BPN Provinsi Lampung Dinilai Mandul, Warga Tamansari Bakal Duduki Lahan PTPN7 Way Berulu
PESAWARAN, (TB) – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung bersitegang dengan puluhan masyarakat Pesawaran, pemilik sah hak milik lahan mereka.
Ketegangan itu terjadi karena pihak Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kantor Wilayah Provinsi Lampung menolak apa yang menjadi aspirasi masyarakat kepada pihak BPN agar melakukan pengukuran lahan tersebut.
Menurut Andi Darmawan Lubis yang menjabat sebagai Kepala Bidang Survei Pemetaan BPN Bandar Lampung yang didampingi oleh Istin sebagai Kepala Bidang Konflik dan Sengketa Pertanahan serta Sri Rejeki sebagai Kepala BPN Kabupaten Pesawaran mengatakan, bahwa terkait penuntutan masyarakat terkait untuk pengukuran ulang HGU No. IV PTPN7 Way Berulu. PTPN7 tidak bersedia untuk melakukan pengukuran ulang.
“PTPN7 Way Berulu tidak bersedia melakukan pengukuran ulang, terkecuali terdapat keputusan atau ketetapan dari Pengadilan,” kata Andi dihadapan puluhan perwakilan masyarakat Kabupaten Pesawaran.
Andi menjelaskan, bahwa penguasaan Pisik tanah di PTPN7 telah sesuai bukti hak sertifikat HGU No IV yang telah diterbitkan oleh BPN Bandar Lampung.
” Nah itu yang disampaikan kepada kami, bapak-ibu sekalian, terkait permintaan masyarakat Gedong Tataan, kami sudah mencoba memfasilitasi dengan pihak PTPN7 dan dan kesimpulannya, kami berharap masyarakat bisa menanggapinya hal ini dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.
Sementara itu, Fabian Jaya sebagai perwakilan masyarakat Gedong Tataan yang juga sebagai Kepala Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, menolak segala aktivitas yang dilakukan dari PTPN7 Way Berulu.
“Pokoknya kami akan menduduki lahan PTPN7 Way Berulu meminta dan menolak segala bentuk kegiatan PTPN7 dilahan itu,”kata Fabian Jaya dengan nada kecewa terhadap para pejabat BPN Provinsi Lampung saat melakukan negoisasi dengan pihak BPN Bandar Lampung, Selasa (19/6/2023).
Fabian Jaya menilai bahwa pihak BPN Provinsi Lampung memandang persoalan ini tidak bisa diatasi dan kami menganggap BPN Provinsi Lampung Mandul dan oleh karenanya kami (Masyarakat-red) akan segera menduduki lahan PTPN7 Way Berulu.
“Saya sebagai Kepala Desa Taman Sari akan memastikan segera mungkin menduduki lahan PTPN7 Way Berulu. Hal ini karena BPN Provinsi Lampung selaku pemerintah untuk menangani persoalan ini. Apa sih susahnya mengukur ulang dan sepertinya begitu berat melakukannya, kalau tidak ada apa apanya dengan BPN Provinsi Lampung dengan PTPN7 Way Berulu,” jelas Fabian dengan nada tinggi.
“Sekali lagi kami katakan, akan segera menduduki lahan PTPN7, dan ini tanggungjawab PBN Bandar Lampung, Kok kayaknya begitu berat sehingga sampai keranah hukum, ini negara apa, Ini negara permainan mafia tanah semua,” pungkasnya. (Oby/Rif)
