesuai regulasi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan,” Tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPC APDESI Kabupaten Pesawaran Hermansyah meminta kepada jajaran Kepala Desa di Kabupaten Pesawaran untuk bisa mendukung kepengurusan APDESI yang baru.

“Saya berharap kepada rekan Kades, APDESI merupakan rumah kita jadi tolong berikan saran dan kritik kepada pengurus yang sifatnya membangun, karena kita punya cita-cita yang besar,” ucap Herman.

“Saya juga minta arahan dan dukungan kepada Bapak Bupati, dan sinergitas yang baik dengan seluruh dinas instansi serta seluruh lembaga yang ada di Kabupaten Pesawaran, untuk APDESI yang lebih maju,”pungkasnya. (Oby/Rif).

JAKARTA (TB)–Subdit I Industri dan Perdagangan (Indag) Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap 7 tersangka terkait peredaran obat keras atau obat G tanpa izin edar keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian, periode Juni hingga Agustus 2023.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menyampaikan peredaran obat keras secara ilegal yang diduga melibatkan tenaga kesehatan (Nakes), yakni asisten dokter dan asisten apoteker yang memalsukan resep dokter untuk para pembeli obat keras.

“Oknum tenaga kesehatan terdaftar yang membuat resep obat, namun tidak memiliki izin praktek dan tidak sesuai dengan kompetensinya. Modus oknum karyawan apotek, membuat resep obat namun tidak terdaftar sebagai tenaga kesehatan dan tidak memiliki izin praktik,” ujar Ade Safri di Polda Metro Jaya, Selasa (22/8/2023).

Ade Safri mengatakan mereka sudah beraksi sejak 3 sampai 5 tahun dengan motif mencari keuntungan. Para Nakes yang terlibat ialah APAH (42), S (27), RNI (20) dan ERS (49).

“Tapi yang pasti, motifnya keuntungan. Sudah beraksi sekitar 3 sampai 5 tahun,” katanya.

Kasubdit Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Victor Inkiriwang menambahkan resep dokter tersebut dijual para nakes tersebut dengan harga bervariasi. Nilainya ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

“Bervariasi, jadi yang dihitung di sini yaitu resep dokternya kisaran sekitar ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Namun kemudian yang dihitung banyak sedikitnya obat yang dicantumkan dalam resep tersebut,” papar Victor.

Victor mengatakan para tersangka nakes menyalahi aturan terkait resep tersebut. Sebab, dalam prakteknya mereka mengeluarkan resep obat keras tersebut tanpa adanya petunjuk dokter.

“Obat-obatan yang masuk dalam daftar G wajib hukumnya melalui resep dokter. Artinya ada diagnosa yang harus dilakukan oleh dokter yang berkompeten sebelum mengeluarkan resep yang dimaksud,” terangnya.

Para tersangka sudah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.

Tersangka dijerat Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman penjara 10 tahun. Pasal 60 angka 10 jo angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Atas Perubahan Pasal 197 jo Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

(Rus)