MEDAN, (TB) – Mabes Polri bersama Dewan Pers menggelar sosialisasi peran kerjasama dalam rangka perlindungan kemerdekaan pers pada momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2023, Selasa (7/2).

Bertempat di Hotel Santika Dyandra acara sosialisasi itu diselenggarakan oleh Dewan Pers dan dihadiri Kadivhumas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mewakili Kapolri, Karowasiddik Bareskrim Polri Brigjen Pol Iwan Kurniawan, Prof Bagir Manan, Kabidhumas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, serta pejabat Dewan Pers lainnya.

Kadivhumas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan Polri mendukung perlindungan kemerdekaan pers.

“Peran pers sebagai pilar ke empat sangat mempunyai peran yang sangat signifikan dalam pembangunan nasional. Melalui pers, informasi terkait pembangunan dapat terdistribusi dengan mudah dan cepat dan eksponensial,” katanya membacakan amanat Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Menurutnya, adanya ruang digital saat ini sungguh diminati masyarakat sebagai wadah untuk mengekspresikan pendapat dan aktivitas lainnya sehingga muncul sejumlah platform di media sosial (Medsos).

Dedi mengungkapkan, peran media dalam menyalurkan informasi dan memberikan literasi harus selalu berpedoman pada aturan baik Undang-Undang Pers, etika jurnalistik serta lainnya.

“Untuk menjalankan aturan itu Polri dan Dewan Pers bersepakat menjalin kerjasama ditandai melalui Nota Kesepahaman No: 03/DP/MoU/III/2022 Atau Nomor NK/4/III/2022 tentang koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakkan hukum mengenai penyalahgunaan profesi wartawan,” ungkapnya.

“Nota kesepahaman ini dimaksud untuk menjadi pedoman bagi Polri dan Dewan Pers dalam berkolaborasi meningkatkan pengawasan tentang publikasi konten dan penyiaran berita,” ujar jenderal bintang dua tersebut.

Dedi juga berharap sosialisasi peran kerjasama Dewan Pers dan Polri dalam perlindungan kemerdekaan pers yang digelar ini meningkatkan literasi kepada masyarakat terkait maraknya pemberitaan sehingga masyarakat memiliki imunitas dalam mengonsumsi segala bentuk informasi.

“Terlebih lagi memasuki tahun politik akan terjadi peningkatan berita hoax, kampanye hitam, politik identitas dan sebagainya yang harus diantisipasi. Harapan kita mampu dan mau menjadi bagian dalam menjaga peradaban,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Ninik, menyebutkan kerjasama antara Polri dengan Dewan Pers tentang perlindungan kemerdekaan pers karena seringkali muncul fenomena penyalahgunaan profesi wartawan terlebih memasuki tahun politik.

“Dengan adanya sosialisasi tentang perlindungan kemerdekaan pers dapat meningkatkan pengawasan tentang publikasi konten dan penyiaran berita,” sebutnya.

Pada kesempatan itu Akademisi yang juga mantan Ketua Dewan Pers, Prof Bagus Manan, menambahkan kemerdekaan pers merupakan ukuran peredaran suatu bangsa. Dimana pada semangat reformasi 1998 merebut kembali kebebasan.

“Ada 12 pendekatan etik memperkuat Good Governance yakni tidam mementingkan diri sendiri, integritas, objektif, tanggung jawab, terbuka, kejujuran, kepemimpinan baik, dedikasi, terpercaya, taat hukum, cara-cara baik, dan dasar kebajikan,” bebernya.

“Namun dari semua itu yang harus dimiliki adalah etika menjadi sesuatu yang terdepan dan merupakan standar kebaikan di ruang publik,” pungkasnya. (Damanik)

BOGOR, (TB) – Pemkab Bogor menyiapkan anggaran sekitar Rp10,6 miliar untuk mengcover iuran jaminan kesehatan perangkat desa di 435 desa/kelurahan di tahun 2023.

Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang jumlahnya sekitar Rp9,7 miliar, Ujar Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan.

” Kami berkomitmen terus memenuhi jaminan kesehatan untuk perangkat desa. Di tahun 2023, sebanyak 4.754 perangkat desa ditanggung iuran jaminan kesehatannya lewat APBD Kabupaten Bogor,” ungkap Iwan Setiawan, Jumat 3 Februari 2023.

Lebih lanjut Iwan menjelaskan, kenapa terjadi perubahan, karena perangkat desa itu dinamis, stafnya berbeda, jumlah dusunnya berbeda, bisa berkembang, sesuai kebutuhan, ujarnya.

Menurut Iwan, langkah ini diambil sebagai komitmen Pemkab Bogor dalam menyediakan akses kesehatan kepada para perangkat desa. Kewajiban ini juga sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada perangkat desa.

“Bisa dibilang gratis ya, jadi kewajiban 5 persen untuk jaminan kesehatan mereka itu 4 persennya dari APBD dan 1 persennya dari Siltap. Dan keluarga perangkat desa juga otomatis tercover,” terangnya.

Iwan Setiawan menjelaskan, jaminan kesehatan untuk perangkat desa ini sudah berjalan sejak 2020. Dengan langkah ini, Iwan berharap dapat mempermudah akses pelayanan kesehatan, khususnya untuk perangkat desa.

Jadi jika sewaktu-waktu butuh pelayanan kesehatan, mereka tidak perlu repot lagi karena sudah tercover jaminan kesehatannya. Yang mendapat ini mulai dari kades, sekdes, kasi, kaur hingga kepala dusun,” tandas Iwan Setiawan. (Sto)

DEPOK, (TB) – Belum lama ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Air Minum melakukan penilaian kinerja BUMD Air Minum tahun 2020 melalui rilis Buku Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum tahun 2020 sebagai hasil penilaian kinerja tahun buku 2019 terhadap 387 BUMD Air Minum yang ada di Indonesia.

Hasilnya, PT Tirta Asasta Depok di bawah arahan Direktur Utama M. Olik Abdul Holik, A.K. M.Si, terus berprestasi dan untuk penilaian tahun 2022 ini Tirta Asasta menduduki peringkat ke-3 Kategori Pelanggan 50.001 s/d 100.000 tingkat Nasional.

Adapun proses penilaian kinerja BUMD tahun 2022 juga dilakukan melalui 3 tahapan yaitu inventarisasi data, penyelarasan data sebelum dilakukan penghitungan ke dalam formula Penilaian Kinerja BUMD Air Minum dan Penetapan Kategori Kinerja BUMD Air Minum yang selanjutnya dilanjutkan dengan 4 aspek penilaian yaitu aspek keuangan, pelayanan, operasional dan SDM yang dan barulah keluar hasil BUMD Air Minum dengan 3 kategori yaitu sehat, kurang sehat dan sakit.

‘’Dari aspek penilaian kesehatan air, PT Tirta Asasta Kota Depok berada diperingkat 3 dari 206 BUMD Air Minum Nasional dengan Kinerja Tertinggi Pada Kelompok Jumlah Pelanggan 50.001 s.d 100.000 SL dengan nilai 4,06 dan hasil kinerja air yang sehat dengan jumlah pelanggan (SL) sebanyak 85.654,” terang Olik.

“Kami juga terus melakukan inovasi-inovasi yang mendukung peningkatan kinerja, salah satunya yang sudah dikembangkan Tirta Asasta yaitu pengembangan Zona Air Minum, peningkatan kapasitas produksi, sertifikasi ISO 90001:2015, 14001:205 dan ISO 37001’’.

Peringkat ini dianggap cukup baik karena PT. Tirta Asasta Kota Depok pada tahun 2021 berada diperingkat ke-11 dalam skala nasional penilaian kerja BUMD berdasarkan laporan kinerja tahunan yang disusun oleh pemerintah kota/kabupaten sebagai pencapaian Rencana Program Jangka Panjang (RPJMD), dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indicator (KPI). Dalam hal ini, Sekda Kota Depok, Drs. Supian Suri, MM. pun turut menyampaikan apresiasinya terhadap PT Tirta Asasta Kota Depok atas prestasi yang dicapai.

“Hasil yang diraih merupakan kerja keras dari jajaran direksi, senior dan para manejer serta rekan-rekan karyawan/ti Tirta Asasta Depok. Tentu juga tidak lepas dari dukungan Pemerintah Kota Depok, Provinsi hingga Pusat termasuk juga masyarakat Kota Depok,”tambah Olik.

‘’Dengan pencapaian dan prestasi yang sudah baik ini kami harap bisa menjadi pemacu untuk Tirta Asasta Depok agar menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya dan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan untuk pelanggan dan masyarakat di Kota Depok.’’ pungkasnya ( Hetti)

BANDUNG, (TB) – Bertempat di Grand Asia Afrika, DPC Peradi Bandung melaksanakan kegiatan Seremonial Penyerahan KTPA Anggota DPC PERADI Bandung yang baru bergabung sekaligus Peresmian serah terima Kantor Pos Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Bandung, Senin (06/02/23)

Hadir dalam acara tersebut para pengurus PERADI Bandung yaitu Ketua, Wakil ketua, Sekretaris, para Wakil Sekretaris Bendahara, Wakil bendahara, para Kabid dan Anggota Peradi yang baru bergabung.

Pada kesempatan itu H.Yovie Megananda Santosa S.H.,M.H., Msi yang akrab disapa bang YMS menyampaikan arahan-arahan kepada pengurus dan para anggota yang baru bergabung agar kedepannya terlibat aktif dalam kegiatan PBH Peradi Bandung.

“saya menyambut baik dan bahagia serta bangga dengan adanya kantor PBH ini semoga dapat membantu para pencari keadilan, saya sambut juga para anggota yang baru bergabung kepada kami diantaranya ada tokoh Advokat senior Bang Abidin SH,M.H.,Msi ungkap Yovie, setelah memberikan arahan bang YMS,

Pada kesempatan itu mempersilahkan pula wakil ketua Dahman Sinaga, S.H. untuk memberikan pandangan. “pandangan saya sejalan dengan bang ketua bahwa kami menyambut baik anggota yang bergabung karena yang baru bergabung dari segi usia sudah senior dan di Pengurus Peradi Bandung terdiri juga dari anak-anak muda semoga ini mejadi kombinasi yang baik saling bersinergi menyatukan kekuatan untuk Peradi dan saya bangga juga atas peresmian kantor PBH Peradi Bandung semoga bisa berdampak luas dan Bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan,” ungkap Dahman

Kemudian setelah arahan dari ketua acara yang dipandu panitia Ervin Alexander Aritonang,S.H.,M.H berlanjut ke acara sepatah dua patah kata dari anggota baru yang diwakili oleh bapak Fidelis Giawa, potong tumpeng, potong pita peresmian, serah terima kunci sekre PBH DPC PERADI Bandung dari Bapak Abidin,S.H.,M.si kepada Bang YMS ketua Peradi Bandung dan dari ketua Peradi Bandung kepada Imam Nur Falah,S.H. Kabid Probono dan Bantuan Hukum yang sekaligus ditunjuk menjadi Kordinator PBH DPC PERADI Bandung.

Ditempat terpisah Ketua Dewan Pakar DPC PERADI Bandung, Dr.Musa Darwin Pane,S.H.,M.H. mengucapakan selamat dan Sukses atas peresmian gedung PBH DPC PERADI Bandung. (Damanik)

KOTA BUMI, (TB) – Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) masih lama, namun sejumlah kalangan tengah melakukan persiapan untuk dapat bertarung pada ajang pesta rakyat lima tahun yang akan dilaksanakan di tahun 2024 mendatang.

Dimana, masih menyisakan waktu kurang lebih satu (1) tahun lagi akan tetapi sudah banyak nama-nama calon yang bermunculan di masyarakat.
Salah satunya yang memiliki keinginan kuat maju sebagai calon legislatif (caleg) yakni, Arnando Ferdiansyah.

Arnando Ferdiansyah merupakan salah satu tokoh muda millenial yang maju menggunakan partai Golongan Karya (Golkar) sebagai calon anggota DPRD kabupaten Lampung Utara daerah pemilihan (dapil) satu (1) Lampung Utara.

Arnando Ferdiansyah atau yang biasa akrab disapa Nando ini menambahkan, untuk persiapan dalam kontestasi pemilu tahun 2024 mendatang nantinya akan turun langsung ke masyarakat.

“Ya, bersama dengan teman-teman akan turun langsung ke masyarakat agar dapat menyerap apa yang menjadi keinginan masyarakat kedepannya,” Katanya kepada awak media melalui sambungan telepon, Senin (6/2/2023).

Masih kata Nando, seumpamanya Tuhan mengizinkan dan masyarakat yang ada di Dapil 1 ini mendukung hingga terpilih, dirinya sudah tahu gambarannya apa yang diminta dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Lanjut Nando yang juga menjabat sebagai ketua Golkar Kecamatan Kotabumi ini, untuk target pemilih sendiri, dirinya menerangkan, akan mencakup baik semua pemilih, baik tua dan muda.

” Ya, kita sistemnya random, baik yang tua dan muda akan dirangkul dan berkomunikasi dengan para pemilih,” ujarnya yang juga ketua DPD AMPI kabupaten Lampung Utara.

Nando yang juga sebagai bendahara KNPI Lampung Utara berharap, masyarakat pemilih harus dapat mengetahui secara jelas bagaimana memilih calon yang akan dipilihnya.

“Masyarakat jangan mudah terpengaruh dengan iming-iming sesuatu hal untuk memberikan suara. Intinya, calon yang dipilih harus benar-benar memiliki program untuk membantu masyarakat jangan lagi terbuai dengan janji-janji yang tidak bisa ditepati,” terangnya.

“Masyarakat harus bijak dan dapat melihat mana calon-calon nanti yang bisa bekerja dan bisa menyerap aspirasi masyarakat yang ada di Kotabumi khususnya,” Pungkasnya. (Dr)

PESAWARAN, (TB) – Akses jalan penghubung antara Desa munca Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dan Kelurahan Sukamaju Teluk Betung timur Kota Bandar Lampung dibiarkan rusak parah selama bertahun tahun lamanya, Warga telah mengusulkan perbaikan jalan melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) namun hingga kini jalan tersebut tak kunjung di perbaiki, Senin (6/2/2023).

Desa munca dengan jumlah Penduduk 1.139 jiwa, yang setiap harinya melalui jalan utama yang rusak tersebut mengeluh, jalan itu kini sangat sulit untuk dilalui oleh kendaraan roda dua dan roda empat terlebih jika di musim penghujan jalan itu sangat licin.

Hal ini di ungkapkan oleh MA warga Desa Munca yang mengatakan warga mau tidak mau harus melewati jalan tersebut karena tidak ada akses jalan lain yang bisa dilewati.

Selain jalan rusak, warga Desa Munca juga mengeluhkan kurangnya lampu penerangan Jalan.

” Selain jalannya rusak hingga ribuan kilo meter jalan ini juga bila malam hari sangat gelap gulita sebab di sini tidak ada lampu penerangan jalan, kami warga Desa Munca berharap kepada pemerintah daerah untuk dapat membangun jalan kami yang rusak, sebab jalan ini adalah satu satunya yang setiap hari harus kami lalui,” Harapnya.

Marini salah warga Desa Munca lainnya juga mengungkapkan hal yang sama.

” Jalan ini merupakan akses penting bagi kami, karena jalan tersebut menghubungkan antara Desa dan kota. Perbaikan jalan sangat kami butuhkan karena jalan ini juga digunakan warga untuk menjual berbagai penghasilan yang ada di desa ini, namun sebagai warga kami hanya bisa berharap kepada pemerintah yang terkait untuk dapat segera membangun jalan desa kami ini, Mohon bantu kami Pak Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona” Tutur Marini. (Oby/Rif)

BOGOR – Jelang Hari Pers Nasional (HPN) dan HUT Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ke-77 tanggal 9 Februari mendatang, Radio Teman Pemkab Bogor menggelar diskusi tentang masa depan dunia jurnalisme dengan tema “Pers Indonesia adalah lokomotif kemajuan bangsa”.

Pada acara yang dipandu (Host) Mey Cresentya Rahail itu menghadirkan Ketua PWI Kabupaten Bogor H.Subagiyo, S.Ip dan Kamaludin Insan Anggota Dewan Pers Indonesia.

Ketua PWI Subagiyo menyampaikan dengan HPN dan HUT PWI yang kini sudah memasuki usia ke-77 tahun, Pers Indonesia sudah barang tentu menjalani perjalanan yang cukup panjang  dan sudah melewati berbagai masa rezim, yakni rezim, Orde Lama (Orla), Orde Baru (Orba) hingga kini di era Reformasi.

Sebelum era tersebut, Pers di tanah air  juga mengalami masa penjajahan kolonial Belanda. Seiring perjalanan tersebut, tokoh pergerakan banyak yang ikut terjun di dunia jurnalistik dengan membawa pergerakan kemerdekaan.

” Kini di era digital Pers mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Sejak 2013 – sampai sekarang munculah digitalisasi yang semakin menjamur dam menjadi booming. Seperti di Bogor hampir tiap hari bermunculan website atau media daring,” beber Bagiyo.

Dengan era Reformasi inilah kata Bagiyo, terjadi pergeseran cukup kuat media massa cetak/ koran mulai tumbang satu persatu. Seperti Sinar Harapan tutup secara resmi pada tahun 2015 dan berlanjut hingga kini terakhir di penghujung 2022 koran harian Republika tutup secara permanen.

” Tumbangnya sejumlah media cetak/koran, membuat media daring atau Online semakin menjamur di Indonesia. Kini berbagai media daring, Online dan ditambah dengan jurnalis citizen serta media sosial bertebaran setiap hari menghiasi digital Indonesia.” Ucap Bagiyo yang mantan Ketua Kelompok Kerja (Wartawan) Kabupaten Bogor dua periode tersebut.

Fenomena ini menurutnya semakin menambah Euforia di era Reformasi tersebut. Sehingga masyarakat menyantap berbagai informasi telanjang dan sebagian HOAX. Belum lagi jurnalis dadakan bermunculan, yang tak mengindahkan rambu-rambu UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Wartawan.

” Dampak atau akibatnya mulai menggusur citra profesi Wartawan itu sendiri yang selama ini dikonotasikan sebagai Intelek Berjalan,” kata Bagiyo.

” Maka dari itu di momen HPN Ke-77 dan HUT PWI Ke-77 ini, pesan saya, tetap jaga kualitas dan jangan tergerus integritas,” tandas Bagiyo.

Pada bagian lain, anggota Dewan Pers Indonesia, Kamal berpesan kepada jurnalis agar dalam karya jurnalistik tetap memperhatikan aturan UU No. 40 tahun 1999 dan kode etik.

Mengingat, menurutnya, dari tahun ke tahun konflik pers ke Dewan Pers semakin meningkat untuk tahun 2022 saja lebih dari 600 orang melakukan somasi ke Dewan Pers. Belum lagi jumlah konflik pers dengan narasumber semakin meningkat.

” Hal ini menandakan, masyakarat mulai cerdas dan para jurnalis harus berhati-hati dalam setiap karya jurnalistiknya, harus tetap menganut aturan dan sesuai dengan kode etik jurnalistik “. Pungkas Kamal. (Sto)

PESAWARAN, (TB) – Warga Desa Bagelen Kecamatan Kabupaten Pesawaran gotong-royong untuk perbaiki jembatan gantung yang sudah rusak parah yang dikhawatirkan roboh jika terus dilewati oleh motor.

Jembatan penghubung ke Dusun atau Rt Desa setempat yang dibangun pada tahun 2008 ini. Sekarang kondisinya sudah rusak atau hampir roboh lantaran bambu badan jembatan kondisinya sudah pada lapuk.

Kepala Desa Bagelen Merdi Prananto mengatakan, jembatan ini sudah sekian lama tidak diperbaiki, dan dikhawatirkan akan roboh warga memutuskan melakukan gotong-rotong untuk perbaikan jembatan.

” Kegiatan gotong-royong perbaikan jembatan gantung penghubung antar Rt itu, merupakan bukti kekompakan dan keperdulian dari warga setempat,” Kata Merdi kepada media ini, Minggu (5/2/2023).

Dikatakan Merdi, perbaikan jembatan gantung itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai salah satu akses jalan terdekat bagi warga Desa Bagelen.

” Perbaikan jembatan ini, insyaallah sore nanti akan rampung dan sudah bisa di lalui oleh warga, karena perbaikannya dilakukan secara bergotong royong warga dan Aparatur Desa,” Ujarnya di lokasi.

Sementara itu, Ari (38) salah satu warga setempat, karena dirinya sering melintasi jembatan itu merasa senang karena jembatannya sudah diperbaiki.

” Saya sangat berterima kasih kepada warga Bagelen, yang telah memperbaiki jembatan gantung tersebut, karena selama ini kami apa bila akan menuju ke RT lain harus memutar jalan dan Saya berharap sore nanti jembatan itu sudah bisa dilalui,”Pungkasnya.

(Oby/Rif)

JAKARTA, (TB) – Ketua Dewan Pers periode 2022-2025 Ninik Rahayu beserta anggotanya menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 6 Februari 2023.

Selain memastikan bahwa kehadirannya nanti di puncak acara Hari Pers Nasional (HPN) yang akan diselenggarakan pada 9 Februari 2023 di Medan. Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya kebebasan pers yang bertanggung jawab dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip dan etika jurnalistik.

“Tadi Bapak Presiden memberikan pesan penting bahwa jangan hanya bicara kebebasan pers, tetapi yang terpenting adalah pemberitaan yang bertanggung jawab. Pemberitaan yang bertanggung jawab adalah pemberitaan yang dikonfirmasi kebenarannya menggunakan prinsip-prinsip etika jurnalistik yang baik. Jadi kalau cuma bebas sebebas-bebasnya tanpa tanggung jawab banyak nanti yang akan dirugikan apalagi menjelang pemilu,” ujar Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dalam keterangannya selepas pertemuan.

Dalam pertemuan tersebut, Ninik dan jajarannya juga menyampaikan sejumlah program kerja besar Dewan Pers kepada Kepala Negara. Program-program tersebut meliputi pendataan ratifikasi pers, pengaduan dan penegakan etika pers, serta peningkatan kapabilitas wartawan.

“Kami sampaikan kepada Bapak Presiden hal-hal yang sudah kami capai dan PR-PR yang kami masih miliki karena jumlah pengaduan terus meningkat, tetapi ada beberapa upaya peningkatan kapasitas yang dilakukan, difasilitasi Dewan Pers dan tentu salah satunya adalah dukungan dari pemerintah,” jelasnya.

Di samping itu, Dewan Pers juga menyampaikan soal kemajuan dalam penanganan kasus-kasus insan pers. Menurut Ninik, saat ini telah ada nota kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

“Sekarang ini posisinya sedang terus kami sosialisasikan agar mereka sampai di tingkat paling bawah memahami bagaimana cara penyelesaian kasus-kasus pers. Walaupun ada kasus-kasus yang berdimensi pidana memang menjadi ranah Kepolisian,” imbuhnya.

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sementara itu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu didampingi oleh Wakil Ketua Dewan Pers Muhammad Agung Dharmajaya dan para anggota Dewan Pers yakni Arif Zulkifli, Yadi Hendriana, Totok Suryanto, Atmaji Sapto Anggoro, Asmono Wikan, serta Paulus Tri Agung Kristianto. (Red)

CIBINONG, (TB) – Camat Cibinong Dr. Rusliandi Perpani mengatakan khusus untuk Kecamatan Cibinong dari berbagai potensi yang ada, masih banyak kendala yang perlu diatasi di tahun 2023 ini. Diantaranya adalah masalah kebersihan, pengelolaan sampah, dan PKL.

Hal tersebut disampaikan Camat Rusliandi pada Reses Anggota Dewan DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan (Dapil) 1 masa sidang II yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Cibinong, Senin 06 Januari 2023.

” Dari 179 RW dan lebih kurang 1.309 RT di 13 Kelurahan yang ada di Cibinong, terkait permasalahan sampah ini, kami sudah membentuk sebanyak 30 lebih KRL (Kampung Ramah Lingkungan) yang tujuannya untuk menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah dimulai dari lingkungan masing-masing,” jelas Camat.

Namun Camat mengakui bahwa perlu ada peningkatan terkait pengelolaan sampah ini. Kami berharap kedepannya akan lebih banyak lagi KRL yang terbentuk terutama di lingkungan perumahan.

“Untuk sampah harian sebenarnya penanganan dari Dinas Lingkungan Hidup sudah berjalan seperti biasa. Memang perlu ada tambahan seperti pembentukan KRL baru di lingkungan perumahan. Nanti kita dorong untuk dibentuk KRL di tiap-tiap perumahan. Dengan begitu diharapkan mereka bisa mengelola sampah dan kebersihan dilingkungan nya masing-masing,” ucap Camat.

Keluhan terkait pengelolaan sampah dan PKL atau UMKM di wilayah Cibinong juga datang dari Kang Deni selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Cibinong.

Pada Reses Anggota Dewan tersebut, Deni menyebut perlu adanya terobosan baru dalam menangani persoalan sampah dan pemberdayaan UMKM (PKL) di Cibinong.

Menurutnya hingga hari ini belum ada solusi jangka panjang soal penanganan sampah. Selama ini persolan sampah itu hanya dipindahkan dari masyarakat ke lokasi pembuangan akhir (TPA), ujarnya.

” Bicara soal sampah di kecamatan cibinong yang volumenya mencapai 100.500 Ton itu tidak akan ada solusinya jika tidak dilakukan pemilihan dimulai dari lingkungan rumah tangga,” beber Deni

” Bicara Cibinong, mari kita jadikan pilot projects penanganan sampah di tiap RT RW. Buat juga Satgas-Satgas (Satuan tugas) atau pendamping pengelolaan sampah di tiap-tiap Kelurahan, kalau perlu di tiap RT RW. Sehingga penanganan dan pemilihan sampah bisa dilakukan secara mandiri di lingkungan masing-masing,” tegas Deni.

Begitu pula dengan penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

” Selama ini mainset kita, UMKM itu cuma mereka yang terlembagakan, tapi sejatinya mereka-mereka (para PKL-red) yang berjuang demi ekonomi keluarga itu, mereka semua adalah UMKM. Mereka juga butuh ruang untuk diakomodir kepentingannya. Hal ini harus kita pikirkan bersama dan dicari solusinya,” Tegas Deni.

Menanggapi hal itu, Fakhru Rizal, Anggota Dewan DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Golkar sepakat jika pengelolaan sampah itu menjadi perang kita bersama.

“Untuk penanganan sampah ini kami sepakat pemberdayaan Satgas-Satgas dan pendampingan hingga ke tingkat RT RW. Nantinya melalui Pokok pikiran (Pikir)kita , kita akan coba anggarkan untuk dibuat Program-program pemberdayaan lingkungan,” kata Rizal.

Terkait pemberdayaan UMKM, Rizal menyebut bahwa sampai hari ini Pemkab Bogor belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang itu. Yang ada baru Perda tentang penertiban PKL.

“Dulu pernah beberapa kali kita usulkan tapi terhambat oleh dinas-dinas terkait. Nanti kita akan coba dorong dan usulkan kembali agar para UMKM itu bisa diberdayakan,” pungkas Fakhru Rizal.

Diakhir giat reses tersebut, Ade Sanjaya Anggota Dewan dari Komisi II DPRD Kabupaten Bogor mengabsen satu-persatu perwakilan dinas yang hadir. Faktanya beberapa perwakilan dinas yang tupoksinya banyak dikeluhkan masyarakat dalam reses tersebut, seperti DLH, Dinas Koperasi UMKM, absen alias tidak menghadiri sidang. (Sto)