BOGOR, (TB) –  Acara Puncak  Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) & HUT PWI Ke-77 Tahun 2023, Pengurus PWI Kabupaten Bogor seperti biasanya melakukan Ziarah dan  tabur bunga ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Pondok Rajeg, Kamis 09 Februari 2023.

Ketua PWI Kabupaten Bogor, H. Subagiyo mengatakan, prosesi tabur bunga yang dilaksanakan oleh PWI Kabupaten Bogor merupakan salah satu agenda dari panitia HPN & HUT PWI tahun tingkat Kabupaten Bogor. Ia juga menginformasikan, untuk panitia HPN 2023 & HUT PWI ke-77 tingkat Kabupaten Bogor mengusung tema “Berbasis Profesionalitas, Pers Mendukung Pilkada Bersih Untuk Pemimpin Bersih”.

“Alhamdulillah pelaksanaan prosesi tabur bunga yang menjadi agenda rutin saat puncak peringatan HPN & HUT PWI ke-77 telah kita laksanakan, mari kita semua kita mendo’a kan secara bersama-sama untuk para pahlawan kita yang telah berjuang memerdekakan NKRI pada saat itu,” ujar H. Subagiyo disela-sela acara prosesi tabur bunga, Kamis (9/2/23).

Masih ditempat sama, Ketua Panitia HPN 2023 & HUT PWI ke-77 tingkat Kabupaten Bogor, Effendi Tobing menerangkan, prosesi tabur bunga yang dirancang oleh jajaran panitia dibawah kepemimpinannya itu merupakan agenda tahunan PWI Kabupaten Bogor setiap memperingati puncak HPN 2023 & HUT PWI ditahun-tahun sebelumnya.

“Acara tabur bunga ke Taman Makam Pahlawan Pondok Rajeg ini adalah program rutin dari PWI Kabupaten Bogor dari tahun sebelum-sebelumnya. Maka dari itu di tahun 2023 ini sebagai puncak peringatan harlah organisasi terbesar dan tertua di Indonesia bagi keprofesian wartawan tersebut kita laksanakan hal sama,” kata Tobing sapaan akrabnya.

Ia melanjutkan, selain prosesi tabur bunga di taman makam pahlawan itu, seluruh pengurus dan anggota PWI Kabupaten juga melakukan do’a bersama yang dipimpin Sofwan Ali selaku wakil ketua bidang Advokasi PWI Kabupaten Bogor.

“Kita akhiri giat tabur bunga ini dengan do’a bersama untuk mendo’akan jasa para pahlawan di Bumi Tegar Beriman ini,” terangnya.

Lebih jauh pria berdarah Medan itu juga mengutarakan, selain prosesi tabur bunga di puncak peringatan HPN 2023 & HUT PWI ke-77 ini, PWI Kabupaten Bogor juga akan melaksanakan peresmian Gedung Graha Wartawan yang terletak di Jalan raya Pemda Cibinong, Kabupaten Bogor.

“Acara kita lanjutkan dengan peresmian gedung graha wartawan yang telah dibangun oleh Pemkab Bogor menggunakan anggaran APBD tahun 2022 lalu teruntuk organisasi yang terdaftar menjadi konstituen dari Dewan Pers Pusat, serta melakukan potong tumpeng sebagai bentuk syukur kami di PWI Kabupaten Bogor dalam peringatan HPN & HUT PWI ke-77 di tahun 2023 ini,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Tobing, sebagai akhir dari peringatan HPN 2023 & HUT PWI ke-77, pihaknya juga telah merancang suatu agenda yakni Diskusi Publik yang akan diselenggarakan pada 20 Februari 2023 bertempat di lantai 4 Ball Room M-One Hotel Sentul.

“Kami dari panitia juga sudah menyiapkan acara diskusi publik sebagai akhir dari peringatan HPN 2023 & HUT PWI ke-77 bertempat di M-One Hotel. Dan sebelum puncak pada hari ini, kami dari panitia juga telah melaksanakan berbagai perlombaan antar wartawan yang diikuti hampir semua anggota PWI Kabupaten Bogor, meliputi pertandingan tenis meja, badminton, gaple dan lomba catur,” imbuhnya.

Lebih lanjut ia mengharapkan, dengan dilakukannya segala kegiatan yang telah dan bakal dilaksanakan oleh panitia, pihaknya berharap agar seluruh pengurus dan anggota PWI Kabupaten Bogor khususnya dapat lebih memperkuat jalinan tali silaturahmi dan semakin kompak lagi.

“Harapan saya sesuai dengan jargon PWI Kabupaten Bogor yakni Kompak, Kompak, Kompak. Dan jalinan tali silaturahmi antar anggota bisa lebih erat lagi,” pungkas Tobing. (Red)

BOGOR, (TB) – Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum bersama Wakil Kepala Daerah se-Jawa Barat melaksanakan study banding dan kunjungan ke PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) Pabrik Narogong Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Rabu (8/2/23).

Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, dipilihnya study banding ke Perusahaan SBI, karena memang perusahaan ini dianggap oleh Pemerintah Pusat dan juga oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat, yang telah mampu melaksanakan apa yang harus dilaksanakan menurut UUD, peraturan dan yang lainnya.

“Kita bisa lihat perusahaan ini pembangunan dan pertambangannya tidak membawa dampak yang negatif, tapi minimal di perusahaan ini ada harapan dan keinginan, sehingga hasil atau dampak dari pertambangannya bisa menjadi contoh sehingga bisa dianggap bagus, dan bisa di contoh oleh kita semua,” ucap Uu Ruzhanul Ulum kepada wartawan.

Ia Juga menyampaikan, dengan dikembalikannya perijinan pertambangan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat diamanatkan oleh Pemerintah pusat untuk penertiban pertambangan yang ada di Jawa Barat.

“Kami diamanatkan untuk mengadakan penertiban pertambangan yang ada di wilayah Jawa Barat, bukan berarti harus menutup, tetapi harus adanya penertiban, karena hasil pertambangan sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” ucap Uu Ruzhanul Ulum kepada Bogorupdate.com

Selanjutnya Ia juga menjelaskan, dengan adanya pertemuan kepala Daerah se-Jawa Barat pada hari ini untuk sama-sama mengetahui permasalahan pertambangan yang ada.

“Kenapa kami membawa Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota se-Jawa Barat, karena kami ingin agar Kolaborasi dengan pemerintah Daerah Jawa Barat dan juga akan berbagi kewenangan, sehingga Jawa Barat yang begitu banyak potensi pertambangannya bisa dimanfaatkan,” paparnya.

Karena kalau pertambangan tidak ditertibkan akan menimbulkan dampak bagi masyarakat. Karena itu Provinsi Jawa Barat akan membentuk satgas, agar penambangan yang ada bisa menempuh jalur perijinannya.

“Nanti diharapkan ada satgas yang akan dibentuk oleh kami di setiap Kabupaten dan Kota, dimana satgas tersebut akan dipinta rekomendasinya untuk menindaklanjuti permohonan tentang legalitas pertambangan tersebut. Apakah diperpanjang, apakah dihentikan, atau pun dievaluasi dan lainnya,” cetusnya.

“Disini satgas pertambangan yang akan membuat rekomendasi kepada kami, provinsi Jawa Barat. Artinya kami ingin Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka membuat Kerangka-kerangka komplit tentang penertiban pertambangan di Jawa Barat,”pungkasnya. (Red)

KABUPATEN SUKABUMI,(TB) – Adanya peristiwa kekerasan antar pelajar yang terjadi di wilayah Kecamatan Cicurug beberapa waktu yang lalu, akhirnya menjadi dasar pemikiran dari Kapolsek Cicurug Kompol Parlan untuk menginisiasi terbentuknya suatu satgas yang mampu menangkal potensi terjadinya kejadian tawuran antar pelajar.

Dengan menggandeng stakeholder terkait, maka dibentuklah Satgas Anti Tawuran Pelajar Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, dan pembentukan Satgas tersebut melalui sebuah rapat Forkopimcam Cicurug bersama para guru dari perwakilan SMA dan SMK se Kecamatan Cicurug bertempat di Aula Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, Rabu (08/02).

Kapolres Sukabumi AKBP Maruly Pardede melalui Kapolsek Cicurug Kompol Parlan dengan didampingi Kasi Humas Polres Sukabumi Iptu Aah Saepul Rohman mengatakan, Satgas Anti Tawuran Pelajar akan melibatkan unsur yang terdiri dari Polisi, TNI, Satpol PP Kabupaten Sukabumi serta unsur perwakilan sekolah baik SMA dan SMK.

” Alhamdulillah hari ini di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, telah terbentuk Satgas Anti Tawuran Pelajar, untuk mencegah terjadinya tawuran antar pelajar di wilayah Cicurug,” Ujar Kompol Parlan kepada awak media.

Menurut Parlan, Satgas itu dibentuknya, mendapatkan dukungan penuh dari pihak Camat Cicurug, Koramil Cicurug dan praktisi pendidikan yang ada di Kecamatan Cicurug.

” Nantinya dalam operasional Satgas ini, akan melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pencegahan terjadinya tawuran pelajar seperti pembinaan dan patroli gabungan,” pungkasnya. (damanik)

SUMEDANG, (TB) – Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam menangani persoalan stunting terus diupayakan. Jajaran dinas terkait yang dipimpin langsung Plt Bupati Bogor Pemkab Bogor melakukan studi tiru atau studi komparatif ke Kabupaten Sumedang

Plt Bupati Bogor dan rombongan diterima langsung oleh Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, di Gedung Negara, Kabupaten Sumedang, Selasa (7/2).

Untuk diketahui, Kabupaten Sumedang menjadi kabupaten dengan angka stunting terendah se-Indonesia. Keberhasilan menurunkan angka stunting ini diapresiasi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Pada beberapa kesempatan, Presiden meminta kabupaten dan kota di Indonesia belajar ke Kabupaten Sumedang.

Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengungkapkan, saya bersama jajaran Pemkab Bogor belajar dan melakukan kerjasama antar dua daerah khususnya dalam upaya penanganan masalah stunting. Saya tugaskan jajaran kepala dinas untuk menggali informasi dan mempelajari bagaimana Sumedang bisa berhasil, hal ini tentunya sebagaimana arahan bapak Presiden Jokowi.

“Kami tengah serius menangani persoalan stunting di Kabupaten Bogor, dan kami belajar ke Kabupaten Sumedang yang sukses dalam penanganan stunting, dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi Simpati,” ujar Iwan Setiawan.

Iwan menambahkan, kami ingin penanganan stunting di Kabupaten Bogor lebih terintegrasi dan terukur, supaya penanganan stunting setiap tahunnya bisa efektif dan menurunkan angkanya. Harapannya tentu Kabupaten Bogor bisa bebas stunting.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir membagikan pengalamannya dalam menurunkan angka stunting di Sumedang. Ia menjelaskan, Alhamdulillah hari ini lima daerah bertemu di Sumedang, demi meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Kita sama-sama belajar, jadi sifatnya berbagi pengalaman, tidak untuk menggurui.

“Kabupaten Sumedang berhasil menurunkan angka stunting dari 32,27 persen pada tahun 2018 hingga menjadi menjadi 8,27 persen di tahun 2022. Keberhasilan penurunan stunting secara signifikan tersebut terjadi karena dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” jelas Dony.

Dony menerangkan, dengan menggunakan platform aplikasi Simpati menghubungkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari kader Posyandu untuk melakukan pencatatan pemeriksaan berat badan dan tinggi anak, pimpinan daerah, Puskesmas, desa, dan dinas terkait lainnya untuk mendapatkan laporan terkait dengan stunting. Masyarakat juga dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk melakukan pengecekan status gizi anak.

“Sensus dilakukan oleh kader Posyandu yang terlatih, dan semua diukur. Jadi coverage nya 97 persen. Kader posyandu terlatih, alatnya tepat sesuai standar dan mampu mengaplikasikan aplikasi Simpati,” terang Dony.

Hadir pula pada studi tiru tersebut, Bupati Kaur Provinsi Bengkulu, Bupati Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul Provinsi DIY beserta jajarannya masing-masing.

Hadir pada kegiatan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Kepala Bappedalitbang, perwakilan Dinas Sosial, beserta jajaran Direktur RSUD se-Kabupaten Bogor. (Sto)

MEDAN, (TB) – Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo tiba di Pangkalan TNI AU Soewondo, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, pada Rabu, 8 Februari 2023 sekira pukul 17.50 WIB.

Ketibaan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana disambut oleh Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi beserta istri, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, Kapolda Sumatra Utara Irjen Pol. R.Z. Panca Putra Simanjuntak beserta istri, dan Kajati Idianto beserta istri.

Turut hadir juga menyambut kedatangan Presiden dan Ibu Iriana yaitu Wali Kota Medan Bobby Nasution beserta istri, Danlanud Soewondo Kolonel Pnb. Reka Budiarsa beserta istri, Danlatamal I Laksamana Pertama Johanes Djanarko Wibowo beserta istri, Pangkokogabwilhan I Laksdya Irvansyah beserta istri, dan Pangkosekhanudnas III/Medan Marsma TNI Mohammad Nurdin beserta istri.

Setelahnya, Presiden dan Ibu Iriana langsung menuju hotel tempatnya bermalam. Esok hari, Presiden dan Ibu Iriana diagendakan untuk menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional 2023, meresmikan infrastruktur dan mengunjungi beberapa pasar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo beserta rombongan lepas landas menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu, 8 Februari 2023, sekitar pukul 15.55 WIB.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Sumatra Utara yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, Komandan Paspampres Marsda TNI Wahyu Hidayat Sudjatmiko, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin. (Red)

PESAWARAN, (TB) – Anggota Tekab 308 Presisi Polsek Gedong Tataan Polres Pesawaran mengamankan seorang pelaku pencurian dan pemberatan (curat) accu mobil milik warga Desa Pejambon Kecamatan Negeri katon Kabupaten Pesawaran, Rabu (08/02/2023).

Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo melalui Kapolsek Gedongtataan, Kompol Hapran menjelaskan, pelaku berinisial ST (46) diamankan saat bekerja bangunan didekat rumahnya.

” Pelaku ST diamankan, satu rekannya SS DPO dalam perkara Curat. ST diamankan saat sedang bekerja setelah menerima laporan dari warga setempat, kini pelaku menjadi tahanan Mapolsek Gedong tataan guna di mintai keterangan lebih lanjut,” jelas Kompol Hapran Rabu (08/02/2023).

Kapolsek juga menyebutkan adapun kronologis kejadiannya sebagai berikut, pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 03.00 wib di Desa Pejambon Kecamatan Negeri katon Kabupaten Pesawaran, bersama SS dan ST melakukan tindak pidana curat 1 (satu) buah Accu jenis kering merek GS MF N70 Z warna hijau tua, dan 1 (satu) buah accu jenis basah merek FASTER N70 warna putih hitam, jelas Kapolsek.

Dalam aksinya, sambung Kompol Hapran, pelaku SS (DPO,red) dan ST melakukan dengan cara berjalan kaki menuju rumah korban, lalu SS membuka tempat accu di sebelah kiri mobil Truk Colt Diesel milik korban menggunakan 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah kunci pas nomor 14 milik ST.

” Pelaku ST mengawasi keadaan sekitar, setelah itu kedua pelaku tersebut berhasil mengambil hasil curian itu, dan dibawa para pelaku itu ke rumah AY (Pengedar,red) untuk meminta tolong menjualkan dua buah accu hasil curian tersebut,” kata dia lagi.

Tak hanya itu, lanjut Kapolsek, pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 15.00 wib, Pelaku ST dan AY berhasil menjual 1 (satu) buah accu jenis kering merek GS MF N70 Z warna hijau tua.

” Dan, 1 (satu) buah accu jenis basah merek FASTER N70 warna putih hitam kepada KN (penadah-red) yang beralamat di desa Bangun Sari Kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan senilai Rp500.000,” ungkapnya.

Dari penjualan tersebut, tambah Kapolsek, masing-masing mendapatkan keuntungan pelaku SS (DPO,red) Rp250.000, dan pelaku ST Rp150.000,-, dan AY Rp100.000,-.

” Atas perbuatan pelaku ST dikenakan Pasal 363 ayat (1) KUH-Pidana, satu rekannya masuk DPO, kini ST dalam pengejaran, pada perkara ini juga terus dikembangkan,” tandasnya.

( Oby/Rif )

JAKARTA, (TB) – Anggota VI BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, Pius Lustrilanang, mengatakan selain pemberian opini atas laporan keuangan, BPK juga memberikan rekomendasi dalam rangka perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan penyelesaian permasalahan ketidakpatuhan atas pengelolaan keuangan negara.

Hal itu disampaikannya dalam giat entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2022, atas laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

“Pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Kesehatan tahun 2022 dilakukan dengan menguji empat aspek, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas SPI,” terang Anggota VI BPK dalam entry meeting di kantor pusat BPK, di Jakarta, Selasa (7/2).

Lebih lanjut, Anggota VI BPK menyampaikan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan audit berbasis risiko atau risk based audit (RBA). Dengan pendekatan ini, Anggota VI BPK menjelaskan, pemeriksaan akan difokuskan pada area-area yang berisiko, termasuk di dalamnya adanya risiko kecurangan.

Fokus pemeriksaan atas LK Kemenkes tahun 2022 antara lain, pertama, pelaksanaan program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) yang beberapa di antaranya meliputi program Therapeutic berupa pembayaran klaim COVID-19 dan pembayaran insentif tenaga kesehatan serta program vaksinasi.

Kedua, pemberian bantuan pemerintah berupa uang dan barang kepada masyarakat/pemda, termasuk belanja-belanja yang dimaksudkan untuk menurunkan prevalensi stunting pada beberapa daerah. Ketiga, belanja bantuan sosial berupa pembayaran iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Keempat, belanja barang berupa bantuan pemerintah untuk pembayaran iuran JKN bagi pekerja bukan penerima upah. Kelima, implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) secara penuh mulai tahun 2022, dan yang keenam, penerapan Standar Audit (SA) 600 pada Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kemenkes yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).​

Selain itu, Anggota VI BPK juga menyampaikan bahwa pemeriksaan juga akan mencakup pelaksanaan monitoring dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik bidang kesehatan pada Kemenkes.

“Hal ini dalam rangka dukungan terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD),” sebutnya dalam kegiatan yang dihadiri Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin tersebut.

Turut hadir dalam entry meeting pemeriksaan atas LK Kemenkes tahun 2022 ini antara lain, Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK (Tortama), Laode Nusriadi, Wakil Menteri Kesehatan, Pimpinan Tinggi Pratama dan Madya di lingkungan Kemenkes, serta pimpinan BLU di lingkungan Kemenkes, baik secara daring maupun luring. (Red)

BANDUNG, (TB) – Kapolda Jabar Irjen Pol Drs. Suntana, M.Si. memimpin pelaksanaan kegiatan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari Pemerintah Kabupaten Karawang untuk Kepolisian Daerah Jawa Barat tahun anggaran 2023 yang di tandatangani oleh masing-masing pihak dari Sekda Kabupaten Karawang dengan Pihak Polda Jabar, bertempat di Riung Mungpulung Mapolda Jabar, Selasa (7/2/2023).

Kapolda Jabar mengucapkan terimakasih kepada pemerintah Pemerintah Kabupaten Karawang atas kepercayaannya dalam memberikan dana hibah kepada Polda Jawa Barat untuk membangun gedung parkir bagi anggota Polri dan masyarakat supaya nyaman dan aman.

“Semoga hibah yang telah dipercayakan kepada kami dapat mewujudkan Polri yang dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta kepada Satker Polda Jabar yang akan menggunakan hibah, harus memegang prinsip-prinsip transparan, akuntabel, efektif dan efisien, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik.” kata Irjen Suntana.

“Hal ini merupakan prinsip yang harus selalu dipegang teguh Polri, karena penerimaan hibah ini merupakan sebuah amanah yang harus dipertanggung jawabkan.” ungkap Kapolda Jabar.

“Semoga kegiatan ini dapat menjadi ajang silaturahmi dalam meningkatkan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Karawang bersama Polda Jabar demi terwujudnya Jabar Kahiji.” tutup Kapolda Jabar. (Damanik)

BANDUNG, (TB) – Kapolda Jabar Irjen Pol Drs.Suntana M.Si memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Lodaya 2023 bertempat di lapangan apel Mapolda Jabar, Selasa (7/2/2023).

Kapolda Jabar menyampaikan bahwa apel gelar pasukan ini dimaksudkan untuk mengecek kesiapan para personil dan sarana prasarana sebelum melaksanakan operasi keselamatan Lodaya 2023 Polda Jabar.

Sesuai amanat Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan, Polri khususnya Polantas bersama pemerintah yang didukung instansi terkait dan pemangku jalan lainnya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas serta menurunkan titik lokasi kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas guna terciptanya kamseltibcarlantas yang aman dan kondusif

Terciptanya kamseltibcarlantas yang aman dan kondusif tentunya memerlukan upaya dan kerja keras guna terciptanya Kamtibmas dan kamseltibcarlantas yang aman kondusif dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

Adapun upaya-upaya kegiatan preemtif dan preventif serta didukung penegakan hukum lantas secara elektronik dengan menggunakan Etle statis dan mobile dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas, maka Polda Jabar dan jajaran menggelar operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi ops keselamatan Lodaya 2023 yang digelar serentak di seluruh Indonesia dalam rangka cipta kondisi kamseltibcarlantas menjelang idul Fitri 1444 Hijriyah tahun 2023 yang digelar selama 14 hari terhitung mulai tanggal 7 sampai dengan 20 Februari 2023.

“Adapun personil yang terlibat dalam operasi sebanyak 2.509 personil dengan perincian satgas Polda Jabar sebanyak 520 personil dan satgasres jajaran sebanyak 1.989 personil. Saya yakin dan percaya dengan kuat personil yang terlibat tersebut dan pelaksanaan lat pra ops yang telah dilaksanakan, maka diharapkan pelaksanaan operasi keselamatan Lodaya 2023 hasilnya dapat terlaksana dengan optimal dan baik.” kata Kapolda Jabar.

Tujuan operasi keselamatan Lodaya 2023 yaitu meningkatkan disiplin dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, menurunkan angka fatalitas korban kecelakaan serta menurunkan angka pelanggaran lalu lintas.

Adapun target operasi yang harus dicapai adalah terciptanya kamseltibcar lantas yang aman dan nyaman, meningkatkan disiplin dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, berkurangnya jumlah laka lantas dan pelanggaran lalu lintas, berkurangnya jumlah laka lantas dan pelanggaran lalu lintas serta menurunnya angka fatalitas korban kecelakaan.

Ditekankan kembali kepada personil yang terlibat Ops keselamatan Lodaya 2023 baik yang berada di Polda maupun Polres jajaran agar mengutamakan keselamatan dan mempedomani protokol kesehatan dalam setiap pelaksanaan tugas, melaksanakan kegiatan edukasi tentang tertib berlalu lintas serta melakukan kegiatan yang memberikan nilai positif kepada masyarakat dalam bentuk baksos bagi-bagi masker dan kegiatan positif lainnya

“Saya ingatkan kembali agar personel tidak melaksanakan penegakan hukum lantas tilang secara stasioner, akan tetapi dengan menggunakan tilang ETLE dengan pola simpatik dan humanis berupa teguran dan tilang peringatan pada pelaksanaan operasi keselamatan Lodaya 2023 dan diharapkan pada pelaksanaan operasi semua personil yang terlibat agar menghindari tindakan yang kontra produktif dan sikap arogan sehingga kehadiran Polantas dapat dirasakan oleh masyarakat.” tutup Kapolda Jabar. (Damanik)

PESAWARAN, (TB) – Dewan Pimpinan Daerah Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia mengelar acara senam sehat di sekretariat DPD KO-WAPPI Jalan A. Yani No 39 Desa Kebagusan Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran, Selasa (7/2/2023).

Dikatakan Ketua DPD KO-WAPPI Pesawaran Dahron Sungkai bahwa senam sehat ini bertujuan memperingati Hari Pers Nasional (HPN),

” Senam sehat ini pesertanya adalah ibu-ibu yang memang keluarga besar DPD KO-WAPPI, serta di atas usia 45 tahun ke atas” Katanya.

Dia menambahkan pada tanggal 9 Februari 2023 senam kesehatan akan di ikuti oleh dewan penasehat DPD KO-WAPPI Evi Susian,

” Insya Allah di hari kamis tanggal 9/2 nanti senam sehat akan di ikuti oleh Wanhat organisasi KO-WAPPI Evi Susina” Tambahnya.

Ditempat yang sama Pelatih senam sehat Atik menjelaskan,
” Senam sehat ini adalah senam kebugaran tubuh karna seusia kita ini yang sudah 45 tahun keatas ini kalau badan jarang kita gerak kan mudah sekali diserang penyakit” Ujar Atik.

” Saya juga berterima kasih kepada Organisasi Wartawan, Sudah memberikan kepercayaan kepada Saya untuk menjadi pelatih senam sehat di kantor wartawan, ternyata wartawan itu suka bergurau juga” Pungkasnya sambil tertawa. (Oby/Rif )